BIRO ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN PROSEDUR TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN MASYARAKAT LEMBAR PENGESAHAN

BIRO ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN PROSEDUR TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN MASYARAKAT

No. Dokumen Revisi Tanggal Berlaku Halaman

::0 : 1 Januari 2012 : 1 Dari 15

LEMBAR PENGESAHAN PROSEDUR TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN MASYARAKAT BIRO ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA DIBUAT OLEH

MENYETUJUI

MENGETAHUI

Penyusun SOP

Drs. S.A.F. Pandie Kepala Biro Administrasi Keuangan 26 November 2012

Ir. D. Roy Nendissa, MP Pembantu Rektor II 26 November 2012

23 November 2012



::0 : 1 Januari 2012 : 2 Dari 15

KATA PENGANTAR

Dengan menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Anggaran Masyarakat Biro Administrasi Umum & Keuangan Universitas Nusa Cendana Tahun 2012/2013 telah dapat diselesaikan. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya prosedur operasional standar yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Anggaran Masyarakat Biro Administrasi Umum & Keuangan Undana. Standar Operasional Prosedur ini dapat menjadi pedoman bagi pejabat struktural, non Esselon dan pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Standar Operasional Prosedur ini masih harus disempurnakan secara terus menerus dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka menciptakan tertib administrasi yang baik. Demikian Standar Operasional Prosedur ini kami susun dengan harapan dapat membantu ke arah perbaikan manajemen lingkungan kerja di Biro Administrasi Umum & Keuangan Undana, khususnya Bagian Anggaran Masyarakat. Kritik dan saran untuk perbaikan ke depan sangat kami harapkan.

Kupang, 26 Nopember 2012 Kepala Biro Adm. Umum & Keuangan,

Drs. S.A.F.Pandie NIP. 19540928 197603 1 002



::0 : 1 Januari 2012 : 3 Dari 15

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan ……………………………………………………………………………….

1

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………………..

2

Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………..

3

1. Pendahuluan …………………………………………………………………………………...

4

2. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………………

5

3. Definisi ………………………………………………………………………………………….

5

4. Referensi ………………………………………………………………………………………..

6

5. Prosedur Operasional …………………………………………………………………………

7

6. Petunjuk Operasional ………………………………………………………………………….

12

7. Waktu Penyelesaian …………………………………………………………………………..

14

8. Daftar Dokumen ………………………………………………………………………………..

14

9. Daftar Distribusi ………………………………………………………………………………..

15

10. Lampiran Dokumen ……………………………………………………………………………

15

11. Lembar Revisi ………………………………………………………………………………….

15



::0 : 1 Januari 2012 : 4 Dari 15

1. Pendahuluan Universitas Nusa Cendana sebagai suatu entitas pemerintah yang memperoleh APBN wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Universitas Nusa Cendana sebagai Satker BLU selain memperoleh PNBP yang dapat digunakan secara langsung atas perolehan dana dari masyarakat dan Rupiah Murni dari Kas Negara maka Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel mutlak diperlukan sebagai sarana akuntabilitas publik. Bagian Anggaran Masyarakat Biro Administrasi Umum & Keuangan Universitas Nusa Cendana sebagai Satker BLU mengelola dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan prinsip ekonomi untuk mendorong produktivitas melalui penerapan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memberikan arah, tujuan dan kebijakan Manajemen dalam Peningkatan Mutu Layanan Administrasi dan Keuangan di lingkungan Biro Administrasi Umum & Keuangan, maka dipandang perlu menetapkan visi, misi dan kebijakan mutu dengan diterbitkan SK Rektor Undana Nomor 4104/H4.2/K/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dengan visi, misi dan kebijakan mutu sebagai berikut : Visi : Mewujudkan Manajemen Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Nusa Cendana berdasarkan prinsip ekonomi untuk mendorong produktivitas melalui penerapan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misi : 1. Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) atas Laporan Keuangan Tahunan. 2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia dalam bidang keuangan. 3. Meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan Standar Mutu ISO 9001 : 2008. 4. Mengoptimalkan potensi sumber daya untuk meningkatkan kinerja BLU. 5. Meningkatkan tata kelola keuangan yang baik secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. 6. Mengembangkan Sistem Pengendalian Intern bidang keuangan secara berkesinambungan.



::0 : 1 Januari 2012 : 5 Dari 15

Kebijakan Mutu Memberikan pelayanan profesional yang berorientasi pada peningkatan kepuasan pelanggan, serta secara terus-menerus melakukan peningkatan mutu pelayanan melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. Maksud dan Tujuan a. Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai panduan seragam bagi pihak pengelola keuangan dalam menyusun Laporan Keuangan Semester dan Tahunan. b. Standar Operasional Prosedur (SOP) bertujuan untuk memahami alur proses kegiatan operasional c. Standar Operasional Prosedur (SOP) menunjukkan jenis aktivitas kegiatan dan siapa penanggungjawabnya. d. Standar Operasional Prosedur (SOP) bertujuan sebagai bahan evaluasi suatu proses. e. Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) atas Laporan Keuangan Tahunan. f. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia dalam bidang keuangan. g. Mengoptimalkan potensi sumber daya untuk meningkatkan kinerja BLU. h. Meningkatkan tata kelola keuangan yang baik secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. i. Mengembangkan Sistem Pengendalian Intern bidang keuangan secara berkesinambungan. 3. Definisi Prosedur pelayanan Bagian Anggaran Masyarakat adalah memberikan pelayanan profesional yang berorientasi pada peningkatan kepuasan pelanggan, serta secara terus-menerus melakukan peningkatan mutu pelayanan dengan sistem pengendalian dokumen yang meliputi penomoran, pencatatan, pengelompokan, pengesahan pendistribusian, revisi, pelaporan serta penyimpanan agar dokumen terkendali. 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Catatan atas Laporan Keuangan 4. Berita Acara Rekonsiliasi 5. Reviu Laporan 6. Rekening Koran 7. Surat Perintah Membayar 8. Surat Perintah Pencairan Dana 9. Kuitansi Penerimaan 10. Kuitansi Pengeluaran 11. Arsip Data Komputer 12. SAI 13. SAK

BIRO ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN PROSEDUR TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN MASYARAKAT 14. SIMAK BMN 15. DIPA 16. Pisah Batas (cut off)


::0 : 1 Januari 2012 : 6 Dari 15

4. Referensi a. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Pemerintah jo Perpres No. 95 tahun 2007 tentang Pengadaan Barang/Jasa tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b. Peraturan Pemerintah R.I. No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). c. Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). d. Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). e. Keputusan Menteri Keuangan No. 280/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Nusa Cendana pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. f. Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis & Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum. g. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. h. PMK No.171/Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat i. PMK Nomor 233/Pmk.05/2011 Tentang Perubahan Pmk No.171/Pmk.05/2007 j. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-65/Pb/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga k. SMM ISO 9001 : 2000

BIRO ADMINISTRASI No. Dokumen :UMUM & KEUANGAN Revisi :0 PROSEDUR TAMBAHAN UANG Tanggal Berlaku : 1 Januari 2012 PERSEDIAAN BAGIAN Halaman : 7 Dari 15 ANGGARAN MASYARAKAT 5. Prosedur Operasional Tambahan Uang Persediaan Fakultas Rektor Rektorat Ketua Penyelenggara BPP Petugas Penerima SPP kegiatan SURAT DISPENSASI TUP

INSTRUKSI MENYUSUN KONSEP SPP TUP

SURAT DISPENSASI TUP

INSTRUKSI MENYUSUN KONSEP SPP TUP

DP

DP KONSEP SPP TUP

KONSEP SPP TUP

DP SPP TUP Lembar 1-3

DP


SPP TUP Lembar 1-2

N

TANDA TERIMA TUP

N

MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS

MENCATAT DLM BUKU PENGAWASAN

TANDA TERIMA TUP

1

BIRO ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN PROSEDUR TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN MASYARAKAT FAKULTAS KPK

Pejabat Penerbit SPP

Petugas Penerima SPP


Rektorat Penguji SPM

::0 : 1 Januari 2012 : 8 Dari 15

KPA

1



Menguji SPP TUP

SESUAI

c b Menguji SPP TUP

SPM TUP Lembar 3

SPP TUP a Lembar 1-2

MELAKUKAN PENGUJIAN SUBSTANTIF & FORMAL

C N

B SPP TUP a Lembar 1-2

2


KPA

Rektorat Pejabat Penerbit SP2D

No. Dokumen Revisi Tanggal Berlaku

::0 : 1 Januari 2012

Halaman

: 9 Dari 15 Bank

BP

Staf Keuangan c

1 b SPP TUP Lembar 1-2

a

MEMBUAT SP2D

DOKUMEN a-c SP2D LOKAL Lembar 1-3

Menguji SP2D LOKAL

DOKUMEN a-c SP2D LOKAL Lembar 1-3

Dokumen a-c SP2D LOKAL Lembar 1-3

Membuku kan transaksi

N

SP2D LOKAL Lembar 1-2

3

BIRO ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN PROSEDUR TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN MASYARAKAT BPP

Fakultas Petugas Akuntansi


::0 : 1 Januari 2012

Halaman

: 10 Dari 15

Rektorat BP

Bank 3

Menelaah SP2D

SP2D LOKAL “LUNAS” Lembar 1-2 SP2D LOKAL “LUNAS” Lembar 1-2

SPM TUP Lbr 2 SP2D LOKAL “LUNAS” Lembar 2

SP2D LOKAL “LUNAS” Lembar 1

MEMBUKUK AN TRANSAKSI

4 SPM TUP Lbr 2 SP2D LOKAL “LUNAS” Lembar 2

REKAM TRANSAKSI

L/K

L/K

N

5

BIRO ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN PROSEDUR TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN MASYARAKAT Fakultas Petugas Akuntansi


::0 : 1 Januari 2012

Halaman

: 11 Dari 15

Rektorat BP

Petugas Akuntansi

4



REKAM TRANSAKSI

N

5 L/K

L/K

L/K KONSOLIDASI

SELESAI



::0 : 1 Januari 2012

Halaman

: 12 Dari 15

6. Petunjuk Operasional (Uraian Tugas) harus sesuai dgn bagan di atas. 1. Rektor memberikan Surat Dispensasi Tambahan Uang Persediaan (TUP) kepada Ketua Penyelenggara Kegiatan. 2. Ketua Penyelenggara Kegiatan (Dekan/ Ketua Lembaga/ Kepala Bagian Keuangan) memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk menyusun konsep SPP TUP. 3. BPP meneliti alokasi anggaran unit kerja, menyusun Rincian Rencanan Penggunaan dana TUP dan menyusun konsep SPP TUP sesuai format. Disertai Dokumen Pendukung (DP), seperti : Surat Dispensasi TUP; Surat Pernyataan dari Ketua Penyelenggara Kegiatan yang menyatakan TUP tersebut digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis dalam satu bulan sejak tanggal SP2D, tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan menggunakan LS, dan apabila terdapat sisa TUP akan disetorkan ke rekening BP. 4. Ketua Penyelenggara Kegiatan memeriksa kelengkapan dan kebenaran SPP TUP dan menandatanganinya. Apabila telah sesuai maka : a. Lembar satu dan dua disampaikan ke Petugas Penerima SPP di Rektorat. b. Lembar ketiga sebagai arsip unit kerja bersangkutan. 5. Petugas Penerima SPP menerima dan memeriksa kelengkapan berkas SPP TUP, mengisi checklist kelengkapan berkas, mencatatnya dalam buku pengawasan dan membuat/ menandatangani tanda terima SPP TUP. Kemudian meneruskannya ke Pejabat Penerbit SPM. 6. Pejabat Penerbit SPM melakukan pengujian atas SPP TUP dengan: a. Meneliti dokumen pendukung (DP), b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dan kesesuaian dengan MAK. c. Menandatangani SPP TUP. 7. Apabila tidak lengkap dan atau tidak sesuai ketentuan maka dikembalikan ke Ketua Penyelenggara Kegiatan dengan Surat Pengembalian. Bila telah sesuai dengan ketentuan menerbitkan (a) SPM TUP dan disampaikan kepada Penguji SPM dilampiri (b) SPP TUP (Lembar 1 – 2) dan (c) Dokumen Pendukung.



::0 : 1 Januari 2012

Halaman

: 13 Dari 15

8. SPM TUP diterbitkan dalam 3 rangkap a. Lembar satu dan dua disampaikan ke Penguji SPM b. Lembar ke-tiga sebagai arsip Pejabat Penerbit SPM 9. Kepala Bagian Keuangan Keuangan/ Penguji SPM melakukan pengujian substantif dan pengujian formal. Setelah di uji dokumen di teruskan kepada Staff Keuangan sebagai dasar pembuatan SP2D. 10. Staff Keuangan membuat Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) yang akan di tandatangani oleh Pejabat Penerbit SP2D. 11. Pejabat Penerbit SP2D lokal / Kepala Biro Keuangan menyetujui, menerbitkan dan menandatangani SP2D lokal sebanyak 3 lembar. Kemudian diteruskan ke Bendahara Pengeluaran (BP). 12. Bendahara Pengeluaran (BP) menelaah dan menandatangani SP2D lokal serta membukukannya dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu UP/ TUP dan Buku Pembantu BPP lainnya. SP2D local dibuat rangkap 3 (tiga). 13. Bendahara Pengeluaran mengirim SP2D lokal dan mencairkan ke Bank yang ditunjuk, BP menyerahkan SP2D lokal lembar 1 (asli) dan copynya kepada Bank. 14. Bank menerima dan menelaah SP2D lokal dengan memastikan keaslian dokumen, specimen tandatangan dan pengantar dokumen. Mencairkan SP2D lokal dan memberi stempel “LUNAS” sebagai bukti telah dicairkan pada tanggal sekian. 15. BP menerima SP2D lokal dari Bank, dan meneruskan SP2D lokal lembar ke 2 kepada BPP, dimana BPP menatausahakan dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu UP/TUP, dan Buku Pembantu Kas lainnya. Berkas SPM dan SP2D lokal kemudian diserahkan kepada Petugas Akuntansi Unit Kerja. 16. Petugas Akuntansi pada Unit Kerja menatausahakan transaksi penerimaan uang persediaan dalam aplikasi Accurate. Kemudian setiap bulan menyampaikan laporan keuangan dalam bentuk softcopy dan hardcopy ke Petugas Akuntansi di Rektorat. Jurnal Penerimaan Uang Persediaan :



::0 : 1 Januari 2012

Halaman

: 14 Dari 15

Bank xxx Rekening Antar Kantor xxx 17. BP meneruskan SPM TUP lembar 1 dan SP2D lembar 1 ke Petugas Akuntansi untuk direkam transaksinya. 18. Petugas Akuntansi Menerima SPM TUP lembar 1 dan SP2D lembar 1 dari BP kemudian merekam transaksi dalam aplikasi Accurate dan menyimpan dokumen akuntansi. Jurnal Pengeluaran Uang Persediaan : Rekening Antar Kantor xxx Bank xxx 19. Petugas Akuntansi Rektorat menerima softcopy Laporan dari Petugas Akuntansi Fakultas dan mengkonsolidasikannya menjadi Laporan Keuangan Universitas 20. Proses Selesai. 7. Waktu Penyelesaian No. Proses / Uraian Target Pelayanan 1 Pencatatan Penerimaan dana masyarakat 100% 8. Daftar Dokumen NO NAMA DOKUMEN 1 Surat Perintah Membayar (SPM) 2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 3 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

FUNGSI Perintah Membayar Perintah Pencairan

PENANGGUNG JAWAB Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen

Bukti Setoran Bendahara Bukan Pajak

PENANDA TANGAN Pembantu Rektor II

DISTRIBUSI Pimpinan Universitas

 PPK  Bend. Pengel.

Unit kerja terkait

Bendahara Pengeluaran

Unit kerja terkait

BIRO ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN PROSEDUR TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN MASYARAKAT 4 5 6 7

Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) BAPP

8

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kuitansi

9 10

Kontrak Faktur Barang

Bukti Setoran Pengembalian Bukti Data

Bendahara

Penyamaan Petugas SAI


::0 : 1 Januari 2012

Halaman

: 15 Dari 15

Bendahara Pengeluaran

Unit kerja terkait

PPK

Unit kerja terkait Unit kerja terkait

Bukti Penerimaan Barang Dokumen Keuangan

Panitia Penerima DJPBN

Panitia Penerima DJPBN

Bukti Pengeluaran

Bendahara

Bukti Perjanjian Spesifikasi Barang

PPK Pihak Ketiga

Unit kerja terkait  Pembantu Rektor II  Ketua Penyelenggar a Kegiatan (KPK)  Bendahara PPK Unit kerja terkait Pihak Ketiga Unit kerja terkait

9. Daftar Distribusi Dikirim sesuai dengan tujuan dan tembusannya sesuai kebutuhan unit kerja. 10. Lampiran Dokumen  Berita Acara Rekonsiliasi  Arsip Data Komputer (ADK) 11. Lembar Revisi No. Uraian Tanggal

Unit kerja terkait

Tanda Tangan

BIRO ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN PROSEDUR TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN MASYARAKAT LEMBAR PENGESAHAN

Recommend Documents