SUB BAGIAN UMUM& KEUANGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SUB BAGIAN UMUM& KEUANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

NOMOR DOKUMEN

W9-U6/06/SOP/01/2017

TANGGAL PEMBUATAN

25 Januari 2017

PENGADILAN NEGERI MENGGALA

TANGGAL REVISI

-

Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Kab. Tulang Bawang

TANGGAL EFEKTIF

25 Januari 2017

DISAHKAN OLEH

Ketua Pengadilan Negeri MENGGALA

MAHKAMAH AGUNG RI

SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

1.S-1 Hukum 2. SMA

2.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

Sekretaris

perangkat alat tulis kantor

Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan menjadi tidak tepat waktu

Pencatatan/Pendataan:

Sanksi Pelanggaran: Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010

Subbag Umum & Keuangan

tentang Disiplin PNS

Pelaksana Kegiatan No

Aktivitas Pustakawan

Kasub Umum dan Keuangan

Sekretaris

Persyaratan/ Perlengkapan

Mutu Baku

Waktu

1.

Memerintahkan Kasub Umum dan Keuangan untuk menunjuk pengelola perpustakaan (pustakawan)

10 Menit

2.

Menunjuk petugas perpustakaan(pustakwan)

10 Menit

3.

Mencatat koleksi buku dalam aplikasi katalog buku, menginvetarisasi dalam buku induk dan buku katalog

4.

Menyediakan buku, blanko pinjaman dan mencatat setiap peminjam dan buku yang dipinjam Menata dan menjaga kebersihan buku dan ruang perpustakaan

Koleksi buku

5.

Melakukan pengecekan daftar peminjam berikut buku yang dipinjam

Koleksi buku

6.

7.

Membuat laporan keadaan koleksi perpustakaan setiap tahun

Buku, katalog, Komputer, alat tulis

360 Menit

Buku pinjaman, blanko peminjam 10 Menit

Daftar dan katalog buku

180 Menit

Output

Surat Penunjukan

Daftar buku dan katalog buku

Tertib pencatatan

Kebersihan buku dan perpustakaan

45 Menit

Jumlah buku yang dipinjam

60 Menit

Laporan

NOMOR DOKUMEN

W9-U6/06/SOP/01/2017

TANGGAL PEMBUATAN

25 Januari 2017


TANGGAL REVISI

-


TANGGAL EFEKTIF

25 Januari 2017

DISAHKAN OLEH


MAHKAMAH AGUNG RI

SOP PENGAJUAN REVISI DIPA Dasar Hukum:


1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum 3. Undang-Undang Pokok Kepegawaian dan peraturan lainnya yang berkaitan

1. S-1 Hukum 2. SMA

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan: Komputer, perangkat alat tulis kantor, data pendukung

Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan revisi tidak dapat disetujui


Sanksi Pelanggaran:

Sub Bagian Keuangan & Keuangan

Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS


Aktivitas

Kasub Keuangan & Umum

Sekretaris

Ketua Wakil Ketua

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

DIPA

1Hari

Konsep revisi DIPA

Output

1.

Konsep revisi DIPA beserta data pendukungnya serta Arsip Data Komputer (ADK)

2.

Persetujuan revisi DIPA

Konsep revisi DIPA

3 hari


3.

Pengesahan revisi DIPA


1 Hari

Pengesahan revisi DIPA

4.

Penyampaian revisi DIPA (hardcopy dan ADK)

Revisi DIPA

1 Hari

Perubahan DIPA yang sudah dapat dilaksanakan

5.

Penyampaian tembusan hasil revisi DIPA

Revisi DIPA dan ADK

1 Hari

Revisi DIPA

NOMOR DOKUMEN

W9-U6/06/SOP/01/2017

TANGGAL PEMBUATAN

25 Januari 2017


TANGGAL REVISI

-

Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda K. Tulanga Bawang

TANGGAL EFEKTIF

25 Januari 2017

DISAHKAN OLEH


MAHKAMAH AGUNG RI

SOP PENERIMAAN SURAT MASUK Dasar Hukum:


1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standard Operasional Procedure) Administrasi Negara 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembuatan SOP (Standard Operasional Procedure)

1. S-1 Ekonomi 2. SMA

Keterkaitan:


KPN/WKPN, Panitera, Panmud, Kaur

perangkat alat tulis kantor, buku agenda

Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tata arsip persuratan menjadi tidak tertib


Sanksi Pelanggaran:

Sub Bagian Umum& Keuangan



Aktivitas

Staf Subbag Umum& Keu

Kasubbag Umum& Keu

Sekretaris

Mutu Baku Ketua Wakil Ketua


Waktu

Output

1.

Menerima dan meneliti surat masuk

Surat masuk

10 Menit

2.

Mencatat dalam agenda surat masuk dan memberi lembar disposisi

Surat masuk dan lembar disposisi

20 Menit

Surat siap disampaikan kepada ketua

3.

Menyampaikan surat masuk yang telah diberi lembardisposisi kepada ketua untuk mendapatkan disposisi

Surat dengan disposisi ketua

10 Menit

Surat siap diteruskan ke Panitera/Sekretaris

4.

Meneruskan disposisi surat dari ketua kepada Panitera/Sekretaris

Surat

10 Menit

Surat siap diteruskan kepada Sekretaris

5.

Meneruskan disposisi Panitera/Sekretaris sesuai dengan disposisi yang diberikan (kepada atau kepada Sekretaris)

10 Menit

Surat telah selesai didisposisi siap di distribusikan kebagian yang dituju disposisi

Surat

6.

Mencatat disposisi dan meneruskan disposisi atau Sekretaris kepada bagian yang mendapatkan disposisi dengan menggunakan buku agenda penerimaan surat

Surat dan buku agenda penerimaan surat

15 Menit

Surat telah selesai didistribusikan

NOMOR DOKUMEN

W9-U6/06/SOP/01/2017

TANGGAL PEMBUATAN

25 Januari 2017


TANGGAL REVISI

-


TANGGAL EFEKTIF

25 Januari 2017

DISAHKAN OLEH


MAHKAMAH AGUNG RI

SOP PENGIRIMAN SURAT KELUAR Dasar Hukum:



1. S-1 Ekonomi 2. SMA

Keterkaitan:


KPN/WKPN, Panitera, Panmud, Kasubbag

Komputer, perangkat alat tulis kantor

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tata arsip persuratan menjadi tidak tertib

Sub Bagian Umum

Sanksi Pelanggaran: Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS


Aktivitas


Kasubbag Umum& Keu

Sekretaris

Mutu Baku Ketua Wakil Ketua


Waktu

Output

1.

Menerima surat dari subbagian maupun dari kepaniteraan

Surat keluar

5 Menit

2.

Mencatat dalam agenda surat keluar dan memberi nomor surat keluar

Surat keluar, agenda surat keluar

10 Menit

Surat keluar telah dicatat dengan baik

3.

Membuat daftar surat yang harus dikirim

Surat keluar

15 Menit

Daftar surat yang harus dikirim

4.

Kepala Sub Bagian Umum menandatangani daftar pengiriman surat lewat kantor pos

Daftar surat

10 Menit

Surat siap dikirim ke kantor pos

5.

Mengarsip surat keluar dan mengirimkan surat sesuai tujuan surat melalui kantor pos

Arsip surat

10 Menit

Arsip dan bukti pengiriman

NOMOR DOKUMEN

W9-U6/06/SOP/01/2017

TANGGAL PEMBUATAN

25 Januari 2017


TANGGAL REVISI

-


TANGGAL EFEKTIF

25 Januari 2017

DISAHKAN OLEH


MAHKAMAH AGUNG RI

SOP PERAWATAN ALAT PENGOLAH DATA Dasar Hukum:



1. S-1 Ekonomi

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan: Komputer, perangkat alat tulis kantor

Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perawatan alat pengolah data tidak dapat dilaksanakan dengan baik


Sanksi Pelanggaran: Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010

Sub Bagian Umum& Keu

tentang Disiplin PNS


Aktivitas Pengguga

Pranata Komputer

Kasubbag Umum& Keu

Mutu Baku Sekretaris


Waktu

Output

1.

Mengajukan usulan perawatan pengolah data

Alat pengolah data

2.

Menerima usulan perawatan dengan melakukan pengecekan alat pengolah data bersama pranata komputer

Alat pengolah data

30 Menit

Identifikasi kerusakan alat pengolah data

3.

Memerintahkan pranata komputer untuk melakukan perbaikan atau perawatan alat pengolah data jika kerusakannya ringan

Alat pengolah data

180 Menit

Alat pengolah data diperbaiki atau dirawat

4.

Memerintahkan kepada Pranata komputer untuk memanggil ahli memperbaiki alat pengolah data apabila mengalami kerusakan berat

Alat pengolah data

2 hari

Alat pengolah data

10 Menit

5.

Melaporkan alat pengolah data yang telah diperbaiki atau dirawat dan menyerahkan kepada pengguna

Alat pengolah data menjadi baik kembali

MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN NEGERI MENGGALA Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Kab. Tulang Bawang

NOMOR DOKUMEN

W9-U6/06/SOP/01/2017

TANGGAL PEMBUATAN

25 Januari 2017

TANGGAL REVISI

-

TANGGAL EFEKTIF

25 Januari 2017

DISAHKAN OLEH


SOP PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 (DUA) DAN 4 (EMPAT) Dasar Hukum:



1. S-1 Ekonomi

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan: Komputer, perangkat alat tulis kantor



Sanksi Pelanggaran:

Sub Bagian Umum& Keuangan



Aktivitas Pengguna


Kasubbag Umum& Keu

Mutu Baku Sekretaris


Waktu

Output

1.

Mengajukan usulan perawatan kendaraan

Kendaraan bermotor

2.

Menerima usulan perawatan dengan melakukan pengecekan terhadap kendaraan

Kendaraan bermotor

30 Menit

Memastikan jenis kerusakan dan tindak lanjut perbaikan

3.

Melakukan perbaikan kendaraan bermotor ke bengkel

Kendaraan bermotor

180 Menit

Kendaran menjadi baik kembali

4.

Melakukan pengecekan hasil perbaikan kendaraan bermotor yang telah dilakukan

Kendaraan bermotor

30 Menit

Kendaraan menjadi baik kembali

5.

Menyerahkan kendaraan bermotor kepada pengguna

Kendaraan bermotor

10 Menit

NOMOR DOKUMEN

W9-U6/06/SOP/01/2017

TANGGAL PEMBUATAN

25 Januari 2017


TANGGAL REVISI

-


TANGGAL EFEKTIF

25 Januari 2017

DISAHKAN OLEH


MAHKAMAH AGUNG RI

SOP PEMELIHARAAN GEDUNG Dasar Hukum:



1. S-1 Ekonomi

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan: perangkat alat tulis kantor



Sanksi Pelanggaran:




Aktivitas

Kasubbag Umum& Keu

Sekretaris

Ketua – Wakil Ketua


Waktu

Output

1.

Memerintahkan Kasubag Umum & Keu untuk melakukan pemeliharaan gedung

10 Menit

2.

Memerintahkan Kasubbag umum & Keu untuk mendata bagian gedung yang memerlukan perawatan

5 Menit

3.

Melakukan pendataan dan melaporkan kepada Sekretaris

60 Menit

Lokalisir bagian yang akan dilakukan pemeliharaan

4.

Menunjuk rekanan untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan

1-2 Hari

Agar selesai tepat waktu

5.

Mengawasi dan menerima laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan yang dilakukan

10 Menit

Gedung sudah dilakukan pemeliharaan

NOMOR DOKUMEN

W9-U6/06/SOP/01/2017

TANGGAL PEMBUATAN

25 Januari 2017


TANGGAL REVISI

-


TANGGAL EFEKTIF

25 Januari 2017

DISAHKAN OLEH


MAHKAMAH AGUNG RI

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA Dasar Hukum:


1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standard Operasional Procedure) Administrasi Negara 4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembuatan SOP (Standard Operasional Procedure)

1. S-1 Ekonomi

Keterkaitan:


SOP BMN


Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi terkendala


Sanksi Pelanggaran:




Aktivitas

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

ULP/ Pejabat Pengadaan

Pejabat Pembuat Komitmen

Mutu Baku Kuasa Pengguna Anggaran / Barang


Waktu

1.

Memerintahkan PPK untuk melakukan perencenaan pengadaan barang/jasa

DIPA

10 Menit

2.

Menetapkan jenis pengadaan barang/jasa, spesififikasi, HPS, maupun rancangan kontrak

DIPA, data pendukung

3 Hari

Dokumen pengadaan barang/jasa

3.

Memintakan persetujuan spesifikasi dan HPS kepada Kuasa Pengguna Anggaran, dan melakukan revisi jika diperlukan

DIPA, data pendukung

60 Menit

Dokumrn pengadaan barang/jasa

4.

Menyerahkan spesifikasi dan HPS pengadaan barang/jasa kepada ULP/Pejabat Pengadaan untuk proses pengadaan barang/jasa tersebut


30 Menit

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Output

5.

Melakukan proses pengadaan barang/jasa dan memnuat berita acara

6.

Menerima dan memeriksa hasil pengadan barang/jasa, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dengan membuat berita acara

7.

Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kuasa pengguna anggaran/ barang

Barang/jasa

60 Menit

Penyerahan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

8.

Menerima hasil pegadaan barang/jasa, menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan

Barang/jasa

30 Menit

Barang tercatat dalam BMN


Dokumen pengadaan dan barang/jasa yang diadakan

1-30 Hari

1 Hari

Pemenang/penyedia barang/jasa

Barang/jasa hasil pengadaan telah memenuhi dokumen pengadaan

NOMOR DOKUMEN

W9-U6/06/SOP/01/2017

TANGGAL PEMBUATAN

25 Januari 2017


TANGGAL REVISI

-

Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda

TANGGAL EFEKTIF

25 Januari 2017

DISAHKAN OLEH


MAHKAMAH AGUNG RI

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA Dasar Hukum:



1. S-1Ekonomi

Keterkaitan:


SOP Pengadaan Barang/Jasa


Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penghapusan BMN tidak dapat terlaksana


Sanksi Pelanggaran: Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS


Aktivitas

Operator BMN

Kasubbag Umum& Keu


Waktu

1.

Mengajukan usulan kepada Ketua PT penerbitan surat keputusan panitia penghapusan/ penjualan barang/ jasa

Data BMN yang dihapus

7 Hari

Legalitas penghapusan BMN

2.

Memeriksa dan menilai barang milik negara

BMN yang akan dihapus

7 Hari

Inventarisasi BMN

3.

Membuat persyaratan dokumen umum dan mengajukan rekomendasi/ permohonan pernyataan dari MARI melalui Ketua PT untuk diteruskan kepada Kepala BUA MA-RI bahwa BMN tidak dipergunakan lagi untuk menunjang tugas dan fungsi

SK Panitia Penghapusan/ Penjualan BMN dan data BMN yang akan dihapuskan

60 Menit

Dokumen penghapusan BMN

4.

Membuat persyaratan dokumen bangunan dan mengajukan rekomendasi/ permohonan perhitungan dari KINTARU/CiptaKarya dan mengajukan rekomendasi/


60 Menit


Panitia

Sekretaris

KetuaWk Ketua

Output

Tidak

Tidak

permohonan keterangan NJOP dari kantor pajak

5.

Membuat persyaratan dokumen kendaraan dan mengajukan rekomendasi/ permohonan keterangan kepada Dinas Perhubungan

6.

Membuat persyaratan dokumen BMN hilang dan mengajukan rekomendasi/ permohonan kehilangan dari satker ke Kepolisian dan mengajukan rekomendasi/ permohonan pernyataan tidak ada TGR dari MA-RI melalui Ketua PT untuk diteruskan kepada Kepala BUA MA-RI, jika tidak dikenakan TGR

Tidak

Ya


60 Menit



60 Menit


Dokumen Penghapusan BMN

7 Hari

Tarif BMN yang akan dihapus


7 Hari

Tarif BMN yang akan dihapus


2 Hari

Persetujuan BMN yang akan dihapus

Tidak

Ya

7.

Panitia Mengumpulkan dokumen barang yang akan dihapus dan berkonsultasi dengan KPKNL

8.

Panitia mengajukan rekomendasi/ permohonan penghapusan kepada KPKNL untuk penghapusan barang non kendaraan dan kepada Dinas Perhubungan untuk penghapusan kendaraan

9.

Panitia mengajukan persetujuan penghapusan kepada MA-RI melalui Ketua PT untuk dteruskan kepada Kepala BUA MA-RI setelah mendapat rekomendasi dari KPKNL

10.

Mengajukan permohonan jadwal pelelangan kepada KPKNL setelah diterima persetujuan dari MA-RI


1 Hari

Proses Pelelangan

11.

Melaksanakan proses pelelangan


1 Hari

Hasil lelang/ penghapusan dan Berita Acara

Tidak

Tidak

SUB BAGIAN UMUM& KEUANGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Recommend Documents