IWlllUM,^.,!!..
NomorSQP Tanggal Pembuatan
new*-*-,,
v'
—i\i
Tanggal Efektif
$ekretaris Jenderal, «'<.&>
QMeUOSWAN REPUBLIK INDONESIA BIRQ WW BAGIAN, KEgANGAN
Qisahkan oleh
yAnirinahdrsjV NlKj9®'907i9 198012 2 001
PEMBAViSRAN OtEH BP
Mama $OP Qas.ar Mu!kum
.—.Ml.! ..II.L^^.._
-
PARI DANA LS
~~""'
|
"""
" •••
'
*""•
"» '"• ••—
*—
1. Undang-yndang 17 Tahyn 2Q03 tentang K.eyangan Negara (Lembar Negara Rl tahgn 2003 Nomor 47, Tambahan lembar Negara Nomor 4286); 2.
gn^ang-Undang No 1 tahyn 20Q.4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara R! Tahun 2004 Nomor 5
Tambahan Lembar Negara Nomor 4355);
*
^
*'
3. Keputusan Presiden Momor 42 Tahyn 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
3eianja Negara sebagaimana telah digbah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
w TSnyn 2010); 4.
5.
Peratgran
Presiden
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pengadaan Barang/Jasa
Pemenntah sebagaimana telah cfigjbah dengan Peratgran Presiden Rl Nomor 35 Tahun 2011 Peraturan Menteri Keuangan N,omor 134/PMK.Q6/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam
Pelaksanaan Anggaran f?endapatan d,a.n Belanja Negara; 6.
Peratgran Menteri Keuangan Npmor 45./PMK.05/2Q07 tentang Perjalanan Qinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejajpat Negara, Pegawai Negeri dan Pega\f/ai Ticla.k Tetap, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kegangan Nomor 07/PMK 05/2008-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.Q5/2007 tentang Pagan Akun Standar (BAS)-' Peratgran Menteri Keuangan Npmor: 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Lgar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawal Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Momor: 64/PMK.05/2011; 9.
Peraturan
Menteri
Keuangan
atas Beban APBN pada Satuan Kerja
Nomor
170/PMK.05/2010
tentang Penyelesaian taqihan y
Latar B.olakang
Dalam rangka penerbitan Sgrat Perintah Membayar gang Pe/sAflaW' faigganfan U'and Persed.aan/rambahan gang Persediaan Satuan Kerja Ombudsman Rl perlu dilakgkan keqiatan pengujian atas Sgrat Permintaan Pembayaran gang Persediaan/Tambahan Uanq Persediaan Anar keg.atan penerbitan tersebut dapat cjilakukan secara efektif, efisien, dan tertib administrasi 'maka
diperlukan standar pelayanan Maksyd dan Tyjuan lyiaj^suol penetapan
§tandar
Persediaan/Penggantian gang
'
*
Pelayanan Penerbitan Sgrat Perintah Membayar Dang Persecjiaan/Tambahan Uang Persediaan pada §atgan
Ombudsman Rl adalah sebagai pedoman bagi pelaksana pelayanan dan sebagai Informasl "baoj peng.ggna pelayanan mengenai proses penerbitan Sgrat Perintah Membayar gang Persediaan/ Penggantian Uang Persed.aan/ Tambahan gang Persediaan Satgan Kerja Satuan Kerja Ombudsman
••••••••••••••nBi
-xi
Tujuannya adalah gntgk memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja Bagian Keuangan dalam pelayanan penerbitan Sgrat Perintah Membayar gang Persediaan/Penggantian gang Persediaan/Tambahan gang Persediaan Satuan Kerja Ombudsman Rl sehingga cjapat mendukung
pelaksanaan tugas dan fgngsi unit kerja pada $atuan Kerja Ombudsman Rl.
A.
RgarVg Lingkup 1. Unit pelayanan
yang melaksanakan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Penggantian gang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan adalah Bagian Kegangan..
2.
4.
Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, Penguji Data Keuangan, Pengolah Data, dan Pengaq|ministrasi g.mgm I. Penanggung javyab pelaksana pelayanan adalah Kepala Bagian Keuangan.
Sasaran yang hencjak d'capai ad,alah ter\j/gjgdnya acgan (pakg dalam penerbitan Sgrat Perintah Membayar gang Persediaan/Penggantian gang Persediaan/Tambahan gang
Persediaan Satgan Kerja Ombudsman Rl sehingga' pelaksanan penerbitannya d'apat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 5.
Pengggna pelayanan adalah Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara
Pengeluaran,
#endahara Pengelgaran
Pembantg,
dan
$taf Pengejola di
lingkungan Satuan Kerja Ombudsman Rl, serta penerima Hak yang terdiri dari Pejabat dan 6.
7.
pegawai di lingkgngan Satuan Kerja Ombudsman Rl dan Penyedia barang/jasa untuk pembayaran dibawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh jgta rupiah). Keluaran (ogtput) pelayanan adalah:
o
Surat Perintah Membayar gang Persediaan/Penggantian gang Persediaan/Tambahan
9
gancj Persediaan; Sgrat Setoran Paja,k.
Kemanfaatan (ogtcome) pelayanan adalah terbayarnya tagihan gang Persediaan/Penggantian gang Persediaan/Tambahan gang Persediaan sehingga dapat mendukgng pelaksanaan tugas dan fijngsi unit kerja pada S3tyan Kerja Ombudsman Rl.
e.
Qefinisi peristilahan
a. Satgan Kerja (Satke.r) Qmbgdsman Rl adalah Bagian Anggaran 11Q.
,b. Penerima Wak adalah pejabat negara/pegavj/ai negeri/ piha.k. ketiga/ pihak lain yang berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan kegiatan/tggas yang membebahi Anggaran Pendapatan dan $elanja Negara (APBN).
c. Surat Pernyataan Tangggng jawab pelanja (SPTB) adalah pernyataan tangggng jawab belanja yang dibuat oleh PA/KPA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah terientu.. d. Surat Permintaan
Pembayaran Tambahan
gang Persediaan (SPP- TgP) adalah
dokumen yang dibgat/diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan melalui TgP EJencjahara
Pengelgaran/ Penerima
kepada
Hak atas cjasar kontrak kerja, sgrat keputusan,
sgrat tgga.s, atag sgrat perintah kerja lainnya.
e. Sgrat Perintah Membayar Tambahan gang Persediaan (SPM-gP/GgP/TgP) adalah SPM-Tgp kepacja $endahara Pengeluaran atag Penerima Hak yang diterbitkgn
f.
oleh Pengggna Anggaran/Kgasa Pengggna Anggaran atag pejabat lain yang ditunjgk atas dasar k.ontrak kerja, sgrat keputusan, sgrat tggas, atag sgrat perintah kerja lainnya. gang Persediaan (\iP) adalah gang muka kerja dengan jumlah tertentg yang bersifat daur Ulancj (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya gntgk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakgkan dengan pembayaran langsgng.
g. h.
Tambahan Tambahan kebutuhan
gang Persediaan (TUP) adalah gang yang diberikan kepada satker gntgk yang sangat mencjesak dalam s,atu bu'an melebihi paga UP yang
ditetapkan. hPengggna Pimpinan
Anggaran/Kgasa
Lembaga
Pengguna
atag kgasanya
yang
Anggaran
(PA/KPA)
bertangggng
adalah Menteri/
jawab atas pengelolaan
anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkgtan.
iPejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)
adalah
pejabat yang
diberi kewenangan
gntuk melakgkan tindakan yang mengakibatkan pengelgaran anggaran belanja.
Pejabat Penanda Tangan SPM (PP-SPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
untulc
•v/,-«r>i-/w»*r
melakukan
-,—r-im-:i~vwirjv\
pengujian
atas
SPP kepada neqara dan
menandatangani SPM.
Kompetensi
a. Memiliki pengetahgan mengenai peratgran kegangan negara, perbendaharan 'negara" Sift
perpajaten b- Mampg mengoperasikan Aplikasi SPM q. I^ampu mengoperasikan kompgter program Microsoft Qffice
d- Mampg bekerja sama, berkoordinasi, dan memiliki inisiatif kerja tinggi d. Bertangggng jawab, rajin ii!iuU.sliiUiaiLMHa
Peralatan/Perlenglcapan
,
,
Alat tyjis kantor, kompyter/notebook, printer, mesjn fotokopi, internet, scanner, LQD projector* Porsyaratan
i. n«_i
#. Prosedyr
SPM-LS
SP2Q-LS
KPPN
Pembukuan
4k
_£
W
BENDAMARA\A(AN
BANK
1. PPK menerbitkan SPP LS beserta dokgmen pendgkungnya dan diserahkan ke PP SPM.
2. PP SPM "nnenerbitjon SPM LS seteiah menguji dan memeriksa SPP qjlari PPK selanjutnya diserahkan ke KPPN.
3. KPPN, menerbitkan SP2Q dan memerintahkan Bank Qperasional (BO I) gntgk melakgkan pemindahbukgan ke rekening Bendahara Pengeluaran.
4. SPM yan$j telah cjiterbitkan $P2Q nya dijurnal pada Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) di UAKPA.
§. Bendahara Pengelgaran menerima dan membgkgkan SPM/SP2Q pada BKU dan bgkg pembantgnya.
•****JJ|ieBBBMBi •na
DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP PERTANGGUNGJAWABAN DANA UP \
-
Revisj
graian Materi Revisi
ke-
Tanggal gsglan
Tanggal Berlakg
i
. ,
11 jj
v
"
""" »"»»"' m—ww»Tfi • ••••
i
U-^^-r..^^^,,., „, , m in -l-v »».,..|i,« r - „_, -»^-r-Wr./^i—•
i ,
n
,|i.
.F-V—J
'
,
^
'
". ''
,
'
1' ' i
-
-
"
•;
v"1
• "
" •"
L '-•• •
1
V
T
»
r
•
•
!
rr-pv-.-y^^-ni ii . wyr»^rwjr v • '
' - "•
1 • " ••" :"•—'•
i,
•"«»«
1
"'
-1—*^~—i.—»—i-,-nn->-»•*•, • .. ». <
">—' ' ' "" fyn-r-v ••?!.> '
'
' " x •-'-•,'.
• •• - •--.
»•, --V
