RENCANA KERJA INSPEKTORAT ACEH TAHUN 2015

RENCANA KERJA INSPEKTORAT ACEH TAHUN 2015

PEMERINTAH ACEH

INSPEKTORAT ACEH Jln. Gurami No. 17 Lamprit Banda Aceh – 23242 Telp. (0651) 7551400 – 7551415 Fax. (0651) 7551414 – 7551413

PEMERINTAH ACEH

INSPEKTORAT ACEH Jalan Gurami No. 17 Telp. (0651) 7551400 – 7551415 Fax. 1551414 – 7551413

BANDA ACEH

KATA PENGANTAR Rencana Kerja Inspektorat Aceh Tahun 2015 merupakan Pedoman Umum pelaksanaan tugas yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Aceh tahun 2015 dimaksudkan sebagai pedoman umum pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, sehingga program-program yang telah direncanakan tersebut dapat berjalan sesuai arah dan kebijakan yang ditetapkan baik oleh Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur Aceh. Hal ini merupakan pemetaan (mapping) kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan kebijakan, program dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengakomodasikan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta dukungan dana yang memadai. Diharapkan Rencana Kerja ini dapat menjadi salah satu bahan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2015.

Banda Aceh,

Maret 2014

INSPEKTUR ACEH,

SYAHRUL,SE.M.Si PEMBINA TINGKAT I NIP. 19641231 199403 1 055

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................

i

DAFTAR ISI.................................................................................................................

ii

BAB

I

PENDAHULUAN .................................................................................. 1.1. Latar Belakang ................................................................................ 1.2. Landasan Hukum ............................................................................ 1.3. Sistimatika Penulisan .....................................................................

1 1 1 3

BAB

II

EVALUASI PELAKSANAAN Renja SKPA Tahun 2013 ..................... 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPA .................................................................................. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA ................................................. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA .......... 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA .................................... 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...............

5

10 10 12 12

5 7 8 9 9

BAB

III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................ 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ......................................... 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPA ................................................... 3.3. Program dan Kegiatan ....................................................................

BAB

IV

PENUTUP .............................................................................................. 16

LAMPIRAN – LAMPIRAN

ii

PEMERINTAH ACEH

INSPEKTORAT ACEH Jalan Gurami No.17 Telp. (0651) 7551400-7551415 Fax.7551414-7551413 BANDA ACEH

Nomor Lampiran Sifat Hal

: : : :

050/ B.II / /IA 1 (satu) berkas Segera Penyusunan Renja SKPA Tahun 2015

Banda Aceh,

Maret 2014 M Jumadil Awal 1435 H

Yang terhormat : Kepala BAPPEDA Aceh c.q. Subbag Penyusunan Program di Banda Aceh

1. Berdasarkan Surat Gubernur Aceh Nomor 050/2534 tanggal 28 Januari 2014 tentang hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Aceh Tahun 2015. 2. Demikian untuk dimaklumi dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR ACEH,

SYAHRUL,SE.M.SI PEMBINA TINGKAT I NIP. 19641231 199403 1 055

Rencana Kerja Inspektorat Aceh Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Salah satu kebijakan umum pembangunan Aceh tahun 2012-2017 adalah menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintah yang Bersih (Clean Government). Hal itu sejalan dengan keinginan dari masyarakat untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang dilandasi oleh transparansi pengelolaan anggaran, pemilihan program yang tepat sasaran serta didukung dengan peningkatan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas sesuai peraturan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Aceh adalah salah satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di Daerah. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah secara transparan dan akuntabel. Inspektorat Aceh yang dibentuk dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk melakukan upaya-upaya pembinaan dalam hal pengawasan agar prinsip-prinsip tersebut di atas dapat diwujudkan. Upaya tersebut diimplementasikan dalam bentuk program kerja tahunan yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamisasi yang terjadi di dalam pemerintahan Aceh sekarang ini disamping berpedoman kepada peraturan dan kebijakan pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 1.2. Landasan Hukum Inspektorat Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam

melakukan

pengawasan

atas

penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah,

berpedoman pada : Inspektorat Aceh

1


1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

Inspektorat Aceh

2


14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Gubernur; 17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah; 18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 19. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Badan Pengawasan Provinsi NAD; 20. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wailayatul Hisbah serta Kantor Penghubungan Pemerintah Aceh Provinsi NAD. 21. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Aceh Tahun 2012-2017. 22. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017. 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Maksud penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Aceh adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2014. Inspektorat Aceh

3


1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Aceh tahun 2015 dimaksudkan sebagai pedoman umum pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, sehingga program-program yang telah direncanakan tersebut dapat berjalan sesuai arah dan kebijakan Gubernur Aceh. Hal ini merupakan proses pemetaan (mapping) kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengakomodasikan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta dukungan dana yang memadai. 1.4. Sistimatika Penulisan. Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Aceh Tahun 2015 disajikan dalam 4 (empat) bab. Bab I berisikan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan. Bab II berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPA, Analisis Kinerja Pelayanan SKPA, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPA dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Bab III menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPA, Program dan Kegiatan dalam Renja Inspektorat Aceh Tahun 2015 serta Bab IV sebagai Penutup. .

Inspektorat Aceh

4


BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPA. Tahun 2013, kinerja pelayanan SKPA pada Inspektorat Aceh terdiri dari 1 (satu) program dengan 5 kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1. lampiran Renja tahun 2013 ini. Program tersebut adalah Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah. Secara rinci capaian Renja

SKPA per

kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pengawasan yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam PKPT tahun 2013 telah ditetapkan pencapaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 168 LHP dan selama tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 135 LHP atau 80,35%. Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2013

adalah

sebesar

Rp7.693.815.000,-

dan

telah

terealiasi

sebesar

Rp5.371.501.373,- atau 69,82%. Sedangkan pencapaian target dalam Renstra 2012-2017 ditetapkan sebanyak 680 LHP dan sampai akhir tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 135 LHP atau 19,00%. b. Kegiatan Pengendalian Kasus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan untuk menangani pengaduan-pengaduan masyarakat baik yang disampaikan langsung kepada Gubernur atau kepada pemerintah pusat yang dilimpahkan pemeriksaannya kepada Inspektorat Aceh. Dalam Renja Inspektorat Aceh tahun 2013 ditargetkan pengaduan yang dapat ditangani sebanyak 35 kasus dan terealisasi sebanyak 16 kasus atau 45,00%. Anggaran yang ditetapkan dalam DPA tahun 2013 untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp386.450.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp277.258.501,- atau 71,74%.

Inspektorat Aceh

5


Sedangkan pencapaian target dalam Renstra 2012-2017 ditetapkan sebanyak 158 kasus dan sampai akhir tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 16 kasus atau 10,00%. c. Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk pelaksanaan Pra Pemutakhiran Data Tingkat Regional di Jakarta, Pemutakhiran Data Tingkat Regional di Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Pemutakhiran Data Tingkat Daerah di Kota Lhokseumawe, Pemutakhiran Data Tingkat Provinsi di Kabupaten Sigli dan Pemutkhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Banda Aceh. Dalam Renja tahun 2013 ditetapkan 5 kegiatan dan telah terealisasi sebannyak 5 kegiatan atau 100%. Anggaran yang ditetapkan dalam DPA tahun 2013 untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp746.110.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp449.089.184,- atau 60,19%. Sedangkan pencapaian target dalam Renstra 2012-2017 ditetapkan sebanyak 25 Kegiatan dan sampai akhir tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 5 kegiatan atau 20,00%. d. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. Kegiatan ini diperuntukkan untuk pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis lainnya dan Inspektorat Aceh baik di SKPA maupun di Kabupaten/Kota. Dalam Renja tahun 2013 ditetapkan 68 SKPA/SKPK dan telah terealisasi sebanyak 65 SKPA/SKPK atau 95,00%.

Anggaran

yang

ditetapkan

dalam

DPA

tahun

2013

sebesar

Rp409.480.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp397.987.499,- atau 97,19%. Sedangkan pencapaian target dalam Renstra 2012-2017 ditetapkan sebanyak 340 SKPA/SKPK dan sampai akhir tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 65 SKPA/SKPK atau 19,00%.

Inspektorat Aceh

6


e. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif. Kegiatan ini diperuntukkan untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan PKPT Tingkat Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah, Rakor Penyusunan PKPT Tingkat Nasional yang dilaksanakan di Jakarta, Pelaksanaan Pra Rakor Pengawasan Tingkat Nasional yang dilaksanakan di Jakarta, Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan di Tingkat Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat dan Rapat Evaluasi dengan Ianspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang diselenggarakan di Jakarta tidak dihadiri karena keterbatasan waktu. Dalam Renja tahun 2013 ditetapkan untuk 5 (lima) kegiatan dan telah terealisasi sebanyak 4 (empat) kegiatan atau 80,00%. Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam DPA tahun 2013 sebesar Rp803.701.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp553.390.936,- atau 68,86%. Sedangkan pencapaian target dalam Renstra 2012-2017 ditetapkan sebanyak 25 kegiatan dan sampai akhir tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 4 (empat) kegiatan atau 16,00%. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA Dalam pelaksanaan kinerja SKPA Inspektorat Aceh dari tahun 2012-2017 relatif tidak menemukan adanya kendala yang berarti. Semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara rinci analisa pelaksanaan Kinerja Pelayanan SKPA disajikan dalam Tabel 2.2. sebagai lampiran dalam Renja tahun 2013 ini, namun secara ringkas dapat kami jelaskan sebagai berikut : a. Untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala target dalam Renstra 2012-2017 ditetapkan sebanyak 168 LHP dan sampai akhir tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 135 LHP atau 80,00%. b. Kegiatan Pengendalian Kasus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya target dalam Renstra 2012-2017 ditetapkan sebanyak 35 kasus pengaduan yang dapat ditangani dan sampai akhir tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 16 kasus atau 45,00%.

Inspektorat Aceh

7


c. Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan target dalam Renstra 2012-2017 ditetapkan sebanyak 5 Kegiatan dan sampai akhir tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 5 kegiatan atau 100%. d. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan target dalam Renstra 20122017 ditetapkan sebanyak 68 SKPA/SKPK dan sampai akhir tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 65 SKPA/SKPK atau 95,00%. e. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif target dalam Renstra 2012-2017 ditetapkan sebanyak 5 Kegiatan dan sampai akhir tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 4 Kegiatan atau 80,00%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Aceh sampai akhir tahun 2013 dapat mencapai target sesuai yang telah ditetapkan. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA. Pada aspek kelembagaa Inspektorat Aceh masih terdapat kelemahan di antaranya: a. Jumlah personil yang masih terbatas dan belum mencukupi sehingga tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal. b. Inspektorat mempunyai beban tugas yang besar menyangkut pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan efektifitas penggunaan anggaran serta pengawalan

terhadap

kebijakan

pimpinan

daerah.

Hal

tersebut

membutuhkan kelembagaan yang kuat disertai dengan kewenangan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Secara umum, permasalahan-permasalahan yang dihadapi Inspektorat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut: 1. Sumberdaya manusia yang ahli di bidang pengawasan (akuntansi dan auditing) masih terbatas. 2. Perubahan aturan pengelolaan keuangan daerah yang cepat

Inspektorat Aceh

8


3. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya pengawasan. 4. Rendahnya kesadaran pejabat SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh untuk melakukan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (baik hasil pengawasan Internal maupun Eksternal) 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA. Terhadap rancangan awal yang telah ditetapkan dalam RKPA untuk Inspektorat Aceh tahun 2013 dari segi program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran tidak mengalami perubahan. Secara rinci review terhadap rancangan awal RKPA tersebut disajikan dalam tabel 2.4. sebagai lampiran dari Renja Inspektorat Aceh tahun 2014 ini.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Inspektorat Aceh sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak memiliki program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.

.

Inspektorat Aceh

9

Rencana Kerja Inspektorat Aceh 2015

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional. Salah satu program dalam Kebijakan Nasional Pemerintah adalah menciptakan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean

Governtment) maka Inspektorat Aceh menegaskan tidak menghendaki terjadinya segala bentuk penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dan penyalahgunaan keuangan daerah, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat mengakibatkan kebobrokan ekonomi rakyat dan menggerogoti keuangan daerah sehingga pada akhirnya akan mengganggu proses damai yang telah dibangun dengan susah payah, yang dibayar dengan darah dan air mata rakyat Aceh. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki peran penting dalam membantu mendeteksi dan menurunkan kasus korupsi. Dalam kaitan itu, upaya pemberantasan korupsi hendaknya terus ditingkatkan, karena apabila dana-dana tersebut tidak dikorupsi maka akan dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sejak sekarang dan seterusnya, Inspektorat Aceh menghendaki pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Inspektorat Aceh tidak akan melindungi pejabat yang menyalahgunakan wewenang dan keuangan daerah untuk hal-hal yang dapat merugikan daerah. Kita

menyadari

sepenuhnya

bahwa

korupsi

telah

menimbulkan

krisis

kepercayaan. Korupsi di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan rakyat dan dukungan kepada pemerintah menjadi terkikis. Padahal tanpa dukungan rakyat program perbaikan dalam bentuk apapun tidak akan pernah berhasil. Karena itu seluruh masyarakat dari berbagai pihak terlibat secara aktif dalam pemberantasan korupsi di Inspektorat Aceh

10

Rencana Kerja Inspektorat Aceh 2015 Aceh. Setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum mengenai perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000. Pemeriksaan tidak akan bermanfaat apabila tidak diikuti dengan langkah-langkah perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang dijumpai, dan hanya akan merupakan pemborosan terhadap dana yang digunakan bagi pemeriksaan itu sendiri. Kita sadar bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap pemerintahan baru di Aceh dan menunggu langkah-langkah nyata yang diambil dalam rangka menurunkan kasus korupsi secara signifikan. Untuk itu dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN kedepan kami mengharapkan hal-hal sebagai berikut : 1. Mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan proses perencanaan program dan penganggaran secara terpadu dan berkesinambungan. 2. Menekankan

agar

pengelolaan

APBA

sejak

penyusunan

sampai

dengan

pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga APBA dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 3. Mengarahkan Pemerintah Aceh untuk menerapkan penganggaran yang taat azas dan berorientasi pada prestasi kerja atau melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 4. Melimpahkan tanggungjawab proses penyelesaian administrasi dan penatausahaan serta akuntansi keuangan daerah kepada setiap satuan kerja perangkat aceh. 5. Mewajibkan pemerintah daerah menyusun dan menyajikan laporan pertanggung jawaban pelaksaanaan APBA sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 6. Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Aceh. Inspektorat Aceh

11

Rencana Kerja Inspektorat Aceh 2015 7. Meningkatkan

pelayanan

publik

dan

meniadakan

pungutan

liar

dalam

pelaksanaannya. 8. Bersama-sama dengan DPRA melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara/daerah baik yang bersumber dari APBN maupun APBA.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPA. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Aceh tahun 2015 dimaksudkan sebagai pedoman umum pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, sehingga program-program yang telah direncanakan tersebut dapat berjalan sesuai arah dan kebijakan yang ditetapkan Gubernur Aceh. Hal ini merupakan pemetaan (mapping) kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan kebijakan, program dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengakomodasikan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan sasaran utama dari rencana kerja adalah terlaksananya tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Inspektorat Aceh guna mewujudkan Pemerintahan yang Baik ( Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government). 3.3. Program dan Kegiatan. Dalam rangka mengembangkan dan mengelola secara optimal sumberdaya pengawasan secara berkelanjutan, Inspektorat Aceh telah menyusun berbagai program dan kegiatan kerja. Program dan kegiatan tersebut mengacu pada visi dan misi Inspektorat Aceh serta kebijakan strategis, seperti yang disajikan dalam tabel berikut :

Inspektorat Aceh

12


PROGRAM

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

2

3

4

5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Inspektorat Aceh

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

Pemenuhan jasa surat menyurat dan kelancaran pelaksanaan tugas Pemenuhan kebutuhan komunikasi listrik dan air demi kelancaran tugas

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi listrik dan air

1.3.

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor demi kelancaran tugas

Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.4.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pemenuhan penyelenggaraan administrasi keuangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.

Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan

1.5.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.6.

Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

1.7.

Penyediaan Bahan Bacaan

1.8.

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.9.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Meningkatnya koordinasi dan konsultasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

2.1.

Pembangunan Gedung Kantor

Terlaksananya pembangunan lanjutan gedung kantor

2.2.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan Gedung Kantor

2.3.

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas guna kelancaran pelaksanaan tugas

1.1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.2.

Pemenuhan kebutuhan ATK demi kelancaran tugas Pemenuhan Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Peningkatan kualitas SDM dan peningkatan minat membaca buku perpustakaan Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya Penyediaan bahan Bacaan Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah Pemenuhan kebutuhan ruang kerja pegawai Tersedianya peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

11


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

2.4.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan kantor, alat rumah tangga, meja kursi serta komputer untuk kelancaran pelaksanaan tugas

2.5.

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas

2.6.

Pemeliharaan rutin/berkala mobileir

Terpeliharanya seluruh mobileir

Terlaksananya pemeliharaan mobileir

2.7.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Terpeliharanya seluruh peralatan kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

2.8.

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Peningkatan Disiplin Aparatur

3.1.

Penggandaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Pemenuhan kebutuhan seragam dinas dan meningkatnya kedisiplinan pegawai

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1.

Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti Diklat

Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan

5.1.

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Penurunan temuan kerugian daerah dibandingkan dengan anggaran yang diperiksa

Menurunnya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan daerah

5.2.

Pengendalian Kasus pada Wilayah Pemerintahan di bawahnya

Jumlah kasus yang tindaklanjuti

Menurunnya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan daerah

5.3.

Inventarisasi temuan Pengawasan

5.4.

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

5.5.

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH

Inspektorat Aceh

Jumlah Rakor Pemutakhiran Data Tindak Lanjut yang dilaksanakan Jumlah temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Jumlah Rakor yang dilaksanakan

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Menurunnya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan daerah Menurunnya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan daerah Menurunnya penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan daerah

12


Non Program (Belanja Tidak Langsung)

Inspektorat Aceh

7.1.

Gaji dan tunjangan Pegawai

Pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai

Pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai

13


BAB IV Penutup Rencana Kerja SKPA sebagai rencana pembangunan jangka pendek Satuan Kerja Pemerintah Aceh adalah dokumen perencanaan untuk Periode 1 (satu) tahun dan digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2015 Inspektorat Aceh. Untuk dapat terlaksananya Renja – SKPA tersebut maka sangat diperlukan dukungan lintas sektor dan lembaga terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan serta pengawasan yang berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Pemerintahan Aceh. Demikian Rencana Kerja Inspektorat Aceh tahun 2015 kami susun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Inspektorat Aceh tahun 2015.

Banda Aceh,

Maret 2014

INSPEKTUR ACEH,


Inspektorat Aceh

16

TABEL 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2013 PROVINSI ACEH Nama SKPA : Inspektorat Aceh

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

20 06 20

Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH Jumlah pengawasan/pemeri ksaan yang dilaksanakan Pengendalian Kasus pada Wilayah Jumlah kasus yang Pemerintahan di bawahnya ditindaklanjuti Jumlah Rakor Pemutakhiran Data Inventarisasi temuan Pengawasan Tindak Lanjut yang dilaksanakan Jumlah temuan Tindak Lanjut Hasil Temuan hasil pengawasan Pengawasan yang ditindaklanjuti Koordinasi Pengawasan yang Lebih Jumlah Rakor yang Komprehensif dilaksanakan

Pelaksanaan Pengawasan Internal 20 06 20 01 Secara Berkala 20 06 20 04

20 06 20 05

20 06 20 06 20 06 20 07

Target Kinerja Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Indikator Kinerja Capaian Kinerja Hasil Kegiatan Tahun (2013) Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Program dan Program Program Program dan Kegiatan Realisasi Capaian (outcomes)/ (Renstra SKPD) Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat Tingkat Capaian (Renja SKPD Program dan Kegiatan (Output) Tahun 2012Kegiatan s.d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi Tahun 2014) Realisasi Target Kegiatan s.d Tahun 2017 Tahun (2012) (2013) Tahun (2013) (%) Renstra (%) Berjalan (2014) 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

`

680 LHP

433 LHP

168 LHP

135 LHP

80,35

128 LHP

696 LHP

100,00

158 Kasus

86 Kasus

35 Kasus

16 Kasus

45,71

33 Kasus

135 LHP

100,00

25 Kegiatan

15 Kegiatan

5 Kegiatan

5 Kegiatan

100,00

5 Kegiatan

25 Kegiatan

100,00

340 SKPA/SKPK

201 SKPA/SKPK

68 SKPA/SKPK

65 SKPA/SKPK

334 SKPA/SKPK

100,00

25 Kegiatan

15 Kegiatan

5 Kegiatan

4 Kegiatan

24 Kegiatan

100,00

2009

2010

95,58 68 SKPA/SKPK 80,00

5 Kegiatan

2010

2011 Banda Aceh,

2011 Maret 2014

INSPEKTUR ACEH,

SYAHRUL, SE.M.Si PEMBINA TINGKAT I NIP. 19641231 199403 1 055

433= realisasi thn 2012 (170lhp)+realisasi thn 2013 (135lhp)+target 2014 (128) 263=realisasi thn 2012 (168lhp)+target program dan kegiatan renja skpd tahun n-1 (128lhp)

TABEL 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2013 PROVINSI ACEH Nama SKPA : Inspektorat Aceh

Kode


1

2

20 06 20

20 06 20 01

20 06 20 04

20 06 20 05

20 06 20 06 20 06 20 07

Target Kinerja Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Target Indikator Kinerja Capaian Kinerja Hasil Kegiatan Tahun (n-2) Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Program dan Program Program Program dan Kegiatan Realisasi Capaian (outcomes)/ (Renstra SKPD) Keluaran Target Renja Realisasi Tingkat Tingkat Capaian (Renja SKPD Program dan Kegiatan (Output) Tahun 2012Kegiatan s.d SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi Tahun n-1) Kegiatan s.d Tahun Realisasi Target 2017 Tahun (n-3) (n-2) Tahun (n-2) (%) Renstra (%) Berjalan (n-1) 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH Penurunan temuan kerugian daerah Pelaksanaan Pengawasan Internal dibandingkan Secara Berkala dengan anggaran yang diperiksa Pengendalian Kasus pada Wilayah Jumlah kasus yang Pemerintahan di bawahnya ditindaklanjuti Jumlah Rakor Pemutakhiran Data Inventarisasi temuan Pengawasan Tindak Lanjut yang dilaksanakan Jumlah temuan Tindak Lanjut Hasil Temuan hasil pengawasan Pengawasan yang ditindaklanjuti Koordinasi Pengawasan yang Lebih Jumlah Rakor yang Komprehensif dilaksanakan `

680 LHP

433 LHP

168 LHP

135 LHP

80,35

128 LHP

696 LHP

100,00

158 Kasus

86 Kasus

35 Kasus

16 Kasus

45,71

33 Kasus

135 LHP

100,00

25 Kegiatan

15 Kegiatan

5 Kegiatan

5 Kegiatan

100,00

5 Kegiatan

25 Kegiatan

100,00

340 SKPA/SKPK

201 SKPA/SKPK

68 SKPA/SKPK

65 SKPA/SKPK

334 SKPA/SKPK

100,00

25 Kegiatan

15 Kegiatan

5 Kegiatan

4 Kegiatan

24 Kegiatan

100,00

2009

2010

95,58 68 SKPA/SKPK 80,00

5 Kegiatan

2010

2011 Banda Aceh,

2011 Maret 2014

INSPEKTUR ACEH,


433= realisasi thn 2012 (170lhp)+realisasi thn 2013 (135lhp)+target 2014 (128) 263=realisasi thn 2012 (168lhp)+target program dan kegiatan renja skpd tahun n-1 (128lhp)

TABEL 2.2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD PROVINSI ACEH Nama SKPA : Inspektorat Aceh Target Renstra SKPD No.

1 1 2 3 4 5

Indikator

2 Jumlah pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan Jumlah kasus yang ditindaklanjuti Jumlah Rakor Pemutakhiran Data Tindak Lanjut yang dilaksanakan Jumlah temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Jumlah Rakor yang dilaksanakan

SPM/Standar Nasional

IKK

3

4

Realisasi Capaian

Tahun (thn Tahun (thn Tahun (thn Tahun n-2) n-1) n) (thn n+1)

Proyeksi

Tahun (thn Tahun (thn Tahun (thn Tahun (thn n-2) n-1) n) n+1)

5

6

7

8

9

10

11

12

168 LHP

128 LHP

128 LHP

256 LHP

170 LHP

135 LHP

128 LHP

256 LHP

63 Kasus

37 Kasus

35 Kasus

35 Kasus

33 Kasus

5 Kegiatan

5 Kegiatan

5 Kegiatan 10 Kegiatan 5 Kegiatan

16 Kasus

33 Kasus

63 Kasus

5 Kegiatan

5 Kegiatan

10 Kegiatan

68 68 68 136 68 65 68 SKPA/SKPK SKPA/SKPK SKPA/SKPK SKPA/SKPK SKPA/SKPK SKPA/SKPK SKPA/SKPK

136 SKPA/SKPK

5 Kegiatan

10 Kegiatan

5 Kegiatan

5 Kegiatan 10 Kegiatan 5 Kegiatan

4 Kegiatan

Banda Aceh,

5 Kegiatan

Maret 2014

INSPEKTUR ACEH,


Catatan Analisis

13

TABEL 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2014 PROVINSI ACEH Nama SKPA : Inspektorat Aceh Rancangan Awal RKPA No.

1 1 2

2.1

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

143

11.782.377.549

BELANJA TIDAK LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Provinsi Provinsi

Penyediaan Jasa Surat Provinsi Menyurat

Penyediaan Jasa 2.3. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Provinsi

Penyediaan Jasa 2.4. Provinsi Administrasi Keuangan


Penyediaan Barang 2.6. Cetakan dan penggandaan

Provinsi

Provinsi

Penyediaan Bahan 2.7. Bacaan dan Peraturan Provinsi Perundang-undangan 2.8.

Catatan Penting

Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa 2.2 Komunikasi, SDA dan Provinsi Listrik

2.5.

Hasil Analisis Kebutuhan


Provinsi

Gaji dan Tunjangan Pegawai Lancarnya operasional kantor Pemenuhan jasa surat menyurat dan kelancaran pelaksanaan tugas Pemenuhan kebutuhan komunikasi listrik dan air demi kelancaran tugas

-

-

Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor demi kelancaran tugas Pemenuhan penyelenggaraan administrasi keuangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.

Pemenuhan kebutuhan ATK demi kelancaran tugas Pemenuhan Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan


Provinsi

Gaji dan Tunjangan Pegawai

143

11.782.377.549

-

60.441.700

Penyediaan Jasa 598.562.800 Komunikasi, SDA dan Provinsi Listrik

Lancarnya operasional kantor Pemenuhan jasa surat menyurat dan kelancaran pelaksanaan tugas Pemenuhan kebutuhan komunikasi listrik dan air demi kelancaran tugas

-

598.562.800

-

Penyediaan Jasa 666.601.100 Peralatan dan Perlengkapan Kantor


-

666.601.100

-

Penyediaan Jasa 167.101.000 Provinsi Administrasi Keuangan


-

167.101.000

-

152.326.900

-

152.326.900

-

Penyediaan Barang 182.153.400 Cetakan dan penggandaan

-

182.153.400

Peningkatan kualitas SDM dan peningkatan minat membaca buku perpustakaan

-

54.195.900

Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman

-

69.405.600


-

679.691.250

60.441.700

Provinsi



Provinsi

Provinsi

Provinsi


-

Penyediaan Bahan 54.195.900 Bacaan dan Peraturan Provinsi Perundang-undangan


-

69.405.600


Provinsi


Rapat-rapat Koordinasi 2.9. Provinsi dan Konsultasi


-

Rapat-rapat Koordinasi 679.691.250 Provinsi dan Konsultasi

Meningkatkan 2.10 pelayanan administrasi Provinsi perkantoran

Pemenuhan kebutuhan administrasi kantot guna kelancaran tugas

-

Meningkatkan 203.534.000 pelayanan administrasi Provinsi perkantoran


-

203.534.000

Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja demi kelancaran tugas kantor

180 OH

Penyediaan jasa Pegawai Non-PNS


180 OH

297.000.000

2.11


Provinsi

297.000.000

Provinsi

12

1

2

3

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Provinsi Aparatur

3.1.


3.2.

Pemeliharaan rutin/ Provinsi berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin 3.3. berkala kendaraan dinas/operasional

Provinsi

Provinsi

Pemeliharaan 3.4. rutin/berkala peralatan Provinsi gedung kantor

Pemeliharaan Provinsi rutin/berkala mobileir Pemeliharaan 3.6. rutin/berkala peralatan Provinsi kantor Rehabilitasi 3.7. Sedang/Berat Gedung Provinsi Kantor 3.5.

4

4

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kelancaran dan 7 Gedung kenyamanan dalam pelaksanaan tugas Terpeliharanya kendaraan dinas guna 30 Unit kelancaran pelaksanaan tugas Terpeliharanya peralatan kantor, alat rumah tangga, meja kursi serta 3 Instalasi komputer untuk kelancaran pelaksanaan tugas Terpeliharanya seluruh mobileir

-


-

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

Gedung & Taman

39.341.000 462.795.960


Penangganan Kasuskasus Pengaduan

Inventarisasi temuan 5.3. Pengawasan

7

Pemenuhan kebutuhan seragam dinas dan meningkatnya kedisiplinan pegawai Menurunnya Provinsi penyelewengan dan dan Penyalahgunaan Kab./Kota keuangan daerah Penurunan temuan Provinsi kerugian daaerah dibandingkan dengan dan Kab./Kota anggaran yang diperiksa


8

Provinsi


Pemeliharaan rutin 364.911.000 berkala kendaraan dinas/operasional

Provinsi

Pemeliharaan 75.274.000 rutin/berkala peralatan Provinsi gedung kantor

Pemeliharaan Provinsi rutin/berkala mobileir Pemeliharaan 237.135.000 rutin/berkala peralatan Provinsi kantor Rehabilitasi 625.460.000 Sedang/Berat Gedung Provinsi Kantor 60.221.000

Peningkatan Disiplin Provinsi Aparatur

Pelaksanaan 5.1. Pengawasan Internal Secara Berkala

5.2.

6

9

10

11


Penggandaan Pakaian 4.1. Dinas Beserta Provinsi Perlengkapan

5

5

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kelancaran dan 7 Gedung kenyamanan dalam pelaksanaan tugas Terpeliharanya kendaraan dinas guna 30 Unit kelancaran pelaksanaan tugas Terpeliharanya peralatan kantor, alat rumah tangga, meja kursi serta 3 Instalasi komputer untuk kelancaran pelaksanaan tugas

39.341.000 462.795.960

364.911.000

75.274.000


-

60.221.000


-

237.135.000

Gedung & Taman

625.460.000

300 Stel

158.000.000

128 LHP

9.504.013.362


Peningkatan Disiplin Provinsi Aparatur 316 Stel


128 LHP

Pemenuhan kebutuhan seragam dinas dan meningkatnya kedisiplinan pegawai Menurunnya Provinsi penyelewengan dan dan Pemyalahgunaan Kab./Kota keuangan daerah

Penggandaan Pakaian 158.000.000 Dinas Beserta Provinsi Perlengkapan

Pelaksanaan 9.504.013.362 Pengawasan Internal Secara Berkala

Penurunan temuan Provinsi kerugian daaerah dibandingkan dengan dan Kab./Kota anggaran yang diperiksa

Provinsi Jumlah kasus yang dan ditindaklanjuti Kab./Kota

33 Kasus

297.000.000



33 Kasus

297.000.000

Jumlah Rakor Provinsi Pemutakhiran Data dan Tindak Lanjut yang Kab./Kota dilaksanakan

5 Rakor

654.005.000


Provinsi Jumlah Rakor yang dan dilaksanakan Kab./Kota

5 Rakor

654.005.000

12

1

5.4.

2

3

4

Provinsi Jumlah temuan hasil Tindak Lanjut Hasil dan pengawasan yang Temuan Pengawasan Kab./Kota ditindaklanjuti

Koordinasi 5.5. Pengawasan yang Lebih Komprehensif


Peningkatan Profesionalisme Provinsi 6 Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pelatihan pengembangan tenaga 6.1, Provinsi pemeriksaan dan aparatur pengawasan

5 68 SKPA dan SKPK

5 Rakor

Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti Diklat

JUMLAH

180 OH

6

717.256.000

7

8

9

10


Koordinasi 376.806.100 Pengawasan yang Lebih Komprehensif


Peningkatan Profesionalisme Provinsi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pelatihan pengembangan tenaga 1.813.273.000 Provinsi pemeriksaan dan aparatur pengawasan

11

68 SKPA dan SKPK

717.256.000

5 Rakor

376.806.100

180 OH

1.813.273.000

Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti Diklat

30.298.882.621

30.298.882.621 Banda Aceh,

Maret 2014

INSPEKTUR ACEH,


12

TABEL 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2014 PROVINSI ACEH Nama SKPA : Inspektorat Aceh Rancangan Awal RKPA No.

1 1 2

2.1

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

143

11.782.377.549


Provinsi Provinsi


Penyediaan Jasa 2.3. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Provinsi

Penyediaan Jasa 2.4. Provinsi Administrasi Keuangan


Penyediaan Barang 2.6. Cetakan dan penggandaan

Provinsi

Provinsi

Penyediaan Bahan 2.7. Bacaan dan Peraturan Provinsi Perundang-undangan 2.8.

Catatan Penting

Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa 2.2 Komunikasi, SDA dan Provinsi Listrik

2.5.

Hasil Analisis Kebutuhan


Provinsi

Gaji dan Tunjangan Pegawai Lancarnya operasional kantor Pemenuhan jasa surat menyurat dan kelancaran pelaksanaan tugas Pemenuhan kebutuhan komunikasi listrik dan air demi kelancaran tugas

-

-

Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor demi kelancaran tugas Pemenuhan penyelenggaraan administrasi keuangan demi kelancaran pelaksanaan tugas.



Provinsi

Gaji dan Tunjangan Pegawai

143

11.782.377.549

-

60.441.700

Penyediaan Jasa 598.562.800 Komunikasi, SDA dan Provinsi Listrik

Lancarnya operasional kantor Pemenuhan jasa surat menyurat dan kelancaran pelaksanaan tugas Pemenuhan kebutuhan komunikasi listrik dan air demi kelancaran tugas

-

598.562.800

-

Penyediaan Jasa 666.601.100 Peralatan dan Perlengkapan Kantor


-

666.601.100

-

Penyediaan Jasa 167.101.000 Provinsi Administrasi Keuangan


-

167.101.000

-

152.326.900

-

152.326.900

-

Penyediaan Barang 182.153.400 Cetakan dan penggandaan

-

182.153.400


-

54.195.900


-

69.405.600


-

679.691.250

60.441.700

Provinsi



Provinsi

Provinsi

Provinsi


-

Penyediaan Bahan 54.195.900 Bacaan dan Peraturan Provinsi Perundang-undangan


-

69.405.600


Provinsi


Rapat-rapat Koordinasi 2.9. Provinsi dan Konsultasi


-

Rapat-rapat Koordinasi 679.691.250 Provinsi dan Konsultasi

Meningkatkan 2.10 pelayanan administrasi Provinsi perkantoran


-

Meningkatkan 203.534.000 pelayanan administrasi Provinsi perkantoran


-

203.534.000


180 OH



180 OH

297.000.000

2.11


Provinsi

297.000.000

Provinsi

12

1

2

3

3


3.1.


3.2.


Pemeliharaan rutin 3.3. berkala kendaraan dinas/operasional

Provinsi

Provinsi

Pemeliharaan 3.4. rutin/berkala peralatan Provinsi gedung kantor

Pemeliharaan Provinsi rutin/berkala mobileir Pemeliharaan 3.6. rutin/berkala peralatan Provinsi kantor Rehabilitasi 3.7. Sedang/Berat Gedung Provinsi Kantor 3.5.

4

4

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kelancaran dan 7 Gedung kenyamanan dalam pelaksanaan tugas Terpeliharanya kendaraan dinas guna 30 Unit kelancaran pelaksanaan tugas Terpeliharanya peralatan kantor, alat rumah tangga, meja kursi serta 3 Instalasi komputer untuk kelancaran pelaksanaan tugas Terpeliharanya seluruh mobileir

-


-


Gedung & Taman

39.341.000 462.795.960



Inventarisasi temuan 5.3. Pengawasan

7

Pemenuhan kebutuhan seragam dinas dan meningkatnya kedisiplinan pegawai Menurunnya Provinsi penyelewengan dan dan Penyalahgunaan Kab./Kota keuangan daerah Penurunan temuan Provinsi kerugian daaerah dibandingkan dengan dan Kab./Kota anggaran yang diperiksa


8

Provinsi


Pemeliharaan rutin 364.911.000 berkala kendaraan dinas/operasional

Provinsi

Pemeliharaan 75.274.000 rutin/berkala peralatan Provinsi gedung kantor

Pemeliharaan Provinsi rutin/berkala mobileir Pemeliharaan 237.135.000 rutin/berkala peralatan Provinsi kantor Rehabilitasi 625.460.000 Sedang/Berat Gedung Provinsi Kantor 60.221.000

Peningkatan Disiplin Provinsi Aparatur

Pelaksanaan 5.1. Pengawasan Internal Secara Berkala

5.2.

6

9

10

11


Penggandaan Pakaian 4.1. Dinas Beserta Provinsi Perlengkapan

5

5

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kelancaran dan 7 Gedung kenyamanan dalam pelaksanaan tugas Terpeliharanya kendaraan dinas guna 30 Unit kelancaran pelaksanaan tugas Terpeliharanya peralatan kantor, alat rumah tangga, meja kursi serta 3 Instalasi komputer untuk kelancaran pelaksanaan tugas

39.341.000 462.795.960

364.911.000

75.274.000


-

60.221.000


-

237.135.000

Gedung & Taman

625.460.000

300 Stel

158.000.000

128 LHP

9.504.013.362


Peningkatan Disiplin Provinsi Aparatur 316 Stel


128 LHP

Pemenuhan kebutuhan seragam dinas dan meningkatnya kedisiplinan pegawai Menurunnya Provinsi penyelewengan dan dan Pemyalahgunaan Kab./Kota keuangan daerah

Penggandaan Pakaian 158.000.000 Dinas Beserta Provinsi Perlengkapan

Pelaksanaan 9.504.013.362 Pengawasan Internal Secara Berkala

Penurunan temuan Provinsi kerugian daaerah dibandingkan dengan dan Kab./Kota anggaran yang diperiksa


33 Kasus

297.000.000



33 Kasus

297.000.000

Jumlah Rakor Provinsi Pemutakhiran Data dan Tindak Lanjut yang Kab./Kota dilaksanakan

5 Rakor

654.005.000



5 Rakor

654.005.000

12

1

5.4.

2

3

4


Koordinasi 5.5. Pengawasan yang Lebih Komprehensif


Peningkatan Profesionalisme Provinsi 6 Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pelatihan pengembangan tenaga 6.1, Provinsi pemeriksaan dan aparatur pengawasan Pelatihan Teknis pengawasan dan 6.2. Provinsi Penilaian Akuntabilitas Kinerja

5 68 SKPA dan SKPK

5 Rakor


180 OH Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti Diklat

JUMLAH

80 OH

6

717.256.000

7

8

9

10


Koordinasi 376.806.100 Pengawasan yang Lebih Komprehensif


Peningkatan Profesionalisme Provinsi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pelatihan pengembangan tenaga 1.813.273.000 Provinsi pemeriksaan dan aparatur pengawasan Pelatihan Teknis pengawasan dan 884.325.000 Provinsi Penilaian Akuntabilitas Kinerja

11

68 SKPA dan SKPK

717.256.000

5 Rakor

376.806.100

180 OH

1.813.273.000

80 OH

884.325.000



31.183.207.621

31.183.207.621 Banda Aceh,

Maret 2014

INSPEKTUR ACEH,


12

TABEL 2.5. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2014 PROVINSI ACEH Nama SKPA : Inspektorat Aceh

No.

Program/ Kegiatan

Lokasi

1

2

7

Indikator Kinerja

Besaran / Volume

Catatan

12

Banda Aceh,

Maret 2014

INSPEKTUR ACEH,


TABEL 3.3. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PROVINSI ACEH Nama SKPA : Inspektorat Aceh PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016

RENCANA TAHUN 2015 Kode

1


2

20 06 05 01 BELANJA TIDAK LANGSUNG 20 06 01

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

3 Gaji dan Tunjangan Pegawai

Program Pelayanan Administrasi Lancarnya operasional kantor Perkantoran

Pemenuhan jasa surat menyurat 20 06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan kelancaran pelaksanaan tugas Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Pemenuhan kebutuhan komunikasi 20 06 01 02 dan Listrik listrik dan air demi kelancaran tugas Pemenuhan kebutuhan peralatan Penyediaan Jasa Peralatan dan 20 06 01 03 dan perlengkapan kantor demi Perlengkapan Kantor kelancaran tugas Pemenuhan penyelenggaraan Penyediaan Jasa Administrasi 20 06 01 07 administrasi keuangan demi Keuangan kelancaran pelaksanaan tugas. Pemenuhan kebutuhan ATK demi 20 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor kelancaran tugas Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan Kebutuhan barang 20 06 01 11 penggandaan cetakan dan penggandaan Peningkatan kualitas SDM dan Penyediaan Bahan Bacaan dan 20 06 01 15 peningkatan minat membaca buku Peraturan Perundang-undangan perpustakaan Pemenuhan kebutuhan makanan 20 06 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman dan minuman Meningkatnya koordinasi dan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi untuk kelancaran 20 06 01 18 Konsultasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 20 06 01 22

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

4

5

6

7

12.607.143.978

APBA

Provinsi

153

Provinsi

Sumber Dana 8

Target Capaian


9

10

163

13.489.644.056

APBA

Provinsi

-

69.507.955

APBA

-

76.458.750

Provinsi

-

658.419.080

APBA

-

724.260.988

Provinsi

-

733.261.210

APBA

-

806.587.331

Provinsi

-

183.811.100

APBA

-

202.192.210

Provinsi

-

167.559.590

APBA

-

184.315.549

Provinsi

-

200.368.740

APBA

-

220.405.614

Provinsi

-

59.616.000

APBA

-

65.577.000

Provinsi

-

76.346.000

APBA

-

83.981.000

Provinsi

-

713.675.813

APBA

-

749.359.603

Peningkatan pelayanan administrasi Pemenuhan kebutuhan administrasi Provinsi perkantoran kantor guna kelancaran tugas

-

223.887.000

APBA

-

246.275.000

180 OH

297.000.000

APBA

-

297.000.000

20 06 01 24 Penyediaan jasa pegawai Non-PNS Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung 20 06 02 09 Kantor Pemeliharaan rutin/ berkala gedung 20 06 02 22 kantor Pemeliharaan rutin berkala 20 06 02 24 kendaraan dinas/operasional

Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja Provinsi demi kelancaran tugas kantor

20 06 02

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas Terpeliharanya kendaraan dinas guna kelancaran pelaksanaan tugas Terpeliharanya peralatan kantor, Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga, meja kursi serta 20 06 02 28 peralatan gedung kantor komputer untuk kelancaran pelaksanaan tugas 20 06 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mobileir Terpeliharanya seluruh mobileir

Provinsi

APBA

Provinsi

-

45.242.000

APBA

-

52.028.000

Provinsi

7 Gedung

509.075.556

APBA

8 Gedung

559.983.112

Provinsi

32 Unit

401.402.000

APBA

34 Unit

441.542.000

Provinsi

3 Instalasi

75.274.000

APBA

3 Instalasi

82.801.000

Provinsi

-

66.243.000

APBA

-

72.867.000

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016



1

2 Pemeliharaan rutin/berkala 20 06 02 30 peralatan kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 20 06 02 42 Kantor Peningkatan Disiplin Aparatur


3 Terpeliharanya seluruh peralatan kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

Pemenuhan kebutuhan seragam dinas dan meningkatnya kedisiplinan pegawai Menurunnya penyelewengan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Penyalahgunaan keuangan daerah dan Pengendalian Kebijakan KDH

20 06 20 01


Penurunan temuan kerugian daaerah dibandingkan dengan anggaran yang diperiksa

20 06 20 04

Penangganan kasus-kasus pengaduan

Jumlah kasus yang ditindaklanjuti

20 06 20 05 Inventarisasi temuan Pengawasan 20 06 20 06


Target Capaian

4

5

6

Provinsi

-

Provinsi

Gedung & Taman

260.848.000 688.006.000

Provinsi

Penggandaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 20 06 20

Lokasi


Provinsi

Sumber Dana 7

Target Capaian


9

10

8

APBA

-

286.932.000

APBA

Gedung & Taman

756.806.000

356 Stel

213.600.000

APBA 336 Stel

168.000.000

Provinsi & Kab./Kota Provinsi & Kab./Kota

Catatan Penting

APBA

APBA

128 LHP

11.404.816.034

APBA

128 LHP

13.685.779.241

30 Kasus

326.700.000

APBA

30 Kasus

359.370.000

5 Rakor

719.405.500

APBA

5 Rakor

791.346.050

Jumlah Rakor Pemutakhiran Data Tindak Lanjut yang dilaksanakan


Jumlah temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

Provinsi & Kab./Kota

68 SKPA dan SKPK

788.980.000

APBA

68 SKPA dan SKPK

867.878.000


5 Rakor

414.486.000

APBA

5 Rakor

455.935.000

200 OH

1.994.600.000

APBA

220 OH

2.194.060.000

Koordinasi Pengawasan yang Lebih 20 06 20 07 Jumlah Rakor yang dilaksanakan Komprehensif 20 06 05

Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

Meningkatnya kompetensi aparatur Provinsi pengawasan

20 06 05 01

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan dan aparatur

Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti Diklat JUMLAH

Provinsi

33.853.674.556

37.966.984.504 Banda Aceh,

Maret 2013

INSPEKTUR ACEH,


TABEL 3.3. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PROVINSI ACEH Nama SKPA : Inspektorat Aceh PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016


1


2

20 06 05 01 BELANJA TIDAK LANGSUNG 20 06 01


3 Gaji dan Tunjangan Pegawai

Program Pelayanan Administrasi Lancarnya operasional kantor Perkantoran

Pemenuhan jasa surat menyurat 20 06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan kelancaran pelaksanaan tugas Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Pemenuhan kebutuhan komunikasi 20 06 01 02 dan Listrik listrik dan air demi kelancaran tugas Pemenuhan kebutuhan peralatan Penyediaan Jasa Peralatan dan 20 06 01 03 dan perlengkapan kantor demi Perlengkapan Kantor kelancaran tugas Pemenuhan penyelenggaraan Penyediaan Jasa Administrasi 20 06 01 07 administrasi keuangan demi Keuangan kelancaran pelaksanaan tugas. Pemenuhan kebutuhan ATK demi 20 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor kelancaran tugas Penyediaan Barang Cetakan dan Pemenuhan Kebutuhan barang 20 06 01 11 penggandaan cetakan dan penggandaan Peningkatan kualitas SDM dan Penyediaan Bahan Bacaan dan 20 06 01 15 peningkatan minat membaca buku Peraturan Perundang-undangan perpustakaan Pemenuhan kebutuhan makanan 20 06 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman dan minuman Meningkatnya koordinasi dan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi untuk kelancaran 20 06 01 18 Konsultasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 20 06 01 22

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian


4

5

6

7

12.607.143.978

APBA

Provinsi

153

Provinsi

Sumber Dana 8

Target Capaian


9

10

163

13.489.644.056

APBA

Provinsi

-

69.507.955

APBA

-

76.458.750

Provinsi

-

658.419.080

APBA

-

724.260.988

Provinsi

-

733.261.210

APBA

-

806.587.331

Provinsi

-

183.811.100

APBA

-

202.192.210

Provinsi

-

167.559.590

APBA

-

184.315.549

Provinsi

-

200.368.740

APBA

-

220.405.614

Provinsi

-

59.616.000

APBA

-

65.577.000

Provinsi

-

76.346.000

APBA

-

83.981.000

Provinsi

-

713.675.813

APBA

-

749.359.603

Peningkatan pelayanan administrasi Pemenuhan kebutuhan administrasi Provinsi perkantoran kantor guna kelancaran tugas

-

223.887.000

APBA

-

246.275.000

180 OH

297.000.000

APBA

-

297.000.000

20 06 01 24 Penyediaan jasa pegawai Non-PNS Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung 20 06 02 09 Kantor Pemeliharaan rutin/ berkala gedung 20 06 02 22 kantor Pemeliharaan rutin berkala 20 06 02 24 kendaraan dinas/operasional

Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja Provinsi demi kelancaran tugas kantor

20 06 02

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas Terpeliharanya kendaraan dinas guna kelancaran pelaksanaan tugas Terpeliharanya peralatan kantor, Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga, meja kursi serta 20 06 02 28 peralatan gedung kantor komputer untuk kelancaran pelaksanaan tugas 20 06 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mobileir Terpeliharanya seluruh mobileir

Provinsi

APBA

Provinsi

-

45.242.000

APBA

-

52.028.000

Provinsi

7 Gedung

509.075.556

APBA

8 Gedung

559.983.112

Provinsi

32 Unit

401.402.000

APBA

34 Unit

441.542.000

Provinsi

3 Instalasi

75.274.000

APBA

3 Instalasi

82.801.000

Provinsi

-

66.243.000

APBA

-

72.867.000

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016



1

2 Pemeliharaan rutin/berkala 20 06 02 30 peralatan kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung 20 06 02 42 Kantor Peningkatan Disiplin Aparatur


3 Terpeliharanya seluruh peralatan kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

Pemenuhan kebutuhan seragam dinas dan meningkatnya kedisiplinan pegawai Menurunnya penyelewengan dan Peningkatan Sistem Pengawasan Penyalahgunaan keuangan daerah dan Pengendalian Kebijakan KDH

20 06 20 01


Penurunan temuan kerugian daaerah dibandingkan dengan anggaran yang diperiksa

20 06 20 04

Penangganan kasus-kasus pengaduan

Jumlah kasus yang ditindaklanjuti

20 06 20 05 Inventarisasi temuan Pengawasan 20 06 20 06


Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

20 06 05 01

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan dan aparatur

20 06 05 02

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

4

5

6

Provinsi

-

Provinsi

Gedung & Taman

260.848.000 688.006.000

Provinsi

Sumber Dana 7

Target Capaian


9

10

8

APBA

-

286.932.000

APBA

Gedung & Taman

756.806.000

356 Stel

213.600.000

APBA 336 Stel

168.000.000


Catatan Penting

APBA

APBA

128 LHP

11.404.816.034

APBA

128 LHP

13.685.779.241

30 Kasus

326.700.000

APBA

30 Kasus

359.370.000

5 Rakor

719.405.500

APBA

5 Rakor

791.346.050

Jumlah Rakor Pemutakhiran Data Tindak Lanjut yang dilaksanakan


Jumlah temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti


68 SKPA dan SKPK

788.980.000

APBA

68 SKPA dan SKPK

867.878.000


5 Rakor

414.486.000

APBA

5 Rakor

455.935.000

Provinsi

200 OH

1.994.600.000

APBA

220 OH

2.194.060.000

Provinsi

85 OH

928.541.000

APBA

90 OH

974.968.000

Koordinasi Pengawasan yang Lebih 20 06 20 07 Jumlah Rakor yang dilaksanakan Komprehensif 20 06 05

Target Capaian

Provinsi

Penggandaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan 20 06 20

Lokasi


Meningkatnya kompetensi aparatur Provinsi pengawasan


JUMLAH

34.782.215.556

38.941.952.504 Banda Aceh,

Maret 2013

INSPEKTUR ACEH,


PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT ACEH TAHUN 2012 SESUAI PAGU ANGGARAN RENCANA TAHUN 2012 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2

Catatan Penting


Sumber Dana

6

7

8

BELANJA TIDAK LANGSUNG

9.108.396.822

APBA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.613.938.476

APBA

25.740.000

APBA

292.380.000

APBA

94.560.000

APBA

162.502.846

APBA

Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

88.025.630

APBA

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

30.000.000

APBA


62.920.000

APBA

550.000.000

APBA

57.810.000

APBA

250.000.000

APBA

2.011.072.003

APBA

400.000.000 439.875.000

APBA APBA

275.040.000

APBA

84.941.233

APBA

50.000.000 157.716.650 603.499.120 146.160.000

APBA APBA APBA APBA

146.160.000

APBA

11.045.872.500

APBA

9.150.754.900

APBA

9.108.396.822

296.945.000

APBA

3.771.170.479

786.712.500 430.254.000

APBA APBA

13.000.000.000 25.879.567.301

381.206.100

APBA

-

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1.954.127.500

APBA

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1.954.127.500

APBA

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pegawai Non-PNS Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobileir Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Penggandaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Pengendalian Kasus pada Wilayah Pemerintahan di bawahnya Inventarisasi temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

TOTAL

25.879.567.301

Rutin 3.771.170.479,00 3.771.170.479,00 -

RENCANA KERJA INSPEKTORAT ACEH TAHUN 2015

Recommend Documents