PERHITUNGAN UANG PERSEDIAAN
U
ang persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving),
diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai
kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.Kepada setiap satker dapat diberikan Uang Persediaan. Untuk mengelola Uang Persediaan bagi satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga,
sebelum
diberlakukannya
ketentuan
dan/atau
dilakukannya pengangkatan pejabat fungsional Bendahara, menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kewenangan dapat mengangkat seorang Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Negara/Lembaga atau satker yang dipimpinnya. Uang
Persediaan
digunakan
oleh
Bendahara
Pengeluaran
untuk
membayar tagihan atas belanja negara yang bernilai sampai dengan Rp50 juta
(lima
puluh
juta
rupiah)
perbukti
pembelian/kuitansi/bukti
pembayaran. Namun demikian, Bendahara Pengeluaran diperkenankan membayar tagihan yang bernilai diatas Rp50 juta, antara lain untuk pembayaran honorariun dan biaya perjalanan dinas. Dasar Hukum Penarikan UP Normal oleh satuan kerja K/L dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peratura-peratuan dibawah ini. 1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
1
Penyusunan Perhitungan Kebutuhan Uang Persediaan
U
ang Persediaan Normal dapat diberikan kepada satuan kerja kementerian/lembaga untuk pengeluaran-pengeluaran: 1) Belanja Barang, 2) Belanja Modal, 3) Belanja Lain-lain.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, Uang Persediaan (UP) diberikan paling banyak: No.
Jumlah UP
Pagu Dana UP
1.
Rp50.000.000 (lima puluh juta Rp900.000.000 (sembilan rupiah) untuk pagu jenis belanja ratus juta rupiah) yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan
2.
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) diatas Rp900.000.000 untuk pagu jenis belanja yang bisa (sembilan ratus juta rupiah) dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
3.
Rp200.000.000 (dua ratus juta diatas Rp2.400.000.000 (dua rupiah) untuk pagu jenis belanja miliar empat ratus juta yang bisa dibayarkan melalui UP rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah)
4.
Rp500.000.000 (lima ratus juta diatas Rp6.000.000.000 rupiah) untuk pagu jenis belanja (enam miliar rupiah). yang bisa dibayarkan melalui UP
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
2
Contoh 1.1 Diasumsikan suatu satker mempunyai data pagu anggaran dalam DIPA/POK seperti dibawah ini, buatlah perhitungan jumlah UP Normal yang dapat ditarik oleh bendahara pengeluaran! (dalam ribuan rupiah) Kode Satker//F / SF/P/K/O /K/KB 030943 056.01.0 8 1978
1978.994
001
Nama Satiker, Keg, Output, Komponen, dan Klas Blj.
Belanja Pegawa i
Belanja Barang
Belanja Modal
KTR PERTANAHAN BABAT
828,00 0
5.275,0 00
3.780,0 00
5,275,0 00
3.780,0 00
Prog. Pertanahan Nasional Penertiban Tanah Negara Layanan Perkantoran
828,00 0 828,00 0 828,00 0
5,275,0 00
Sumber Dana
3.780,0 00
5,275,0 00
Gaji dan Tunjangan 828,00 0
5111 5121
Belanja Gaji dan Tunjangan
RM 668,000
Belanja Honorarium
RM 124,000
5122
Belanja Lembur
RM 136,000
002
A 5211 B
Oprsnal dan Pemeliharaan PERLTN/PERLENGKA PAN
-
5,275,0 00
-
-
674,000
-
Blj. Barang Operasional LANGGANAN DAYA JASA
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
RM 674,000 -
865,000
-
3
5221
Belanja Jasa
RM 865,000
C
PERAWATAN GEDUNG
5231
-
Belanja Pemeliharaan
D
RM
-
Belanja Pemeliharaan
E
1.139,00 0 RM 1.139,00 0
KOORD/PENGAWASA N
5241
-
1.342,00 0
PERAWATAN KENDARAAN
5231
1.342,00 0
-
1.255,00 0
-
Belanja Perjalanan
RM 1.255,00 0
1978.007
Pemeriksaan Tanah
3.780,0 00
010
Sarana Prasarana
3.780,0 00
5321
Blj. Peralatan dan Mesin
3.780,00 0
RM
Dari contoh pada DIPA diatas, pagu jenis belanja barang (52) dan belanja modal (53) yang dapat dibayarkan dengan UP adalah sebagai berikut: 1.
Jenis Belanja Barang a. BKPK 5211
Rp 674.000.000
b. BKPK 5221
Rp 865.000.000
c. BKPK 5231 (C) Rp1.342.000.000 d. BKPK 5231 (D) Rp1.139.000.000 e. BKPK 5241 Jumlah 2.
Rp1.255.000.000 + Rp5.275.000.000
Jenis Belanja Modal
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
4
BKPK 5321
Rp3.780.000.000
Jumlah Total
Rp9.055.000.000
Dari perhitungan diatas, ternyata jumlah total pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan UP sebesar Rp9.055.000.000. Jumlah tersebut menunjukkan
bendahara
pengeluaran
harus
menggunakan
ketentuan
penarikan UP yang keempat, yaitu maksimal Rp500 juta untuk pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan UP diatas Rp6 miliar.
Penyusunan Perhitungan Perubahan Uang Persediaan
P
erubahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut PUP adalah uang muka kerja dengan jumlah melebihi rumus/formula UP Normal, yang bersifat daur ulang (revolving), dan diberikan kepada bendahara
pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan
atas
permintaan
KPA,
dapat
memberikan persetujuan UP melampaui besaran Uang Persediaan (UP) Normal dengan mempertimbangkan: 1) frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun, 2) perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP.
Besaran Perubahan UP yang dapat diajukan oleh satuan kerja K/L, tidak diatur secara khusus oleh Menteri Keuangan, melainkan diserahkan kepada masing-masing satker untuk menghitung sendiri. Bagi satker yang memiliki pagu DIPA cukup besar (diatas Rp6M) dan jumlah pagu tersebut direncanakan akan dibayarkan dengan UP, maka satker tersebut dapat mengajukan Perubahan UP melebihi UP (Normal) sesuai Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
5
kebutuhan dan besar pagu klasifikasi belanja yang dapat dibayarkan dengan UP.
Contoh 2.1 Diasumsikan suatu satker mempunyai data pagu anggaran dalam DIPA/POK seperti dibawah ini, buatlah perhitungan jumlah Perubahan UP yang dapat diajukan oleh bendahara pengeluaran: (dalam ribuan rupiah) Kode Satker//F/ SF/P/K/O/K/KB
Nama Satiker, Keg, Output, Komponen, dan Klas Blj.
Belanja Pegawai
Smbr Dana
Belanja Modal
030943
KTR PERTANAHAN BABAT
056.01.08
Prog. Pertanahan Nasional
828,000
1978
Penertiban Tanah Negara
828,000
Layanan Perkantoran
828,000
001
Gaji dan Tunjangan
828,000
5111
Belanja Gaji dan Tunjangan
668,000
RM
5121
Belanja Honorarium
124,000
RM
5122
Belanja Lembur
136,000
RM
002
Oprsnal dan Pemeliharaan
-
5,275,000
-
A
PERLTN/PERLENGKAPAN
-
674,000
-
1978.994
5211 B 5221 C 5231 D 5231 E 5241 1978.007
828,000
Belanja Barang
Blj. Barang Operasional LANGGANAN DAYA JASA
-
-
Belanja Perjalanan
3.780,000
5,275,000
3.780,000
5,275,000
865,000
RM -
1.342,000
RM -
1.342,000 -
Belanja Pemeliharaan KOORD/PENGAWASAN
5,275,000
865,000
Belanja Pemeliharaan PERAWATAN KENDARAAN
3.780,000
674,000
Belanja Jasa PERAWATAN GEDUNG
5.275,000
1.139,000
RM -
1.139,000 -
1.255,000
RM -
1.255,000
RM
Pemeriksaan Tanah
3.780,000
010
Sarana Prasarana
3.780,000
5321
Blj. Peralatan dan Mesin
3.780,000
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
RM
6
Keterangan: Data diatas fiktif dan format disesuaikan untuk kebutuhan contoh dan latihan
Dari contoh pada DIPA/POK diatas, pagu klasifikasi belanja yang dapat dibayarkan dengan UP adalah sebagai berikut: 1. Jenis Belanja Barang: f.
BKPK 5211
Rp 674.000.000
g.
BKPK 5221
Rp 865.000.000
h.
BKPK 5231 (C)
Rp1.342.000.000
i.
BKPK 5231 (D)
Rp1.139.000.000
j.
BKPK 5241
Rp1.255.000.000 +
Jumlah
Rp5.275.000.000
2. Jenis Belanja Modal: a. BKPK 5321 Jumlah Total
Rp3.780.000.000 Rp9.055.000.000
Dari perhitungan diatas, ternyata jumlah total jenis belanja barang (52) dan belanja modal (53) yang dapat dibayarkan dengan UP sebesar Rp9.055.000.000. Dari jumlah tersebut, jika menggunakan rumus/formula UP Normal, bendahara pengeluaran satker memperoleh UP sebesar maksimal Rp500 juta. Akan tetapi, dengan perubahan UP, bendahara pengeluaran satker dapat mengajukan UP lebih besar dari Rp500 juta. Hal ini dikarenakan jumlah total pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan UP cukup besar, yaitu Rp9.055.000.000. Apabila seluruh pagu tersebut seluruhnya akan dibayarkan dengan UP, maka bendahara pengeluaran harus menarik UP sebesar kurang lebih Rp754 juta (Rp9.055.000.000 dibagi 12 bulan). Dengan kata lain, UP Normal harus dirubah dari Rp500 juta menjadi Rp754 juta perbulan, selama 12 bulan dalam satu TA.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
7
