TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
2
Menerangkan Pengertian Tambahan UP
Menyebutkan Dasar Hukum Penarikan Tambahan UP
Menghitung Besaran Tambahan UP (TUP) yang Dibutuhkan Merancang Rencana Penggunaan Dana TUP
Menghasilkan Persetujuan Tambahan UP Menyiapkan Dokumen Lampiran Permintaan Pembayaran Tambahan UP
Uraian dan Contoh Pengertian Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaanyang selanjutnya disebut SPP-TUP adalah dokumen yangditerbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berisi permintaan pembayaranTambahan UP.
Dasar Hukum Penarikan Tambahan UP oleh satuan kerja K/L dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peratura-peratuan dibawah ini. 1)
Keppres Nomor 42 Tahun 2003
2)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
Persyaratan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat mengajukan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) kepada Kepala KPPN dalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda. Syarat penggunaan dana Tambahan UP adalah: a.
digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan,
b.
tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS. Tambahan UP dapat diajukan oleh satker K/L meskipun penggunaan UP Normal atau
PUP belum mencapai 50%. Tambahan UP ini diajukan dalam rangka satker yang
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
5
bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana UP yang tersedia pada bendahara pengeluaran, untuk keperluan yang mendesak. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permintaan TUP kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) disertai: a.
rincian rencana penggunaan TUP,
b.
dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Kuasa BUN (KPPN) dalam rangka penggunaan TUP
Atas dasar permintaan Tambahan UP dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala KPPN melakukan penilaian terhadap: 1)
pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS;
2)
pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA;
3)
TUP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya;
4) TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke Kas Negara.
Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor, KPPN dapat menyetujui permintaan TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam hal KPA mengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan. Untuk pengajuan permintaan TUP yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku, KepalaKPPN dapat memberikan persetujuan sebagian atau seluruhpermintaan TUP melalui surat persetujuan pemberian TUP. Demikian pula sebaliknya, Kepala KPPN akan menolak permintaan TUP dalam hal pengajuanpermintaan TUP tidak memenuhi ketentuan.Persetujuan atau penolakan tersebut dilaksanakan paling lambat 1 (satu) harikerja setelah surat pengajuan permintaan TUP diterimaKPPN. Tambahan UP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap. Dalam hal selama 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu. Untuk perpanjangan pertanggungjawaban Tambahan UPmelampaui 1 (satu) bulan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonanpersetujuan kepada Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
6
KPPN. Kepala KPPN memberikan persetujuan perpanjanganpertanggungjawaban TUP dengan pertimbangan: 1)
KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telahdipergunakan;
2)
KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untukmempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1(satu) bulan berikutnya.
Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam mengajukan Tambahan Uang Persediaan adalah Rincian Rencana Penggunaan Dana (RPD). Dokumen ini berisi rencana pengeluaran secara rinci yang akan dilaksanakan satuan kerja K/L dalam satu bulan berkenaan. Dalam dokumen ini harus memuat informasi tentang, jenis kegiatan/pekerjaan, pelaksana, waktu, lokasi, output, tanggal selesai, jumlah dana, dan seterusnya, yang akan digunakan
oleh
KPPN
sebagai
acuan
untuk
menertibkan
penyampaian
Surat
Pertanggungjawaban dari satker. Penyusunan RPD oleh satuan kerja K/L, harus memperhatikan kemampuan kegiatan untuk menyerap dana yang sangat terkait dengan volume dan kesiapan sumber daya satker. RPD tidak boleh dijadikan sarana untuk menarik TUP sebanyak-banyaknya, dengan maksud akan dikembalikan/disetorkan ke kas negara jika tidak terserap. Jadi, RPD harus mencerminkan kebutuhan dana riil satker, dan bukan merupakan dana cadangan. Contoh format RPD disajikan pada lampiran di bagian akhir modul ini.
Penyiapan Permintaan Pembayaran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan SPP-TUP dan dilengkapi dengan dokumen meliputi: 1)
Rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran;
2)
Surat pernyataan dari KPA/PPK;
3)
Surat permohonan TUP yang telah memperoleh persetujuan TUP dari Kepala KPPN.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
7
Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepadaPPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanyapersetujuan TUP dari Kepala KPPN.
Contoh 2.1 Diasumsikan suatu satker mempunyai alokasi pagu anggaran pada DIPA/POK seperti dibawah ini, buatlah perhitungan jumlah Tambahan UP (TUP) yang dapat diajukan oleh bendahara pengeluaran dengan mempertimbangkan RPD pada bagian d: (dalam ribuan rupiah) Kode Satker//F/ SF/P/K/O/ K/KB 030943
Nama Satiker, Keg, Output, Komponen, dan Klas Blj. KTR PERTANAHAN BABAT
056.01.08
Prog. Pertanahan Nasional
1978
Penertiban Tanah Negara
1978.994
Layanan Perkantoran
Belanja Pegawai 828,000
828,000
Belanja Barang
Belanja Modal
Smbr Dana
5.275,000
3.780,000
5,275,000
3.780,000 3.780,000
828,000 828,000
5,275,000 5,275,000
001
Gaji dan Tunjangan
5111
Belanja Gaji dan Tunjangan
668,000
RM
5121
Belanja Honorarium
124,000
RM
5122
Belanja Lembur
136,000
RM
002
Oprsnal dan Pemeliharaan
-
PERLTN/PERLENG KAPAN
-
A 5211 B
828,000
Blj. Barang Operasional LANGGANAN DAYA JASA
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
5,275,000 674,000
-
674,000 -
865,000
RM -
8
5221
Belanja Jasa
C
PERAWATAN GEDUNG
5231
Belanja Pemeliharaan
D
PERAWATAN KENDARAAN
5231 E
RM
-
1.342,000 1.342,000
RM
-
1.139,000
Belanja Pemeliharaan KOORD/PENGAWA SAN
5241
865,000
RM 1.139,000 -
1.255,000
Belanja Perjalanan
RM 1.255,000
1978.007
Pemeriksaan Tanah
3.780,000
010
Sarana Prasarana
3.780,000
5321
Blj. Peralatan dan Mesin
3.780,000
RM
Keterangan: Data diatas fiktif dan format disesuaikan untuk kebutuhan contoh dan latihan
Dari contoh pagu anggaran pada DIPA/POK diatas, dapat kita hitung pagu jenis belanja barang (52) dan belanja modal (53) yang dapat dibayarkan dengan UP sebagai berikut: 1. Jenis belanja barang: a.
BKPK 5211
Rp 674.000.000
b.
BKPK 5221
Rp 865.000.000
c.
BKPK 5231 (C)
Rp1.342.000.000
d.
BKPK 5231 (D)
Rp1.139.000.000
e.
BKPK 5241
Rp1.255.000.000 +
Jumlah
Rp5.275.000.000
2. Jenis belanja modal: a. BKPK 5321 Jumlah Total
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
Rp3.780.000.000 Rp9.055.000.000
9
Dari perhitungan diatas, jumlah UP Normal yang diperoleh bendahara pengeluaran satker sebesar maksimal Rp500 juta formula keempat. Dengan asumsi satker mengalami kebutuhan yang mendesak yang tidak dapat dibayarkan
dengan
LS,
maka
bendahara
pengeluaran
satker
dapat
mengajukan Tambahan UP, sesuai kebutuhan untuk satu bulan (dalam RPD). Secara
garis
besar,
sisa
alokasi
pagu
belanja
yang
masih
memungkinkan untuk dibayarkan dengan UP adalah Rp3,055 M [Rp9,055M – (Rp500 juta x 12 bulan)]. Tambahan UP tersebut dapat diajukan setelah dana UP Normal sebesar Rp500 juta, sudah ditarik dari rekening bendahara pengeluaran untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan satker. Tambahan UP juga bisa diajukan beberapa periode sepanjang Tahun Anggaran selama dana atau pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA.
Rangkuman
Tambahan Uang Persediaan, merupakan uang muka kerja yang diberikan oleh KPPN selaku Kuasa BUN kepada satuan kerja K/L, sebagai tambahan dari UP Normal yang suda diterima oleh satker tersebut. Tambahan UP bersifat mendesak atau habis dalam waktu satu bulan (30 hari) kalender, sejak tanggal SP2D TUP sampai dengan SPM-GUP diterima oleh loket KPPN. Berbeda dengan UP Normal dan Perubahan UP yang keduanya bersifat revolving, Tambahan UP tidak bersifat revolving, melainkan hanya dipakai untuk periode/bulan berkenaan sesuai kebutuhan. Terhadap pertanggungjawabannya, KPPN akan menerbitkan SPM-GUP Nihil atau Pengesahan, bukan SP2D Isi/Revolving. Tambahan UP dapat diajukan oleh satker K/L meskipun penggunaan UP Normal atau PUP belum mencapai 50%. Tambahan UP ini diajukan dalam rangka satker yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana UP yang tersedia pada bendahara pengeluaran, untuk keperluan yang mendesak. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permintaan TUP kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) disertai: 1)
Rincian rencana penggunaan TUP,
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
10
2)
Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Kuasa BUN (KPPN) dalam rangka penggunaan TUP Untuk perpanjangan pertanggungjawaban Tambahan UPmelampaui 1 (satu) bulan,
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonanpersetujuan kepada Kepala KPPN. Kepala KPPN memberikan persetujuan perpanjanganpertanggungjawaban TUP dengan pertimbangan: 1)
KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telahdipergunakan;
2)
KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untukmempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1(satu) bulan berikutnya.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
11
