PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN SUMBER DANA PHLN

PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN SUMBER DANA PHLN

5

Menjelaskan Pengelolaan UP Sumber Dana PNBP Menyebutkan Dasar Hukum Pengelolaan UP PNBP Mengidentifikasi Jenis Belanja PHLN daalam DIPA Menguraikan Pagu Kegiatan dan Output Sumber Dana PHLN dalam DIPA Merancang Rencana Penggunaan Dana UP/TUP PHLN Menjelaskan Peraturan Terkait Pencairan PHLN Menerangkan Pencairan PHLN melalui Rekening Khusus

PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN SUMBER DANA PHLN

5

Menyiapkan Dokumen Lampiran Permintaan Pembayaran UP/TUP PHLN Mendistribusikan Dana UP/TUP PHLN ke Unit Kerja Terkait Mengumpulkan Bukti Pengeluaran tepat pada Waktunya Mengidentifikasi Bukti Pengeluaran Menurut Jenis Belanja, Kode Pinjaman dan Reksus Membandingkan Jumlah Realisasi Dengan UP/TUP Menyiapkan Dokumen lampiran Permintaan Pembayaran penggantian UP Isi/Nihil/Pengesahan Memeriksa Arus/Dana Revolving di rekening Bank/Pos

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

5

Uraian dan Contoh Pengertian Pengelolaan Uang Persediaan yang bersumber dari dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dapat diartikan sebagai jumlah UP yang dapat ditarik oleh bendahara pengeluaran dari pagu belanja DIPA yang dapat dibayarkan melalui UP yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Sebagaimana kita ketahui, beberapa satuan kerja, selain memperoleh DIPA dari sumber Rupiah Murni dan PNBP, juga dapat memperoleh dana dari Pinjaman atau Hibah dari Luar Negeri. Bagi satker seperti ini, untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tupoksi atau kegiatan penunjang, bendahara pengeluaran dimungkinkan menarik dana UP dari sumber dana PHLN tersebut. Sesuai ketentuan yang berlaku saat ini, penarikan dana yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu: 1)

Pembayaran Langsung (PL)

2)

Letter of Credit (LC)

3)

Pembiayaan Pendahuluan (PP)

4)

Rekening Khusus (Reksus) Rekening Khusus (special account) adalah rekening pemerintah atas nama Menteri

Keuangan yang berada di Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk Menteri Keuangan untuk menampung penarikan dimuka (initial deposit) PHLN, serta penggantian rekening khusus (replenishment) yang sifatnya berdaur ulang (revolving). Rekening khusus ini akan didebet dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Rekening Khusus (SP2D-RK) oleh KPPN Khusus Jakarta VI, maupun KPPN di daerah. Demikian sebaliknya, rekening tersebut akan diisi/dikredit kembali dengan pengajuan permintaan penggantian dana (replenishment) oleh Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) kepada lender. Penarikan dana PHLN dengan rekening khusus ini adalah satu-satunya cara penarikan dana PHLN yang dapat dilaksanakan oleh KPPN di seluruh Indonesia, baik yang sekota dengan Kantor Bank Indonesia (KPPN KBI) maupun KPPN yang tidak sekota dengan Kantor Bank Indonesia (KPPN non-KBI), sepanjang tagihan/pembayaran tersebut dalam mata uang rupiah. Sedangkan untuk tagihan-tagihan dalam valuta asing (valas) hanya dapat dilakukan oleh KPPN Khusus Jakarta VI. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

6

Dasar Hukum Dasar hukum terkait dengan penarikan dan penggunaan dana UP untuk kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Hibah Luar Negeri, antara lain adalah: 1)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012

2)

Peraturan tentang penarikan dana Tata Cara Penarikan dan Pembayaran PHLN terkait

Mekanisme Penarikan Dana Melalui Reksus Mekanisme pencairan/pembayaran dana DIPA yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri, dapat diuraikan dalam beberapa tahap sebagai berikut: 1)

Tahap pendahuluan Pada tahap pendahuluan ada tiga kegiatan, yaitu pembukaan rekening khusus, pengisian dana awal (initial deposit), dan penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. a)

Pembukaan rekening khusus Pembukaan

rekening

khusus

dilakukan

setelah

loan

agreement

ditandatangani dan dinyatakan efektif. Kegiatan ini dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat PKN setelah menerima copy loan agreement dan nomor register pinjaman dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Atas permintaan pembukaan Reksus tersebut, Bank Indonesia akan memberikan nomor rekening khusus untuk pinjaman luar negeri dimaksud. Satu pinjaman luar negeri diberikan satu nomor rekening khusus.

b)

Pengajuan Initial Deposit Pengajuan initial deposit (dana awal) dilakukan setelah pinjaman terkait memiliki nomor rekening khusus di Kantor Pusat Bank Indonesia. Dana awal ini diajukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPBN kepada Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (lender). Besarnya jumlah initial deposit yang dapat diajukan, harus sesuai dengan ketentuan yang ada pada loan agreement dimaksud. Namun demikian, jika tidak diatur dalam loan agreement, akan disesuaikan dengan kemampuan executing agency (penanggung jawab kegiatan) dalam menyerap dana PHLN tiap periode/bulanan. Permintaan initial deposit akan


7

diajukan sebesar empat sampai dengan enam kali dari jumlah kesanggupan executing agency dalam menyerap dana PHLN tiap bulan. Penerbitan Peraturan Dirjen Perbendaharaan dilaksanakan oleh Direktorat PKN

sebagai

penjabaran

dari

suatu

loan

agreement.

Peraturan

Dirjen

Perbendaharaan dikirim kepada KPPN di daerah yang akan melaksanakan penyaluran dana kegiatan yang berasal dari pinjaman luar negeri tersebut. Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan pembayaran terhadap pinjaman luar negeri. Untuk satu pinjaman luar negeri akan diterbitkan satu Peraturan Dirjen Perbendaharaan. Hal-hal yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan terkait pembayaran kegiatan yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari PHLN, antara lain berisi: a.

Nama proyek/kegiatan dan nomor pinjaman

b.

Tanggal penandatangan pinjaman

c.

Nomor register pinjaman dan rekening khusus

d.

Tanggal efektif dan batas akhir penarikan pinjaman

e.

Jumlah pinjaman dan dana awal (initial deposit)

f.

2)

Penanggung jawab proyek/kegiatan (Executing Agency)

g.

Ketentuan/prosedur dan persyaratan pembayaran

h.

Pelaporan dan pengiriman dokumen

i.

Uraian kategori dan persentase pembiayaan

Penarikan Dana Reksus Pelaksanaan penarikan dana PHLN dengan tata cara rekening khusus ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pembayaran langsung kepada yang berhak/rekanan atau dengan mekanisme penyediaan uang persediaan (UP). a)

Pembayaran langsung kepada yang berhak Pembayaran langsung kepada yang berhak dapat dipahami sebagai pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh KPPN, langsung kepada pihak yang berhak/rekanan berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung Rekening Khusus Langsung (SPM-LS RK) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Satker, sesuai dengan bukti-bukti pembayaran yang sah. Pembayaran

langsung

ini

dipergunakan

untuk

pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa, termasuk pengadaan barang jasa untuk dilaksanakan sendiri (swakelola) yang nilainya diatas Rp50 (lima puluh juta rupiah), atau dengan nilai berapapun sesuai bukti pengeluaran yang sah. b)

Mekanisme penyediaan dana UP


8

Seperti halnya peruntukan Uang Persediaan sumber dana Rupiah Murni, uang persediaan sumber dana PHLN adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Penyediaan dana UP sumber dana PHLN dapat dilakukan untuk keperluankeperluan sebagai berikut: a.

pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp50 juta untuk setiap jenis barang/jasa/tiap penyedia barang/jasa dalam klasifikasi belanja yang dapat dibayarkan dengan UP.

b.

Keperluan yang menurut ketentuan yang berlaku tidak dilakukan dengan pembayaran langsung.

Uang Persediaan yang bersumber dari PHLN, seperti halnya UP dana Rupiah Murni, dapat berupa UP Normal, Perubahan UP, Tambahan UP, Dispensasi UP, dan Penggantian UP. Dana UP tersebut diajukan dan dikelola oleh bendahara pengeluaran masing-masing satker. Untuk kegiatan yang memiliki sumber pendanaan gabungan antara Rupiah Murni dan PHLN dengan proporsi tertentu (porsi pinjaman/RM), uang persediaan dari sumber dana RM (dana pendamping), dapat ditarik melalui mekanisme UP rupiah murni. Sedangkan UP PHLN khusus dipakai untuk membiayai pengeluaran dengan sumber dana PHLN.

Cara Perhitungan UP dan TUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, penyediaan uang persediaan (UP) untuk DIPA yang bersumber dari dana PHLN, juga mengikuti ketentuan yang diatur sebagai berikut: a.

Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);

b.

Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);


9

c.

Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah);

d.

Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Uang Persediaan diatas, dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran: a.

Belanja Barang;

b.

Belanja Modal;

c.

Belanja Lain-lain.

Jika UP yang diperoleh bendahara pengeluaran satker dari rumus diatas belum mencukupi, maka dimungkinkan untuk mendapatkan Tambahan UP untuk kegiatan-kegiatan tertentu dalam waktu mendesak. KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN dalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda. Syarat penggunaan TUP adalah sebagai berikut: a. digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; b. tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN disertai dengan: a. rincian rencana penggunaan TUP, b. surat yang memuat syarat penggunaan TUP dibuat sesuai format yang telah ditentukan.

Atas dasar permintaan TUP tersebut, Kepala KPPN melakukan penilaian terhadap: a. pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS; b. pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA; c. TUP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya; d. TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke Kas Negara.

Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor, KPPN dapat menyetujui permintaan TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

10

Dalam hal KPA mengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan. Untuk pengajuan permintaan TUP yang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Kepala KPPN dapat memberikan persetujuan sebagian atau seluruhpermintaan TUP melalui surat persetujuan pemberian TUP.Kepala KPPN menolak permintaan TUP dalam hal pengajuan permintaan TUP tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Persetujuan atau penolakan tersebut, disampaikan paling lambat 1 (satu) harikerja setelah surat pengajuan permintaan TUP diterima KPPN.

Tata Cara Penarikan UP dan TUP

Seperti halnya DIPA yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), penarikan dana UP pada DIPA PNBP juga dapat dilakukan sesuai kebutuhan, baik UP Normal, Tambahan UP, Perubahan UP, dan Dispensasi. Penarikan dana UP dan TUP tersebut dilakukan sesuai kebutuhan dan menggunakan ketentuan yang berlaku sebagaimana diuraikan dibawah ini. Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Realisasi PNBP dimaksud, di dalamnya termasuk sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP). Pembayaran UP/TUP untuk Satker Pengguna PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni. Satker pengguna PNBP yang belum memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan tersebut dapat dilakukan untuk pengguna PNBP sebagi berikut: a.

yang telah memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP namun belum mencapai 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA; atau

b. yang belum memperoleh Pagu Pencairan


11

Penyiapan Perminataan Pembayaran Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk UP, Tambahan UP, dan Penggantian UP (GUP) DIPA yang bersumber dari PNBP, harus dilakukan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Demikian juga dengan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPP tersebut. Ketentuan pengajuan dan dokumen lampiran yang dipersyaratkan pada SPP DIPA PNBP tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP untuk DIPA yang bersumber dari dana PNBP, merupakan SPP permintaan uang muka kerja, yang dapat diajukan pertama kali setelah satker menerima DIPA. Pengajuan SPP UP tersebut harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a)

Daftar perhitungan dan SSBP tahun sebelumnya

b)

Realisasi penarikan dana PNBP tahun sebelunya

c)

Surat Keputusan tentang proporsi penarikan dana PNBP dari menteri/ketua lembaga terkait

d)

2.

Perhitungan Maksimum Pencairan (MP)

Permintaan Pembayaran Tambahan UP Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat mengajukan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) kepada Kepala KPPN dalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran

tidak

cukup

tersedia

untuk

membiayai

kegiatan

yang

sifatnya

mendesak/tidak dapat ditunda. Syarat penggunaan dana Tambahan UP adalah: a)

digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan,

b)

tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) disertai: a)

rincian rencana penggunaan TUP,

b)

dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Kuasa BUN (KPPN) dalam rangka penggunaan TUP

Pengajuan SPP TUP untuk DIPA yang bersumber dari PNBP harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:


12

a)

Daftar perhitungan setoran dan SSBP

b)

Rincian Rencana Penggunaan Dana

c)

Surat Pernyataan TUP dari KPA

d)

Surat Keputusan tentang proporsi penarikan dana PNBP dari menteri/ketua lembaga terkait

e)


f)

Rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir

g)

Surat Pernyataan KPA yang berisi kebutuhan mendesak, tidak dapat dibayarkan secara langsung, dan sisa dana akan disetorkan ke kas negara.

3.

Permintaan Pembayaran Penggantian UP (GUP) Pengajuan SPP-GUP baik Isi maupun Nihil, harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a)

Daftar Rincian Penggunaan Dana

b)

Bukti Pembelian/Kuitansi/Bukti Pembayaran

c)

Copy SSP yang telah dikonfirmasi KPPN

d)

Surat Perintah Kerja, jika dipersyaratkan

e)

Berita acara pemeriksaan/serah terima barang/jasa

f)


g)

Copy SSBP yang telah dilegalisir oleh KPA

Penyiapan Perminataan Pembayaran UP/TUP/GUP Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan yangsebagian/seluruhnya bersumber dari Pinjaman dan/atauHibah Luar Negeri, mengikuti ketentuan mengenai kategori,porsi pembiayaan, tanggal closing date dan persetujuanpembayaran dari pemberi pinjaman dan/atau hibah luarnegeri sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pencairan danaPinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri berkenaan. Sedangkan penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D-LS atas tagihanberdasarkan perjanjian/kontrak dalam valuta asing (valas)dan/atau pembayaran ke luar negeri mengikuti ketentuansebagai berikut: a.

Perjanjian/kontrak dalam valas tidak dapat dikonversike dalam rupiah;

b.

Pengajuan SPM disampaikan kepada KPPN KhususJakarta VI.


13

Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP/TUP, Surat Perintah Membayar (SPM) UP/TUP, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/TUP, akan menjadi beban dana Rupiah Murni. Pertanggungjawaban dan penggantian dana Rupiah Murni atas SP2DUP/TUP,dilakukan

dengan

penerbitan

SPP-GUP/GUP

Nihil/PTUP,SPM-GUP/GUP

Nihil/PTUP, dan SP2D-GUP/GUP Nihil/PTUPyang menjadi beban Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeriberkenaan. Dalam hal terjadi penguatan nilai tukar (kurs) Rupiahterhadap valas yang menyebabkan alokasi dana Rupiah pada DIPA melampaui sisa Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, sebelum dilakukan penerbitan SPP, Satker harus melakukan perhitungan dan/atau konfirmasi kepada Executing Agency agar tidak terjadi pembayaran yang melampaui sisa Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri berkenaan. Pengeluaran atas SP2D dengan sumber dana dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, atau pengeluaran setelah Pinjaman dan/atau Hibah Luar

Negeri

dinyatakan

closing

date,dapat

dikategorikan

sebagai

pengeluaran

yangineligible. Atas pengeluaran yang dikategorikan ineligible, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran. Penggantian atas pengeluaran yang dikategorikan ineligible menjadi tanggungjawab Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DIPA tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DIPA tahun anggaran berikutnya. Permintaan pembayaran Uang Persediaan pertama kali (Normal) dari DIPA yang bersumber dana PHLN, disiapkan oleh bendahara pengeluaran satuan kerja, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut: 1)

Rincian RPD

2)

Perhitungan Porsi Pendanaan

3)

NOL atau Approval dari Lender, jika dipersyaratkan

4)

Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai surat edaran dan Naskah Perjanjian PHLN terkait. Ketentuan lampiran diatas, juga diperuntukkan untuk pengajuan permintaan

pembayaran Perubahan-UP (PUP).Sedangkan untuk permintaan pembayaran Tambahan UP (TUP), dokumen yang harus dilampirkan oleh bendahara pengeluaran adalah: 1)

Rincian Rencana Penggunaan Dana

2)


3)


4)

Rekening koran bendahara pengeluaran


14

5)

Surat Pernyataan TUP

6)

Surat ijin/dispensasi, jika dipersyaratkan

Selanjutnya setelah UP dan TUP tersebut telah digunakan untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan satker, bendahara pengeluaran segera menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Penggantian UP (SPP-GUP) dengan dilampiri dokumen: 1)

Daftar Rincian Permintaan Pembayaran

2)

Bukti Pembelian/Kuitansi/Bukti Pembayaran

3)

SPK, jika dipersyaratkan

4)


5)


6)

Copy SSP yang telah dikonfirmasi KPPN

7)

Surat ijin/dispensasi, jika dipersyaratkan

Terhadap dokumen SPP beserta lampiran diatas, jika SPP-GUP berasal dari dana UP Normal atau Perubahan UP, maka KPPN akan menerbitkan SP2D GUP-Isi atau revolving, sedangkan jika berasal dari Tambahan UPatau akhir Tahun Anggaran, KPPN akan menerbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan SPM Penggantian UP (SPM GUPNihil/Pengesahan).

Pengisian Kembali (Replenishment) Hal lain yang perlu diketahui terkait penarikan/pembayaran dana DIPA yang berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri, adalah pelaksanaan pengisian kembali dana awal (initial deposit) yang biasanya disebut replenishment. Pengisian kembali dana awal ini dilaksanakan oleh executing agency atau satuan kerja K/L sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas realisasi penarikan dana pinjaman bagi satuan kerja K/L terhadap DIPA yang bersumber dari PHLN. Oleh karena itu, sebagai salah satu dari pengelola PHLN melalui Uang Persediaan, bendahara pengeluaran perlu mengetahui beberapa hal terkait pelaksanaan replenishment tersebut antara lain: 1)

Bahan replenishment Sebagai bahan untuk mengajukan aplikasi replenishment oleh KPPN adalah: a)

SPM dan copy SP2D lembar kedua, yang dikirim satker kepadaexecuting agencybeserta

dokumen

pendukungnya.Dokumen

pendukung

tersebut

disesuaikan dengan sifat pembayaran yang antara lain tersebut dibawah ini.


15



Untuk SP2D-LS yaitu Berita Acara Pembayaran (BAP) dan persetujuan kontrak dari lender yaitu NOL/Approval/NRC (bila dipersyaratkan), serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam NPHLN sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang pelaksanaan pembayaran PHLN terkait.



Untuk SP2D-GUP (isi/nihil) yaituDaftar Rincian Permintaan Pembayaran (lembar-B) dan rekapitulasi pengeluaran perkategori NPLN yang dibuat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkah oleh KPPN, sesuai ketentuan/persyaratan yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan tentang pelaksanaan pembayaran PHLN terkait.

b)

Rekening Koran Reksus mingguan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk setiap loan dan dikirimkan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Satker/KPA (Executing agency)mendapatkan salinanrekening koran ini melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

2)

Metode replenishment Metode pengajuan replenishmentada dua macam, yaitu Metode Summary Sheet/Metode Full Documentation dan Metode Statement of Expenditures (SOE). Metode Summary Sheet/Full Documentation adalah metode aplikasi replenishment, dimana daftar pengeluaran yang diajukan kepada lender harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu SP2D, Berita Acara Pembayaran, serta NOL/Approval/NRC bila dipersyaratkan.Untuk keperluan tersebut, data pembayaran dan kontrak harus dicantumkan pada summary sheet yang khusus dibuat untuk satu jenis kategori barang/jasa. Dalam satu pengajuanreplenishment, dapat memuat beberapa kategori dan

harus

dilengkapi

dengan

salinan

SP2D,

Berita

Acara

Pembayaran,

NOL/Approval,serta rekening koran Bank Indonesia. Metode Statement of Expenditures (SOE)/daftar pengeluaran digunakan untuk kontrak-kontrak yang nilainya relatif kecil. Dalam metode SOE, dokumen pendukung tidak perlu dilampirkan dalam pengajuan aplikasi replenishment kepada lender, melainkan disimpan di Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Seluruh dokumen lampiran akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pada saattertentu akan diperiksa oleh tim khusus dari lender. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan persyaratan replenishment, maka lender akan menyatakan bahwa pengeluaran dimaksud tidak bisa diganti lenderatau dinyatakan ineligible, sehingga dana yang telah dibayar melalui rekening khusus harus dikembalikan (refund).


16

Rangkuman Sebagaimana kita ketahui, beberapa satuan kerja, selain memperoleh DIPA dari sumber Rupiah Murni dan PNBP, juga dapat memperoleh dana dari Pinjaman atau Hibah dari Luar Negeri. Bagi satker seperti ini, untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tupoksi atau kegiatan penunjang, bendahara pengeluaran dimungkinkan menarik dana UP dari sumber dana PHLN tersebut. Salah satu cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh satker penerima PHLN melalui reksus KPPN di BI tersebut, adalah dengan cara menarik Uang Persediaan (UP). Uang Persediaan dana yang bersunber dari PHLN, dapat berupa UP Normal, Perubahan UP, Tambahan UP, Dispensasi UP, dan Penggantian UP. Dana UP tersebut diajukan dan dikelola oleh bendahara pengeluaran masing-masing satker.Tata cara penarikan dana PHLN dengan rekening khusus ini paling sering digunakan karena banyak keuntungannya walau masih ada juga kekurangannya. Kelebihan dari cara pembayaran melalui rekening khusus ini antara lain adalah tersedianya dana setiap saat(dengan adanya initial deposit), menghindari pembiayaan pendahuluan (prefinancing), dapat dilaksanakan oleh KPPN di daerah baik KPPN KBI maupun KPPN non-KBI, serta lokasi pembayaran yang dekat dengan proyek, sehingga dapat diharapkan penarikan dana oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Satker dapat lebih cepat. Sedangkan kekurangannya antara lain kalau penyerapan dana oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Satker rendah, kita sudah terkena kewajiban pembayaran bunga atas dana initial deposit yang telah disediakan lender, banyak pengeluaran

yang

dinyatakan

ineligible

oleh

lenderyang

disebabkan

karena

pembebanan porsi PHLN tidak sesuai dengan loan agreement, pengisian BAP yang tidak benar, salah mencantumkan nomor rekening khusus, dan lain-lain.Oleh karena itu, pengelola kegiatan/proyek (executing agency), harus memperhatikan hal-hal tersebut agar PHLN dapat ditarik tepat waktu dan benar, sehingga dana pembiayaan kegiatan/proyek siap setiap saat dan tidak memberatkan pemerintah Indonesia dalam membayar commitment fee. Pelaksanaan penarikan dana PHLN dengan rekening khusus ini ada dua tahapan, yaitu tahap pendahuluan yang terdiri pembukaan rekening khusus, pengajuan initial deposit, dan penerbitan Peraturan Dirjen Perbendaharaan,sertatahap pelaksanaan penarikan yang biasanya dilaksanakan dengan pembayaran langsung maupun mekanisme penyediaan uang persediaan. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

17

Pengajuan replenishment dibuat oleh executing agency yang kemudian dikirim ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk diverifikasi. Apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan aplikasi replenishment diajukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara kepada masing-masing lender.


18

PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN SUMBER DANA PHLN

Recommend Documents