1) Instansi vertikal terkait di provinsi. 2) Praktisi / Pakar / Ahli terkait dengan perbatasan negara.
Peserta rapat yang diundang terdiri dari:
1) SKPD terkait di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, Belu, Timor Tengah Utara, Malaka, Rote Ndao, Alor dan Sabu Raijua.
2) Instansi vertikal terkait di provinsi. 3) Organisasi atau kelompok masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan perbatasan negara dan kawasan perbatasan.
i.
Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke
Pusat terkait kegiatan dan laporan keuangan.
ii.
Melakukan fasilitasi dukungan perjalanan dinas ke RDTL dalam rangka
koordinasi penanganan permasalahan border crossing area terhadap instansi terkait dari pemerintah RDTL;
iii.
Melakukan pendataan/monitoring dan identifikasi masalah perbatasan ke Kabupaten Perbatasan.
iv. a)
Menyusun laporan kegiatan.
PROVINSI PAPUA:
i.
Melaksanakan rapat konsolidasi persiapan persidangan BLM RI-PNG.
Narasumber terdiri dari:
I.i.1.1.a.i.a.1)
Direktorat
Jenderal
Bina
Administrasi Kewilayahan, Kemendagri.
I.i.1.1.a.i.a.2)
Setda Provinsi Papua.
I.i.1.1.a.i.a.3)
Kementerian/
Lembaga
Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait.
I.i.1.1.a.i.a.4)
Unit
Kerja/Satuan
Kerja
Provinsi Papua yang membidangi perbatasan
I.i.1.1.a.i.a.5)
Instansi
Vertikal
terkait
di
Provinsi.
I.i.1.1.a.i.a.6)
SKPD
Provinsi
yang
menyangkut kegiatan Border Liasion Meeting (BLM) RI-PNG.
I.i.1.1.a.i.a.7)
Praktisi / Pakar/Ahli terkait
dengan perbatasan negara.
Peserta rapat yang diundang terdiri dari:
1) SKPD terkait di Provinsi Papua, Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Pegunungan Bintang, Keerom, Supiori dan Kota Jayapura.
2) Instansi vertikal terkait di Provinsi.
3) Organisasi atau kelompok masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan perbatasan negara dan kawasan perbatasan.
ii.
Melaksanakan rapat konsolidasi persiapan persidangan JBC RI-PNG
Narasumber terdiri dari:
1) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. 2) Setda Provinsi Papua. 3) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait. 4) Unit Kerja/Satuan Kerja Provinsi Papua yang membidangi perbatasan. 5) SKPD Provinsi yang menyangkut kegiatan Border Liasion Meeting (BLM) RI-PNG.
6) Instansi vertikal terkait di Provinsi. 7) Praktisi / Pakar / Ahli terkait dengan perbatasan negara.
Peserta rapat yang terdiri dari:
1) SKPD terkait di Provinsi Papua, Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Pegunungan Bintang, Keerom, Supiori, dan Kota Jayapura.
2) Instansi vertikal terkait di provinsi. 3) Organisasi atau kelompok masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan perbatasan negara dan kawasan perbatasan.
iii.
Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke pusat.
iv.
Melakukan fasilitasi dukungan perjalanan dinas ke PNG dalam rangka koordinasi penanganan permasalahan border crossing area terhadap instansi terkait dari pemerintah PNG;
v.
Melakukan
monitoring
ke
Kabupaten/Kota
terkait
pemanfaatan
pos lintas batas dan penanganan batas antar negara di perbatasan.
vi. b)
Menyusun laporan kegiatan.
PROVINSI SULAWESI UTARA:
i.
Melaksanakan rapat fasilitasi dan koordinasi Peningkatan ekonomi
masyarakat di Perbatasan antar Negara.
Narasumber terdiri dari:
1) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. 2) Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait. 3) Unit Kerja/Satuan Kerja Provinsi Sulawesi Utara yang membidangi perbatasan
2
4) SKPD Provinsi yang membidangi peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
5) Instansi vertikal terkait di Provinsi. 6) Praktisi/ Pakar/ Ahli terkait dengan Perbatasan Negara.
Peserta rapat yang diundang terdiri dari:
1) SKPD terkait di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kep. Sangihe, Talaud, Miangas dan Marore.
2) Instansi vertikal terkait di Provinsi. 3) Organisasi atau kelompok masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan perbatasan negara dan kawasan perbatasan.
ii.
Melaksanakan rapat fasilitasi dan koordinasi pengelolaan lintas batas
negara.
Narasumber terdiri dari:
1) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. 2) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait. 3) Unit Kerja/Satuan Kerja Provinsi Sulawesi Utara yang membidangi perbatasan
4) SKPD Provinsi yang membidangi pengelolaan lintas batas negara. 5) Instansi vertikal terkait di Provinsi. 6) Praktisi / Pakar / Ahli terkait dengan Perbatasan Negara.
Peserta rapat terdiri dari:
1) SKPD terkait di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kep. Sangihe, Talaud, Miangas dan Marore.
2) Instansi vertikal terkait di Provinsi. 3) Organisasi atau kelompok masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan perbatasan negara dan kawasan perbatasan.
iii.
Melaksanakan perjalanan dinas ke pusat dalam rangka konsultasi/koordinasi kegiatan.
iv.
Melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan fasilitasi ke Kabupaten Perbatasan dan kawasan perbatasan negara di negara tetangga terkait dengan penangangan permasalahan perbatasan.
v. c)
Menyusun laporan kegiatan.
PROVINSI KALIMANTAN BARAT:
i.
Melaksanakan rapat dengan instansi teknis terkait dalam rangka persiapan dan koordinasi pelaksanaan persidangan tim teknis tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Indonesia) dengan peringkat Negeri Serawak (Malaysia).
Narasumber terdiri dari: 1) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri. 2) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait. 3) Setda Provinsi Kalimantan Barat. 4) Unit Kerja/Satuan Kerja Provinsi Kalimantan Barat yang membidangi perbatasan
5) SKPD Daerah yang membidangi kegiatan Tim Teknis Sosek Malindo tingkat Provinsi.
6) Instansi vertikal terkait di Provinsi. 7) Praktisi/Pakar/ Ahli terkait dengan perbatasan negara. Peserta rapat yang diundang terdiri dari: 1) SKPD terkait di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang, Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Sintang yang terkait langsung kegiatan persidangan Tim Teknis Sosek Malindo tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
2) Instansi vertikal terkait di Provinsi. ii.
Melaksanakan rapat dengan instansi teknis terkait dalam rangka persiapan dan koordinasi pelaksanaan persidangan KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Indonesia) dengan peringkat Negeri Serawak (Malaysia).
Narasumber terdiri dari: 1) Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri.
2) Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait. 3) Setda Provinsi Kalimantan Barat. 4) Unit Kerja/Satuan Kerja Provinsi Kalimantan Barat yang membidangi perbatasan
5) SKPD Daerah yang membidangi kegiatan Sosek Malindo tingkat Provinsi.
6) Instansi vertikal terkait di Provinsi. Peserta rapat yang terdiri dari: 1) SKPD terdiri di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang, Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, dan Sintang yang terkait langsung kegiatan Sosek Malindo tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
2) Instansi vertikal terkait di Provinsi.
4
iii.
Menghadiri persidangan Tim Teknis KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Indonesia) dengan peringkat Negeri Serawak (Malaysia).
iv.
Melaksanakan
persidangan
KK/JKK
Sosek
Malindo
tingkat
Provinsi
Kalimantan Barat (Indonesia) dengan peringkat Negeri Sarawak (Malaysia).
v.
Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke pusat dalam rangka pelaksanaan persidangan Tim Teknis dan Sosekda tingkat Provinsi.
vi.
Melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten perbatasan untuk melakukan pendataan dan monitoring dalam rangka pemutakhiran data permasalahan perbatasan.
vii.
Menyusun laporan kegiatan dalam rangka penegasan status hukum batas antar negara, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kegaitan sosekbud dengan negara tetangga.
d)
PROVINSI KALIMANTAN UTARA:
i. Melaksanakan rapat dengan instansi teknis terkait dalam rangka persiapan dan koordinasi pelaksanaan persidangan tim teknis Sosek Malindo tingkat Provinsi Kalimantan Utara (Indonesia) dengan peringkat Negeri Sabah (Malaysia).
Narasumber terdiri dari: 1) Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
2) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait. 3) Setda Provinsi Kalimantan Utara. 4) Unit Kerja/Satuan Kerja Provinsi Kalimantan Utara yang membidangi perbatasan.
5) SKPD Daerah yang membidangi kegiatan Sosek Malindo tingkat Provinsi. 6) Instansi vertikal terkait di Provinsi. Peserta rapat yang diundang terdiri dari: 1) SKPD terkait di Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kabupaten Nunukan dan Malinau yang terkait langsung kegiatan persidangan Tim Teknis Sosek Malindo tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
2) Instansi vertikal terkait di Provinsi. ii. Melaksanakan rapat dengan instansi teknis terkait dalam rangka persiapan dan koordinasi pelaksanaan persidangan KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Kalimantan Utara (Indonesia) dengan peringkat Negeri Sabah (Malaysia).
Narasumber terdiri dari: 1) Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri.
2) Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait. 3) Setda Provinsi Kalimantan Utara. 4) Unit Kerja/Satuan Kerja Provinsi Kalimantan Utara yang membidangi perbatasan.
5) SKPD Daerah yang membidangi kegiatan Sosek Malindo tingkat Provinsi. 6) Instansi vertikal terkait di Provinsi. Peserta rapat yang terdiri dari: 1) SKPD terkait di Provinsi Kalimantan Utara, Kaltim, Kabupaten Nunukan dan Malinau yang terkait langsung kegiatan persidangan KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
2) Instansi vertikal terkait. 3) Badan/Kelompok Masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan kawasan perbatasan.
iii. Melaksanakan persidangan KK/JKK Sosek tingkat Provinsi Kalimantan Utara (Indonesia) dengan peringkat Negeri Sabah (Malaysia).
iv. Melaksanakan persidangan Tim Teknis KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Kalimantan Utara (Indonesia) dengan peringkat Negeri Sabah (Malaysia).
v. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Pusat dalam rangka pelaksanaan persidangan tim teknis dan Sosekda tingkat Provinsi.
vi. Melakukan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan koordinasi penanganan permasalahan ke Kabupaten perbatasan.
vii. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil persidangan Sosek Malindo. viii. Menyusun laporan kegiatan. e)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU:
i. Melaksanakan rapat dengan instansi teknis terkait dalam rangka persiapan/perumusan bahan dalam rangka pertemuan Tim Teknis Sosek Malindo tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Indonesia) dengan peringkat Negeri Johor/Melaka (Malaysia).
Narasumber terdiri dari: 1) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. 2) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait. 3) Setda Provinsi Kepulauan Riau. 4) Unit Kerja/Satuan Kerja Provinsi Kepulauan Riau yang membidangi perbatasan 5) SKPD Daerah yang membidangi kegiatan Sosek Malindo tingkat Provinsi. 6) Instansi vertikal terkait. 7) Praktisi/ Pakar / Ahli dibidang Perbatasan Negara. Peserta rapat yang diundang terdiri dari:
6
1) SKPD terkait di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kepulauan Natuna, Kepulauan Anambas, dan Bintan yang terkait langsung kegiatan persidangan KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
2) Intansi vertikal terkait. ii. Melaksanakan
rapat
dengan
instansi
teknis
terkait
dalam
rangka
penyusunan/perumusan bahan dalam rangka pertemuan Sosek Malindo tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Indonesia) dengan peringkat Negeri Johor/Melaka (Malaysia).
Narasumber terdiri dari: 1) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. 2) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait. 3) Setda Provinsi Kepulauan Riau. 4) Unit Kerja/Satuan Kerja Provinsi Kepulauan Riau yang membidangi perbatasan.
5) SKPD Daerah yang membidangi kegiatan Sosek Malindo tingkat Provinsi. 6) Praktisi/Pakar/Ahli dibidang Perbatasan Negara. Peserta rapat yang diundang terdiri dari: 1) SKPD terkait di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kepulauan Natuna, Kepulauan Anambas dan Bintan yang terkait langsung kegiatan persidangan KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
2) Instansi vertikal terkait. 3) Badan/ Kelompok Masyarakat terkait dengan permasalahan kawasan perbatasan.
iii. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka dukungan persidangan Tim Teknis KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Indonesia) dengan peringkat Negeri Johor/Melaka (Malaysia).
iv. Melaksanakan persidangan KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Indonesia) dengan peringkat Negeri Johor/Melaka (Malaysia).
v. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Pusat dalam rangka pelaksanaan persidangan Tim Teknis dan Sosekda tingkat Provinsi.
vi. Melakukan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan koordinasi ke Kabupaten perbatasan.
vii. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil persidangan Sosekda Tingkat Provinsi.
viii. Menyusun laporan kegiatan. f)
PROVINSI RIAU:
i.
Melaksanakan rapat dengan instansi teknis terkait dalam rangka persiapan dan koordinasi pelaksanaan pertemuan Tim Teknis KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Riau (Indonesia) dengan peringkat Negeri Melaka (Malaysia).
Narasumber terdiri dari: 1) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. 2) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait. 3) Setda Provinsi Riau. 4) Unit Kerja/Satuan Kerja Provinsi Riau yang membidangi perbatasan. 5) SKPD Daerah yang membidangi kegiatan Sosek Malindo tingkat Provinsi Riau.
6) Instansi Vertikal terkait. 7) Praktisi/Pakar/Ahli dibidang Perbatasan Negara. Peserta rapat yang diundang terdiri dari: 1) SKPD terkait di Provinsi Riau, Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Karimun, Kepulauan Natuna, Kepulauan Anambas yang terkait langsung kegiatan pertemuan Tim Teknis KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Riau.
2) Instansi vertikal terkait di Provinsi. ii. Melaksanakan rapat dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan koordinasi pelaksanaan Persidangan KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Riau (Indonesia) dengan Peringkat Negeri Melaka (Malaysia).
Narasumber terdiri dari: 1) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. 2) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) terkait. 3) Setda Provinsi Riau. 4) Unit Kerja/Satuan Kerja Provinsi Riau yang membidangi perbatasan. 5) SKPD Daerah yang membidangi kegiatan Sosek Malindo tingkat Provinsi Riau.
6) Instansi Vertikal terkait di Provinsi. 7) Praktisi/Pakar/Ahli dibidang Perbatasan Negara. Peserta rapat yang di undang terdiri dari: 1) SKPD terkait di Provinsi Riau, Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Karimun, Kepulauan Natuna, Kepulauan Anambas yang terkait langsung kegiatan persidangan KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Riau.
2) Instansi vertikal terkait di Provinsi. iii. Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka dukungan Persidangan KK/JKK Sosek Malindo tingkat Provinsi Riau (Indonesia) dengan Peringkat (Malaysia).
8
Negeri Melaka
iv. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat dalam rangka pelaksanaan Persidangan Tim Teknis dan Sosekda Tingkat Provinsi/Peringkat Negeri.
v. Melakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan Fasilitasi ke Kabupaten Perbatasan.
vi. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil persidangan Sosekda Tingkat Provinsi.
a. Output/Keluaran Yang Diharapkan Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini, yaitu :
1) Tersosialisasikannya Penegasan dan Status hukum batas antar negara di darat, antara RIMalaysia; RI–Papua New Guinea (PNG); dan
RI-Republik
Democratic Timor Leste (RDTL).
2) Terinformasikannya penanganan pengelolaan batas antar negara serta permasalahan penanganan kawasan perbatasan dan Pulau-pulau Terluar.
3) Teridentifikasi permasalahan dan pengembangan kerjasama dibidang sosial, ekonomi dan kebudayaan di kawasan perbatasan antar negara dalam, rangka peningkatan hubungan kerjasama bilateral dibidang sosial, ekonomi, dan budaya antar negara.
4) Meningkatnya koordinasi antar susunan/tingkatan Pemerintahan, baik Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam penanganan pengelolaan batas antar negara dan kawasan perbatasan dan pulaupulau terluar.
b. Lokasi Lokasi Kegiatan Dekonsentrasi Kegiatan Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan negara tetangga di 7 (tujuh) Provinsi Tahun 2017, yaitu :
1) Provinsi Riau; 2) Provinsi Kalimantan Barat; 3) Provinsi Kalimantan Utara; 4) Provinsi Sulawesi Utara; 5) Provinsi Nusa Tenggara Timur; 6) Provinsi Papua; dan 7) Provinsi Kepulauan Riau.
c. Pelaksana Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Dekonsentrasi Kegiatan Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan negara tetangga dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi pengelolaan kawasan perbatasan antar negara.
1. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SDM BAGI SATPOL PP MELALUI JABATAN FUNGSIONAL POL PP
a.
Latar Belakang Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang begitu strategis dan untuk melaksanakan amanat Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu diatur susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak tugas dan kewajiban Satuan Polisi pamong Praja. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja merupakan pedoman/ arah yang jelas bagi Kementerian Dalam Negeri dalam rangka upaya pembinaan umum Satuan Polisi Pamong Praja di daerah melalui 4 (empat) hal, yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana. Pada pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah dimaksud bahwa pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah provinsi merupakan kewenangan Gubernur. Dalam hal terjadi gangguan trantibum yang meliputi dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi penanganannya dikoordinir oleh Satpol PP provinsi. Selanjutnya pada pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa “Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum Satuan Polisi Pamong Praja”. Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam pembinaan umum adalah meliputi pemberian pedoman dan standar bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas Satpol PP. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, aspek pokok yang perlu mendapat perhatian adalah memperkuat sinergi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, agar dapat melakukan upaya bersama dalam mengatasi setiap masalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang terjadi. Sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah berkepentingan melakukan pembinaan kepada pemerintahan yang menjadi kewenangannya serta mengupayakan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diprakarsai oleh kementerian/lembaga. Walaupun urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, namun kewenangan tersebut ternyata belum dilaksanakan secara optimal, terutama dengan adanya persepsi masyarakat yang masih minim tentang tugas pokok dan fungsi
10
Satuan Polisi Pamong Praja di daerah. Padahal sesuai dengan motonya yaitu Praja Wibawa yang artinya Pemerintahan yang berwibawa, seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja dapat konsisten dalam menjaga citra dan kewibawaan Pemerintah Daerah melalui Penegakan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peningkatan pemahaman aparat Satpol PP, tokoh masyarakat, tokoh agama serta instansi terkait tentang tugas pokok dan fungsi Satpol PP memegang peranan yang sangat penting dalam rangka upaya meningkatkan citra dan wibawa Satpol PP di Daerah yang diharapkan pada gilirannya dapat konsisten menjaga citra dan wibawa Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa Pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diseluruh wilayah Provinsi merupakan kewenangan Gubernur. Dalam hal terjadi gangguan trantibum yang meliputi dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi penanganannya dikoordinir oleh Satpol PP Provinsi. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa pembinaan umum yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri meliputi pemberian pedoman dan standar bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas Satpol PP. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, aspek pokok yang perlu mendapat perhatian adalah memperkuat sinergi penyelenggaraan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, agar dapat melakukan upaya bersama dalam mengatasi setiap masalah trantibum yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, serta mengacu pada Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri , pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur Satpol PP dalam rangka penegakan peraturan daerah, untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah provinsi dengan memperkuat pelaksanaan Tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi melalui dana dekonsentrasi. Namun demikian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP masih terkendala oleh beberapa permasalahan mendasar antara lain:
a)
Kurangnya kompetensi aparat Satpol PP untuk melaksanakan tugas dan
fungsinya dalam penegakan Perda dan Perkada.
b)
Belum adanya penjenjangan keahlian dan keterampilan yang memadai bagi
aparat Satpol PP sehingga menyebabkan profesi sebagai aparat satpol PP pembinaannya maupun penghargaannya menjadi kurang optimal. Dalam rangka mendorong kinerja pemerintah daerah provinsi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk meningkatkan sumber daya manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang kompeten, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mengalokasikan dana dekonsentrasi “Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP Melalui Jabatan Fungsional Pol PP" kepada 5 (lima) Provinsi guna meningkatkan pemahaman dan komitmen
Satpol PP dan pemangku kepentingan terkait di daerah terhadap percepatan penerapan kebijakan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pol PP.
b. Tujuan Dan Sasaran 1)
Tujuan Diterapkannya kebijakan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja di Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mendorong Terciptanya aparat Satpol PP yang professional, kompeten dan berintegritas tinggi.
2) Sasaran Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pemerintah Daerah terhadap antara lain Satpol PP, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan SDM, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan Biro/Bagian Organisasi dan Tata Laksana baik di provinsi maupun Kabupaten/Kota terhadap urgensi penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pol PP dalam rangka profesionalisme pelaksanaan tugas operasional di lapangan.
c.
Rincian Kegiatan
1.i.1.a.i.1)
Rincian Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP meliputi:
a) Penyelenggaraan Rapat/Bintek peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dalam rangka penegakan perda, penyelenggaraan tibum dan tranmas melalui Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bagi Satpol PP Melalui Jabatan Fungsional Pol PP.
b) Terlaksananya koordinasi terkait sinkronisasi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan kabupaten/kota.
c) terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dalam rangka penegakan perda, penyelenggaraan tibum dan tranmas.
d) Perjalanan satker ke pusat dalam rangka konsultasi dan koordinasi. d. Output/Keluaran Yang Diharapkan a.i.1.a.i.1. Terbangunnya komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan uji kompetensi bagi anggota Satpol PP.
a.i.1.a.i.2. Terlaksananya Inpassing/Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Pol PP. e.
Pelaksana Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dekonsentrasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM bagi Satpol PP di Daerah, dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi peningkatan sumber daya manusia pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.
f.
Lokasi Lokasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM bagi Satpol PP dan Linmas Daerah di 5 (lima) Provinsi yaitu:
1. Provinsi Bali. 2. Provinsi Maluku Utara. 12
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4. Provinsi Sumatera Barat. 5. Provinsi Sumatera Utara. d. Pelaksana Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Dekonsentrasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM bagi Satpol PP dan Linmas dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Kegiatan Penguatan Kapasitas Pengurangan Resiko Bencana
a.
Latar Belakang Indonesia adalah Negara yang rawan bencana. Berbagai hasil penilaian tentang risiko bencana, seperti Maplecroft (2010) menempatkan Indonesia sebagai Negara yang berisiko ekstrim peringkat 2 setelah Bangladesh. Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat kondisi geografi dan geologi Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng raksasa Eurasia, Indoaustralia dan Pasifik, serta berada pada “Ring of Fire”. Berbagai bencana yang berpotensi dialami oleh berbagai daerah di Indonesia diantaranya gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, tanah longsor, banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim/badai, banjir, banjir bandang dan sebagainya merupakan ancaman yang perlu diantisipasi dan dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai dan kesiapan personel/aparatur penanggulangan bencana di daerah. Berbagai peristiwa dan kejadian bencana dan kebakaran telah menyebabkan tingginya angka korban jiwa serta kerusakan fisik rumah/tempat tinggal, gedung perkantoran, rumah ibadah, gedung sekolah, serta sarana transportasi seperti jalan dan jembatan, yang akhirnya menurunkan kualitas kehidupan masyarakat secara nasional. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai pasal 18 “penyelenggaraan pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar, Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standard Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah Pusat Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan peraturan pemerintah”. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pelaksanaannya menjadi tanggung bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sesuai pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan pasal 5, 8, 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa penanggulangan bencana dan kebakaran sudah menjadi urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, untuk itu perlu didukung dengan anggaran melalui kegiatan Dekonsentrasi dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur dalam pengurangan risiko bencana. Dengan dukungan dimaksud, diharapkan
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan dan antisipasi bencana di daerah-daerah rawan bencana dapat berjalan dengan lancar, baik dan akuntabel. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri pada Tahun Anggaran 2017 melimpahkan wewenang kepada Provinsi melalui anggaran dekonsentrasi untuk kegiatan dekonsentrasi peningkatan kapasitas aparatur dalam pengurangan risiko bencana.
b. Tujuan Dan Sasaran 1) Tujuan a) Memperkuat peningkatan kemampuan, pemahaman, pengetahuan dan keterampilan aparat daerah dalam rangka penyelenggaraan pengurangan risiko bencana di daerah khususnya pada tahap penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan APBD;
b) Memfasilitasi Pemerintah daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dengan mengedepankan prinsip pengurangan risiko bencana.
2) Sasaran a) Mewujudkan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengurangan Risiko Bencana;
b) Mewujudkan koordinasi antara Pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka Penanggulangan Bencana;
c) Meningkatkan respon dalam penanganan bencana dengan mengedepankan prinsipprinsip Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi dan Kab/Kota;
c.
Rincian Kegiatan Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengurangan Risiko Bencana di 8 Provinsi, meliputi:
1)
Melaksanakan rapat dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan koordinasi
upaya Pengurangan Risiko Bencana;
2)
Pelaksanaan rapat dengan instansi terkait dalam rangka persiapan dan koordinasi;
3)
Pelaksanaan rapat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pengurangan
Risiko Bencana;
4)
Penyusunan laporan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengurangan
risiko bencana;
5)
Rapat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengurangan Risiko Bencana
di 8 Provinsi;
6)
Menyusun laporan kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam
Pengurangan Risiko Bencana di 8 Provinsi;
14
7)
Melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur
dalam Pengurangan Risiko Bencana di 8 Provinsi.
8)
Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan monev, serta koordinasi Pemerintah
daerah ke Kementerian Dalam Negeri.
d. Output/Keluaran Yang Diharapkan 1) Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pengurangan risiko bencana termasuk mampu memetakan potensi ancaman bencana dan langkah-langkah penanggulangannya; 2) Meningkatnya kapasitas aparatur dalam memahami konsep pengarustamaan pengurangan resiko bencana di daerah; 3) Meningkatnya kapasitas aparatur Pemda dalam mengelola Dana Penanggulangan Bencana yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT); 4) Meningkatnya kapasitas aparatur Pemda dalam mengintegrasikan pengarustamaan PRB dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; 5) Meningkatnya koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah dalam perencanaan dan penganggaran penanggulangan bencana.
e. Lokasi Lokasi kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran untuk mendukung pengurangan risiko bencana dan kebakaran di 8 Provinsi yaitu:
a.i.1.a.i.1)
Provinsi Kepulauan Riau
a.i.1.a.i.2)
Provinsi Lampung
a.i.1.a.i.3)
Provinsi Jawa Barat
a.i.1.a.i.4)
Provinsi Jawa Timur
a.i.1.a.i.5)
Provinsi Kalimantan Tengah
a.i.1.a.i.6)
Provinsi Kalimantan Timur
a.i.1.a.i.7)
Provinsi Sulawesi Utara
a.i.1.a.i.8)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
e. Pelaksana Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Dekonsentrasi kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas
Pemerintahan
Kabupaten/Kota
dalam
penyelenggaraan
pencegahan
dan
penanggulangan bencana dan kebakaran dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
I.
ORGANISASI
a. Kepala Satker Kepala Satker Perangkat Daerah adalah pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri. Kepala Satker selaku penerima kegiatan dekonsentrasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan adalah Sekretaris Daerah.
b. KPA Kuasa Pengguna Anggaran dekonsentrasi, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah Kepala Satker Perangkat Daerah atau pejabat dengan eselonering satu tingkat di bawah Kepala Satker Perangkat Daerah (Kepala Biro yang menangani administrasi pemerintahan) yang melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari DIPA dekonsentrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. KPA kegiatan Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan berasal dari Satker Sekretariat Daerah. KPA ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur. KPA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
a.
Menunjuk dan menetapkan perangkat pengelola keuangan yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM);
b.
Menyusun dan menandatangani DIPA Dana Dekonsentrasi Lingkup Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017, berdasarkan RKA-K/L yang telah disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri;
c. d.
Menyusun rencana penarikan anggaran berdasarkan RKA-KL dan DIPA dana Dekonsentrasi; Menyusun dan menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan berdasarkan DIPA yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat;
e.
Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas secara berkala (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f.
Bersama bendahara pengeluaran menandatangani cek/giro pengambilan dana yang tersedia di rekening bendahara pengeluaran (countersign);
g.
Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan RKA-K/L yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
h.
Bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari DIPA satuan kerja yang bersangkutan;
i.
Mengkoordinasikan pengadaan barang dan jasa di lingkungan satuan kerja masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.
c. PPK Pejabat Pembuat Komitmen dekonsentrasi, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah Pejabat Struktural pada Satker Perangkat Daerah Pelaksana kegiatan dekonsentrasi (Sekretariat Daerah) dan pejabat struktural pada satker yang ditunjuk oleh KPA pada Satker Satuan Polisi Pamong Praja , Dinas Penanaman Modal-PTSP dan Satker Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara. PPK merupakan Pejabat dengan eselonering sama dengan KPA atau satu tingkat di bawah KPA atau pejabat yang ditunjuk oleh KPA dan mempunyai sertifikat pengadaan
16
barang dan jasa. PPK dalam hal ini melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan mempunyai tugas serta tanggung jawab:
a. Menguji kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih serta kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
b. Menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti-bukti yang menjadi dasar pengeluaran berdasarkan pagu dalam DIPA, rencana kerja, indikator kinerja serta tahapan penarikan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
c. Mempertanggungjawabkan atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
d. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuasa Penggunaan Anggaran, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah serta dibebankan sesuai dengan mata angaran pengeluaran yang bersangkutan;
e. Mempertanggungjawabkan
atas
penyelesaian
pekerjaan
yang
diajukan
permintaan
pembayarannya kepada kuasa pengguna anggaran;
f. Mempertanggungjawabkan terhadap fisik maupun keuangan atas pelaksanaan anggaran belanja sesuai bagian pagu dalam DIPA yang menjadi tanggung jawabnya dan mata anggaran yang bersangkutan;
g. Mempertanggungjawabkan atas substansi dari pencapaian tujuan, kesesuaian rencana kerja dan/atau kegiatan sesuai dengan indikator kinerja serta kelayakan hasil kerja yang tercantum dalam DIPA;
h. Melaporkan realisasi anggaran dan pengadaan barang di lingkungan unit kerja kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
d. PPSPM Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM, adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Satker Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang memenuhi persyaratan serta diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan maka dalam penunjukannya agar ditetapkan pejabat/staf yang memiliki kemampuan bidang keuangan negara/daerah. PPSPM mempunyai tugas serta tanggung jawab:
a)
Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
b)
Memeriksa ketersediaan pagu anggaran DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa
tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama, orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
2) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
3) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA dan atau ketepatannya terhadap jadwal waktu pebayaran).
4) Memeriksa dan menandatangani surat perintah membayar (SPM) serta menyampaikan SPM ke KPPN yang ditunjuk;
5) Memeriksa pencapaian tujuan atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
e. Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran dekonsentrasi adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Satker Perangkat Daerah yang sama dengan KPA yang memenuhi persyaratan dan telah mempunyai sertifikat bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Bendahara pengeluaran ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala Satker yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:
1)
Menyelenggarakan tata pembukuan berupa menerima, menyimpan, membayar,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja secara tertib, teratur dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2)
Meneliti kelengkapan dan kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen;
3)
Membayar dana sesuai peruntukan dan ketersediaan dana yang bersangkutan,
mempertanggungjawabkan atas penggunaan uang persediaan;
4)
Menyediakan persediaan dan merencanakan penarikan dana sesuai keperluan belanja
satuan kerja;
5)
Membantu memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen dan bukti-bukti
pengeluaran/tagihan pembayaran;
6) 7)
Mengajukan SPP, UP, GU, dan TUP kepada Kuasa Pengguna Anggaran; Membantu Laporan Keadaan Kas dan realisasi anggaran belanja sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
8) 9)
Menyetorkan sisa uang persediaan pada akhir tahun anggaran ke Kas Umum Negara; Memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak secara tertib sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan;
10)
Mengelola rekening tempat penyimpanan uang, baik LS Bendahara maupun UP.
Ketentuan mengenai tata cara pembukaan, pengelolaan dan penutupan rekening berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
f.
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Sekretaris Daerah (Selaku Kepala Satker) menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu BPP untuk dekonsentrasi kegiatan; 1) Dekonsentrasi Penguatan Penyelenggaraan PTSP didaerah; 2) Dekonsentrasi Pembinaan Kompetensi Aparatur Daerah dalam pengurangan resiko bencana; 3) Peningkatan Kapasitas SDM bagi Satpol PP melalui Jabatan Fungsional Satpol PP yang diusulkan oleh masing-masing PPK pada kegiatan dekonsentrasi dimaksud. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu sesuai dengan PMK 190/PMK.05/2012. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:
1. Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya.
2. Pelaksanaan tugas kebendaharaan atas uang yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Menerima dan menyimpan UP; b. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP; c. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK; d. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
18
e. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara; f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; g. Menatausahakan transaksi UP; h. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan i. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
g. Staf Pengelola Keuangan Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja, KPA dapat menunjuk Staf Pengelola Keuangan dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang. Staf pengelola berasal dari SKPD yang sama dengan PPK.
II.
MEKANISME PELAKSANAAN
1.i.1.
Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101
Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017, Menteri Dalam Negeri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi. Pelimpahan urusan sebagaiana dimaksud dilaksanakan pada Program Bina Administrasi Kewilayahan;
1.i.2.
Gubernur menetapkan dan menyiapkan Satker Perangkat Daerah untuk melaksanakan rencana
program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana program, kegiatan, dan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1.i.3.
Satker penanggungjawab program dekonsentrasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan TA.
2017 adalah Sekretariat Daerah sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Pelaksana kegiatan dekonsentrasi/Pejabat Pembuat Komitmen adalah unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan;
1.i.4.
Gubernur
mengkoordinasikan
penatausahaan
pelaksanaan,
penyaluran,
serta
pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan di daerah;
1.i.5.
Gubernur
menunjuk
dan
menetapkan
pejabat
perbendaharaan
pelaksana
kegiatan
Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur;
1.i.6. 1.i.7.
Kepala Satker (Sekretaris Daerah) menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran; Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, Gubernur mendelegasikan
kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM);
1.i.8.
Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, Kepala Satuan
Kerja dapat menunjuk Staf Pengelola KPA dan Staf PPK sebagaimana tercantum di dalam RKA-KL selaku pelaksana teknis kegiatan yang mempunyai tugas untuk membantu penatausahaan anggaran yang menjadi tanggung jawab KPA dan untuk membantu pengelolaan dan penatausahaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab PPK.
1.i.9.
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi yang membutuhkan adanya revisi
anggaran dikarenakan beberapa hal di antaranya adanya penambahan atau pengurangan, pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, ralat karena kesalahan administrasi, Perubahan atas APBN, Instruksi Presiden mengenai penghematan anggaran dan Kebijakan prioritas Pemerintah lainnya yang telah ditetapkan maka satker dapat melakukan revisi anggaran. Dalam melakukan revisi dokumen anggaran, pejabat perbendaharaan, perlu memperhatikan hal-hal :
a. Revisi dokumen anggaran dilakukan dengan berpedoman pada tujuan, sasaran, dan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan yang telah ditetapkan;
b. Rencana revisi wajib disampaikan kepada eselon I pembina Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan;
c. Jenis dan bagian anggaran yang dapat direvisi serta tata cara revisi dokumen anggaran berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan;
d. Revisi anggaran atau perubahan pejabat perbendaharaan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri surat persetujuan dari pejabat eselon I pembina Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri;
e. Dalam melakukan revisi dokumen anggaran agar mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran.
1.i.10.
Dalam rangka efektivitas dan efisiensi kegiatan dekonsentrasi, pelaksanaan anggaran
sebagaimana tertuang dalam rincian belanja/rincian RKAKL antara lain pelaksanaan pertemuan di luar kantor, rapat di kantor yang pelaksanaannya selesai melebihi di luar jam kantor, honorarium tim pelaksana kegiatan dan perjalanan dinas agar mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
III.
PERJANJIAN KINERJA Sebagai wujud komitmen dan akuntabilitas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan kepada Menteri Dalam Negeri selaku pemberi pelimpahan/kewenangan melalui kegiatan dekonsentasi, maka dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2017 serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kementerian/Lembaga yang menyalurkan dana dekonsentrasi wajib menyusun perjanjian kinerja antara pimpinan unit organisasi yang bertanggung jawab atas pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugasnya (menerima pelimpahan). Berkenaan dengan hal tersebut, Tahun 2017 telah disiapkan dokumen Perjanjian Kinerja antara Unit Eselon I Pembina Kementerian Dalam Negeri dengan SKPD Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi yang mendapatkan alokasi anggaran dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, dengan kewajiban Kepala SKPD yang melaksanakan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menyusun laporan kinerja kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
IV.
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN Pertanggungjawaban dan Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan Lingkup kementerian dalam negeri tahun anggaran 2017, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Laporan Manajerial, (pencapaian sasaran fungsional kegiatan) terdiri dari hal-hal sebagai berikut: a. Perkembangan realisasi penyerapan dana; b. Pencapaian target keluaran; c. Kendala yang dihadapi; dan d. Saran atau tindak lanjut; e. Laporan disampaikan dengan mengacu kepada: 20
1.1) Surat edaran Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yang berisikan format laporan triwulanan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguan.
1.2) Di samping itu kepada satker pelaksana kegiatan wajib melakukan entri data secara periodik yakni:
a) Setiap bulan melakukan entri data pada aplikasi monev kinerja penganggaran Kementerian Keuangan sesuai PMK Nomor 249 Tahun 2011 tentang Evaluasi dan Pengukuran
Kinerja
Atas
Pelaksanaan
RKA-K/L
melalui
website
http://e-
monev.anggaran.depkeu.go.id dengan login: Username : mekodesatker00 Password : mekodesatker00
b) Setiap triwulan melakukan entri data pada aplikasi monev Bappenas sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan melalui website http://e-monev.bappenas.go.id dengan login: Username : ekp_kodesatker Password : sementara
2. Laporan Akuntabilitas, 1.i.1.a.
Dalam hal penyampaian laporan Akuntabilitas, laporan keuangan tahun 2017 disusun
menggunakan aplikasi SAIBA (Sistem Informasi Berbasis Acrual) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Laporan Keuangan semesteran dan tahunan, disertai dengan foto copy Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), rekening koran per bulan berjalan, bukti pembukaan rekening, dan SK Pejabat Perbendaharaan serta Berita Acara Rekonsiliasi. Laporan Keuangan dimaksud disampaikan sesuai dengan PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
1.i.1.b.
Kepala SKPD/KPA bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan Dekonsentrasi yang
menjadi kewenangannya. Dalam rangka percepatan pelaporan kegiatan Dekonsentrasi yang dibina oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, maka kepala SKPD/KPA WAJIB menyusun dan mengirimkan HARDCOPY laporan manajerial dan Akuntabilitas setelah melakukan rekonsiliasi dengan dibuktikan adanya Berita Acara Rekonsiliasi setiap bulanan (per tanggal 10 setiap bulan berikutnya) serta menyertakan SOFTCOPY dikirim via e-mail. Laporan dibuat 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan alamat:
3. Penutupan Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menutup nomor rekening kegiatan dekonsentrasi yang dibina oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 2017, kecuali yang tetap mengelola kegiatan dekonsentrasi tahun anggaran berikutnya.
V.
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Kepala daerah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi yang dibiayai melalui APBN tahun 2017 lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundangan.
VI.
JADUAL KEGIATAN Jadual kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017.
VII.
PENUTUP Demikian petunjuk teknis pelaksanaan ini dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017 dan untuk pelaksanaannya agar melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
22
