RENCANA KERJA Tahun 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

RENCANA KERJA Tahun 2015 SKPD - DINAS SOSIAL

DINAS SOSIAL

Jalan Jenderal Sudirman – Poros Gedung D Lantai II Tanjung Balai Karimun Telp/ Fax. (0777) 7366059 Email [email protected]

2014

RENCANA KERJA

2015

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT sehingga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 SKPD Dinas Sosial Kabupaten Karimun dapat disusun, yang merupakan salah satu dokumen perencanaan pada tingkat SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang akan dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karimun. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan terutama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD agar berdaya dan berhasil guna terutama dalam pencapaian sasaran prioritas program dan kegiatan pembangunan di bidang Sosial, maka disusunlah rencana kerja SKPD Dinas Sosial yang diselaraskan serta berpedoman RPJMD 2011-2016, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinsos 2011-2016 serta prioritas pembangunan dan indikasi kebijakan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015. Semoga rencana kerja SKPD - Dinas Sosial Kabupaten Karimun ini dapat bermanfaat dalam upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan khususnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karimun dalam mendukung terwujudnyanya Good Governance dan Clean Government sebagaimana yang diharapkan.

Tanjung Balai Karimun, Februari 2014 KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN

H. INDRA GUNAWAN, S.Sos Pembina Tingkta I NIP. 19620821 198603 1 022

i

SKPD - Dinas Sosial Kabupaten Karimun

RENCANA KERJA

2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

Daftar Isi

ii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

ii

: PENDAHULUAN .........................................................................................

1

1.1 Latar belakang ...................................................................................

1

1.2 Landasan Hukum ..............................................................................

1

1.3

Maksud dan Tujuan ...........................................................................

4

1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................

4

: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ..............................

6

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra

6

2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD Dinas Sosial ..................................

9

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD ...............

13

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD............................................

15

2.5 Review usulan program kegiatan masyarakat ..................................

15

: PROGRAM DAN KEGIATAN .....................................................................

16

3.1 Telaahan Tujuan dan Kebijakan Nasional .........................................

16

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ......................................................

18

3.3 Program dan Kegiatan .......................................................................

30

: PENUTUP .....................................................................................................

42

4.1

Simpulan ............................................................................................

42

4.2.

Saran .................................................................................................

42


RENCANA KERJA

2015 BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan 1. Dinas Sosial Kabupaten Kaimun merupakan Dinas Daerah Kabupaten Karimun diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan teknis operasional, koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembangunan kesejahteraan sosial didaerah terutama dalam mengurangi kerentanan fakir miskin yang merupakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebagai sasaran utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 2. Dalam RENJA SKPD – Dinas Sosial Tahun 2015 yang akan datang, memiliki memiliki 14 (empat belas) program utama yang didukung oleh 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan prioritas dalam usaha mengurangi permaslahan kesejahteraan (PMKS) didaerah dan meningkat potensi serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan bidang sosial di Kabupaten Karimun 3. RENJA SKPD – Dinas Tahun 2015 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang akan dijadikan sebagai dasar pengukuran kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan LAKIP SKPD Tahun 2015 yang akan datang. 4.2. Saran –Saran 1. Program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam RENJA - SKPD Dinsos ini membutuhkan dukungan alokasi dana yang relatif besar, maka dibutuhkan komitmen penuh dari semua stackholders untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial didaerah. 2. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dalam RENJA – SKPD Dinsos ini membutuhkan sumber daya manusia yang memadai dimana saat ini dinas sosial dirasakan masih kekurang personil yang mendukung peningkatan kualitas kinerja SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. 3. Perlunya menumbuhkembangkan peran aktif masyarakat dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial didaerah, sehingga beban pemerintah daerah akan semakin berkurang dan tujuan pembangunan akan terlaksana dengan baik.

1


RENCANA KERJA

2


2015

RENCANA KERJA

2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karimun, maka perlu direncanakan secara terukur yang berpedoman kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun 2011 -2016, Rencana Starategis (Renstra) SKPD Dinas Sosal 2011-2016 serta Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang sudah ditetapkan oleh kementerian teknis terkait dalam hal ini Kementerian Sosial RI, aspirasi masyarakat dan isu – isu strategis yang akan dihadapi oleh daerah khususnya dalam penyelnggaraan kesejahateraaan sosial. Isu strategis penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya adalah permasalahan kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan prilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Sosial Tahun 2015 ini, diselaraskan dan berpedoman pada rancangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial nasional , penyelenggaraan prioritas pembangunan dan indikasi kebijakan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2015 dalam usaha percepatan peningkatan daya saing daerah, pengentasan kemiskinan, percepatan pertumbuhan ekonomi, penceptan pencapaian MDG’s, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, peningkatan pengelolaan kawasan daerah perbatasan. Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Karimun merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada bagian sekretariat dinas dan bidang teknis yang ada pada Dinas Sosial untuk tahun Anggaran 2015.

1.2

Landasan Hukum Dalam penyusunan rencana kerja (renja) – SKPD Tahun 2015 ini didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku diantaranya : 1. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

1


RENCANA KERJA

2015

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 2. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880), 3. Undang-Undang

No

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 5. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 6. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan uang atau barang. 7. Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial. 8. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 9. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

2

10.

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

11.

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

12.

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman


RENCANA KERJA

2015

13.

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak

14.

Undang-Undang RI No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

15.

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

16.

Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebaiagaimana yang telah mengalami dua kali perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517). 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025. 23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 – 2015. 24. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 – 2025.

3


RENCANA KERJA

2015

25. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 26. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016. 27. Renstra SKPD Dinas Sosial Kabupaten Karimun 2011 -2016.

1.3

Maksud dan Tujuan Penetapan rencana kerja (renja) SKPD Dinas Sosial dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Tahun 2015, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial lebih berdaya guna dan berhasil guna dan sebagai perwujudan tuntutan terselenggaranya pemerintah yang baik dan berwibawa (good governance). Tujuan penyusunan dan penetapan rencana kerja (renja) SKPD Dinas Sosial diantaranya : 1. Untuk dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja SKPD – Dinas Sosial dalam upaya penyelenggaraaan kesejahteraan sosial di Kabupatren Karimun. 2. Untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah Kabupaten Karimun terpilih, usulan dari berbagai stackholder (masyarakat) termasuk hasil reses DPRD dengan konstituennya kedalam program dan kegiatan prioritas SKPD. 3. Untuk memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.

1.4 Sistematika Penulisan Adapun sistematika penyajian tiap bab dapat diuraikan sebagai berikut : Bab I :

Pendahuluan yang memuat latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan dan sistematika penulisan renja SKPD.

Bab II :

Evaluasi Pelaksanaan Renja – SKPD Tahun lalu yang memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD; Analisis Pelayanan SKPD; Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD; Review terhadap rancangan Awal RKPD; Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III :

Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan yang memuat telaahan tujuan kebijakan nasional , tujuan dan sasaran renja SKPD, dan progam dan

4


RENCANA KERJA

2015

Kegiatan Prioritas

Bab IV : Penutup yang memuat simpulan dan saran untuk perbaikan kinerja dan penyusunan RENJA-SKPD kedepan

5


RENCANA KERJA

2015

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dalam dokumen rencana kerja (renja) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2014 yang lalu, Kondisi kesesuaian rencana dengan realisasi program/kegiatan yang tersedia alokasi anggarannya berada dibawah pencapaian realisasi rata – rata target renstra , untuk lebih jelas seperti terlihat pada tabel berikut :

SASARAN (1). Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan taraf kesejehateraan sosial keluarga fakir miskin (RTM) dalam upaya mengurangi kerentanan kelompok

KONDISI

INDIKATOR UTAMA

PELAKSANAAN RENJA SKPD

( IKU )

2014

AKHIR PRIODE RENSTRA

(2).

(3).

(4).

Jumlah Keluarga

900 KK

KINERJA PADA

6.395 KK

PERSENTASE (%) TINGKAT CAPAIAN (5). 14 %

sosial.

(6). Target

Fakir Miskin (RTM) yang

Renstra atau dokumen

meningkat kemampuannya

Renja tahun 2014

dalam pemenuhan

sebanyak 1.279 KK fakir

kebutuhan dasar.

miskin yang menerima bantuan rehab RTLH

penyandang masalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan

KETERANGAN

Jumlah Keluarga Fakir Miskin (RTM) yang terpelihara penghasilannya secara berkesinambun gan .

150 KK

5130 KK

3%

Target Renstra atau dokumen tahun 2014 sebanyak 900 KK Fakir Miskin yang menerima bantuan stimulan modal usaha dalam bentuk KUBe.

6


RENCANA KERJA

Meningkatnya pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial menuju kemandirian.

Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana

Meningkatnya peran Aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Meningkatnya efektifitas management penyelenggaraan kesejahteraan sosil

Jumlah Penerima manfaat yang mempunyai kemampuan dasar melakukan aktifitas harian Jumlah Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar. Jumlah penanganan korban bencana alam atau sosial yan terlindungi kebutuhan dasarnya dalam kondisi darurat Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang telah menyelenggara kan kesejahteraan sosial Jumlah tenaga Kesejahteraan teraan sosial berbasis masyarakat yang menyelenggara kan kesejahteraan sosial Jumlah dokumen penyelenggaraa n sosial yang diterbitkan

10 orang

453 Penerima

Penerima

Manfaat

2%

2015 60 Penerima manfaat

manfaat

153 Penerima manfaat.

1.429 Penerima

Non target 100%

11 %

248 PM

Tidak ada target 100%

100%

100%

4 buah panti

4 buah panti

100%

4 buah Panti

61

324

19%

89 Orang

2

10

20%

2

manfaat

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan :

1. Meningkatnya kesejehateraan sosial keluarga fakir miskin atau rumah tangga miskin. Ada dua indikator utama yang ditetapkan yaitu (1). Jumlah Keluarga Fakir Miskin (RTM) yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar,

7


RENCANA KERJA

2015

dengan target pada usulan rencana kerja Tahun 2014 sebanyak 1.279 Keluarga Fakir miskin yang menerima manfaat Program Pemenuhan hak hak dasar masyarakat miskin melalui Bantuan Program Rumah Layak Huni untuk Rumah Tangga Miskin termasuk Jamban /sanitasi keluarga, teralokasi sebanyak 900 KK Fakir miskin/ RT Miskin yang tinggal pada rumah tidak layak huni (RTLH). atau setara dengan (900/6395) x 100 % = 14 % dari Target akhir periode renstra. (2) Jumlah Keluarga Fakir Miskin (RTM) yang terpelihara penghasilannya secara berkesinambungan terutama bantuan modal stimulan KUBe dari pemerintah daerah melalui program pembinaan usaha penduduk miskin desa tertinggal, pada dokumen rencana kerja Tahun 2014 sebanyak 900 KK Fakir Miskin/ Rumah Tangga miskin yang setara dengan 90 Kube, teralokasi sebanyak 150 KK Fakir miskin/ RTM /15 Kube atau setara dengan ( 150/ 5130) x 100% = 3 % dari target akhir periode renstra SKPD.

2. Meningkatnya pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menuju kemandirian. Ada dua indikator utama yang ditetapkan yaitu (1). Jumlah Penerima manfaat yang mempunyai kemampuan dasar melakukan aktifitas harian, dengan target pada usulan rencana kerja Tahun 2014 sebanyak 60 orang penerima manfaat khususnya Penyandang masalah Disabilitas melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui Kegiatan Pelayanan Sosial dan Perlindungan Orang Dengan Kecacatan, teralokasi sebanyak 10 orang penerima manfaat atau setara dengan (10/453 x 100 % = 2 % dari Target akhir periode renstra. (2) Jumlah Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar dengan target pada usulan rencana kerja tahun 2014 sebanyak 248 penerima manfaat (PM) melalui Program pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan Kegiatan Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak sebanyak 91 orang PM; Kegiatan Pelayanan Sosial lanjut Usia sebanyak 15 orang PM, Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan sebanyak 30 orang PM; Kegiatan Pelayanan dan rehabilitasi Tuna Sosial sebanyak 88 PM dan Kegiatan Pelayanan Sosial Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan sebanyak 24 orang PM, teralokasi untuk lima kegiatan tersebut sebanyak 248 atau setara dengan (153/ 1429) x 100= 11 % dari target akhir periode renstra.

3. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana. Indikator utama yang ditetapkan yaitu Jumlah penanganan korban bencana alam atau sosial yan terlindungi kebutuhan dasarnya dalam kondisi darurat, dengan target pada usulan rencana kerja Tahun 2014 tidak dapat ditetapkan target.

8


RENCANA KERJA

2015

4. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ada dua indikator utama yang ditetapkan yaitu (1). Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang telah menyelenggarakan kesejahteraan sosial, dengan target pada usulan rencana kerja Tahun 2014 sebanyak 4 panti (2) Jumlah tenaga Kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan target pada usulan rencana kerja tahun 2014 sebanyak 248, teralokasi untuk lima kegiatan tersebut sebanyak 248 atau setara dengan (61/ 324) x 100= 19 % dari target akhir periode renstra. 5.

Meningkatnya efektifitas management penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Indikator utama yang ditetapkan yaitu (1). Jumlah dokumen penyelenggaraan sosial yang diterbitkan, pada usulan rencana kerja Tahun 2014 sebanyak 2 buah Dokumen atau setara dengan (2/ 10) x 100= 20 % dari target akhir periode renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Sosial Perkembangan kinerja dari dinas Sosial Kabupaten Karimun dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Tertingkatkannya kualitas hidup, kemandirian dan taraf kesejehateraan sosial keluarga fakir miskin (RTM) dalam upaya mengurangi kerentanan kelompok penyandang masalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

INDIKATOR

TARGET

REALISASI 2013

% CAPAIAN KINERJA

REALISASI 2011

2012

Jumlah RTM desil 1,2,3 yang seharusnya menerima bantuan sosial Rehab RTLH dalam 1 Tahun (SPM)

1.279 KK Fakir Miskin (RTM)

750 KK Fakir Miskin (RTM)

58,64



Jumah RT Miskin Desil 1 dan 2 yang membentuk kube.



23,45


500 KK Fakir Miskin

(91 Kube)

(30 KUBe)

(60 KUBe)

(50 KUBe)

2.189 KK Fakir Miskin(RTM)




Rata rata capaian kinerja

9


48 %

RENCANA KERJA

2015

Dari data diatas dapat diuraikan bahwa perkembangan capaian kinerja pemberdayaan Keluarga fakir miskin (RTSM/RTM/RTHM) yang ditargetkan pada tahun 2013 memperoleh bantuan sosial melalui rehabilitasi atau pembangunan rumah layak huni sebanyak 1.279 unit dari keluarga miskin yang tinggal pada rumah tidak layak huni dalam pelaksanaan yang ditangani sebanyak 750 unit RTLH keluarga miskin sehingga persentase capaian terget masih dibawah kondisi yang diharapkan atau setara dengan 58,64 % , dengan demikian dapat dikatakan bahwa capaian target kinerja Tahun 2013 sebesar 11,73% = (750 /6395) x 100% dari target kinerja pada Tahun 2016. Untuk capaian kinerja pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Fakir Miskin (RTSM/RTM/RTHM) pada Tahun 2013 ditetapkan target sebanyak 60 KUBe atau setara dengan 600 Keluarga Fakir Miskin, dimana dalam pelaksanaannya hanya terealisasi sebanyak 30 Kelompok Fakir Miskin atau setara 300 Keluarga Fakir Miskin sehingga capaian target masih dibawah kondisi yang dinginkan setara dengan 50%, dan dapat dikatakan bahwa capaian target kinerja tahun 2013 adalah sebesar 11, 69 % (30 KUBe /513 KUBe x 100%) dari target kinerja pada tahun 2016. Berikut ini perkembangan realisasi pemberian bantuan sosial/ hibah untuk RT Miskin (Fakir Miskin) yang tinggal atau memiliki rumah tidak layak huni (RTLH) melaui sharing dana dengan provinsi kepulauan riau termasuk sumber dana dari Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 sebanyak 200 unit sampai dengan tahun 2013. 2. Meningkatkan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial menuju kemandirian melalui perluasan cakupan penangan pelayanan serta rehabilitasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

INDIKATOR

TARGET

REALISASI 2013

%

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

2011

2012

Jumlah PMKS Anak yang diberikan santunan pemenuhan Kebutuhan hidup dalam panti dan luar panti

91 Orang

90 Orang

100

-

-

Jumlah Anjal yng dibina

30 Orang

30 Orang

100

-

-

Jumlah (PMKS) Lansia terlantar yang ditangani

15 Orang

80 Orang

533

50 Orang

50 Orang

10


RENCANA KERJA

2015

Jumlah PD yang di berikan alat bantu cacat atau di latih dipusat rehabilitasi penyandang Cacat

50 Orang

63 Orang

126

91 Orang

66 Orang

Jumlah Gelandangan, Pengemis, BWBLP, Korban NAFZA, yang dikirm ke Pusat rujukan Rehab/ keluarga

88 Orang

41 Orang

47

-

87 Orang

Jumlah Pekerja Migran, korban tindak kekerasan, korban Trafiking yang dikirim ke pusat rujukan/keluarga

24 Orang

24 Orang

100

-

-

299 Orang

328 Orang

110

141 Orang

203 Orang

Rata rata capaian kinerja

Dari data diatas dapat diuraikan bahwa perkembangan capaian kinerja pelayanan rata terhadap terhadap PMKS rata secara kuantitas mengalami peningkatan pada Tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut : a. Pelayanan PMKS Anak diberikan santunan uang tunai untuk pemenuhan kebutuhan sehari ditetapkan target sebesar 90 Anak yang berada dalam panti atau luar panti dalam pelaksanaannya terealisasi sebanyak 90 Orang PMKS Anak sehingga capaian target sesuai dengan kondisi yang diinginkan atau setara dengan 100%, sehingga target capaian kinerja tahun 2013 adalah sebesar 12 % dari target kinerja pada tahun 2016 atau akhir renstra SKPD. b. Pelayanan dan Pembinaan PMKS untuk Anak Jalanan (Anjal) ditetapkan target sebesar 30 Anak, dengan realisasi 30 Anak setara dengan 100% . c. Pelayanan PMKS Lanjut Usia (Lansia) yang diberikan santunan berkelanjutan dtetapkan target sebanyak 15 Orang, dalam pelaksanaannya terealisasi sebanyak 80 Orang dengan capaian target 121%, atau setara dengan 107 % dari taget kinerja tahun 2016 akhir priode renstra. Realisasi terlalu tinggi karena ada alokasi dari APBD I dan Kementerian Sosial RI. d. Pelayanan terhadap Penyandang disabilitas melaui alat bantu dan pengiriman ke Pusat rehabilitas untuk penyandang cacat terlatih ditargetkan sebanyak 50 Orang dengan capaian target 126% atau setara dengan 18% dari target kinerja tahun 2016 atau periode akhir renstra.

11


RENCANA KERJA

2015

e. Pelayanan terhadap tunasosial melaui pengiriman ke pusat rujukan atau keluarga ditargetkan sebesar 88 orang, dalam pelaksanaannya terealisasi sebanyak 41 orang atau 47 %, atau setara dengan 9 % dari target kinerja 2016. f. Pelayanan terhadap PMKS korban tindak kekerasan dan pekerja migran terlantar ditarget sebanyak 24 orang dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar 24 orang atau setara dengan 20% dari target capaian kinerja 2016. 3. Tertingkatkannya kemampuan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana dan terpenuhi jaminan serta perlindungan sosial yang memadai terhadap wanita rawan sosial ekonomi, korban bencana alam/sosial atau masyarakat penyandang masalah sosial. Perkembangan capaian kinerja pemenuhan jaminan dan perlindungan sosial pada tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut : a. Pemenuhan jaminan perlindungan sosial terhadap wanita rawan sosial ekonomi (Ibu hamil rawan sosial ) diberikan paket santunan berupa kids Ware dengan target 200 orang, dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar 200 orang atau setara dengan 100% atau dengan capaian target kinerja 15 % pada tahun 2016. b. Pemenuhan jaminan perlindungan sosial melalui bantuan perlengkapan sekolah untuk anak usia pendidikan dari RTSM dengan target 200 orang terealisasi sebanyak 200 orang atau 40 % atau dapat dikatakan dengan capaian target kinerja 40% dari target renstra pada tahun 2016. c. Dinas Sosial melakukan pemantauan penyaluran BLSM periode 1 dan II tahun 2013, dari 8579 RTS rata-rata pencairan sebanyak 6777 RTSM atau setara dengan 80 % sasaran yang mencairkan BLSM dimaksud. d. Penangan bencana alam dan sosial di estimasi dengan korban sebanyak 500 orang, berdasarkan kondisi terjadinya bencana alam dan sosial sebanyak 395 orang, dan mengalami penurunan dari tahun 2012. e. Penangan jenazah terlantar akibat bencana alam atau sosial dengan target 24 orang, berdasarkan kondisi terealisasi sebesar 16 orang. 4. Tertingkatkannya peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui penguatan lembaga dalam upaya penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Perkembangan capaian kinerja untuk meningkat kan peran dan partispasi masyarakat dan dunia usaha sebagai potensi sumber dalam pembangunan kesejahteraan sosial sebagai berikut : a. Dukungan opersional untuk pendamping dan operator pada UPPKH Kabupaten Karimun ditargetkan sebesar 9 orang dan terealiasi sesuai

12


RENCANA KERJA

b. c.

d.

e.

2015

harapan atau setara dengan 100% dan dapat dikatakan akan mencapai 100% dari Target 2016. Pembinaan terhadap tenaga penjaga makam (TPU) ditargetkan sebanyak 9 orang dan terealisasi sesuai harapan. Pengikutsertaan peran aktif masyarakat sebagai tenaga pendamping dalam pelaksanaan pembangunan Rumah layak Huni untuk masyarakt miskin ditargetkan sebanyak 72 orang dan dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar 67 atau 93% dan dapat dikatakan dengan capaian kinerja 20,68% dari Target renstra 2016. Peran Aktif tenaga kesejahteraan sosial dalam pembinaan Kube Fakir Miskin dan PMKS lainnya ditargetkan sebesar 35 Orang dan terealisasi sebesar 32 Orang atau 91% setara dengan 15% dari capaian kinerja tahun 2016. Pembinaan potensi sumber atau tenaga pembangunan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas ditargetkan sebanyak 95 Orang, atau 100% dan dapat dikatan pada tahun 2013 dengan capaian kinerja sebesar 21% dari target 2016.

5. Meningkatnya efektifitas managemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui peningkatan sarana prasaran, mutu pelayanan dan tata kelola organsiasi yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta koordinasi. Perkembangan capaian kinerja untuk tata kelola dan operasionalisasi organisasi dinas sosial menghasilkan kinerja meliputi ketersediaan dokumen renstra, renja, dan pelyanan admisitrasi umum perkantoran selama tahun anggaran bersangkutan dengan rincian pengelolaan surat masuk 730 berkas dan surat keluar sebanyak 399 berkas, nota dinas 111, undangan masuk 224 berkas dan keputusan kepala SKPD sebanyak 29 dan surat perintah tugas sebanyak 409 berkas dan paket pengadaan perlengkapan kantor dengan rincian 1 Unit Brangkas, 2 Unit AC, 4 Unit PC, 1 Unit Laptop, 6 bh Meja Kerja, 2 bh Meja Rapat, 30 bh Kursi dan 1 Pkt partisi1 Unit Brangkas, 2 Unit AC, 4 Unit PC, 1 Unit Laptop, 6 bh Meja Kerja, 2 bh Meja Rapat, 30 bh Kursi dan partisi. 2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Secara umum peran dinas sosial dalam melaksanakan fungsi kesejahteraan sosial meliputi pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan sosial, pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam Undang–undang RI Nomor 11 Tahun 2009.

13


RENCANA KERJA

2015

Rehabilitasi Sosial dimaksud memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mendalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatih vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan Sosialisasi dan bimbingan lanjut. Jaminan sosial suatu tindakan menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa – jasanya. Pemberdayaan sosial suatu tindakan memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan meningkatkan peran serta dalam lembaga dan/ atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat agar kelangsungan Sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui bantuan Sosial, advokasi Sosial dan bantuan hukum. Bantuan Sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan Sosial dapat tetap hidup secara wajar. Advokasi Sosial dimaksud untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi Sosial dapat diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga Negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memberikan konsultasi hukum. Diselaraskan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun Nomor : 06 Tahun 20011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2011 Pasal 15 ayat (1) dan (2) dan Peraturan Bupati Karimun Nomor : 15 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Unit Kerja Pada Dinas Daerah Kabupaten Karimun Tanggal 17 April 2012 Pasal 223 ayat (2) dan (3) Dinas Sosial Kabupaten Karimun diberikan tugas untuk merumuskan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian dibidang sosial; melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan bidang sosial dan melaksanakan pelayanan teknis administrasi,

14


RENCANA KERJA

2015

terutama penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanggulangan atau pengentasan kemiskinan didaerah, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif , efisien dan akuntabel. 2.4.Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam penysunan rencana kerja (renja) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Karimun untuk tahun pelaksanaanya 2015 yang akan datang, didasarkan pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dihimpun berdasarkan forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. 2.5. Review Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyusunan rencana kerja (renja) SKPD Dinas Sosial Tahun 2015 ini telah akomodatif terhadap usulan – usulan program/kegiatan yang di tampung melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan diwilayah Kabupaten Karimun dan usulan hasil reses DPRD Kabupaten Karimun yang pada prinsip pada pemenuhan hak – hak dasar masyarakat miskin seperti usulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan stimulan Kube Fakir Miskin dan peningkatan sarana dan prasaran layanan pemakaman umum.

15


RENCANA KERJA

2015

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.Telaahan Tujuan dan Kebijakan Nasional Ditinjau dari aspek strategis pada RPJM Tahap I 2005 – 2009, fokus pada menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman, damai, adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik; RPJM Tahap II 2010 – 2014 fokus pada memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian. Pada rancangan teknokrat RPJM Tahap III 2015 – 2019, Untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia; SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek yang disusun dasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah (RPJP) 2005 -2025. Permasalahan kemiskinan yang multi dimensi dimana kemiskinan tersebar dan tidak merata antar wilayah, Kemiskinan relatif antar rumah tangga/keluarga di suatu wilayah, kemiskinan di tingkat rumah tangga berbeda-beda, dari pengembangan SDM ditandai oleh kesadaran bersekolah dipedesaan masih rendah, kearipan dan pengetahuan lokal tidak selalu terjaga dan berkembang, pola hidup tidak sehat. Dari aspek infrastruktur masih belum teratasinya fasilitas air (minum dan baku), minimnya jalan pedesaan, penyediaan listrik dan pemukiman yang layak bagi masyarakat, disamping itu dari aspek ekonomi diversifikasi keahlian masih kurang; kekurangan tidak ada modal, arus barang yang tidak lancar akibat buruknya infrastruktur dan kewirausahaan perlu penggalian dan pengembangan terhadap masyarakat. Merujuk kepada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman pendataan dan pengolahan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial, maka sasaran pembangunan kesejahteraan sosial terdiri dari anak balita terlantar, anak telantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah, anak memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/ AIDS, korban penyalahgunaan NAFZA, korban trafiking, korban tindak kekrasan, pekerja migran bermasalah, korban bencana alam,

16


RENCANA KERJA

2015

perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah psikologis, dan Komunitas adat terpencil. Arah strategis pembangunan kesejahteraan sosial 2015 – 2019 secara ringkas dapat dijelas sebagai berikut: 1. Sistem perlindungan sosial yang komprehensif melalui penguatan komplementaritas jaminan dan bantuan sosial (Jaminan Sosial) dan Integrasi layanan dan rujukan bantuan sosial reguler dan temporer, perbaikan penargetan, standarisasi layanan & panti, optimalisasi potensi pendanaan, pekerja sosial dan Asuransi Sukarela. 2. Peningkatan pelayanan dasar melalui Peningkatan infrastruktur pelayanan publik dan perluasan jangkauan pelayanan publik untuk penduduk miskin dan rentan. 3. Pengembangan penghidupan (sustainable livelihood) melalui pemberdayaan dan penguatan usaha mikro dan kecil, peningkatan akses terhadap pelayanan keuangan , peningkatan peluang usaha penduduk miskin, peningkatan produktifitas masyarakat miskin, pengembangan perekonomian perdesaan berbasis pelatihan, pengembangan peluang kesempatan kerja penduduk miskin Penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada prinsipnya adalah mengurangi populasi penyandang masalah dan meningkatkan peran aktif masyarakat upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Berikut skema pengembangan yang akan datang.

17


RENCANA KERJA

2015

3.2.Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD Tujuan dan sasaran rencana kerja (renja) SKPD Tahun 2015 pada prinsipnya adalah untuk mengurangani populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial di kabupaten Karimun. Tujuan dan sasaran rencana kerja (renja) tahun 2015 akan dapat dilihat pada rumusan program dan kegiatan yang tertuang dalam renstra SKPD Dinas Sosial dan secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan taraf kesejehateraan sosial keluarga fakir miskin (RTM) dalam upaya mengurangi kerentanan kelompok penyandang masalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sasarannya : Meningkatkan taraf kesejahteraan Keluarga Fakir Miskin (RTM) dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan terpeliharanya penghasilannya secara berkesinambungan.

Untuk lebih jelas dilihat pada skema dibawah ini. TUJUAN I

 

Tujuan Umum Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan taraf kesejehateraan sosial keluarga fakir miskin (RTM) dalam upaya mengurangi populasi serta kerentanan kelompok penyandang masalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tujuan khusus a. Meningkatnya taraf kesejahteraan keluarga fakir miskin melalui upaya pengurangan jumlah pemukiman/perumahan/tempat tinggal fakir miskin yang tidak layak huni. b. Mewujudkan kemandirian usaha sosial – ekonomi dan peningkatan jumlah aset individual keluarga fakir miskin Anggota Kelompok Usaha bersama (KUBE).

SASARAN 



18

Teraksesnya (7993 x 80%) = 6394 Unit RTLH dengan status kepemilikan bangunan dan tanah miliki sendiri oleh fakir miskin/RTM dalam program Pemenuhanan hakhak dasar warga miskin sharing dana APBD Kabupaten Karimun dengan Provinsi Kepulauan Riau. Untuk Tahun 2015 sebanyak 1279 RTLH. Terbentuknya 513 Kelompok Usaha Besama (KUBE ) Fakir Miskin/Rumah Tangga Miskin, untuk tahun 2015 sebanyak 91 KUBE atau setara dengan 910 KK Fakir Miskin.


RENCANA KERJA

2015

2. Meningkatnya pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial menuju kemandirian. Sasarannya : 



Mengembalikan keberfungsian fisik, mental, sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagai penerima manfaat sehingga mempunyai kemampuan dasar melakukan aktifitas harian. Meningkatkan Kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis hak bagi penerima manfaat dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar.

Untuk lebih jelas dilihat pada skema dibawah ini. TUJUAN II



Tujuan Umum




Tujuan khusus

a. Mengembalikan keberfungsian fisik, mental, sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagai penerima manfaat sehingga mempunyai kemampuan dasar melakukan aktifitas harian. b. Meningkatkan Kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis hak bagi penerima manfaat dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar. SASARAN 



19

Mengembalikan keberfungsian fisik, mental, sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagai penerima manfaat sehingga mempunyai kemampuan dasar melakukan aktifitas harian melalui pemberian alat bantu penyandang cacat , dan pengiriman kepusat – pusat pelatihan penyandang cacat agar bisa terampil dan mandiri Meningkatkan Kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis hak bagi penerima manfaat dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar.


RENCANA KERJA

2015

Penerima manfaat meliputi : Anak balita terlantar, anak telantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah, anak memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/ AIDS, korban penyalahgunaan NAFZA, korban trafiking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah.

3. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana Sasarannya : Meningkatkanya perluasan penangan pelayanan dan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial untuk terlindungi kebutuhan dasarnya selama kondisi darurat.

Untuk lebih jelas dilihat pada skema dibawah ini. TUJUAN III Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana SASARAN Meningkatkanya perluasan penangan pelayanan dan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial untuk terlindungi kebutuhan dasarnya selama kondisi darurat.

20


RENCANA KERJA

2015

4. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Sasarannya : Peningkatan dan pembinaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial yang terdiri dari pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, keluarga pioner, wahana kesejahteraan sosial, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan dunia usaha. Untuk lebih jelas dilihat pada skema dibawah ini. TUJUAN IV Meningkatnya peran aktif masyarakat dan Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial SASARAN Peningkatan dan pembinaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial yang terdiri dari pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, keluarga pioner, wahana kesejahteraan sosial, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan dunia usaha.

5. Memantapkan manajemen penyelenggaraaan kesejahteraan sosial sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan

Sasarannya : Tertingkatkannya mutu pelayanan dan tata kelola organsiasi yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta koordinasi.

21


RENCANA KERJA

2015

TUJUAN V Memantapkan manajemen penyelenggaraaan kesejahteraan sosial sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan SASARAN Tertingkatkannya mutu pelayanan dan tata kelola organsiasi yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta koordinasi.

Uraian tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2015 adalah sebagai berikut : PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN Tujuan dan Sasaran Strategis RENJA SKPD – Dinas Sosial Tahun 2015 NO. URU T

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET RENJA

PENANGGUNG JAWAB

1

2

3

4

5

6

7

1.

Meningkatkanya kualitas hidup, kemandirian dan taraf kesejahteraan sosial keluarga fakir miskin/ rumah tangga miskin (rtm) dalam upaya mengurangi kerentanan penyandang masalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Teraksesnya sebanyak 6394 Unit.RTLH dengan status kepemilikan bangunan dan tanah miliki sendiri milik fakir miskin/RTM dalam program Pemenuhan hakhak dasar warga miskin.

PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI UNTUK FAKIR MISKIN/RUM AH TANGGA MISKIN

Persentase atau Jumlah Keluarga Fakir Miskin (RTM) yang meningkat kemampuann ya dalam pemenuhan kebutuhan dasar

20%

Dinsos

Kegiatan Bantuan Sosial Pembanguna n/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni termasuk jamban/ Sanitasi Keluarga

Jumlah Keluarga (RTM) yang memiliki rumah sendiri

1.279 KK Fakir Miskin/R TM

Bidang Dayasos

22


RENCANA KERJA

PROGRAM PEMBEDAYAA N FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN PMKS LAINNYA

Terbentuknya 513 Kelompok Usaha Besama (KUBE ) Fakir Miskin/Rumah Tangga Miskin, untuk tahun 2015 sebanyak 91 KUBE atau setara dengan 910 KK Fakir Miskin.

23


2015

Dinsos

Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Penanggulan gan Kemiskin RTLH dan KUBe

Jumlah KK Fakir Miskin Penerima RTLH dan KUBe

2179 KK Fakir Miskin/ RTM

Bidang Dayasos

Penyusunan Laporan Akhir Program Pengentasan Kemiskinan pada Lingkup Tugas Bidang Dayasoso 2011 - 2015

Jumlah Dokumen

1

Bidang Dayasos

PROGRAM PEMBINAAN USAHA PENDUDUK MISKIN DESA TERTINGGAL

Persentaseat au Jumlah Keluarga Fakir Miskin (RTM) yang terpelihara penghasilann ya secara berkesinamb ungan.

17,73%

Dinsos

Kegiatan Bantuan Langsung Stimulan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan PMKS Lainnya

Jumlah KK Fakir Miskin Penerima Manfaat KUBe

910 KK Fakir Miskin/R TM

Bidang Dayasos

RENCANA KERJA

2.


Mengembalikan keberfungsian fisik, mental, sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagai penerima manfaat sehingga mempunyai kemampuan dasar melakukan aktifitas harian

Meningkatkan Kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis hak bagi penerima manfaat dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan Sosial Dasar

24


PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTER AAN SOSIAL

Jumlah Penerima Manfaat

Kegiatan Pelayanan Penyandang Disabilitas

2015

60 Orang PM

Bidang Pelayanan

Jumlah PD yang diberikan Alat bantu

50 PM

Bidang Pelayanan

Kegiatan Pembinaan Penyandang Disabilitas

Jumlah PD yag dibina/ dikirim ke pusat pelatihan PD

10PM

Bidang Pelayanan

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTER AAN SOSIAL (Perlindunga n Sosial)

Jumlah Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Kegiatan Pelayanan Rehabilitas perlindungan Sosial Anak

Jumlah PM anak yang di tangani

91 PM

Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan

Jumlah PM anak yang di bina

30 PM

Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Jumlah PM Lansia terlantar di tangani

30 PM

Kegiatan Pelayanan Tuna Sosial

Jumlah PM Gelandangan , Pengemis, BWLP, Korban Nafzah yang dikirim Ke pusat Rujukan/ keluarga

Kegiatan Pelayanan Sosial Pekerja Migran dan Korban Tindak

Jumlah PM Pekerja Migran, KTK, Korban Trafiking yang dikirim Ke pusat

88 PM

24 PM

RENCANA KERJA

Kekerasan

Rujukan/ keluarga

PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN SOSIAL.

-

-

Kegiatan Kajian Penyelenggar aan Panti Sosial terpadu

Jumlah Paket

1 Paket

Kegiatan Pengadaan Lahan Gudang Logistik Bencana

Luas Lahan

200 M2

Kegiatan Pengadaan Gudang Logistik Bencana

Jumlah Paket

1 Paket

Kegiatan Gedung EX Perdaduk untuk panti sosial terpadu dan perlengkapan Penunjang Lainnya

Jumlah Paket

2 Paket

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Unit Pelayanan Sosial Terpadu

Jumlah Paket

1 Paket

Jumlah Luas meter persegi

1.012 M2

PROGRAM PENATAAN PENGELOLAA N AREAL PEMAKAMAN Kegiatan Penyediaan dan Penataan Sarana Pemakaman

25


2015

RENCANA KERJA

2015

(Pagar TPU Muslim Sememal DED 2007)

3.

Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana

Meningkatkanya perluasan penangan pelayanan dan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial , wanita rawan sosial ekonomi dan pmks lainnya untuk terlindungi kebutuhan dasarnya selama kondisi darurat.

Kegiatan Penyediaan dan Penataan Sarana Pemakaman (Pagar TPU Kundur ( DED 2011)


991 M2

Kegiatan Penyediaan dan Penataan Sarana Pemakaman (Jalan dan Rumah Peristirahata n)


800 M2

PROGRAM PENINGKATA N KESEJAHTRA AN KELUARGA

Jumlah Penerima Manfaat (PM)

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraa n Perempuan Rawan Sosial

Jumlah Ibu hamil rawan sosial yang di layani ( diberikan Kidsware)

200 PM

Kegiatan Peningkatan kesejahteraa n Keluarga RTM

Jumlah Anak dari RTSM diberikan perlengkapan Sekolah

200 PM

Jumlah Paket

1 Pkt Rumah peristirah atan.

PROGRAM KESIAPSIAGA AN BENCANA ALAM/ SOSIAL Kegiatan Dukungan Operasional tanggap darurat bencana alam/ sosial

26


Jumlah Korban bencana yang yang ditangani

No Target

-

RENCANA KERJA

4.

Meningkatnya peran aktif masyarakat dan Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Peningkatan dan pembinaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial yang terdiri dari pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, keluarga pioner, wahana kesejahteraan sosial, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan dunia usaha.

Kegiatan Pegadaan Logistik Bencana

Jumlah Korban bencana yang yang ditangani

1 Pakt

Kegiatan Tanggap darurat jenazah terlantar

Jumlah Jenazah yang ditangani.

24 JT

Kegiatan Pembinaan Lembaga Kesejahteraa n sosial (Karang Taruna Kabupaten)

Jumlah lembaga

1 Lbg

Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial

Jumlah Pekerja sosial yang dibina/ dilatih

71 Orang

Kegiatan Sosialisasi Peran Akif Tanggung Jawab Sosial Dunia usaha (CSR) dalam Penyelenggar aan Kesejahteraa n sosial

Jumlah Peserta

30 Orang

Jumlah penjaga makam yang dibina

9 Orang

PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS POTENSI SUMBER KESEJAHTER AAN SOSIAL

PROGRAM PENELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penjaga Taman

27


2015

RENCANA KERJA

Makam umum dan TMP PROGRAM PENANGGULA NGAN KEMISKINAN

28


Kegiatan fasilitasi monev penanggulan gan kemiskinan RTLH ( Incentif Pendamping)

Jumlah Tenaga Pendamping dari Unsur TKSK/ PSM dan Peksos lainnya

67 Orang

Kegiatan fasilitasi monev penanggulan gan kemiskinan KUBE Fakir Miskin dan PMKS lainnya ( Incentif Pendamping)

Jumlah Tenaga Pendamping dari Unsur TKSK/ PSM dan Peksos lainnya

45 Orang

Kegiatan fasilitasi monev penanggulan gan kemiskinan RTLH ( Sosialisasi RTLH )

Jumlah Peserta Sosialisasi

1.279 Orang

Kegiatan fasilitasi monev penanggulan gan kemiskinan KUBE Fakir Miskin dan PMKS Lainnya ( Sosialisasi KUBE )

Jumlah Peserta Sosialisasi

910 Orang

2015

RENCANA KERJA

2015 BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan 1. Dinas Sosial Kabupaten Kaimun merupakan Dinas Daerah Kabupaten Karimun diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan teknis operasional, koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembangunan kesejahteraan sosial didaerah terutama dalam mengurangi kerentanan fakir miskin yang merupakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebagai sasaran utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 2. Dalam RENJA SKPD – Dinas Sosial Tahun 2015 yang akan datang, memiliki memiliki 14 (empat belas) program utama yang didukung oleh 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan prioritas dalam usaha mengurangi permaslahan kesejahteraan (PMKS) didaerah dan meningkat potensi serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan bidang sosial di Kabupaten Karimun 3. RENJA SKPD – Dinas Tahun 2015 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang akan dijadikan sebagai dasar pengukuran kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan LAKIP SKPD Tahun 2015 yang akan datang. 4.2. Saran –Saran 1. Program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam RENJA - SKPD Dinsos ini membutuhkan dukungan alokasi dana yang relatif besar, maka dibutuhkan komitmen penuh dari semua stackholders untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial didaerah. 2. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dalam RENJA – SKPD Dinsos ini membutuhkan sumber daya manusia yang memadai dimana saat ini dinas sosial dirasakan masih kekurang personil yang mendukung peningkatan kualitas kinerja SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. 3. Perlunya menumbuhkembangkan peran aktif masyarakat dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial didaerah, sehingga beban pemerintah daerah akan semakin berkurang dan tujuan pembangunan akan terlaksana dengan baik.

42


RENCANA KERJA

43


2015

RENCANA KERJA Tahun 2015

Recommend Documents