Satuan Kerja : Inspektorat

Satuan Kerja : Inspektorat Jenis Pelayanan : 1. Penanganan Pengaduan Masyarakat No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4 5 6 7

Uraian PP No. 79 Th 2005 ttg Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PP No. 6 Th. 2008 ttg Pelaporan Kinerja Permenpan Nomor Per/05/MPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah Permendagri No. 47 Tahun 2011 Kebijakan pengawasan di lingkungan Kementrian dalam negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 Permenpan No. 35 th 2012 ttg Pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan Perda Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda No. 19 Tahun 2008 tentang OTK Inspektorat Kabupaten Semarang Perbup No. 91 Tahun 2011 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas

2 Persyaratan Pelayanan

1 Identitas pelapor yang jelas 2 Materi pengaduan jelas (surat, telepon, datang langsung dll)

3 Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan

1 Pelapor menyampaikan pengaduan kepada Bupati atau langsung ke Inspektorat 2 Petugas meneliti pengaduan, apabila lengkap persyaratannya maka ditindaklanjuti (diagendakan, dinaikkan ke Inspektur untuk mendapatkan disposisi pemeriksaan/ klarifikasi) 3 4 5 6 7

Menyiapkan peraturan Perundang-undangan dan daftar materi pertanyaan Membuat surat tugas pemeriksaan / klarifikasi Persiapan pemeriksaan / klarifikasi Pelaksanaan pemeriksaan / klarifikasi Penyusunan laporan pemeriksaan / klarifikasi

4 Jangka Waktu Penyelesaian

3 hari kerja jika berkas lengkap

5 Biaya / Tarif

gratis

6 Produk Pelayanan

Laporan Hasil Klarifikasi / Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

7 Sarana / Prasarana atau Fasilitas

1 Komputer, printer 2 Ruang Pelayanan 3 ATK

8 Kompetensi Pelaksana

1 Memiliki latar belakang pendidikan S 1 2 Memiliki sertifikat fungsional auditor 3 Memahami peraturan per UU an / ketentuan yang terkait

Inspektur

9 Pengawasan internal 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1 2 3 4

datang langsung ke Kantor Inspektorat alamat jl. Letjen Suprapto 7 A Ungaran Kontak telepon (024) 6921419 Email : [email protected] Kotak saran

11 Jumlah Pelaksana

5 orang

12 Jaminan Pelayanan

Motto , slogan : cepat dan profesional, maklumat pelayanan (memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan)

13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Kerahasiaan pelapor terjamin

14 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 bulan sekali

Jenis Pelayanan : 2. Pemeriksaan Reguler No 1 Dasar Hukum

Komponen 1 2 3 4 5 6

Uraian PP No. 79 Th 2005 ttg Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PP No. 6 Th. 2008 ttg Pelaporan Kinerja Permendagri No. 47 Tahun 2011 Kebijakan pengawasan di lingkungan Kementrian dalam negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 Permenpan No. 35 th 2012 ttg Pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan Perda Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda No. 19 Tahun 2008 tentang OTK Inspektorat Kabupaten Semarang Perbup No. 91 Tahun 2011 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas


1 Ada Rencana pengawasan dalam bentuk PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) 2 Surat tugas 3 Program Kerja Pemeriksaan (PKP)


1 2 3 4 5 6 7

Menyusun Rencana pengawasan dalam bentuk PKPT Membuat Surat tugas pemeriksaan Melakukan pertemuan pendahuluan dengan pimpinan obrik Melakukan pemeriksaan Membuat kertas kerja pemeriksaan Menyusun naskah hasil pemeriksaan Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan


5 hari kerja

5 Biaya / Tarif

gratis

6 Produk Pelayanan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Komputer, printer Ruang Pelayanan ATK Kendaraan Operasional


1 2 3 4


1 Memiliki latar belakang pendidikan S 1 2 Memiliki sertifikat fungsional auditor 3 Memahami peraturan per UU an / ketentuan yang terkait

9 Pengawasan internal

1 Inspektur

10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1 2 3 4


11 Jumlah Pelaksana

5 orang




Kerahasaiaan temuan hasil pemeriksaan


1 bulan sekali

Jenis Pelayanan : 3. Pemeriksaan Khusus No 1 Dasar Hukum

Komponen



1 2 3 4 5 6

Uraian PP No. 79 Th 2005 ttg Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PP No. 6 Th. 2008 ttg Pelaporan Kinerja Permendagri No. 47 Tahun 2011 Kebijakan pengawasan di lingkungan Kementrian dalam negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 Permenpan No. 35 th 2012 ttg Pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan Perda Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda No. 19 Tahun 2008 tentang OTK Inspektorat Kabupaten Semarang Perbup No. 91 Tahun 2011 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Ada surat permohonan dari SKPD/Instansi/Lembaga Lainnya

1 2 3 4

Disposisi Bupati pada surat permohonan pemeriksaan dari Inspektorat Surat tugas Materi Kasus jelas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penerimaan surat permohonan pemeriksaan dari SKPD/Instansi/Lembaga Identifikasi, kualifikasi permasalahan Penyiapan Peraturan Perundangan Penyiapan daftar materi pertanyaan Pembuatan surat tugas pemeriksaan Melakukan pemeriksaan Kompilasi data hasil pemeriksaan dan ekspose hasil pemeriksaan Penyusunan NHP Penyusunan Laporan hasil pemeriksaan Distribusi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)


5 hari kerja

5 Biaya / Tarif

gratis

6 Produk Pelayanan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)




1 Memiliki latar belakang pendidikan S 1 2 Memiliki sertifikat fungsional auditor 3 Memahami peraturan per UU an / ketentuan yang terkait Inspektur


1 2 3 4


11 Jumlah Pelaksana

5 orang




Kerahasaiaan temuan hasil pemeriksaan


1 bulan sekali

Jenis Pelayanan : 4. Tindak lanjut Hasil pemeriksaan No 1 Dasar Hukum




1 Obyek pemeriksaan telah menerima laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2 Surat tugas 3 Ada Temuan dalam LHP dan Rekomendasi yang harus ditindalanjuti


1 2 3 4

Menginventarisasi temuan Memantau pelaksanaan TLHP Meminta data pendukung Menyusun Laporan


1 hari kerja jika Obrik sudah menyiapkan tindak lanjut hasil Pemeriksaan

5 Biaya / Tarif

gratis

6 Produk Pelayanan

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TL - LHP)




1 Memiliki latar belakang pendidikan S 1 2 Memahami peraturan per UU an / ketentuan yang terkait Inspektur


1 2 3 4


11 Jumlah Pelaksana

5 orang




Kerahasaiaan Tindak lanjut hasil temuan hasil pemeriksaan ( TL - LHP )


1 bulan sekali

Jenis Pelayanan : 5. Reviu Laporan Keuangan SKPD No 1 Dasar Hukum




1 Ada SKPD yang akan direviu 2 Ada Tim Reviu 3 Materi yang akan direviu (Laporan Keuangan SKPD )


1 2 3 4 5 6 7

Membentuk Tim Reviu Keuangan Menyusun jadwal kegiatan Reviu Melakukan koordinasi dengan BPKP mengenai pendamping/fasilitator pelaksanaan reviu Menentukan SKPD yang akan direviu Melaksanakan rapat persiapan reviu Melaksanakan Reviu Menyusun Laporan Hasil Reviu (LHR)


5 hari kerja

5 Biaya / Tarif

gratis

6 Produk Pelayanan

Laporan hasil review


1 Komputer, printer 2 Ruang Pelayanan Review 3 ATK


1 Memiliki latar belakang pendidikan S 1 Akuntansi 2 Memahami peraturan per UU an / ketentuan yang terkait 3 Memiliki sertifikat fungsional auditor

9 Pengawasan internal

Inspektur

10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1 2 3 4


11 Jumlah Pelaksana

1 tim terdiri dari 6 orang




Kerahasaiaan Laporan hasil review


1 bulan sekali

Satuan Kerja : Inspektorat

Recommend Documents