SATUAN KERJA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB

http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/252~PMK.05~2014Pe...

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 252/PMK.05/2014 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam mengelola Rekening Kementerian Negara/Lembaga sesuai Pasal 20 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Kantor /Satuan Kerja; b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan rekening pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang efektif, efisien, akuntabel dan terintegrasi dalam suatu peraturan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga /Satuan Kerja; c.

Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;

: Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA. BAB I KETENTUAN UMUM

1 dari 19

08/01/2015 16:32



Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah Menteri Keuangan. 2. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah. 3. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan. 4. Kuasa BUN di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. 6. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Pemerintah Non Kementerian Negara/Lembaga Negara.

Negara/Lembaga

7. Satuan Kerja adalah unit instansi vertikal di bawah/ di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, termasuk Badan Layanan Umum. 8. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 9. Rekening adalah Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang dibuka pada bank umum/kantor pos dalam bentuk giro dan/atau deposito, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja. 10. Rekening Penerimaan adalah Rekening giro pemerintah pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja. 11. Rekening Pengeluaran adalah Rekening giro pemerintah pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, termasuk didalamnya Rekening bendahara pengeluaran pembantu. 12. Rekening Lainnya adalah Rekening giro dan/atau deposito pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja. 13. Rekening Pengelolaan Kas BLU adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro dan/atau deposito milik BLU untuk penempatan idle cash pada bank umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLU. 14. Rekening Operasional BLU adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan atau membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU pada bank umum. 15. Rekening Dana Kelolaan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat

2 dari 19

08/01/2015 16:32



dimasukkan ke dalam Rekening Operasional BLU dan Rekening Pengelolaan Kas BLU pada bank umum, untuk menampung dana antara lain: a. Dana bergulir; dan/atau; b. Dana yang belum menjadi hak BLU. 16. Rekening Penyaluran Dana Bantuan Sosial adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh Kementerian Negara/Lembaga /Satuan Kerja untuk menyalurkan dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial melalui bank/pos penyalur. 17. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang. 18. Rekening Penampungan Sementara adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan sementara untuk tujuan tertentu. 19. Rekening Penampungan Dana Jaminan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana jaminan pihak ketiga yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada yang berhak. 20. Rekening Penampungan Dana Titipan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana titipan apabila terjadi kasus hukum yang mengharuskan untuk dilakukan sitaan dana. 21. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan RI adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional. 22. Rekening Rutin dalam bentuk Valuta Dolar Amerika adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro milik Perwakilan RI untuk menampung pengiriman remise/uang persediaan dari Pusat ke Perwakilan dengan tujuan membiayai kegiatan operasional kegiatan perwakilan. 23. Rekening Rutin dalam bentuk Valuta Setempat adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro milik Perwakilan RI di luar negeri yang dipergunakan untuk Perwakilan RI yang tidak menggunakan mata uang Dolar Amerika dalam melaksanakan transaksi keuangan. 24. Rekening Kas Besi dalam bentuk giro untuk menyimpan atau keadaan yang

dalam Valuta Dolar Amerika adalah Rekening Lainnya milik Perwakilan RI di luar negeri yang dipergunakan dana cadangan di Perwakilan RI terhadap berjaga-jaga mungkin timbul karena keterlambatan remise.

25. Rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Valuta Dolar Amerika adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro milik Perwakilan RI di luar negeri yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara yang merupakan Rekening antara sebelum disetor ke Bendahara Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pusat, yang selanjutnya disetor ke Kas Negara. 26. Rekening Antara dalam Valuta Dolar Amerika adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro yang diperlukan oleh beberapa Perwakilan RI di luar negeri yang mendapat kesulitan untuk membuka Rekening di negara akreditasi.

3 dari 19

08/01/2015 16:32



27. Rekening Dana Titipan di Luar Negeri adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro valuta Dolar Amerika atau Valuta Setempat milik Perwakilan RI yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak termasuk pada Rekening lainnya pada Perwakilan RI. 28. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan membayar seluruh Pengeluaran Negara. 29. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 30. Kantor Pos adalah unit pelaksana teknis penyedia layanan jasa pos dan giro serta layanan pihak ketiga lainnya. 31. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang bersangkutan. 32. Treasury Notional Pooling yang selanjutnya disingkat TNP, adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh Rekening Pengeluaran, Rekening Penerimaan, dan Rekening Lainnya milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang terdapat pada seluruh kantor cabang Bank Umum/badan lainnya yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar Rekening.

BAB II JENIS - JENIS REKENING Pasal 2 (1) Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dikelompokkan menjadi: a. Rekening Penerimaan; b. Rekening Pengeluaran; dan c. Rekening Lainnya. (2) Rekening Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Rekening milik BLU; b. Rekening milik Perwakilan RI; c. Rekening Penyaluran Dana Bantuan Sosial d. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung; e. Rekening Penampungan Sementara; f. Rekening Penampungan Dana Jaminan; dan g. Rekening Penampungan Dana Titipan. (3) Rekening milik BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Rekening Pengelolaan Kas BLU; b. Rekening Operasional BLU; dan c. Rekening Dana Kelolaan. (4) Rekening milik Perwakilan RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

4 dari 19

08/01/2015 16:32



a. Rekening Rutin dalam bentuk Valuta Dolar Amerika Serikat; b. Rekening Rutin dalam Bentuk Valuta Setempat; c. Rekening Kas Besi dalam valuta Dolar Amerika; d. Rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Valuta Dolar Amerika; e. Rekening Antara dalam Valuta Dolar Amerika; dan f. Rekening Dana Titipan di Luar Negeri. BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING Bagian Pertama Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga Pasal 3 (1) Menteri/Pemimpin Lembaga selaku Pengguna Anggaran berwenang mengelola Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang dimilikinya. (2) Pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pembukaan Rekening pada Bank Umum/Kantor Pos; b. pengoperasian Rekening; dan c. penutupan Rekening. (3) Kewenangan pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPA/pejabat yang ditunjuk. (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemimpin BLU. Bagian Kedua Kewenangan Bendahara Umum Negara Pasal 4 (1) Menteri Keuangan selaku BUN berwenang melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga /Satuan Kerja. (2) Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pemberian ijin pembukaan Rekening; b. melakukan blokir Rekening; c. penutupan Rekening; dan d. memperoleh informasi atas Rekening. (3) Kewenangan pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah.

5 dari 19

08/01/2015 16:32



BAB IV PEMBUKAAN REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA Bagian Pertama Kewenangan Persetujuan Pembukaan Rekening Pasal 5 (1) Pembukaan Rekening pada Bank Umum/Kantor Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah. (2) Kuasa BUN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonanpersetujuan pembukaan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran. (3) Kuasa BUN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya berupa: a. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung; b. Rekening Penyaluran Dana Bantuan Sosial; dan c. Rekening milik BLU (3) Kuasa BUN Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya berupa: a. Rekening milik Perwakilan RI; b. Rekening Penampungan Sementara; c. Rekening Penampungan Dana Jaminan; dan d. Rekening Penampungan Dana Titipan. Pasal 6 Menteri/Pemimpin Lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka Rekening pada bank sentral setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku BUN. Bagian Kedua Pengajuan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Pasal 7 (1) KPA/pemimpin BLU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN di Daerah. (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen paling sedikit: a. Salinan DIPA;

6 dari 19

08/01/2015 16:32



b. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan c. Surat kuasa KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 8 (1) KPA/pemimpin BLU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN di Daerah. (2) Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan 1 (satu) Rekening untuk 1 (satu) register hibah. (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen paling sedikit: a. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Surat kuasa KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. c. Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. Surat pernyataan kesanggupan untuk memasukkan dana hibah dalam DIPA yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan e. Salinan surat penerbitan nomor register hibah. Pasal 9 (1) KPA/pemimpin BLU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya berupa Rekening Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan/atau Rekening milik BLU pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN di Daerah. (2) Khusus untuk permohonan persetujuan pembukaan Rekening milik BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rekening Pengelolaan Kas BLU dalam bentuk deposito hanya digunakan untuk optimalisasi kas jangka pendek. (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

7 dari 19

08/01/2015 16:32



(4) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen paling sedikit: a. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Surat kuasa KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan c. Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 10 (1) KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Sementara, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Dana Titipan pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN Pusat. (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen paling sedikit: a. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Surat kuasa KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan c. Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 11 (1) KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya berupa Rekening milik Perwakilan RI pada Bank Umum kepada Kuasa BUN Pusat. (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen paling sedikit: a. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

8 dari 19

08/01/2015 16:32



bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Penilaian dan Persetujuan/Penolakan Permohonan Pembukaan Rekening Pasal 12 Berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan Rekening yang disampaikan KPA/pemimpin BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11, Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah: a. memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembukaan Rekening; dan b. menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan Rekening dengan kriteria sebagai berikut: 1. Keabsahan surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening yang disampaikan oleh KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah; 2. Kejelasan tujuan penggunaan Rekening; 3. Kejelasan sumber dana; 4. Kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi dan/atau program kerja Satuan Kerja dengan tujuan penggunaan Rekening dan sumber dana; dan 5. Kejelasan mekanisme penyaluran dana Rekening. Pasal 13 (1) Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah terpenuhi, Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah menyetujui permohonan pembukaan Rekening dari KPA/pemimpin BLU. (2) Surat persetujuan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 14 (1) Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak terpenuhi, Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah menolak permohonan pembukaan Rekening dari KPA/pemimpin BLU. (2) Surat penolakan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 15 (1) Kuasa BUN di Daerah harus menerbitkan surat persetujuan/penolakan pembukaan Rekening kepada KPA/pemimpin BLU paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan persetujuan pembukaan

9 dari 19

08/01/2015 16:32



Rekening. (2) Kuasa BUN Pusat harus menerbitkan surat persetujuan/penolakan permohonan pembukaan Rekening kepada KPA/pemimpin BLU paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan persetujuan pembukaan Rekening. Pasal 16 (1) Surat persetujuan pembukaan Rekening yang diterbitkan oleh Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berlaku 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal penerbitan. (2) Khusus untuk surat persetujuan pembukaan Rekening milik BLU berupa Rekening Pengelolaan Kas BLU dalam bentuk deposito dan Rekening milik Perwakilan RI berlaku sampai dengan akhir semester berkenaan. Pasal 17 Salinan surat persetujuan pembukaan Rekening milik Perwakilan RI yang diterbitkan oleh Kuasa BUN Pusat dapat digunakan sebagai dasar pembukaan Rekening.

Bagian Keempat Pembukaan Rekening Pasal 18 KPA/pemimpin BLU harus melampirkan surat persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah pada saat membuka Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya pada Bank Umum/Kantor Pos. Pasal 19 (1) Pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah dalam surat persetujuan pembukaan Rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini . (2) Rekening dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama jabatan dengan ketentuan: a. Rekening Penerimaan dibuka dengan menggunakan nama “BPn: (kode KPPN mitra kerja)...….(nama kantor)...........”; b. Rekening Pengeluaran dibuka dengan menggunakan nama “BPg : (kode KPPN mitra kerja)...….(nama kantor)...........”; c. Rekening Pengeluaran Pembantu dibuka dengan menggunakan nama “BPP (kode KPPN mitra kerja)...….(nama kantor)...........”; dan d. Rekening Lainnya dibuka dengan menggunakan nama “RPL (kode KPPN mitra kerja)...….(nama kantor)........... untuk ….”. (3) Penamaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disingkat dengan menggunakan singkatan kantor yang berlaku umum serta menyesuaikan ketersediaan jumlah karakter pada Bank Umum/Kantor Pos.

10 dari 19

08/01/2015 16:32



Pasal 20 (1) KPA/Pemimpin BLU dapat membuka lebih dari 1 (satu) Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas penggunaan Rekening, penilaian dan persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah. (2) Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang telah mendapat persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berlaku selama Rekening aktif dan digunakan sesuai dengan tujuan dan penggunaannya berdasarkan Surat Pernyataan Penggunaan Rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. Pasal 21 (1) KPA/pemimpin BLU harus menyampaikan laporan pembukaan Rekening kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan Rekening. (2) Pemimpin BLU harus menyampaikan laporan pembukaan Rekening pengelolaan kas BLU dalam bentuk deposito kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan Rekening. (3) Berdasarkan laporan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada KPA/pemimpin BLU bahwa Rekening telah dimasukkan/tidak dimasukkan dalam program TNP paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya laporan pembukaan Rekening. (4) Laporan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB V PENGOPERASIAN REKENING Bagian Pertama Bunga dan/atau Jasa Giro Rekening Pasal 22 (1) Dana yang disimpan pada Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga /Satuan Kerja diberikan bunga dan/atau jasa giro oleh Bank Umum/Kantor Pos. (2) Dalam hal Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos yang telah terdaftar pada program TNP, pengelolaan bunga dan/atau jasa giro Rekening berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai TNP. (3) Dalam hal Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos yang belum terdaftar pada program TNP, penerimaan bunga dan/atau jasa giro rekening disetorkan ke Kas Negara pada akhir bulan berkenaan.

11 dari 19

08/01/2015 16:32



(4) Khusus untuk Rekening milik BLU, bunga dan/atau jasa giro Rekening tidak disetorkan ke Kas Negara pada akhir bulan berkenaan dan dapat dipergunakan oleh BLU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pendebetan Rekening Pasal 23 (1) Pendebetan Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dilakukan oleh KPA/pemimpin BLU dengan menerbitkan surat perintah untuk melakukan pendebetan Rekening. (2) Surat perintah untuk melakukan pendebetan Rekening ditandatangani oleh KPA/pemimpin BLU dan Bendahara pada Kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja. (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat berupa cek atau bilyet giro. Bagian Ketiga Pembukuan dan Penatausahaan Rekening Pasal 24 (1) Bendahara pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja melakukan pembukuan dan penatausahaan Rekening berdasarkan bukti transaksi debet dan/atau kredit pada Rekening. (2) KPA/pemimpin BLU harus melakukan pengujian atas kebenaran pembukuan dan penatausahaan Rekening dengan membandingkan antara pembukuan dan penatausahaan Rekening dengan rekening koran yang diterbitkan oleh Bank Umum/Kantor Pos pada akhir bulan berkenaan. (3) Pembukuan dan penatausahaan Rekening yang dilakukan oleh Bendahara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai mengenai penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban Bendahara. Pasal 25 Penatausahaan seluruh Rekening pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. BAB VI PELAPORAN SALDO REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA Pasal 26 (1) KPA/pemimpin BLU harus melaporkan saldo seluruh Rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada Kepala KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan saldo Rekening dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

12 dari 19

08/01/2015 16:32



(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan disertai arsip data komputer. (4) Laporan saldo Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat oleh Perwakilan RI dapat disampaikan dalam bentuk salinan laporan posisi Rekening dan arsip data komputer mendahului asli laporan posisi Rekening.

BAB VII PELAPORAN DAN PENGENDALIAN REKENING OLEH KUASA BUN Bagian Pertama Pelaporan Rekening Pasal 27 (1) Berdasarkan laporan saldo Rekening dari KPA/pemimpin BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala KPPN menyusun daftar saldo Rekening tingkat KPPN. (2) Kepala KPPN menyampaikan daftar saldo Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. (3) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, penyampaian daftar saldo Rekening dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. (4) Daftar saldo Rekening tingkat KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28 (1) Berdasarkan daftar saldo Rekening dari Kepala KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun rekapitulasi daftar saldo Rekening tingkat wilayah. (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan rekapitulasi daftar saldo Rekening kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktorat Pengelolaan Kas Negara setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. (3) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian rekapitulasi daftar saldo Rekening dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. (4) Rekapitulasi daftar saldo Rekening tingkat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29 (1) Berdasarkan rekapitulasi daftar saldo Rekening dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktorat Pengelolaan Kas

13 dari 19

08/01/2015 16:32



Negara menyusun rekapitulasi daftar saldo Rekening tingkat nasional setiap triwulan paling lambat pada minggu kedua setelah triwulan berakhir. (2) Rekapitulasi daftar saldo Rekening tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30 (1) Penyusunan daftar saldo Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 menggunakan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2) Atas hasil aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN harus melakukan pemutakhiran data pada sistem database Rekening yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq. Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya. (3) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pengawasan atas pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPPN.

Bagian Kedua Pengendalian Rekening Pasal 31 (1) KPPN melakukan monitoring dan pengendalian atas seluruh Rekening yang dimiliki oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja sesuai dengan wilayah kerjanya. (2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pembinaan pengelolaan dan pengendalian Rekening kepada KPPN dan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja pada wilayah kerjanya. (3) Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pembinaan dan pengelolaan serta pengendalian Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja secara nasional.

Pasal 32 (1) Dalam melaksanakan pengendalian Rekening, Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah melakukan rekonsiliasi data Rekening. (2) Kuasa BUN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekonsiliasi data Rekening tingkat daerah dengan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja sesuai wilayah kerjanya setiap triwulanan. (3) Kuasa BUN Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekonsiliasi data Rekening tingkat pusat dengan kantor pusat Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja serta dengan Bank Umum/Kantor Pos pusat setiap triwulanan. (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan pertama setelah triwulan berakhir. (5) Rekonsiliasi data Rekening paling sedikit meliputi rekonsiliasi: a. Kode Bagian Anggaran;

14 dari 19

08/01/2015 16:32



b. Kode Satuan Kerja; c. Kode KPPN; d. Nomor Rekening; e. Nama Rekening; f. Nama bank tempat pembukaan Rekening; g. Kode Rekening; h. Saldo Rekening; i. Tanggal transaksi terakhir; dan j. Nomor dan tanggal surat persetujuan permohonan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN. (5) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII BLOKIR REKENING DAN PENUTUPAN REKENING Bagian Pertama Blokir Rekening Pasal 33 (1) Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang melakukan blokir Rekening dalam hal KPA/pemimpin BLU tidak menyampaikan laporan saldo Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (2) Khusus untuk Rekening milik BLU, pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh Rekening operasional yang dikelola. (3) Dalam hal KPA/pemimpin BLU telah menyampaikan laporan saldo Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang mencabut blokir Rekening. (4) Blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan Pencabutan Blokir Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada Bank Umum/Kantor Pos dan disampaikan dengan menggunakan sarana tercepat. (5) Surat perintah blokir Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Surat Pencabutan blokir Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Penutupan Rekening Pasal 34

15 dari 19

08/01/2015 16:32



(1) Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di daerah berwenang menutup Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak Rekening dikategorikan sebagai Rekening pasif. (2) Rekening pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rekening yang tidak terdapat transaksi pendebetan ataupun pengkreditan Rekening selama 1 (satu) tahun. (3) Sebelum melakukan penutupan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung 6 (enam) bulan sejak Rekening dikategorikan sebagai Rekening pasif, Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah harus menyampaikan surat pemberitahuan Rekening pasif kepada KPA/Pemimpin BLU.

Pasal 35 Dalam rangka pengelolaan kas, Kuasa BUN Pusat dapat memerintahkan: a. penutupan Rekening; dan/atau b. pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada Rekening milik Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja ke Kas Negara.

Pasal 36 (1) Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang menutup Rekening dan memindahbukukan saldonya ke kas negara dalam hal: a. KPA/pemimpin BLU membuka Rekening tanpa memperoleh persetujuan dari Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah; b. KPA/pemimpin BLU tidak melaporkan pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); c. Rekening yang peruntukkanya.

digunakan

tidak

sesuai

dengan

Rekening

tujuan

dan

(2) Penutupan dan pemindahbukuan saldo Rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 37 KPA/pemimpin BLU harus menutup Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan memindahkan saldo Rekening ke Kas Negara. Pasal 38 Pimpinan BLU dapat menutup Rekening Pengelolaan Kas untuk dipindahkan ke Rekening Operasional dalam rangka pengelolaan kas BLU. Pasal 39 (1) KPA/pemimpin BLU harus menyampaikan laporan penutupan Rekening kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penutupan dengan dilampiri bukti penutupan Rekening dan/atau bukti pemindahbukuan saldo Rekening. (2) Atas laporan penutupan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah

16 dari 19

08/01/2015 16:32



menyampaikanpemberitahuan bahwa status Rekening telah ditutup kepada KPA/pemimpin BLU paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya laporan penutupan Rekening. (3) Laporan penutupan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahlam dari Peraturan Menteri ini. (4) Salinan laporan penutupan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat oleh Perwakilan RI dapat disampaikan mendahului surat tertulis laporan penutupan Rekening kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah.

Pasal 40 Dalam hal Rekening yang telah ditutup dan saldonya telah dipindahbukukan ke kas negara terbukti bukan milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, saldo Rekening dimaksud dapat dikembalikan kepada pemilik Rekening sesuai ketentuan mengenai mekanisme pengembalian penerimaan negara pada tahun anggaran berjalan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 41 Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening pemerintah serta pelaporan Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Kuasa BUN Pusat dapat membuat nota kesepahaman dengan Bank Umum/Kantor Pos.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 42 (1) KPA/pemimpin BLU harus meminta persetujuan kembali atas Rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah untuk dilakukan perubahan nama Rekening. (2) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat tanggal 30 Juni 2015. (3) Atas permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah menerbitkan surat persetujuan kembali pembukaan Rekening paling lambat tanggal 31 Juli 2015. (4) Surat permohonan persetujuan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Surat persetujuan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

17 dari 19

08/01/2015 16:32



Berdasarkan surat persetujuan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), KPA/pemimpin BLU harus melakukan perubahan nama Rekening pada Bank Umum/Kantor Pos.

Pasal 44 KPA/pemimpin BLU harus menyampaikan laporan perubahan nama Rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat tanggal 31 Agustus 2015.

Pasal 45 Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang menutup Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dan memindahbukukan saldo Rekening ke Kas Negara paling lambat tanggal 1 September 2015 dalam hal: a. KPA/pemimpin BLU tidak meminta persetujuan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1); dan b. KPA/pemimpin BLU tidak menyampaikan laporan Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

perubahan

nama

BAB XI PENUTUP Pasal 46 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; c.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

18 dari 19

08/01/2015 16:32



ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2007 Lampiran.........................................

19 dari 19

08/01/2015 16:32

LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PM K. O S / 2 0 1 4 TENTANG . REKENING MILIK KEM ENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA


FORMAT SURAT SURAT PERMO HONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING KOP SURAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 20. . . : . . . . . . . . . . . . . . /20 Nom or Sifat Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Permohonan Persetuj uan Pembukaan Rekening H al Yth .

Direktur Jenderal PerbendaharaanI Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . . . . . . . . . . 1 )

Di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2) Menunj uk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / PMK . O S / 2 0 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ S atuan Kerj a, dengan 1n1 kaini mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening untuk keperluan .......................... pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Apabila permohonan ij in pembukaan rekening ini disetujui, maka kami menyatakan kesanggupan untuk melaporkan pembukaan rekening, menyampaikan daftar saldo rekening setiap bulan dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas . D emikian disampaikan untuk dapat ditindaklanj uti mestinya. Atas kerj asama yang baik diucapkan terima kasih .

sebagaimana

KPA atau pej abat yang ditunjuk,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) NIP . . . . . . . . . . . . . . . Tembusan : Sekretaris Jenderal Kementerian Negara/ Lembaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?)

M ENT E R ! K E U AN GAN R EPUBU K I N D O N ESIA

- 2 TATA CARA PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING Nomor

Uraian

.

-

1)

Diisi : . . Direktur Jenderal Perbenclaharaan untuk permohonan 1J l11 pem)Jukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan N e g a r a untuk permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN eli Daerah sesuai dengan wilayah ke1j a masing- masing KPPN

2)

Diisi Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN

3)

Diisi : Penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penernnaan atau

4)

Diisi : Bank Indonesia/ nama bank umumj kantor pos g1ro eli mana rekening tersebut akan dibuka " B ank 1.1111 u1n" Untuk permohonan 1J ll1 pembukaan rekening pengelolaan kas BLU dalam bentuk deposito "Bank umum eli luar negeri" U n tuk rekening pada Perwakilan RI

-

-

5)

-

Diisi : Menampung pendapatan Negara clalam rangka pelaksanaan APBN yang eli tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau Menampung uang untuk keperluan belanj a negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang eli tata usahakan oleh Benclahara Pengeluaran; atau Menampung selain eli atas, berdasarkan kebutuhan yang benar benar diperlukan untuk kantor I satuan kerj a sesua1 clengan bidang tugasnya.

-

6)

Diisi Nama KPA atau pej abat yang clitunj uk

7)

Diisi Sekretaris Jenderal masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga

M E N TE R ! K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttcl . S alinan s e s u ai d<_:: n gan as linya

..

KEPALA B!RO U M U M u . b ·, I, \ KEPA LA _B.AGIAN T . U . ' KE :M: ENTERIAN ·"

�.: .�if(

,A .' ::/ j

, . ·

��

I

...... �

�-

f "•� "' · · • · l· ..'- '1 '-' 1 '' '.

,k .

� t v ..

�

' 'c , •

�:z:

�i_'

,

·

! ;, .. : , , , j� I

GIART() ; N I P 1 9 S 9 04 2 0 1 9 8 4 0 2. 1 0 0 ,1 ., .

. , ··

�

··

,

BAMBANG P . S. B RO DJ O N EG O RO


LAMPIRAN II PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS / 2 0 1 4 TENTANG MILIK REKENING KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA

FORMAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING KOP SURAT Nomor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 20. . .

: . . . . . . . . . . . . . . / 20

Sifat Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . : Pernyataan Penggunaan Rekening

Hal Yth .

D itektur Jenderal Perbendaharaan / Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . . . . . . . . . . 1 )

Di · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

. . . . . . . . / PMK. O S / 2 0 1 4

tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembagaj Satuan. Kerj a, dengan ini kami menyatakan

dengan

sungguh- sungguh ,

sesum

dengan

surat

kami

tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4)

hal permohonan persetuj uan

pembukaan rekening, untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama j abatan, yaitu rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6)

hanya

untuk keperluan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?)

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M ENTE R I KE UAN GAN R E P U B'u K I N D O N E S I A

- 2 TATA CARA PENGI SIAN S U RAT PERNYATAAN PEMBUKAAN REKENI N G Nomor

Uraian

1)

Diisi : . . . Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan lj ln pemJ:mkaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan N e g a r a untuk permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa B U N di Daerah sesuai dengan wilayah ke1j a masing-masing KPPN -

2)

Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN

3)

D iisi : Tanggal surat permohonan persetujuan pembukuan rekening

4)

Diisi : Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening

5)

D iisi : Penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penernnaan a tau

6)

Diisi : B ank I ndone sia/ nama bank umum j kantor pos g1ro dimana rekening tersebut akan dibuka " B ank UITIUin " Untuk permohonan lj l11 pembukaan rekening pengelolaan kas B LU dalam bentuk depo sito "Bank umum di luar negeri" U n tuk rekening pada Perwakilan RI -

7)

Diisi : Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APB N yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau Menampung uang untuk keperluan belanj a negara dalam rangka pelaksanaan APB N yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau Menampung selain di atas , berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/ satuan ke1j a se sum dengan bidang tugasnya. -

8)

Diisi

Nama KPA atau pej abat yang ditunjuk

M E N T E P. I K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttcl . S alinan s e s u ai d e n g_an aslinya

KEPALA BIRO UMUM', .

u

b

-

��

�

· .

.

••

2*

.BAGlAN--T kr�'l{

KEPALA ' . . -

�- i. r q · � ·. .(� � - - �

U�.': U :\:1

,\-- __.,. ,._,..

.;.t,

,

\ �:· ',

-

MENTERIAN

I ' •l } l

G IAR1\0 ...... N I P 1 9�s9b42EH:-9'8 4o'2' r oo 1 ....•

-;.:

. ,

'

B A M BA N G P . S . B R O D J O N E G O R O

LAMPIRAN III PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLI K I NDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/ 20 1 4 TENTANG MILIK KEMENTERIAN REKENING NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT KUASA KOP SURAT SURAT KUASA Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . 1 ) Yang bertandatangan dibawah ini : Nama

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2)

NI P

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3)

Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . 4) Memberikan kuasa kepada : 1 . Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa B endahara Umum Negara Pusat; dan 2 . Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Kuasa B endahara Umum Negara di Daerah .

selaku

untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mertteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / PMK. O S / 2 0 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a atas rekening pemerintah pusat pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) untuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ) , yaitu : 1 . Memperoleh segala informasi mengenai rekening; 2 . Melakukan blokir atas rekening; dan 3 . Menutup rekening umum negara.

dan

memindahbukukan

saldo

ke

rekening

kas

Surat Kuasa ini berlaku selama rekening atas nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ) masih dibuka. .

D emikian digunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. KPA atau pej abat yang ditunj uk,

I

Materai

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M ENTE R ! KEUAN G AN REP U BLI K I N D O N ES I A

- 2-

TATA CARA PENGI SIAN .SURAT KUASA Nomor

Uraian

1)

Diisi Nomor Surat Kuasa yang diterbitkan oleh KPA atau pej abat yang ditunjuk.

2)

Diisi : Nama KPA atau pej abat yang ditunj uk

3)

Diisi : ditunjuk.

4)

Diisi

5)

Diisi : Nama KPPN mitra ketj a Kementerian / Lembaga/ Satuan Ketj a

6)

Nomor

J abatan

I nduk Pegawai

KPA atau pej abat yang

KPA atau pej abat yang ditunj uk . . masmg-mastng .

Diisi B ank Indonesia/ nama bank umum j kantor p o s g1ro rekening tersebut akan dibuka. "Seluruh bank umum dimana kami membuka rekening" Untuk satuan ketj a B LU

-

dimana

-

7)

Diisi : Nama Kementerian j Lembagaj Satuan Kerj a

8)

Diisi : Nama Kem.enterian j Lembaga/ Satuan Ke1j a

9)

Diisi : Nama KPA atau pej abat yang ditunj uk

M E N T E R ! K E U A N G A N R E P U B LJ K I N D O N E S I A ,

ttcl . B A M B A N G P . S . B R O DJ O N E G O R O

LAMPIRAN IV PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS / 2 0 1 4 TENTANG MILIK KEMENTERIAN REKENING NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

. FORMAT S U RAT KETERANGAN SUMBER DANA, MEKANI S M E PENYALURAN DANA REKENI NG DAN PERLAKUAN PENYETO RAN BUNGA / JASA KOP SURAT : . . . . . . . . . . . . . . / 20 . . Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 2 0. . . Sifat Lamp iran H al : Keterangan Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran D ana Rekening dan Perlakuan Penyetoran Bunga/ Jasa Giro Yth.

Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . . . . . . . . . . 1 )

Di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2)

Menunj uk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / PMK. O S / 2 0 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a dan surat kami tanggal . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) hal permohonan persetujuan pembukaan rekening, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1.

Sumber D ana .

. . . . .

2.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·

Mekanisme Penyaluran Dana

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) ·

. . . . . . . . . . 6) 3. Perlakuan Penyetoran Bungaj Jasa Giro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) · · · ·

:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

_

D emikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. KPA atau pej abat yang ditunj uk,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M ENTE R I KEUANGAN REP U B'u K I N D O N ES I A

- 2 TATA CARA PENGI SIAN S U RAT KETERANGAN SUMBER DANA, MEKANI S M E PENYALURAN DANA REKEN I N G DAN PERLAKUAN PENYETO RAN BUNGA/ JASA G I R O

Non1or

Uraian

1)

Diisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk pennohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan untuk permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa B U N D aerah se sum dengan wilayah ke1j a masing-masing KPPN

2)

D iisi : Nama kota tempat lokasi KPPN

3)

D iisi : Tanggal surat permohonan persetujuan pembukuan rekening

4)

Diisi : Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening

5)

Diisi : Penj elasan mengenai sumber dana rekening yang akan dibuka

6)

D iisi Penj elasan mengenm mekanisme penyaluran dana rekening yang akan dibuka mulai dari penenmaan dana dari pihak pemberi sampm kepada penerima akhir.

7)

D iisi Penj elasan mengenai perlakuan penyetoran bunga/ j asa g1ro (termasuk

8)

D iisi

Nama KPA atau pej abat yang ditunj uk

M E N TE l� ! K E U A N G A N P.E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttd . B A M BA N G P . S . B R O D J O N E G O R O

LAMPIRAN V PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA NOM OR 2 5 2 / PMK.OS / 20 1 4 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMASUKKAN DANA HIBAH KEDALAM DIPA KOP SURAT : .............. / 20 Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 2 0. . . Sifat Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Pernyataan Kesanggupan Memasukkan Dana Hibah ke D alam D I PA H al Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . . . . . . . . . . 1 ) Di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Menunj uk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / PMK. O S / 2 0 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ S atuan Kerj a, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh- sungguh, sesum dengan surat kami tanggal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) hal permohonan persetuj uan pembukaan rekening, untuk memasukkan dana hibah yang akan DIPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) diperoleh berdasarkan . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 5) kedalam Nomor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) . .

D emikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KPA atau pej abat yang ditunj uk,

... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ) NI P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,

.

M ENT E R I KE UAN G AN REP U B'u K I N D O N ES I A

- 2-

TATA CARA PENGI SIAN S U RAT PERNYATAAN KESANGGUPAN M EMASUKKAN DANA I-I I BAI-1 KEDALAM D I PA Uraian

N o mor

1)

Diisi Kepala Kantor Pelayanan Per bendaharaan dengan wilayah ke1j a masing-masing KPPN

2)

D iisi Nama kota tempat lokasi KPPN

3)

Diisi Tanggal surat permohonan persetujuan pembukuan rekening

4)

Diisi Nomor surat permohonan persetuj uan pembukaan rekening

5)

Diisi Nomor Register Hibah

6)

Diisi Nama mengaj ukan

7)

D iisi Nomor DIPA Kementerian Negara/ Lembaga/ S atuan yang mengajukan permohonan pembukaan rekening

Kerj a

8)

Diisi Tanggal yang

Kerj a

9)

D iisi Nam.a

Kemen terian

DIPA

N e g a r a sesum

Negara/ Lembaga/ S atuan

Kemen terian

Kerj a


yang

KPA atau pej abat yang ditunj uk

M E N T E R ! K E U A N G A N RE P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttcl . S alin an s e s u ai d.e n gan as linya

KEPALA BIR O UM.UM . . ;.

·

u_·- b

-�...

•

. ·.

...

111

$ "\

KEPAJiA BAGIAtLT l1 · �� ' W ENTERIAN ._ 11. _,] I '' I 1

I�

• •.

t.-

,

�

.,

I

... . .

.•

'1_)h:; .

�- �� G IA RT�· 'J_.�-. . :( b( / . Jf NIP 1 9 5'9 0 4 2 0. 1 9 8 4 02i0.el l " '...:.

·-

_..

..._

.

.

( ;.

__

:..

-

.r

:_ :,:"'�. _-;/

--�

___ ,.,..,..

JJ

B A M BA N G P . S . B R O DJ O N E G O R O

LAM PI RAN VI P�RATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDON ESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.O S / 2 0 14 TENTANG

REKENING

MENTERI KEUANGAN

MILI K

NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA

KEMENTERIAN

REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENIN G KO P SURAT : S- . . . . . . . . . . . / 20 Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 20. . . Sifat Lamp iran : Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ) H al Ytl� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: . . . . . . . . / PMK.OS / 2 0 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a dan surat S audara tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5), dengan ini kami memberikan persetujuan pembukaan rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) untuk keperluan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8). Rekening tersebut akan diberi n ama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ) ·

.

Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini , segala akibat yang timbul menj adi tanggung j awab Saudara sepenuhnya. Selanjutnya S audara diminta untuk : 1 . Memenuhi kewaj iban sebagai berikut : a . Melaporkan pembukaan rekening paling lambat 2 0 (dua puluh) hari kalender sej ak terbitnya surat persetujuan ini kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0) b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 ) paling lambat tanggal 1 0 (sepuluh) setiap bulannya. c.

Menyaj ikan rekening dalam daftar lampiran Kementerian Negaraj Lembagaj Satuan Kerj a.

pada

Laporan

Keuangan

d . Menutup rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksan akan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan , serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN penerbit ij in rekening. e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sej ak rekening digolongkan dalam rekening pasif. 2 . Kuasa BUN dapat rekening apabila :

mengenakan

sanksi

berupa

blokir

atau

penutupan

a. Rekening tidak dilaporkan . paling lambat 2 1 (dua puluh kalender sej ak tanggal penerbitan surat persetuj uan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2)

satu) hari m1 kepada

·

b . Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 ) c.

Rekening tidak digunal<:an sesuai dengan tujuan pembukaan .

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 d . Terj adi penyalahgunaan atas rekening yang disetujui Kuasa BUN . 3 . Surat persetuj uan berlaku sampai dengan tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4) D emikian disampaikan untuk dapat dimaklurrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tembusan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7)

MENT ERI KEUANGAN R E PU BLIK INDON ESIA

- 3 TATA CARA PENGISIAN S U RAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENIN G Nomor

Uraian

1)

Diisi Nama Kementerian Negaraj Lembagaj Satuan Kerj a yang mengajukan permohonan pembukaan rekening.

2)

Diisi Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Satuan Kerj a yang mengajukanpermohonan pembukaan rekening.

3)

D iisi Nama kota dimana kantor tersebut pada angka 2 ) berlokasi

4)

Diisi Tanggal surat permohonan persetujuan pembukuan rekening

5)

Diisi Nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening

6)

D iisi Penerimaan atau pengeluaran atau lainnya ( selain penerimaan atau peng� luaran)

7)

Diisi : B ank Indonesia/ nama bank umumj kantor pos g1ro dimana rekening tersebut akan dibuka "Bank umum" Untuk permohonan ij in pembukaan rekening pengelolaan kas B LU dalam bentuk deposito "Bank umum di luar negeri" U n tuk rekening pada Perwakilan RI

8)

Diisi : Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau Menampung uang untuk keperluan belanj a negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau Menampung selain di atas, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor j satuan kerj a sesum dengan bidang tugasnya. (Untuk persetujuan rekening penampungan dana hibah langsung ditambahkan " . . . . . . untuk hibah dengan register nomor . . . . . . . . " ·


- 4 9)

Diisi : - Rekening Penerimaan dibuka dengan menggunakan nama "BPn : (kode KPPN mitra ke1j a) . . . . . . . (nama kantor) . . . . . . . . . . . " ; Rekening Pengeluaran dibuka dengan menggunakan nama "BPg: (kode KPPN mitra ke1j a) . . . . . . . (nama kantor) . . . . . . . . . . . " ; - Rekening Pengeluaran Pembantu dibuka dengan menggunakan nama "BPP (kode KPPN mitra kerj a) . . . . . . . (nama kantor) . . . . . . . . . . . " ; - Rekening Lainnya dibuka dengan menggunakan nama " RPL (kode KPPN mitra ke1j a) . . . . . . . (nama kantor) . . . . . . . . . . . untuk . . . . " .

1 0)

Diisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk permohonan ijin . pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Daerah sesuai dengan wilayah kelj a masing-masing KPPN

1 1)

Diisi mitra Nania KPPN Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerj a

1 2)

D iisi : - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan ijin pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN D aerah

1 3)

mitra KPPN Nama Diisi Kementerian j Lembagaj Saturu1. Kerj a

1 4)

Diisi Tanggal terhitung 1 5 (lima belas) hari kalender sej ak diterbitkannya surat persetujuan permohonan pembul5:aan rekening atau akhir semester berkenaan bagi rekening pengelolaan kas B LU dalam bentuk deposito dan rekening pada Perwakilan RI

1 5)

Diisi : an . Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN

1 6)

Diisi Nama j elas Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN

kerj a

ke1j a

masing-rna sing

masing-rna sing

M ENT E R I KEUAN GAN REP U BU K I N D O N ES I A

- 5 -

1 7)

Diisi :

1.

Direktur Jenderal Perbenclaharaan co q Direktur Pengelolaan Kas Negara, apabila surat persetujuan cliterbitkan oleh KPPN ; atau KPPN mitra kerj a masing-masing Kementerian / Lembaga/ Satuan Kerj a apabila surat persetujuan diterbitkan oleh Direktur Jencleral Perbendaharaan co q Direktur Pengelolaan Kas Negara

2 0 Sekretaris Jenderal instansi vertikal Kementerian / Lembaga/ Satuan Kerj a

0

0

mas1ng-masu'lg

M E N T E R ! K E U A N G A N RE P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttd o B A M BA N G P o S o B R O DJ O N E G O R O

MENTER! KEUANGAN

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PM K. O S / 2 0 1 4 TENTANG REKENING MILI K KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA

REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMBUKAAN REKENING KOP SURAT : S- . . . . . . . . . . . / 20 Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 20. . . Sifat Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Penolakan Pembukaan Rekening Atas Nama . . . . . . 1 ) Hal Yth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) M em.inj uk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / PM K . O S / 2 0 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a dan surat S audara tanggal . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) , dengan ini kami tidak dapat memberi persetujuan pembukaan rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) untuk keperluan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) dengan alasan sebagai berikut : ·

.

1. ..... ............ 2. .......................... 3. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 . dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ) .

· · · · · · · ·

D emikian disampaikan untuk dapat dimaklumi .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . 1 0)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1) NI P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M EN T E R I K E U AN GAN R E P U BU K I N D O N E S IA

- 2 TATA CARA PENGI SIAN SURAT PENOLAKAN PERMBUKAAN REKENI N G Uraian

NoiTlOr 1)

Diisi Nama Kementerian Negaraj Lembaga/ S atuan mengaj ukan permohonan pembukaan rekening

2)

Diisi Menteri/ Pimpinan Lembagaj Kepala Satuan mengaj ukan permohonan pembukaan rekening

3)

Diisi Nama kota dimana kantor tersebut pada angka 2 ) berlokasi

4)

Diisi Tanggal surat permohonan persetuj uan pembukuan rekening

5)

Diisi Nomor surat permohonan persetuj uan pembukaan rekening

6)

Diisi Penerimaan atau pengeluaran atau lainnya ( selain penerimaan atau pengeluaran)

7)

Diisi : Bank Indone sia/ nama bank umum j kantor p o s g1ro dim ana rekening tersebut akan dibuka "Bank UlTIUln " Untuk permohonan lj lll. pembukaan rekening pengelolaan kas B LU dalam bentuk deposito "Bank un1u1n di luar negeri" Untuk rekening pada Perwakilan RI

Kerj a

yang

K e rj a

yang

-

-

-

8)

D iisi : Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APB N yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau Menampung uang untuk keperluan belanj a negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang ditatausahakan oleh Bendah ara Pengeluaran ; atau Menampung selain di atas, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/ satuan ke1j a sesuai dengan bidang tugasnya.

-

-

-

9)

Diisi Alasan Kuasa BUN tidak dapat menyetuj ui permohonan lj lll. pembukaan rekening yang diajukan oleh Kernen terian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a

1 0)

Diisi : an . M enteri Keuangan , Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN

1 1)

Diisi: N ama dan NIP Direktur J enderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN M E NTER! KEUAN GAN I� E P U B LI K I N D O N E S I A , ttcl . B A M BA N G P . S . B R O DJ O N E G O RO

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 2 5 2 / PMK.OS / 2 0 1 4 TENTANG MILI K REKENING KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA / SATUAN KERJA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KOP SURAT : . . . . . . . . . . . . . . / 20 Nomor Sifat Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Laporan Pembukaan Rekening Hal Yth .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 20. . .

D irektur Jenderal Perbendaharaan j Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara · . . . . . . . . . . . .

1)

Di

. . . . . . . . . . . . . ; 2)

M enunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / PM K . O S / 2 0 1 4 tentang Rekening M 1 lik Kementerian Negara/ Lembagaj Satuan Kerj a dan Surat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) hal Persetujuan Permohonan Pembukaan Rekening Atas Nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) , dengan 1n1 kami laporka� bahwa kami telah membuka rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) dengan nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?) derigan nama rekening " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) '' pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ) pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0) . B ersama ini j uga kami konfirmasikan bahwa rekening tersebut agar * masukj tidak masuk ) kedalam program Treasu ry Notional Pooling (TNP) . D emikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1)

NIP . . . . . . . . . . . . . . . Tembusan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2)

M ENTE R ! K E UAN GAN REP U BU K I N D O N E S I A

- 2 PETUNJUK PENGI SIAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENI N G Nom.or

Uraian

1)

Diisi : Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan lJ ln pembukaan rekening kewenangan Kuasa B U N Pusat Kantor Pelayanan Perbenclaharaan Negara untuk - Kepala permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa B U N D aerah se suai dengan wilayah ke1j a masing-masing KPPN

2)

D iisi nama kota tempat lokasi KPPN

3)

Diisi Direktur Jencleral Perbendaharaan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang menerbi tkan surat persetLlj u an pembukaan rekening

4)

Diisi Tanggal surat persetujuan pembukaan rekening

5)

D iisi Nama Kementerian Negaraj Lembagaj S atuan Kerj a tercantum dalam surat persett.ljuan pembukaan rekening

6)

Diisi Penerimaan pengeluaran a tau penerimaan atau pengeluaran)

7)

Diisi Nomor rekening yang telah dibuka sesuai dengan rekening koran

8)

Diisi Nama rekening yang telah clibuka se suai dengan rekening koran

9)

Diisi Tanggal pembukaan rekening

1 0) 1 1) 1 2)

. . .

-

a tau

lainnya

yang (selain

D iisi B ank I ndone sia/ nama bank umumj kantor p o s g1ro climana rekening tersebut dibuka Diisi Nama

KPA atau pej abat yang ditunj uk

Diisi : 1 . D irektur Jenderal Perbendaharaan c. q Direktur Pengelolaan Kas Negara, apabila surat persetujuan cliterbitkan oleh KPPN ; atau KPPN mitra ke1j a masing-masing Kementerian j Le mbaga / S atuan Ke1j a apabila sur at persetujuan diterbitkan oleh D irektur Jenderal Perbenclaharaan c. q Direktur Pengelolaan Kas Negara 2 . S ekretaris 1nas1ngvertikal instansi Jenderal masing Kementerian j Lembagaj Satuan Ke1j a

M E N T E E I K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,


LAMPIRAN IX PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/20 14 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA .

M E NT E R ! K E U A N GAN R E P U B L I K I N DO N E S IA

-

FORMAT LAPORAN SALDO REKENING KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA LAPORAN SALDO REKENING 1) PER 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

No .

3)

Nom or Rekening 4)

Nama Rekening 5)

Bank/ Kantor Pos 6)

Kode Rekening

7)

Surat Ijin ..

Nomor

8)

Tanggal

9)

Tanggal Transaksi Terakhir 1 0)

Sal do

1 1)

Keterangan

1 2)

1 2 3 dst.

Kepala Kantor,

N

iF>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 3)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. ' lat. ·

. . .

..

M ENTE R I KE UAN G AN REP U BL! K I N D O N ES I A

- 2 TATA CARA PENGI SIAN LAPORAN SALD O REKENING KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA / SATUAN KERJA Uraian

N mnor 1)

Diisi Nama Kementerian / Lembagaj Sa:tuan Kerj a

2)

Diisi Periode laporan posisi rekening

3)

Diisi Nomor urut rekening kelolaan

4)

Diisi Nom or rekening kelolaan se suai dengan rekening koran

5)

Diisi N ama rekening kelolaan

6)

Diisi Diisi nama bank dan cabang temp at pembukaan rekening kelolaan

7)

Diisi Kode Rekening adalah 1 0 untuk rekening penerimaan , 2 0 untuk rekening pengeluaran , 2 1 untuk rekening bendahara p engeluaran pembantu, dan 30 untuk rekening lainnya .

8)

Diisi Nomor surat ij in persetuj uan permohonan pembukaan rekening dari Kuasa BUN

9)

Diisi Tanggal surat lj ln rekening dari Kuasa BUN

1 0)

Diisi Tanggal transaksi terakhir sesuai rekening Koran (Transaksi terakhir adalah tanggal terakhir pendebetan atau pengkredi tan rekening diluar transaksi bungajj asa giro / biayabiaya)

1 1)

Diisi S aldo terakhir rekening kelolaan

1 2)

Diisi Keterangan tambahan mengenai rekening kelolaan

1 3)

Diisi Nama Kepala Anggaran

Kantor

persetLlj uan

permohonan pembukaan

selaku

Kuasa

Pengguna

M E N T E H.I K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,


LAMPIRAN X PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 2 5 2 / PMK.OS /2014 TENTANG KEMENTERIAN MILIK REKENING . NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA

M E N T E R I K E U A N GAN R E P U BLIK I N DONESIA

FORMAT DAFTAR SALDO REKENING DAFTAR SALDO REKENING KPPN . . . . . . . . . . . . . . 1) PER . . . . . . . . . . . . . . . . . ·: . 2) . .

. . . ·.

No.

BA

Es . I

3)

4)

5)

1

.

. .

. .

.

. . .

.

. . .

. . .

. . .

. .

. .

Kode

Nama

Nomor

Nama

Bank/

Kode

Satke

S atker

Rekening

Rekening

Kantor Pos

Rekening

7)

8)

6)

9)

1 0)

Sur�t Ijin Nomor

-

Tanggal

1 4)

1 3)

1 2)

1 1)

Sal do

Keterangan 1 5)

2 3 4 dst.

-

-·

--

Kepala Kantor,

16) · · · · · · · · · · · · · · · · Ni P: : : : . . . . . . . . . .

. . . . .

.

.

f·

M ENTE R I K E UAN GAN R E P U BU K I N D O N ES IA

- 2 PETUNJUK PENGI SIAN DAFTAR SALDO REKENI NG KPPN Uraian

Nomor 1)

Diisi N ama dan kode KPPN

2)

D iisi Periode laporan posisi rekening

3)

Diisi Nomor urut

4)

B agian Kode Diisi Negaraj Lembaga/

5)

eselon Kode D iisi N egara/ Lembaga/ Satuan

6)

Diisi Kode satker masmg-mas1ng Kemen terian Negara/ Lembaga/ Satuan

Anggaran I

.

.

Kemen terian

masm.g- masm.g .

.

Kemen terian

masmg-masmg

.

.

'

7)

Diisi Nama satker

8)

D iisi Nom or rekening kelolaan se suai dengan rekening koran

9)

Diisi N ama rekening

1 0)

D iisi Nama bank dan cabang tempat pembukaan rekening kelolaan

1 1)

Diisi Kode Rekening adalah 1 0 untuk rekening penenmaan , 2 0 untuk rekening pengeluaran , 2 1 untuk rekening bendahara pengeluaran pembantu , dan 30 untuk rekening lainnya .

1 2)

Diisi Non1or rekening dari

1 3)

D iisi Tanggal sur at 1J 111 rekening dari Kuasa BUN

1 4)

Diisi S aldo terakhir rekening

1 5)

Diisi Keterangan tambahan mengenai rekening

1 6)

Diisi Nama Kepala KPPN

surat

. . .

1J 111 . . .

persetujuan

permohonan

persetuj uan

permohonan

pembukaan pembukaan

M E N TE EI K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttcl . S alin an s e s u ai d e n gan as linya

KEPALA B I RO UMUM u.b.

·

.

�

KEPALA BAGIAN T . U :'-KEMENTE RIAN

i•

.J. r� ' ·

.

,. . .� , " , �. . •

a \...1 �·.;

l :.. I ..

G IARTO ' - - --- ..... .._.f NIP 1 9 5 9 0 4 2 0 1 98402 .1 0 0 1 \

�

.

B A M BA N G P . S . B RO DJ O N E G O R O

LAMPIRAN XI PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS/ 2 0 1 4 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA

M E NT E R I K E U A N GA N R E P U B L I K I N D O N ES I A

FORMAT REKAPITULASI DAFTAR SALDO REKENING REKAPITULASI DAFTAR SALDO REKENING Kanwil DJPB Provinsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ) PER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . 2) ..

No.

KPPN

BA

Es. I

3)

4)

5)

6)

Kode. Satker

Nama S atker

Nomor Rekening

Nama Rekening

7)

8)

9)

1 0)

Bank/ Kantor Pos 1 1)

Kode Rekening 1 2)

Surat Ijin Nomor

Tanggal

1 3)

1 4)

Tanggal Transaksi Terakhir

Sal do

Keterangan

1 5)

1 6)

1 7)

1 2 3 4 dst.

-·

Kepala Kantor,

N

iP. . . . . . . . . . . . . . .

... . 1s .. . ....... ........ .

.

.

.

.

f

M ENTERJ KEUAN GAN R E P U BL! K I N D O N ES IA

-2TATA CARA PENGI S IAN DAFTAR SALDO REKENING TI NGKAT KANTO R WI LAYAH D I REKTO RAT JEND ERAL PERBENDAHARAAN Uraian

Non1.or

1) 2) 3) 4) 5)

6) 7)

Diisi Nama Provinsi masing-masing Kanwil DJPB Diisi Periode laporan posisi rekening Diisi Nomor urut Diisi Kode KPPN masing- masing Anggaran B agian Diisi Kode Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a I Kode masmg-masmg D iisi eselon Negara/ Lembaga / S atuan Kerja Diisi mas1ng-masmg Kode satker N egara/ Lembagaj S atuan Ke1j a .

.

.

.

8)

Diisi Nama satker

9)

Diisi Nomor rekening sesuai dengan rekening koran

1 0) 1 1) 1 2) 1 3) 1 4) 1 5)

Kemen terian Kemen terian Kemen terian

Diisi Nama rekening Diisi Nama bank dan cabang tempat pembukaan rekening kelolaan Diisi Kode Rekening adalah 1 0 untuk rekening penenmaan , 20 untuk rekening pengeluaran, 2 1 untuk rekening bendahara pengeluaran pembantu, dan 30 untuk rekening lainnya. Diisi Nomor sur at 1] 111. persetuj uan permohonan pembukaan rekening dari Kuasa . . .

Diisi Tanggal sur at rekening dari Kuasa

. . .

lJ lll.

persetuj uan

permohonan

pembukaan

Diisi Tanggal transaksi terakhir sesuai rekening koran

1 6)

(Transaksi terakhir adalah tanggal terakhir pendebetan a tau pengkreditan rekening diluar transaksi bungajj asa giro j biayabiaya) Diisi S aldo terakhir rekening

1 7)

Diisi Keterangan tam bah an mengenai rekening

1 8)

Diisi Nama Kepala Per bendaharaan

Kantor

Wilayah

Direktorat

Jenderal

M E N T E H .I K E U A N G A N R E P U B LJ K I N D O N E S I A ,

ttcl . B A M BA N G P . S . B RO DJ O N E G O RO

LAMPIRAN XII PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS /2 014 TENTANG REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ SATUAN KERJA

M E NT E R I K E U A N GAN R E P U B L I K I N D O N E S IA

FORMAT DAFTAR SALDO REKENING DAFTAR SALDO REKENING DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN - -- -

No. 2)

Es . KPPN BA I 3)

4)

5)

Kode S atker

Nama Satker

6)

7)

-

·-----·········--------------------- -

Nomor Nama Rekening Rekening

8)

9)

· '

Bank/ Kantor Pos 1 0)

'·

Kode Rekening 1 1)

Surat Ij in Nomor N6mor 1 2)

1 3)

Tanggal Transaksi Terakhir 1 4)

Sal do

Keterangan

1 5)

1 6)

Kanwil DJPB Provinsi . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Kanwil DJPB Provinsi . . . . . . . . . . . . . . 4 5 dst.

-An . Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktur Pengelolaan Kas N egara, ·················

Ni P : : :: . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 7)

- - ..i .

f

M ENTER! K E UAN GAN REP U BL! K I N D O N ES IA

-2TATA CARA PENGI SIAN DAFTAR SALDO REKENI NG D I REKTO RAT JEND ERAL PERBENDAHARAAN Uraian

Nomor

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Diisi Periode laporan posisi rekening Diisi Nomor urut D iisi : Kode KPPN Diisi Kode Bagian Anggaran Negaraj Lembaga/ Satuan Kerj a

.

.

masmg-masmg

.

.

D iisi Kode eselon I masmg-masmg Kemen terian Negaraj Lembaga/ S atuan Keri a Diisi Kode satker masmg-masmg Kemen terian Negara / Lembaga/ S atuan Ke1j a .

.

7) 8)

Diisi Nomor rekening sesuai dengan rekening koran

9)

Diisi N ama rekening

1 0) 1 1) 1 2) 1 3) 1 4) 1 5) 1 6) 1 7)

Kemen terian

Diisi Nama satuan kerj a

Diisi Nama bank dan cabang tempat pembukaan rekening Diisi Kode Rekening adalah 1 0 untuk rekening penenmaan , 2 0 untuk rekening pen gel uaran , 2 1 untuk rekening bend ahara pengeluaran pembantu, dan 3 0 untuk rekening lainnya. Diisi Nomor sur at lJ ln persetuj uan permohonan pembukaan rekening dari Kuasa BUN . . .

Diisi Tanggal surat rekening dari Kuasa

1J 111

persetuj uan

permohonan

pembukaan

Diisi Tanggal transaksi terakhir sesum rekening Koran (Transaksi terakhir adalah tanggal terakhir pendebetan a tau pengkredi tan rekening diluar transaksi bungajj asa giro j biaya-biaya) Diisi S aldo terakhir rekening D iisi Keterangan tambahan mengenai rekening Diisi Nama Direktur Pengelolaan Kas Negara

M E N T E H.I K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttcl . BAM B A N G P . S . B R O DJ O N E G O RO

LAMPIRAN XIII PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS / 20 1 4 TENTANG KEMENTERIAN MILIK REKENING EGARA/ LEMBA GA/ SATUAN KERJ A

tf

MENTER! K E U A N G A R E P U B L I K I N D O N E S IA

FORMAT B ERITA ACARA REKONSILIASI REKENING KOP SURAT B ERITA ACARA REKONSILIASI DATA REKENING PEMERINTAH PUSAT PADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ) .

..

Nomor : BAR - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Pada hari ini . . . . . . . 3) tanggal . . . . . . . 4) bulan . . . . . . 5) tahun . . . . . . 6) telah dilakukan Rekonsiliasi D ata Rekening Pemerintah Pusat an tara . . . . . . . 7) dengan . . . . . . .8) untuk periode data rekening sampai dengan tanggal . . . . . . . 9 ) , sebagai berikut : .

.

1 . Rekening

2.

pemerintah pusat yang direkonsiliasi pada . . . . . . . 1 0) bertuj uan untuk mendapatkan kepastian data jumlah rekening yang memiliki izin dari Kuasa BUN dibandingkan dengan data jumlah rekening yang tercatat pada . . . . . . . . 1 1) . D ata awal rekening pemerintah pusat dengan status aktif pada . . . . . . . 1 2) dan yang dicatat pada . . . . . . . 1 3) sebelum dilakukan rekonsiliasi adalah sebagai berikut ·

No .

3

J enis Rekening

Data . . . . . . . 1 4)

D ata . . . . . . . 1 5)

Rekening Pengeluaran Rekening Penerimaan Rekening Lainnya . . s e t e 1 a h d 1' l a ku kan re 1<:ons1T1as1, d'1pero 1 e h d at a se b agm b en' ku t Data Data Berbeda Data Jenis Berbeda No Dengan Rekening Sarna Dengan . . . . . . . 1 6) . . . . . . . 1 71 Pengeluaran 1 1 2 3.

Keterangan . . . . . . . 1 8)

Penerimaan 2 3 Lainnya 4 . Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana angka 3 , perlu dilakukan penelusuran lebih lanj ut terhadap perbedaan rekening tersebut. Penelusuran tersebut akan dilakukan oleh kedua belah pihak dan akan dilaporkan kembali kepada Kuasa BUN paling lambat tanggal . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 ) . 5 . H asil rekonsiliasi data rekening pemerintah pusat dimaksud sebagaimana terlampir merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita acara ini . An . Kuasa Bendahara Umum Negara

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24)

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.


- 2 Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Nomor BAR - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i)

No.

Kode Nama Nomor Reke ning Rekening Rekening iii)

ii)

iv)

v)

Bank/ Hasil Kantor Rekonsiliasi Pos vii) vi)

Keterangan H asil Rekonsiliasi viii)

1 2 3 4 5 6 D st An . Kuasa Bendahara Umum Negara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xlll )

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xu)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rrindak Lanj ut ix)

MENTEI�I I<EUANGAN REPUBLII< INDONESIA

- 3 TATA CARA PENGISIAN B ERITA ACARA REKONSILIASI DATA REKENING PEMERINTAI--1 PUSAT Nomor

Uraian

1)

Diisi Nama Kementerian N egara/ Lembaga/ Satuan Kerj a yang melakukan.rekonsiliasi Diisi Nomor Be rita Acara Rekonsiliasi sesuru nomor persuratan Kuasa BUN yang melaksanakan rekonsiliasi

2) 3)

Diisi I--I ari pelaksanaan rekonsiliasi

4)

Diisi Tanggal pelaksanaan rekonsiliasi (dituli� dengan huruf)

5)

Diisi Bulan pelaksanaan rekonsiliasi

6)

Diisi Tahun pelaksru�aan rekonsiliasi (ditulis dengan huruf)

7)

Diisi: Nama I� PPN untuk rekonsiliasi tingkat daerah -

-

8)

9)

Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk rekonsiliasi tingkat pusat

Diisi Nama Kementerian N egara/ Lembaga/ Satuan melakukan rekonsiliasi Diisi Tanggal akhir periode data yang direkonsiliasi

Ke1j a

yang

N egara/ Lembaga/ Satuan

Kerj a

yang

1 0)

Diisi Nama Kernen terian melakukan rekonsiliasi

1 1)

Diisi : Nama KPPN untuk rekonsiliasi tingkat daerah -

-

1 2) 1 3)

N egara/ Lembaga/ Satuan Kementerian Nama yang melakukan rekonsiliasi

1 5)

1 7)


Diisi Nama Kernen terian melakukru� rekonsiliasi

Negaraj Lembagaj Satuan

Kerj a

yang

Diisi: Nama KPPN untuk rekonsiliasi tingkat daerah -

-

1 6)

Kerj a

Diisi: - Nama KPPN untuk rekonsiliasi tingkat daerah -

1 4)


Direktorat Pengelolaru� Kas Negara untuk rekonsiliasi tingkat pusat

Diisi Nama Kementerian melakukru� Rekonsiliasi

N egara/ Lembaga/ Satuan

Kerj a

yang

Diisi: Nama KPPN untuk rekonsiliasi tingkat daerah - Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk rekonsiliasi tingkat pusat

-


- 4 -

1 8)

Diisi Keterangan h.asil rekonsiliasi, dapat berupa penyebab umum perbedaan hasil rekonsiliasi

1 9)

Diisi Tanggal terakbir penyeraban basil tindak lanjut perbedaan basil rekonsiliasi kepada Kuasa BUN

20)

Diisi: Untuk rekonsiliasi tingkat daerab : -

An . Kuasa Pengguna Anggaran atau Pimpinan B LU -

Untuk rekonsiliasi tingkat pusat : Perwakilan (Nama Bank/ Kantor Pos)

2 1)

Diisi : Untuk rekonsiliasi tin.gkat daerab : -

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi/ Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuban Internal -

Untuk rekonsiliasi tingkat pusat : Kepala

Sub

Direktorat

Rekening

Pemerintab

Lainnya

dan

Bendabara Instansi 22)

Diisi: -

Untuk rekonsiliasi tingkat daerab : Nama j abatan unit e selon IV

-

Untuk rekonsiliasi tingkat pusat : Nama j abatan pada bank/ kantor pos

23)

Diisi Nama pej abat atas nama Kuasa BUN

2 4)

Diisi Nama pej abat eselon IV atau pej abat bank/ kantor pos

i)

Diisi Norhor Berita Acara Rekonsiliasi se suai nomor persuratan Kuasa BUN yang melaksanakan rekonsiliasi

ii)

Diisi Nomor urut rekening yang direkonsiliasikan

iii)

Diisi Nom or rekening yang direkonsiliasikan

iv)

D iisi Nama rekening yang direkonsiliasikan

v)

Diisi Kode rekening yang direkonsiliasikan

vi)

Diisi Nama bank/ kantor pos tempat pembukaan rekening yang direkonsiliasikan

vii)

Diisi H asil rekonsiliasi berupa data sama atau data berbeda

viii)

Diisi Keterangan atas basil rekonsiliasi, dapat berupa penyebab perbedaan basil rekonsiliasi per rekening

ix)

Diisi Tindak lanjut yang akan dilakukan atas basil rekonsiliasi per rekening

M ENTE R I KEUAN GAN REP U BU K I N D O N ES I A

-5x)

Diisi: Untuk rekonsiliasi tingkat daerah : An . Kuasa Pengguna Anggaran atau Pirn_pinan B LU Untuk rekonsiliasi tingkat pusat : An . Kuasa Pengguna Anggaran (untuk rekonsiliasi dengan kantor pusat Kementerian Negara/ Lembaga atau Perwakilan (Nama B ank/ Kantor Pos)

-

-

xi)

Diisi : Untuk rekonsiliasi tingkat daerah : Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi / Kepala Seksi Verifikasi , Akuntansi dan Kepatuhan Internal Untuk rekonsiliasi tingkat pusat : Kepala Sub Direktorat Rekening Pemerintah Lainnya dan Bendahara Instansi -

-

xii)

Diisi: Untuk rekonsiliasi tingkat daerah : Nama j abatan unit e selon IV Untuk rekonsiliasi tingkat pusat : Nama j abatan pada bank/ kantor pos -

-

xiii)

Diisi Nama pej abat atas nama Kuasa BUN

xiv)

Diisi Nama pej abat eselon IV atau pej abat bank/ kantor pos

M E N T E RI K E U A N G A N R E P U B LJ K I N D O N E S I A ,

ttd . B A M BA N G P . S . B R O D J O N E G O R O

LAMPIRAN XIV PERATURA N M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDON ESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS / 2 0 1 4 TENTANG KEMENTERIAN MILIK REKENING NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA


FO RMAT LAPO RAN PENUTUPAN REKENING KOP SURAT : . . . . . . . . . . . . . . / 20 NOmor Sifat Lampiran : Laporan Penutupan Rekening H al

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 20. . .

Yth . Direktur Jenderal Perbendaharaan / Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . . . . . . . . . . 1 ) Di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . . . / PM K . OS / 2 0 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ S atuart Kerj a, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah menutup rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) dengan nomor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) dengan nama " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5)" pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) pada rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) dan telah memindahkan sal do rekening dimaksud sebe sar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) ke Rekening Kas Negara Nomor . .9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · ·

D emikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. KPA atau pej abat yang ditunjuk, . . . . . . . . 1 0) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Tembusan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 1)

M ENTE R ! K E U AN GAN REP U BUK I N D O N ES I A

- 2 TATA CARA PENGISIAN LAPORAN PENUTUPAN REKENI N G Uraian

N o mor 1)

Diisi : Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk penerbit ij in Kuasa BUN Pus at Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan N e g a r a untuk penerbit lj 111 Kuasa BUN Daerah sesum dengan wilayah ke1j a n1asmgmasing KPPN

-

-

2)

D iisi Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN

3)

Diisi Penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penenmaan a tau

4)

D iisi Nomor rekening yang telah ditutup sesum dengan rekening koran

5)

Diisi Nama rekening yang telah ditutup sesuai dengan rekening koran

6)

Diisi Tanggal penutupan rekening

7)

Diisi B ank I ndonesia/ nama bank umumj kantor pos g1ro dim ana rekening tersebut ditutup

8)

Diisi Nominal dan jumlah terbilang saldo rekening yang disetorkan ke kas N egara

9)

Diisi Nomor rekening kas negara tempat saldo rekening yang telah ditutup disetorkan

1 0)

D iisi Nama KPA atau pej abat yang ditunjuk

1 1)

D iisi : 1 . Direktur Jenderal Perbendaharaan c . q Direktur Pengelolaan Kas Negara, apabila surat persetujuan diterbitkan oleh KPPN ; atau KPPN mitra ke1j a masing-masing Kementerian / Lembaga/ Satuan Ke1j a apabila surat persetuj uan diterbitkan oleh D irektur Jenderal Perbendaharaan c . q Direktur Pengelolaan Kas Negara 2 . S ekretaris Jenderal instansi vertical masing-masing Kementerian / Lembaga/ Satuan Ke1j a

M E N TE l�! K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttcl .

S alinan s e s u ai d e n gan as linya

KEPALA B I RO U M U M ' u.b.

KEPALA BAGIAN T. U . KEMEN TERIAN

�

.

'

1:.,_1 95·fo �20 198402 1 00 1

GIARTO NIP

-

/

.

--

B A M B A N G P . S . B RO D J O N E G O R O


LAMPIRAN XV PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS / 20 1 4 TENTANG MILIK KEMENTERIAN REKENING NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA

FORMAT SURAT PERINTAH BLOKI R REKENING KOP SURAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 20. . .

: S- . . . . . . . . . . . . / 20 Nomor : Sangat Segera Sifat Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Surat Perintah Blokir Rekening H al Yth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ) Di . . . . . . . . . . .2) . . . . . . . . · · · · · · ·

D alam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: Kementerian Milik Rekening tentang . . . . . . . . / PM K . OS / 20 1 4 . Negaraj Lembagaj S atuan Ke1j a, dengan ini kami minta kepada S audara untuk rekening nama dengan melakukan blokir atas rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) " dengan nomor rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. .

.

.

.

B lokir rekening dimaksud perlu dilakukan karena . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . 6) .

D emikian disampaikan atas kerj asama yang baik diucapkan terimakasih .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?)

. . . . . . 8) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .·

Tembusan : . . . . . . . . 9) 1. ......... 2 . Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0) 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1) 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) · · · · · · · · ·

.

.

M ENTE R I K E U AN GAN R E P U B'u K I N D O N ES I A

- 2 -

TATA CARA PENGI SIAN SURAT PERI NTAH BLOKI R REKENI N G Nomor

Uraian

1)

Diisi Nama Bank/ Kantor Pos tempat rekening clibuka .

2)

Diisi Lokasi B ank/ Kantor Pos tempat rekening clibuka .

3)

Diisi : penclapatan menampung apabila Penerimaan Benclahara Negara clalam rangka pelaksanaan APBN yang eli tata usahakan oleh Benclahara Penerimaan ; atau Benclahara Pengeluaran apabila n1.enampung uang untuk keperluan belanj a negara clalam rangka pelaksanaan APBN yang eli tata usahakan oleh Benclahara Pengeluaran ; atau Rekening Pemerintah Lainnya apabila menampung selain eli atas , berelasarkan kebutuhan yang benar-benar eliperlukan untuk kantor/ satuan ke1j a sesuai elengan biclang tugasnya.

-

-

-

4) 5) 6)

D iisi Nama rekening yang akan clibekukan Diisi Nomor rekening yang akan elibekukan D iisi Penyebab pembekuan rekening

7)

Diisi : An . Menteri Keuangan , Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN

8) 9)

D iisi Nama j e las Direktur Jencleral Perbenclaharaan a tau Kepala KPPN Diisi Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a pemilik rekening

1 0)

D iisi Kantor Wilayah DJPB masing-masing KPPN

1 1)

D iisi Nama j abatan unit eselon II masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga/ S atuan Ke1j a instansi vertikal atau Sekretaris D aerah untuk instansi otonomi daerah .

1 2)

Diisi S ekretaris Jenderal masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga

M E N T E R! K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttcl .

S al i n an s e s u ai d e n gan as linya

KEPALA B I RO U M U M- . ·u . b .

"

' · ..

KEPALA BAGIAN T . U . KEM ENTERIA N .A

'•. "',..

l'h-

�

,/

' \1

GIARTO NIP 1 9 5 9 0420 1 9840? f OO l - -

p·

.. ·

.·

.

B A M BA N G P . S . B R O DJ O N E G O R O

MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN XVI PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K I NDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS /20 1 4 TENTANG REKENING MILI K KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJ A

REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERINTAH PENCABUTAN B LO KI R KOP SURAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . 20. . . Nomor : S- . . . . . . . . . . . . / 20. . Sifat : Sangat Segera Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Surat Perintah Pencabutan Blokir Rekening H al Yth . Di

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

. . . . 2)

S ehubungan dengan telah terpenuhinya kewaj iban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) yaitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : . . . . . . . . / PMK. O S / 2 01 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a, dengan ini kaini minta kepada S audara untuk mengaktifkan kembali rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) dengan nama rekening " . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . 6)" dengan nomor rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) terhitung mul ai diterimanya surat ini . D emikian disampaikan atas kerj asama yp_ng baik diucapkan terimakasih . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tembusan : 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0) 2 . Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) 4. . . 1 3) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

M ENTE R I KEUAN GAN R E P UBUK I N D O N ES IA

- 2 TATA CARA PENGISIAN S U RAT PERINTAI-1 PENCABUTAN B LOKIR REKENI N G Uraian

Non1or 1)

Diisi Nama B ank/ Kantor Pos tempat rekening dibuka.

2)

D iisi Lokasi Bank/ Kantor Pos tempat rekening dibuka .

3)

D iisi Nama Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a

4) 5)

D iisi Penyebab pencabutan sanksi pembekuan rekening Diisi : B e ndahara Penerimaan apabila menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan ; atau

-

B e ndahara Pengeluaran apabila menampung uang untuk keperluan belanj a negara dalam rangka pelaksanaan APB N yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran ; atau

-

Rekening Pemerintah Lainnya apabila menampung selain di atas , berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/ satuan ke1j a se suai dengan bidang tugasnya.

-

6)

Diisi Nama rekening yang akan dicabut sanksi pembekuan rekeningnya

7)

Diisi Nomor rekening yang akan dicabut sanksi pembekuan rekeningnya D iisi : An . Menteri Keuangan ,

8)

Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN

9)


1 0)

Diisi Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a pemilik rekening

1 1)

Diisi Kantor Wilayah DJPB masing-masing KPPN

1 2)

Diisi Nama j abatan unit eselon II masing-masing Kemente rian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a instansi vertikal a tau Sekre taris D ae rah untuk instansi otonomi daerah .

1 3)

Diisi S ekretaris Jenderal masing-masing Kementerian

M E N T E P J K E U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttcl . S alinan s e s u ai d e n-g8.J-1 as linya

KEPALA B J RcJ' VM. O M . . ' .

.

'

. ,..

.

b

.

.. ¥ ENTERIAN

..: ' '

'

KEPP1.LA 1 :BAG-IA.W T. V 'll{_E

....

. . � ! I � -"

:

,, 'II

..JI 7

'·

'

�

i

!.I

I .--( // 1 9590420 1 9840AI: 6o 1 _:.;X -'. .

.·

GIARTO NIP

\

.

� ,

.·

'

B A M B A N G P . S . B R O DJ O N E G O R O

LAMPI RAN XVII PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK.OS /20 1 4 TENTANG MILI K KEMENTERIAN REKENING NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA

FORMAT SURAT PERINTAH PENUTUPAN REKENING KO P SURAT : S- . . . . . . . . . . . . / 20 . . Nomor : Sangat Segera Sifat Lamp iran : Surat Perintah Penutupan Rekening Hal Yth .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 2 0. . .

Di

D alam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: tentang Rekening Milik Kementerian . . . . . . . . / PM K . 0 5 / 2 0 1 4 Negara/ Lembaga/ S atuan Kerj a, dengan ini kami minta kepada S audara untuk menutup rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) dengan nama rekening " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 )" dengan nomor rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) dan memindahbukukan saldo rekening tersebut ke Rekening Kas Negara Nom or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) dengan nama rekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) . Penutupan rekening dimaksud perlu dilakukan karena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ) Demikian disampaikan atas kerj asama yang baik diucapkan terimakasih .

An .

Menteri Keuangan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tembusan : 1 . . . . . . . . . . . . . . . 1 1) 2 . . . . . . . . . . . . . . . 1 2) 3 . Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi . . . . . . . 1 3 ) 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4) 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5)

M ENT E R I K E UAN GAN R E P U B'u K I N D O N E S I A

- 2 TATA CARA PENGI SIAN SU RAT PERI NTAI-I PEN UTUPAN REKENING Nomor

Uraian

1)

Diisi Nama Bank/ Kantor Pos tempat rekening elibuka .

2)

Diisi Lokasi Bank/ Kantor Pos tempat rekening elibuka.

3)

Diisi : Benelahara Penerimaan apabila tnenatnpung penelapatan Negara elalam rangka pelaksanaan APBN yang eli tata usahakan oleh Benelahara Penerimaan ; atau Benelahara Pengeluaran apabila menampung uang untuk keperluan belanj a negara elalam rangka pelaksanaan APBN yang eli tata usahakan oleh Benelahara Pengeluaran ; atau Rekening Pemerin tah Lainnya apabila menampung selain eli atas, berclasarkan kebutuhan yang benar-benar eliperlukan untuk kantor/ satuan ketj a sesuai clengan bielang tugasnya. -

4)

Diisi Nama rekening yang akan clitutup

5) 6)

Diisi Nomor rekening yang akan elitutup Diisi Nomor Rekening Kas Negara Diisi Nama Rekening Kas Negara

7) 8)

Diisi Penyebab penutupan rekening

9) 1 0)

Diisi Direktur Jeneleral Perbenclaharaan atau Kepala KPPN

1 1)

Diisi Nama Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a pemilik rekening

1 2)

Diisi : Nama KPPN mitra ketj a Kementerian Negara/ Lembaga/ S atuan Kerj a , apabila penutupan elilakukan oleh Kuasa BUN Pusat Direktur Jencleral Perbenelaharaan , apabila penutupan clilakukan oeh Kuasa BUN eli Daerah

1 3)

Diisi Kantor Wilayah DJPB masing-masing KPPN

1 4)

Diisi Nama j abatan unit eselon II tnastng-masm.g Kernen terian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerj a instansi vertikal a tau Sekretaris Daerah untuk instansi otonomi elaerah . Diisi Sekretaris J encleral masing-masing Kemen terian Negara/ Lembaga

1 5)

Diisi Nama j elas Direktur Jeneleral Perbenclaharaan atau Kepala KPPN

.

.

M ENTER! KE U A N G A N R E P U B LI K I N D O N E S I A , ttcl . �.,_--�

S alinan s e s" u ai d e ngm1 'aslinya KEPALA' B I R 6 UMDM -' �\ .

. . u . 1J.:.---

� GIART��-- .

"

• \ ·--�·\ '-." \

�� JJ . ./7' /' �-64'02

KEP.AJLA .BA:GIAN T . U , KE� ENTERI AN '

Clf'O ll �

-

N I P 1 9 5 904-� 0 1 ··

. --

,

l 00 1

. . /

B A M B A N G P . S . B RO DJ O N E G O RO

MENTER! KEUANGAN

LAMPIRAN XVIII PERATURAN MENTER! I�EUANGAN REPUBLI K I NDONESIA NOM OR 2 5 2 / PMK.OS / 2 0 1 4 TENTANG MILIK REKENING KEM ENTER!Af\ NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA

RE PUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERSETUJUAN KEMBALI ATAS REKENING YANG TELAH DIBUKA KOP SURAT : . . . . . . . . . . . . . . /20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 20. . . Nomor Sifat Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Permohonan Persetujuan Kembali Atas Rekening Yang Telah Dibuka H al Yth .

D irektur Jenderal Perbendaharaan / Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara . . . . . . . . . . . . 1 )

Di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . . . / PM K . OS / 20 1 4 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a, dengan ini k a m i mengaj ukan permohonan persetujuan kern bali atas rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas ( daftar terlam pir) . D emikian disampaikan untuk dapat ditindaklanj uti mestinya. Atas kerj asama yang baik diucapkan terimakasih .

se bagaimana

KPA atau pej abat yang ditunj uk,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M E NT E R ! K E UAN GAN R E P U B L I K I N DO N E S IA

- 2 Lampiran Surat . . . . . . . . . . . . i) Nomor . . . . . . . . . . . . . ii) hal Persetujuan Kembali Atas Rekening Yang Telah Dibuka DAFTAR PERMOHONAN PERSETUJUAN KEMBALI ATAS REKENING YANG TELAH DIBUKA iii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

No . iv)

1

Nama

Nomor

Bank/

Rekening

Rekening

Kantor Pos

v)

vi)

vii)

-

Ij in Pembukaan Rekening Tanggal

Nomor

viii)

ix)

..

Tujuan Pembukaan Rekening

x)

-; Sal do

Keterangan

xi)

xii)

2 3 dst. KPA atau pejabat yang ditunjuk,

Nr P: :: : :

···········.

. . . xm) .

� . . . . . . . . . . . . . . .

�·

M ENTER! KEUAN GAN R E P U BLI K I N D O N ES I A

-3TATA CARA PENGI SIAN S U RAT PERS ETUJUAN KEMBALI ATAS REKENING YANG TELAH D I B U KA Uraian

Nomor

1)

Diisi : Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan lJ ln pembukaan rekening kewenangan Kuasa B U N Pusat untuk Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan N e g a r a permohonan ij in pembukaan rekening kewengan Kuasa B U N eli D aerah se suai dengari wilayah ke1j a masing-masing KPPN . . .

-

-

2)

Diisi Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN

3)

Diisi KPA atau pej abat yang ditunjuk

i)

Diisi Men teri / Pim pin an Lembaga/ Kepala Satuan Ke1j a pembuat surat

ii)

Diisi Nomor surat perrnohonan persetujuan kembali atas rekening yang

iii)

D iisi Nama Kementerian / Lembaga/ Satuan Kerj a

iv)

Diisi Nomor urut rekening yang telah dibuka

v)

Diisi Nama rekening yang telah clibuka

vi)

Diisi Nomor rekening yang telah clibuka se suai dengan rekening koran

vii)

Diisi Nama bank clan cabang tempat pembukaan rekening yang telah dibuka Diisi Tanggal surat ij in pembukaan rekening clari Kuasa BUN

viii) ix)

D iisi Nomor surat ij in pembukaan rekening clari Kuasa B U N

x)

Diisi Tuj uan Pembukaan Rekening

xi)

Diisi S aldo terakhir rekening yang telah dibuka

xii)

Diisi Keterangan tambahan mengenai rekening telah dibuka

xiii)

D iisi Nama KPA atau pej abat yang clitunjuk

M E N T E H .l K E U A N G A N J<. E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttcl . B A M BA N G P . S . B R O DJ O N E G O RO

r

LAMPIRAN XIX PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 5 2 / PMK. OS / 20 1 4 TENTANG KEM ENTERIAN MILIK REKENING NEGARA/ LEMBAGA/ SATUAN KERJA MENTERI KEUANGAN REPU BLIK INDONESIA

FORMAT PERSETUJUAN KEMBALI ATAS PEMBUKAAN REKENING KOP SURAT : S- . . : . . . . . . . . / 2 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 2 0. . . Nomor Sifat Lampiran : Persetujuan Kembali Atas Pembukaan Rekening Mil. . . . . . . . . . . . . . . . 1 ) H al Yth . . . . . . . . . . . . . . 2 ) Di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3)

Menunj uk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: . . . . . . . . / PMK. OS / 20 1 4 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ S atuan Kerj a dan surat Saudara tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ) , dengan ini kami memberikan persetujuan pembukaan rekening se bagaimana terlan1pir. .

Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menj adi tan g gung j awab Saudara sepenuhnya. Selanjutnya S audara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1.

Memenuhi kewaj iban sebagai berikut : a.

Melaporkan perubahan nama rekening pada ke sempatan pertama kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6)

b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ) paling

lambat tanggal 1 0 ( sepuluh) setiap bulannya.

2.

c.

Menyaj ikan rekening dala,m daftar lampiran pada Laporan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Ke1j a .

d.

Menutup rekening apabila kegiatan telah sele sai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan , serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN penerbit ij in rekening.

e.

Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sej ak rekening digolongkan dalam rekening pasif.

Kuasa BUN dapat rekening apabila : a.

mengenakan

sanksi

berupa

blokir

atau

Keuangan

penutupan

Rekening tidak dilaporkan paling lambat 2 1 (dua puluh satu) hari ka,lender sej ak tanggal penerbitan surat persetujuan permohonan pembukaan rekening kepada . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . 8) .

b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 )


- 2 c.

Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan .

d.

Tetj adi penyalahgunaan atas rekening yang disetujui BUN j Kuasa B U N . Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • • • 0 0 • • 0 0 • • • 0 • •

1 0)

. 1 1) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tembusan : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

. 1 2)

M E NTERI KEUAN GAN R E P U B L I K I N D O N E S IA

- 3Lampiran

Surat

. . . . . . . . . . . . i) Nomor . . . . . . . . . . . . . ii) Pembukaan s

� S:�ft� �:�� Af}

��ke 1 �

. . . . .

. . . .

DAFTAR PERSETUJUAN KEMBALI ATAS REKENING YANG TELAH DIBUKA iv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

No . v)

Nama Rekening vi)

Nom or Rekening vii)

·

Nama Rekening Barn viii)

Bank/

Tujuan Pembukaan

Kantor Pos

Rekening

ix)

x)

Keterangan

xi)

1 2 3 dst.

I I

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

NrP: : : : : : :

· · · · · · · · ·

.

)

. . . . xn ,

..

. .

xm

)

. . . . . . . . . . . . . .

�·. .


- 4 TATA CARA PENGI SIAN PERSETUJUAN KEMBALI ATAS REKENING YANG TELAH DIBUKA Uraian

Nomor 1)

Diisi Nama Kernen terian N egara/ Lembaga/ Satuan Kerj a yang mengajukan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka

2)

Diisi Menteri / Pimpinan Lembaga/ Kepala Satuan Kerj a yang mengajukan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka

3)

Diisi Nama kota dimana .kantor tersebut pada angka 2) berlokasi

4)

Diisi Tanggal surat permohonan persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka

5)

Diisi Nomor surat permohonan persetujuan kembali atas rekenin� yang telah dibuka

6)

Diisi : Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk penerbit lJ ln awal pembukaan rekening oleh Kuasa BUN Pusat Perbendaharaan Negara untuk Pelayanan Kantor Kepala permohonan ij in awal pembukaan rekeriing oleh Kuasa BUN Daerah se suai dengan wilayah kerj a masing-masing KPPN

-

-

7) 8)

mitra Nama Diisi KPPN Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerj a

kerj a

masing-masing

Diisi : . Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk permohonan lJ ln pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Pusat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk permohonan ij in pembukaan rekening kewenangan Kuasa B U N D aerah . .

-

-

9)

Diisi Nama KPPN mitra Kementerian j Lembaga/ Satuan Kerj a

1 0)

Diisi : An . Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN

1 1)


1 2)

Diisi : 1 . Direktur Jenderal Perbendaharaan c. q Direktur Pengelolaan Kas Negara, apabila surat persetujuan diterbitkan oleh KPPN ; atau . . 2 . KPPN mitra kerj a masmg-mas1ng Kementerian / Lembaga/ Satuan Kerj a apabila surat persetuj uan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendal'!araan c. q Direktur Pengelolaan Kas Negara . 3 . Sekretaris Jenderal instansi vertikal masmg-masmg Kementerian j Lembagaj Satuan Kerj a

kerj a

masing-masing

.

M ENTER ! KEUAN GAN R E P U B'u K I N D O N ES I A

-5-

i) ii) iii)

,.

- · ---- - - -- - �

Diisi Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN Diisi

rl ;h, ,lrr:.

Nomor surat persetujuan kembali atas rekening yang telah

Diisi Nama mengaj ukan

Kementerian


iv)

Diisi Nama Kementerian / Lembagaj Satuan Ke1j a

v)

Diisi Nomor urut rekening yang telah dibuka

vi)

Diisi Nama rekening yang telah dibuka

Ke1j a

yang

vii)

Diisi Nom.or rekening ym'lg telah dibuka se suai dengan rekening koran

viii)

D iisi Nama baru rekening yang telah dibuka yang diberikan oleh Kuasa BUN se suai dengan Peraturan Menteri Keuangan ini

ix)

D iisi Nama bank dan cabang tempat pembukaan rekening yang telah dibuka

x)

Diisi Tt.Ij uan Pembukaan Rekening

xi)

Diisi Keterangan tambahan mengenai rekening yang telah clibuka

xii)

D iisi : An . Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN

xiii)


M E N T E R I K E U A N G A N l� E P U B LI K I N D O N E S I A ,

ttcl . B A M B A N G P . S . B R O DJ O N E G O RO

SATUAN KERJA

Recommend Documents