Rencana Kerja Tahun 2015

Kementerian Kehutanan

Rencana Kerja Tahun 2015

i|Rencana

Kerja Kementerian Kehutanan 2015

Perairan TN. Komodo, Nusa Tenggara Timur. Foto oleh Imas Fardilah

ii | R e n c a n a


MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.46/MENHUT-II/2014 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2015; b. bahwa ...

iii | R e n c a n a


b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2015; Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan ... iv | R e n c a n a


4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015; 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/MenhutII/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2015.

Pasal 1 Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2 ... v|Rencana


Pasal 2 Rencana Kerja Kementerian Kehutanan ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan dokumen anggaran unit kerja Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2015.

Pasal 3 Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan menyusun Rencana Kerja Tahun 2015 mengacu pada Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I-nya.

Pasal 4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan ... vi | R e n c a n a


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2014. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 985 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

KRISNA RYA vii | R e n c a n a


viii | R e n c a n a


Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Nomor : P.46/MENHUT-II/2014

Rencana Kerja Tahun

2015 Sampul depan adalah foto salah satu staf Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun melintas di Sungai Derian, TN. Betung Kerihun. Sampul belakang : ketinting, kapal motor berukuran kecil, yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi di TN. Betung Kerihun. Keduanya dokumentasi Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun.

TN. Danau Sentarum. Foto oleh Sandi Kusuma.

ix | R e n c a n a


x|Rencana


Helmi Basalamah Abdul Hakim Basoeki Karyaatmadja Sakti Hadengganan Hartono Murdiyono Amir Wardhana Trijoko Mulyono Waspodo Sandi Kusuma Yanti Novianti Mira Sofia Didid Sulastyo Rini Oktaviani

Editor

Sampul, naskah dan tata letak

Kontributor foto (diurutkan sesuai abjad): Agus Triyanto (Balai TN. Danau Sentarum), Asri (Balai TN. Takabonerate), Bambang Agus Kusyanto (ICWRMIP), BBTN. Betung Kerihun, Didid Sulastyo (Biro Perencanaan), Evi Wulandari (FORCLIME-TC Module), Fredy Parabang (Balai TN. Lorenz), Haryadi (Balai TN. Kutai), Imas Fardilah (Biro Perencanaan), Hendro Siswadi (Balai TN. Baluran), Komarwan (Balai TN. Danau Sentarum), Mira Sofia (Biro Perencanaan), Mohamad Alwi (Balai TN. Wasur), Muhammad Desbi Aditya (Biro Perencanaan), Panji A Nuariman (Balai TN. Lorenz), Pusat Penyuluhan Kehutanan, Rini Oktaviani (Biro Perencanaan), Rosdy Abaza (Balai TN. Sebangau), Sandi Kusuma (Biro Perencanaan), Simon Onggo Eko Hastomo (Balai TN. Laiwangi Wanggameti), Setditjen Planologi Kehutanan, Supratman Taba (Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Manado), Suningsih (Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Palembang), Surya Harun (Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah) Syarief M. Ridwan (Balai Besar TN. Betung Kerihun), dan Teguh Rianto (Balai TN. Gunung Rinjani),

Diterbitkan oleh Biro Perencanaan. Gedung Manggala Wanabkat Blok VII Lantai II. Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Biro Perencanaan menerima foto terkait dengan pembangunan kehutanan untuk dimuat di dalam Rencana Kerja Tahun 2016. Silahkan dikirimkan ke : [email protected] atau [email protected] dilengkapi dengan informasi fotografer, lokasi tahun pengambilan dan informasi terkait obyek foto.

Sungai Derian, TN. Betung Kerihun. Foto oleh Syarief M. Ridwan.

xi | R e n c a n a


TN. Taka Bonerate. Foto oleh Asri.

xii | R e n c a n a


PENGANTAR MENTERI KEHUTANAN Bismilahirrohmanirohim. Alhamdulillahirrobil alamin, puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi. Hanya kepadaNYA kita mengabdi dan berserah diri, menunaikan tugas untuk menjaga nikmat Allah, SWT, kepada bumi Indonesia yang kita cintai sepenuh hati. Dokumen Renja Kerja Tahun 2015 ini disusun, menandai berakhirnya periode pembangunan 2014-2015 dan menyambut periode baru 2015-2019. Hari berganti, tahun berlalu, semoga apa yang telah dicapai menjadi penanda yang dapat kita petik untuk dijadikan pelajaran pada apa yang TN. Taka Bonerate. Foto oleh Asri akan kita lakukan di tahun 2015. Menyiapkan Rencana Kerja Tahun 2015, seperti menyiapkan sebuah jembatan yang menghubungkan periode pembangunan kehutanan tahun 20102014 dengan periode 2015-2019. Hal ini karena harus diakui bahwa mengurus hutan, tak hanya sekedar menjaga pohon tetap berdiri, tetapi lebih dari itu : memastikan sistem di alam tetap berjalan yang memungkinkan kekayaan hayati Indonesia tetap terjaga. Inilah esensi utama pengurusan periode 2010-2014, yang selanjutnya memberikan landasan bagi pengembangan kekayaan hayati Indonesia pada periode 2015-2019. Jembatan inilah yang menghubungkan skenario besar agar kekayaan hayati tak hanya sekedar menjadi potensi, akan tetapi aktual dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan utamanya pengentasan kemiskinan. Langkah utama pengurusan hutan di tahun 2015 adalah mengelola hutan di tingkat tapak, sering disebut dengan kesatuan pengelolaan hutan. Sebagai entitas terkecil, kesatuan pengelolaan hutan ini akan digunakan sebagai unit bisnis dalam pengembangan kekayaan hayati yang berkelanjutan. Dari sinilah kebutuhan untuk mempertahankan kawasan hutan bertaut erat dengan upaya mendorong manfaat kekayaan hayati untuk pembangunan nasional. xiii | R e n c a n a


Kesatuan pengelolaan hutan akan didukung oleh semua sumberdaya Kementerian Kehutanan, mulai dari identifikasi potensi dan sebaran spasial oleh Direktorat Jenderal Planologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Sekretariat Jenderal membantu Ditjen Planologi untuk menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia kehutanan akan diupayakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan. Sedangkan pelaksana lapangan diberikan tanggung jawab sesuai fungsi hutan, kepada : Direktorat Jenderal PHKA untuk hutan konservasi, Direktorat Jenderal BUK untuk hutan produksi dan BPDASPS untuk hutan lindung. Inspektorat Jenderal akan membantu mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat tapak.

Ragam hayati TN. Baluran. Foto oleh Hendro Siswadi

xiv | R e n c a n a


Akhirnya, semoga Allah, SWT, memberikan rahmat dan hidayahNYA, sehingga Kementerian Kehutanan dapat memenuhi setiap target pembangunan yang telah dirumuskan di tahun 2015.

Jakarta, 11 Juli 2014. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd. KRISNA RYA

ZULKIFLI HASAN

xv | R e n c a n a


xvi | R e n c a n a


RINGKASAN EKSEKUTIF Upaya mempertahankan hutan sesungguhnya merupakan upaya untuk mempertahankan kelangsungan belasan juta orang yang menggantungkan hidupnya secara langsung pada sistem alami hutan Indonesia, serta ratusan ribu orang pekerja yang bekerja di industri sektor hulu, dan ratusan ribu lainnya di industri hilir. Ikhtiar-ikhtiar untuk mempertahankan hutan itu juga telah memungkinkan kita masih bisa menikmati Gajah Sumatera, Orangutan Kalimantan, Elang Jawa, Komodo, Anoa, Cendrawasih, serta hidupan lain yang pada akhirnya menjadi karakter adanya suatu wilayah.

TN. Danau Sentarum. Gugusan 20 danau yang menyimpan 16 trilyun meter kubik air, limpasan dari pegunungan sekitarnya. Gugusan danau ini juga menyumbang 60% kebutuhan ikan air tawar di Provinsi Kalimantan Barat. Foto oleh Agus Triyanto.

Pembangunan kehutanan juga berusaha untuk memulihkan peran hutan dan lahan dalam menyangga kehidupan manusia, yang bertaut erat dengan upaya mempertahankan hutan, sehingga memungkinkan 20 sektor pembangunan nasional bisa berjalan, sekaligus sebagai bagian dari sub sektor yang harus memberikan kontribusi bagi produk domestik bruto Indonesia.

xvii | R e n c a n a


Secara numerik, hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai untuk mendorong produk domestik bruto, antara lain

produksi kayu untuk memenuhi bahan baku industri. Angka pada

tahun 2013 sebesar 50,437 juta m3, meningkat dibandingkan tahun 2012 (49,258 juta m3) dan tahun 2011 (47,429 juta m3).

Sumbangan terbesar produksi kayu diberikan oleh hutan

tanaman (29,67 juta m3), angka ini juga meningkat dibanding tahun 2012 (26,13 juta m3). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan supplay kayu dari hutan tanaman dan mengurangi supplay kayu dari hutan alam (lebih dikenal dengan kebijakan soft

landing) telah mulai terlihat hasilnya. Secara langsung, upaya ini dapat dipahami sebagai upaya untuk mendorong mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia.

Nilai ekspor produk kehutanan berupa kayu pada tahun 2013 sebesar US$ 6.078.187.543,74. Sumbangan terbesar diberikan oleh produk panel sebesar US$ 2.644.183.733,25, berturutturut setelahnya adalah pulp US$ 1.850.147.441,80 dan kertas sebesar US$ 842.019.354,95.

Terkait dengan upaya peningkatan nilai tambah produk kehutanan, produksi kayu olahan terus ditingkatkan. Pada tahun 2013 produksi kayu olahan untuk jenis serpih kayu sebesar 23,209 juta m3, meningkat dibanding tahun 2012 (19,64 juta m3). Produk olahan lain tahun 2013 diantaranya plywood mencapai 3,2 juta m3, veneer 904,9 ribu m3 dan kayu gergajian 1,18 juta m3. xviii | R e n c a n a


Situasi TN.Lorenz, Papua (gambar atas dan bawah, sebelah kiri). Lanskap TN. Lorenz (gambar sebelah kanan) : atas, Danau Habema di ketinggian 3225 mdpl dengan luas 224,35 ha. Nama Habema diadopsi dari nama seorang perwira detasemen militer Belanda, Letnan D. Habbema, yang mengawasi detasemen militer pada ekspedisi pimpinan H. A. Lorentz di kawasan ini tahun 1909 dengan misi utama untuk mencapai salju tropis yang terdapat di Puncak Wilhelmina (Puncak Trikora saat ini). Bawah, sebelah kiri, Danau Walesi, yang difoto dari camp pendakian 3.602 mdpl, Distrik Trikora Kabupaten Jayawijaya. Sebelah kanan, meander sungai Baliem yang terdapat di lembah Kwiyawage di bagian Utara Pegunungan Tengah. Meander ini membelah formasi hutan Nothofagus raksasa yang terlihat hijau di punggung perbukitan, di bagian kanan dan kiri meander terpola dengan baik perladangan masyarakat lokal yang bermukim di lembah ini. Peta dan foto oleh Panji A Nuariman.

xix | R e n c a n a


DAFTAR ISI vii.

Pengantar Menteri Kehutanan xi. Ringkasan Eksekutif xiv. Daftar Isi xv. Keterangan Istilah

I. Pendahuluan II. Capaian Pembangunan Kehutanan 2013 III. Tantangan dan Kebijakan 2015 IV. Sasaran, Program dan Kegiatan 2015 V. Penutup

TN. Alas Purwo. Foto oleh Rini Oktaviani.

xx | R e n c a n a


KETERANGAN ISTILAH APBN

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mekanisme pengangggaran tahunan oleh Negara, yang mencerminkan besarnya pendapatan dan belanja.

BPK-RI

: Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia, salah satu lembaga tinggi Negara yang bertugas melakukan audit keuangan terhadap pelaksanaan pembangunan. Hasil audit diungkapkan dalam bentuk opini, antara lain : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Disclaimer.

DAK

: Dana Alokasi Khusus, transfer dana pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat fiskal dan membiayai prioritas nasional.

DAS

: Daerah Aliran Sungai, sebuah unit pengelolaan yang didasarkan atas wilayah tangkapan air hujan, dibatasi punggung-punggung bukit.

Dekonsentrasi

: Pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat (dalam hal ini Kemenhut) kepada pemerintah provinsi (Dinas yang menangani urusan kehutanan), yang diikuti dengan penganggaran.

HA

: Hutan Alam, kawasan hutan produksi yang masih alami. Pemanfaatannya dilakukan melalui penebangan kayu jenis komersial, selanjutnya dilakukan penanaman.

HD

: Hutan Desa, sebuah mekanisme pengelolaan yang diberikan kepada lembaga desa.

HHBK

: Hasil Hutan Bukan Kayu,biasanya dalam bentuk getah, rotan, sutera alam, buah jelutung dan lain-lain.

xxi | R e n c a n a


HKm

: Hutan Kemasyarakatan, sebuah mekanisme pengelolaan hutan yang diberikan kepada kelompok masyarakat.

HR

: Hutan Rakyat, sebuah mekanimse pengelolaan hutan di atas tanah milik.

HT

: Hutan Tanaman, kawasan hutan produksi yang pemanfaatannya diawali dengan mekanisme penanaman, hingga mencapai umur tertentu untuk dilakukan penebangan. Jika pemanfaatan dilakukan oleh kelompok masyarakat, selanjutnya disebut dengan hutan rakyat (HTR).

IUCN

: International Union for Conservation of Nature Resources, komisi internasional untuk konservasi alam.

IUPHHK-HA

: Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam, mekanisme pemanfaatan kayu di hutan alam.

IUPHHBK

: Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu, mekanisme pemanfaatan HHBK di kawasan hutan produksi dan hutan lindung

IUPHHK-HT

: Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanamman, mekanisme pemanfaatan kayu di hutan tanaman

KHDTK

: Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus, alokasi kawasan hutan untuk tujuan penelitian dan pengembangan.

KKN

: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

KPH

: Kesatuan Pengelolaan Hutan, unit pengelolaan hutan terkecil, di tingkat tapak. Untuk kelompok hutan yang luasnya didominasi oleh hutan produksi, disebut dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), hutan lindung (KPHL) dan hutan konservasi (KPHK).

KPS

: Kerjasama Pemerintah Swasta, mekanisme pembiayaan pembangunan diluar anggaran pemeerintah, biasanya oleh masyarakat dan swasta. xxii | R e n c a n a


KTH

: Kelompok Tani Hutan, mekanisme penguatan kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat

NSPK

: Norma, Standar Pedoman dan Kriteria, koridor yang mengatur hal-hal tertentu untuk dijadian pedoman dalam pelaksanaannya.

PHPL

: Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, standar pengelolaan hutan produksi untuk mendorong keberlanjutan produksi hutan.

PNBP

: Penerimaan Negara Bukan Pajak, di Kemenhut diterima dari pemanfaatan kayu, HHBK, peredaran TSL, pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan, penggunaan kawasan hutan

RAN-GRK

: Rencana Aksi Nasional-Gas Rumah Kaca, rencana aksi yang menjadi kesepakatan pemerintah dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Ditandatangani oleh Presiden sebagai Instruksi Presiden Nomor 61 Tahun 2011.

Renja

: Rencana Kerja, dokumen perencanaan kementerian/lembaga, dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan.Untuk jangka 5 tahunan, disebut dengan Rencana Strategis (Renstra)

RJP

: Rencana Jangka Panjang, disusun untuk memandu pengelolaan KPH, berjangka waktu 10 tahun.

RKP

: Rencana Kerja Pemerintah, dokumen perencanaan tahunan pemerintah. Untuk jangka 5 tahunan sering disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)

RKTN

: Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan hutan tingkat nasional. Untuk provinsi (RKTP) dan untuk kabupaten/kota (RKTK).

xxiii | R e n c a n a


RTRW

: Rencana Umum Tata Ruang Wilayah, pola pengaturan ruang, didalamnya mengatur pola pemanfaatan lahan. Untuk wilayah nasional (RTRWN), provinsi (RTRWP) dan Kabupaten/kota (RTRWK).

SAKIP

: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mekanisme transparansi kinerja instansi pemerintah yang penilaiannya dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB). Hasil penilaian dalam bentuk poin yang dimasukkan ke dalam kategori (A, B, CC, dan seterusnya).

SDM

: Sumberdaya Manusia

SPORC

: Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat, kesatuan polisi hutan yang dipergunaan yang memiliki kemampuan lebih untuk meningkatkan pemberantasan penebangan liar.

TN

: Taman Nasional, salah satu tipe hutan konservasi sesuai UU Nomor 5 Tahun 1990 dan UU Nomor 41 Tahun 1999. Hutan Konservasi dibagi kedalam (1) kawasan saka alam (KSA), terdiri atas cagar alam (CA), suaka margasatwa (SM); (2) kawasan pelestarian alam (KPA), terdiri atas : taman wisata alam (TWA) dan cagar biosfer (CB); dan (3) taman buru (TB).

TSL

: Tumbuhan dan Satwa Liar, hasil hutan berupa tumbuhan dan satwa dari hasil penangkaran yang diperkenanan untuk diperdagangkan.

UPT

: Unit Pelaksana Teknis, satuan kerja di bawah Kemenhut yang melaksanakan kebijakan.

WBK

: Wilayah Bebas Korupsi, sebuah upaya untuk mendorong pemberantasan korupsi yang dengan kriteria tertentu, sebuah satuan kerja dapat ditetapkan sebagai WBK. xxiv | R e n c a n a


Pagi di TN. Danau Sentarum. Foto oleh Mira Sofia.

xxv | R e n c a n a


I.

PENDAHULUAN

Mandat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, Kementerian Kehutanan dibentuk untuk menyelenggarakan urusan kehutanan. Amanat. Penyusunan Rencana Kerja (selanjutnya disebut dengan Renja) Kementerian Kehutanan Tahun 2015,merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006. Proses penyusunan. Kamis, 20 Maret 2014. Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan menerbitkan surat bersama yang berisi pagu indikatif Kemenhut Tahun 2015. Dari sinilah trilateral meeting (Kemenhut,Kemen PPN/Bappenas dan Kemenkeu) dilaksanakan untuk merumuskan dan menyepakati target yang akan dicapai tahun 2015. Rumusan berikutnya disusun dan disepakati pada trilateral desk (Kemenhut,Kemen PPN/Bappenas dan Bappeda seluruh provinsi), untuk target dan anggaran di setiap provinsi. Sebelumnya, kisi-kisi pembangunan kehutanan 2015-2019 dirumuskan di berbagai diskusi dan lokakarya. Kisi-kisi pembangunan ini yang menjadi pijakan, sehingga apa yang akan dilakukan tahun 2015 merupakan bagian dari pembangunan kehutanan tahun 2015-2019.

1|Rencana


Visi. Hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Visi dan selanjutnya misi yang disepakati di dalam

Trilateral Meeting masih mengacu pada Rencana Strategis (selanjutnya disebut dengan Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. Hal ini mengingat bahwa Renstra masih menunggu RPJMN Tahun 2015-2019 yang harus disyahkan oleh Presiden terpilih hasil Pemilu Tahun 2014.

Jalak Bali di TN. Bali Barat. Foto oleh Didid Sulastyo.

2|Rencana


II.

CAPAIAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN 2013

Ikhtiar untuk mempertahankan dan memulihkan kawasan hutan itu terserak dari Pegunungan Leuser hingga Pegunungan Lorentz. Mulai dari menjaga hidupan Harimau Sumatera hingga menjamin Cendrawasih di Papua.Bahkan yang menarik, di dalamnya masih harus memenuhi kebutuhan kayu, rotan, madu, sutera alam dan hasil hutan bukan kayu lainnya untuk konsumsi dalam dan luar negeri.Semuanya seperti menautkan fungsi hutan Indonesia sebagai penyangga, yang memungkinkan 20 sektor pembangunan nasional bisa berjalan, sekaligus sebagai bagian dari sub sektor yang harus memberikan kontribusi bagi produk domestik bruto Indonesia. Namun yang paling penting, mempertahankan hutan sesungguhnya adalah mempertahankan kelangsungan belasan juta orang yang menggantungkan hidupnya secara langsung pada sistem alami hutan Indonesia, serta ratusan ribu orang pekerja yang bekerja di industri sektor hulu, dan ratusan ribu lainnya di industri hilir. Hasil utama dari ihktiar itu adalah turunnya laju deforestasi Indonesia menjadi seluas 0,61 juta ha pada periode 2011-2012,angka ini cenderung turun dibandingkan 2 (dua) dasawarsa sebelumnya.

3|Rencana

TN. Sebangau. Foto atas dan samping oleh Rosdy Abaza.


3,51

1,87 1,08

1,17 0,83 0,45

1990-1996

1996-2000

2000-2003

2003-2006

4|Rencana

2006-2009

2009-2011

0,61 2011-2012


Capaian kinerja tahun 2013 memperoleh nilai sebesar 112,97%. Capaian ini meningkat 6,56% bila dibandingkan capaian Tahun 2012 (106,41%). Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian 18 sasaran strategis yang telah ditetapkan, realisasi pencapaian target kumulatif rata-rata sampai dengan tahun 2013 sebesar 87,59%. Terkait dengan pelaksanaan anggaran,Kemenhut menerima Rp.6,606 trilyun,atau meningkat sebesar 16,14% dibandingkan alokasi anggaran tahun 2012 (Rp.5,688 trilyun). Secara relatif, realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2013 sebesar 92,36%. Angka ini juga meningkat 16,73% dibandingkan tahun 2012 . Dengan demikian, kinerja pelaksanaan anggaran Kemenhut tahun 2013 selain meningkat dari nilai absolutnya, juga meningkat dari aspek relatifnya, dibandingkan dengan tahun 2012.

Capaian (%) No.

Sasaran 2012

2013 104,71

1

Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal

95,55

2

Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan industri primer hasil hutan, serta peningkatan produksi dan diversifikasi hasil hutan

116,10 132,20

3

Biodiversitas dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil, serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global

123,72 119,04

4

Berkurangnya lahan kritis pada DAS prioritas 102,64 111,66

5

Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan, dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim

6

Terwujudnya pengawasan dan peningkatan 126,79 130,86 akuntabilitas aparatur Kemenhut, serta mendorong perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola Kemenhut

7

Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan kemenhut secara efektif dan efisien, serta mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola

106,30

8

Peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan dan peningkatan kualitas aparatur Kemenhut

107,94 134,42

Rerata

5|Rencana

72,22

78,55

92,35

106,41 112,97


PERENCANAAN MAKRO BIDANG KEHUTANAN DAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN Tata batas kawasan hutan yang diselesaikan tahun 2013 sepanjang 18.359,88 km. Angka ini terus ditingkatkan dari tahun 2010 untuk memastikan penyelesaian pemantapan kawasan hutan sebagai hutan tetap. Batas kawasan hutan yang dibutuhkan untuk ditata batas sepanjang 63.000 km, sedangkan secara kumulatif, panjang batas yang sudah ditata batas hingga tahun 2013 sepanjang 43.210,78 km. Secara paralel, pemantapan kawasan hutan juga didorong dengan penguatan pengelolaan hutan di tingkat tapak dalam bentuk KPH. Dari target 600 KPH yang akan dibangun di seluruh kawasan hutan, target pada tahun 2010-2014 sebanyak 120 KPH. Hingga tahun 2013, telah dibangun 90 KPH. Sebagai upaya awal operasionalisasi KPH, 90 KPH yang dibangun telah dideliniasi wilayah, disiapkan kelembagaan, dan dipenuhi sarana prasarana minimal dalam bentuk kantor dan kendaraan operasional.

Tahun 2013

18.359,88

Tahun 2012

Tahun 2011

Tahun 2010

16.336,07

5.148,83

3.366

30

Tahun 2013

36

Tahun 2012

Tahun 2011

12

Tahun 2010

12

6|Rencana


BINA USAHA KEHUTANAN Nilai ekspor produk kehutanan berupa kayu pada tahun 2013 sebesar US$ 6.078.187.543,74. Sumbangan terbesar diberikan oleh produk panel sebesar US$ 2.644.183.733,25, berturutturut setelahnya adalah pulp US$ 1.850.147.441,80 dan kertas sebesar US$ 842.019.354,95. Produksi kayu untuk memenuhi bahan baku industri pada tahun 2013 sebesar 50,437 juta m3, meningkat dibandingkan tahun 2012 (49,258 juta m3) dan tahun 2011 (47,429 juta m3). Sumbangan terbesar produksi kayu diberikan oleh hutan tanaman (29,67 juta m3), angka ini juga meningkat 3 dibanding tahun 2012 (26,17 juta m ). Terkait dengan upaya peningkatan nilai tambah produk kehutanan, produksi kayu olahan terus ditingkatkan. Pada tahun 2013 produksi kayu olahan untuk jenis serpih kayu sebesar 23,209 juta m3, meningkat dibanding tahun 2012 (19,64 juta m3). Produk olahan lain tahun 2013 diantaranya plywood mencapai 3,2 juta m3, veneer 904,9 ribu m3 dan kayu gergajian 1,18 juta 3 m.

Pengelolaan hutan produksi di PT. Balikpapan Forest Industry (BFI), Kalimantan Timur. Foto oleh Sandi Kusuma.

7|Rencana


KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PERLINDUNGAN HUTAN Luas konflik yang telah diselesaikan hingga tahun 2013 seluas 26.559,70 ha. Angka ini telah melebihi target tahun 2010-2014 (25.000 ha). Lokasi konflik yang telah diselesaikan di tahun 2013 berada di Taman Wisata Alam Sibolangit (Sumatera Utara) dan Taman Wisata Alam Laut Padamarang (Sulawesi Selatan). Secara statistik, rerata dari 14 spesies berhasil ditingkatkan populasinya, namun demikian, jumlah spesies yang berhasil ditingkatkan populasinya hingga tahun 2013 sebanyak 11 spesies, 3 spesies diantaranya mengalami penurunan yaitu Gajah Sumatera, Orangutan dan Jalak Bali. Jumlah hotspot di 3 pulau prioritas pengendalian kebakaran hutanPulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi (21 provinsi)- pada tahun 2013 sebanyak 18,778 titik, atau berhasil menurunkan jumlah hotspot sebanyak 40.112 titik dari rerata 2005-2009 (58.890 titik). Dengan demikian, pada tahun 2013 target penurunan hotspot tercapai sebesar 115.03%. 37.690 32.323 30.152

25.922

Keragaman burung TN. Laiwangi Wanggameti, Foto oleh Simon Onggo Eko Hastomo

2011

24.027 18.778

2012 Toleransi maksimal

8|Rencana

2013 Jumlah hotspot


PENINGKATAN DAYA DUKUNG DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL

9|Rencana


1.358.733

801.216

400.608

408.122 302.466

100.737 1.175 2010

201.480 10.401 2.570 2011

19.210 2.570

2012

31.613 3.606 2013

rehabilitasi hutan (ha) rehabilitasi lahan (ha) hutan kota (ha) rehabilitasi mangrove/pantai (ha)

Pemulihan kawasan hutan yang telah rusak, utamanya di hutan konservasi dan hutan lindung, pada tahun 2013 telah dilakukan 105, 6 ribu ha (kumulatif mencapai 408,1 ribu ha). Untuk lahan kritis seluas 557,5 ha (kumulatif 1,3 juta ha). Upaya rehabilitasi juga dilakukan di mangrove dan pantai, seluas 12,4 ribu ha dan pembangunan hutan kota 1.036 ha.

Persemaian Permanen BPDAS Tondano, Sulawesi Utara, Foto oleh Sandi Kusuma.

Penetapan areal kerja HKm dan HD juga dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan. Tahun 2013, telah ditetapkan areal kerja seluas 446,4 ribu ha (kumulatif seluas 1,9 juta ha). Sedangkan untuk di luar kawasan hutan, telah didorong kemitraan hutan rakyat seluas 54,8 ribu ha di tahun 2013 (kumulatif mencapai 213,3 ribu ha) 10 | R e n c a n a


PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN Jumlah kelompok usaha produktif (KUP) yang telah difasilitasi tahun 2013 sebanyak 137 unit (secara kumulatif menjadi 452 unit). Keberhasilan dari capaian ini dapat dilihat dengan adanya perkembangan perputaran permodalan dan pendapatan kelompok yang bertambah kurang lebih 30% dari modal awal yang dikucurkan (Rp.25 juta per kelompok). Jenis usaha yang dikembangkan meliputi pembibitan tanaman kayu-kayuan, persemaian, budidaya lebah madu, budidaya jamur kayu/jamur tiram, pengolahan kopi mangrove, inokulasi gaharu, pembibitan tanaman mangrove, dan sebagainya. Jumlah kemitraan yang dibangun tahun 2013 sebanyak 16 kelompok. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan kemitraan antara industri pengolahan kayu dan Kelompok Tani Hutan (KTH sebagai pelaku utama).

KUP di Kabupaten Pringsewu,Lampung, keberadannya menyumbang keberlanjutan ketersediaan air untuk 25 ha usaha padi, dengan menyediakan pilihan ekonomi masyarakat selain menebang hutan. Foto oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan

11 | R e n c a n a


Capaian Kinerja Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan No 1.

Indikator Kinerja

2010

2011

2012

2013

Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 1.500 orang

-

189

307

560

2. Terbentuknya 500 kelompok usaha produktif kehutanan

81

105

129

137

3. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan administrasi kehutanan minimal 15.000 orang 4. Pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 1.440 orang

5.190

9.231

3.036

4.667

308

311

323

461

5. Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat

18

2

10

16

Memberdayakan masyarakat untuk melestarikan hulu DAS Citarum, salah satu tujuan dari Integrated

Citarum Water Resources Management Investment Programme (ICWRMIP). Bersinergi dengan model desa konservasi di Balai Besar KSDA Jawa Barat. Foto diatas menggambarkan pelatihan pertanian organik dan kewirausahaan sebagai bagian dari penguatan kelompok dalam upaya pelestarian kawasan konservasi di hulu das Citarum. Foto oleh Bambang Agus Kusyanto.

12 | R e n c a n a


PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

Penangkaran Flora dan Fauna Endemik Sulawesi, Balai Litbang Kehutanan Manado bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sulawesi Utara, yang menyediakan informasi prilaku satwa untuk mengetahui faktor penting dalam peningkatan populasi spesies langka. Foto oleh Sandi Kusuma.

Target output program pada akhir tahun 2014 adalah menghasilkan 25 paket iptek, dan sampai dengan tahun 2013 telah tercapai sebesar 80%. Sasaran utama Program Penelitian dan Pengembangan adalah minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu perubahan iklim. Dari target 60%, hasil iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna setiap kegiatan adalah : bidang konservasi dan rehabilitasi sebesar 81,16%, di bidang produktivitas hutan sebesar 80,88%, bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebesar 72,00%, dan bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebesar 80,17%

13 | R e n c a n a


Diseminasi hasil Litbang No. A. 1. 2. 3. 4. B. 1. 2. 3. 4. 5.

Diseminasi Hasil Litbang Penerbitan hasil litbang Jurnal ilmiah Prosiding Seminar Publikasi Semi Ilmiah (Info/Wana/Tajuk/Seri Publikasi (Warta/newsletter) Event Diseminasi Penyelenggaraan Pameran Partisipasi Pameran Penyelenggaraan Seminar/ekspose Pelayanan konsultasi/advis teknis Penyelenggaraan Alih teknologi Jumlah

Jumlah Terbitan/Event 2009 86 31 18 19 18 306 83 83 42 73 25 392

2010 99 35 16 29 19 318 79 79 45 86 29 417

2011 93 34 11 26 22 277 21 81 52 102 21 370

2012 127 34 31 38 24 340 37 71 60 146 26 467

2013 131 37 27 41 26 422 34 89 58 223 18 553

Beberapa hasil litbang yang cukup menonjol antara lain : teknologi budidaya gaharu, teknik pembibitan metode KOFFCO, aplikasi mikorisa, kelembagaan mikrohidro, bibit hasil pemuliaan (mangium, jati, kayu putih, jabon dll), pengendalian penyakit sengon, sistem perencanaan DAS, penangkaran rusa dan anoa, budidaya bambu dan rotan, sutera alam, rekayasa alat pemadam kebakaran, bambu lamina, cuka kayu, persamaan allometrik penduga biomassa pohon dan kebijakan perubahan iklim/REDD+. Badan Litbang Kehutanan juga telah menghasilkan 31 sumber benih bersertifikat. Hasil dari sumber benih dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk mendukung pembangunan hutan tanaman dan rehabilitasi. Perlindungan hasil penelitian sebagai hasil karya intelektual peneliti melalui Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sampai tahun 2013 telah diperoleh 23 hak paten dan 9 hak cipta.Selanjutnya, hasil-hasil penelitian dan pengambangan serta hasil kerjasama dapat diunduh di alamat website http://www.forda-mof.org dan http://www.redd.indonesia.org

14 | R e n c a n a


PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KEHUTANAN Sasaran utama program ini untuk menurunkan beberapa jenis kelemahan, yang hasilnya pada tahun 2013 adalah :

Indikator kinerja Kelemahan administrasi diturunkan (%) Pelanggaran terhadap peraturan perundangan berkurang (%) Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas berkurang (%) Potensi kerugian negara diturunkan (Rp. milyar)

2009 20,04

2010 23,59

Tahun 2011 29,85

2012 12,74

2013 9,23

14,69

7,10

6,12

3,78

3,51

14,31

13,65

10,69

6,19

8,57

695, 079

644, 575

633,046

580,702

87,668

Hari Bakti Rimbawan Tahun 2013 di Gedung Manggala Wanabakti, salah satu upaya untuk merekatkan dan meningkatkan kualitas aparatur Kementerian Kehutanan. Foto oleh Sandi Kusuma.

15 | R e n c a n a


DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEHUTANAN 86,29

91,89

82,18

92,63

81,2 65,06

53,37

56,5

SAKIP (point)

2009

2010

68,04

58,49

Realisasi Anggaran (%)

2011

2012

2013

Lokalatih sustainable livelihood assessment di Kapuas Hulu untuk fasilitator desa di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dilaksanakan

Forestry and Climate Change Programme, kerjasama Pemerintah Indonesia dan Jerman,untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan kehutanan dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 300-400 ton setara karbon di Kapuas Hulu, Malinau (Kalimantan Utara) dan Berau (Kalimantan Timur). Pelaksana dari program inii adalah Biro Perencanaan. Foto oleh Evi Wulandari, Forclime Programme.

16 | R e n c a n a

Laporan keuangan Kementerian Kehutanan menunjukkan peningkatan kualitasnya dari tahun ke tahun. Tahun 2011, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)”. Sedangkan untuk tahun 2012, masih belum diterbitkan oleh BPK karena masih dalam proses audit. Meski demikiian, hasil audit semester I (audited) laporan keuangan tahun 2013 sudah mengarah pada target opini “ wajar tanpa pengecualian (WTP)”. Kondisi yang sama juga untuk nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tahun 2013, Kementerian Kehutanan memperoleh nilai 68,04 (predikat B).


17 | R e n c a n a


III.

TANTANGAN DAN KEBIJAKAN TAHUN 2015

Harus diakui bahwa ekosistem hutan Indonesia memiliki mekanisme yang rumit. Ragam hayati yang besar dalam satu ruang, pastilah berbanding terbalik dengan kelimpahan tiap spesiesnya. Belum lagi tautan keseimbangannya dengan keberadaan masyarakat dan kebutuhan pembangunan secara nasional. Dengan demikian, tantangan utama pembangunan kehutanan tahun 2015 adalah bagaimana menyiapkan skenario pengelolaan di tingkat tapak, yang didasari basis data di tiap tapak yang jelas, sehingga membuka ruang pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pembangunan nasional.

Lanskap dan ragam hayati TN. Sebangau.Foto oleh Rosdy Abaza.

18 | R e n c a n a


Tantangan dan kebijakan pembangunan nasional 2015, memantapkan perekonomian nasional, menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pengurangan pengangguran. Selanjutnya tema pembangunan nasional 2015, melanjutkan reformasi bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Bidang-bidang yang didukung oleh pembangunan kehutanan di dalam prioritas nasional tahun 2015 : (1) Ekonomi, terkait dengan penyelesaian isu strategis transformasi sektor industri dalam arti luas, yang kebijakannya diarahkan dalam penumbuhan populasi dan pemerataan persebaran industri, yang dilakukan melalui peningkatan tata kelola hutan pada 109 KPH serta peningkatan produktivitas 120 KPH dengan luas 16,35 juta ha yang tersebar di luar Pulau Jawa untuk mendukung forest based industry di luar Pulau Jawa; (2) Sarana dan Prasarana, terkait dengan penyelesaian isu strategis peningkatan ketahanan air. Kebijakan dan strateginya ditempuh melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi DAS, peningkatan rehabilitasi dan reklamasi DAS, peningkatan pengelolaan DAS dalam KPH dan peningkatan fungsi konservasi sumberdaya air DAS yang bersangkutan;

19 | R e n c a n a


Foto Atas : Danau Habema pada ketinggian 3.200 mdpl, berlatar belakang Barisan Pegunungan Jayawijaya dan Paramatiya montium di Lembah Habema. Keduanya di TN. Lorenz, Papua. Foto oleh Fredy Parabang. Foto Samping Danau Sentarum, TN. Danau Sentarum, Kalimantan Barat.Foto oleh Agus Triyanto.

(3) Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan, terkait dengan isu strategis peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan yang dilaksanakan diarahkan untuk mengembangkan upaya konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati, mengembangkan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati yang bernilai tambah (bioprospecting), meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui fasilitasi pemulihan tutupan hutan dan memperkuat penanganan perubahan iklim; dan (4) Lintas bidang, utamanya terkait isu strategis gender dan perubahan iklim.

20 | R e n c a n a


Kebijakan pembangunan kehutanan tahun 2015, diarahkan pada : 1. Peningkatan tata kelola sumberdaya hutan melalui pembangunan dan peningkatan pengelolaan KPH di hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung. 2. Peningkatan hasil hutan dan bioprospecting melalui pola kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan (public private patnership)dan perkuatan integrasi industri hulu-hilir dalam bentuk pengembangan integrated forest based cluster industry. 3. Peningkatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan serta pencegahan penanggulangan kebakaran hutan. 4. Pemulihan kawasan hutan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung DAS. 5. Peningkatan Litbang serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM kehutanan untuk memenuhi operasionalisasi KPH.

Air terjun di TN. Gunung Rinjani. Foto oleh Teguh Rianto.

21 | R e n c a n a


Air terjun panas Danau Segara Anakan, TN. Gunung Rinjani. Foto oleh Teguh Rianto.

22 | R e n c a n a


Seluruh program dan kegiatan yang dilakukan tahun 2015 diberikan konteks (pengarusutamaan) yang responsif gender, utamanya untuk mendorong pelibatan perempuan dalam pembangunan nasional.Kegiatan tersebut antara lain : (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhut; (2) Pengembangan perhutanan sosial; (3) Penyelenggaraan RHL, Reklamasi hutan, perhutanan sosial dan perencanaan DAS; (4) Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan; (5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Itjen Kemenhut; (6) Pengelolaan kawasan konservasi dan pengembangan kawasan ekosistem esensial; (7) Pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi; (8) Pengelolaan taman nasional; (9) Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam; (10) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Ditjen Planologi Kehutanan; (11) Pemantapan kawasan hutan; (12) Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hutan kehutanan; (13) Koordinasi perencanaan dan evaluasi Kemenhut; dan (14) Pembinaan standardisasi, pengelolaan lingkungan dan penanganan perubahan iklim kehutanan.

23 | R e n c a n a


Anak-anak suku Bajo di TN. Taka Bonerate. Foto atas dan samping oleh Asri.

24 | R e n c a n a


Ragam hayati TN. Baluran. Foto oleh Hendro Siswadi.

25 | R e n c a n a


IV.

SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

Sasaran 2015

1. Pembentukan 109 KPH baru serta penetapan kawasan hutan 35% melalui penyelesaian tata batas 6.000 km 2. Pengelolaan 120 KPHP dan KPHL serta 50 taman nasional, data dan informasi kawasan hutan di bagian hulu 108 DAS dan rehabilitasi hutan mangrove 2.000 ha 3. Produksi kayu dari hutan alam sebesar 7 juta m3, dari hutan tanaman 26 juta m3, hutan rakyat 15 juta m3 4. Ekspor kayu senilai USD 6,5 Milyar, tumbuhan dan satwa liar Rp.5 trilyun dan hasil hutan bukan kayu sebesar Rp. 1,6 trilyun, dan kontribusi PNBP dari pemanfaatan wisata alam dan jasa lingkungan Rp. 200 milyar. 5. Populasi 25 spesies terancam punah sesuai RED List IUCN meningkat 2%, hotspot di kawasan hutan untuk Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi turun hingga 17.464

hotspot 6. Peningkatan akses dan pemberdayaan masyarakat melalui HTR 50.000 ha, dan HKm/HD 100 unit 7. Pemanfaatan iptek dasar dan terapan untuk mendukung produksi, konservasi dan rehabilitasi sebesar 20% dari produk iptek guna mendukung pengembangan KPH 8. Peningkatan sumberdaya manusia yang profesional sebanyak 5.000 orang

26 | R e n c a n a


Program 2015

1. Perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan 2. Bina hutan produksi dan usaha kehutanan 3. Pengelolaan hutan konservasi dan keanekaragaman hayati 4. Bina hutan lindung dan pengelolaan DAS 5. Penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan 6. Penelitian dan pengembangan Kementerian Kehutanan 7. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Kehutanan 8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kehutanan

27 | R e n c a n a


TN. Danau Sentarum. Foto oleh Agus Triyanto

28 | R e n c a n a


PERENCANAAN MAKRO BIDANG KEHUTANAN DAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN Kegiatan

Kinerja

Rp. Milyar

Pembangunan wilayah pengelolaan hutan

Tersedianya 100% peta permohonan areal pemanfaatan kawasan hutan

3,6

Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan 109 KPH

5,9

Terselesaikannya substansi penetapan kawasan hutan minimal 35% kawasan hutan

9,4

Terselenggaranya 100% pengukuhan hutan secara parsial

2,3

Terselenggaranya pengendalian penetapan kawasan hutan minimal 35% kawasan hutan melalui tata batas kawasan hutan 6.000 km

2,6

Inventarisasi sumberdaya hutan

Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan di 109 KPH (keanekaragaman hayati, sosial ekonomi dan sebaran spasial)

9,4

Penyusunan rencana makro kawasan hutan

Terjaminnya 258 KPH dalam RTRWN, RTRWP dan RTRWK

9,8

Terjaminnya 258 KPH dalam RKTN, RKTP dan RKTK

5,1

Tercapainya pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan minimal 80%

6,4

Pengukuhan dan tenurial kawasan hutan

Pengendalian penggunaan kawasan hutan

29 | R e n c a n a


Kegiatan

Kinerja

Rp. Milyar

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Ditjen Planologi Kehutanan

Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen planologi sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 70,00 (kategori A)

71,2

Pemantapan kawasan hutan

Terlaksananya penataan batas kawasan hutan sepanjang 6.000 km dan terbangunnya kesepahaman publik serta pengendalian pemantapan kawasan hutan

140,9

Terselesaikannya tata hutan dan rencana pengelolaan 109 KPH

203,6

Terselesaikannya inventarisasi sumberdaya hutan (keanekaragaman hayati, sosial ekonomi dan sebaran spasial di 109 KPH setara 330 klaster

30,9

Penataan batas, salah satu upaya mengurangi konflik kawasan hutan. Gambar samping adalah penataan batas di Hutan Lindung Padu Empat, Lebak Kerawang. Foto hasil dokumentasi Ditjen Planologi Kehutanan

30 | R e n c a n a


BINA HUTAN PRODUKSI DAN USAHA KEHUTANAN Kegiatan

Kinerja

Rp. Milyar

Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi

Terjaminnya penyelenggaraan pengelolaaan HP di 80 unit KPHP

5,3

Tersedianya data arahan pemanfaatan dan investasi hutan produksi pada kawasan HP yang belum dibebani izin di 27 provinsi

4,1

Meningkatnya produksi dan ragam hasil HHBK dari kawasan HP sebesar 4% dari tahun 2013

1,4

Meningkatnya sertifikat PHPL pada 8 unit IUPHHK-HA/RE

6,6

Meningkatnya penerapan multi sistem silvikultur pada 10 unit IUPHHK-HA

2,3

Total produksi kayu bulat dari HA sebesar 7 juta m3

3,3

Bertambahnya investasi usaha pemanfaatan HA/RE sebesar 200.000 ha

1,2

Meningkatnya kinerja usaha pemanfaatan pada 10 unit manajemen HT

3,1

Total produksi kayu bulat dari HT menjadi 26 juta m3

2,5

Bertambahnya usaha pemanfaatan HT untuk pertukangan dan bioenergy sebanyak 10 unit

3,0

Bertambahnya usaha pemanfaatan HTR seluas 50.000 ha

1,5

Penyelesaian konflik lahan pada 10 lokasi

3,0

Implementasi SI-PUHH on line pada 14 unit manajemen IUPHHK

6,1

Peningkatan usaha hutan alam

Peningkatan usaha hutan tanaman

31 | R e n c a n a


Kegiatan

Kinerja

Rp. Milyar

Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hutan kehutanan

PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat 5% dari tahun 2013

2,5

Peningkatan industri primer kehutanan

Meningkatnya nilai investasi industri kehutanan sebesar Rp.500 Miliar

2,1

Meningkatnya implementasi RPBBI on line pada industri primer hasil hutan kayu sebesar 5% dari tahun 2013 (746 unit)

3,2

Meningkatnya produksi hasil hutan dari IUPHHK yang bersertifikat legalitas kayu sebesar 5% dari tahun 2013 (27,9 juta m3)

2,3

Total nilai eksport produksi hasil hasil hutan kayu menjadi sebesar US$ 6,5 Miliar

3,6

Dukungan manajemen Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen BUK dan pelaksanaan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang tugas teknis lainnya optimal : SAKIP dengan nilai minimal 70 point Ditjen BUK

Peningkatan pengelolaan hutan produksi

52,1

Terlaksananya pengelolaan hutan produksi di 80 KPHP

742,0

Tersedianya perencanaan dan evaluasi usaha hutan alam di 18 wilayah

5,6

Meningkatnya kinerja produksi hutan tanaman pada 18 wilayah sebesar 26 juta m3

24,0

Terbinanya tenaga teknis kehutanan PHPL sebesar 100%

27,4

Meningkatnya usaha industri primer hasil hutan di 18 wilayah

83,7

32 | R e n c a n a


BINA HUTAN LINDUNG DAN PENGELOLAAN DAS

Persemaian permanen BPDAS Tondano, Sulawesi Utara. Foto oleh Sandi Kusuma.

33 | R e n c a n a


Kegiatan

Kinerja

Rp. Milyar

Pembinaan pengelolaan HL dan rehabilitasi hutan

Terjaminnya pengelolaan HL di 40 KPHL

12,6

Pembuatan tanaman hutan kota dan pemeliharaannya seluas 200 ha

0,5

Pengembangan perhutanan sosial

Peningkatan produksi dan ragam HHBK di KPHL dan HR sebesar 11% dari tahun 2014

1,6

3

Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS

Pengembangan perbenihan tanaman hutan

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

Produksi kayu di HR menjadi 15 juta m

1,5

Terlaksananya pemberian akses dan pengembangan kapasitas HKm/HD sebanyak 100 unit

4,4

Tersusunnya RPDAST sebanyak 36 DAS

2,0

Tersedianya data dan informasi serta reporting kinerja 108 DAS

3,0

Terbentuknya/berfungsinya kelembagaan DAS di 34 provinsi

2,0

Terjaminnya sumber benih berkualitas melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal sumber daya genetik seluas 170 ha

4,8

Terjaminnya penyediaan dan distribusi bibit sebanyak 37,5 juta batang dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya untuk mendukung KPHL, HL dan HR

0,7

Areal sumber benih seluas 10.500 terkelola

1,0

Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen BPDASPS sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 70 point

329,4

34 | R e n c a n a


Kegiatan

Kinerja

Rp. Milyar

Terlaksananya pengelolaan HL di 40 KPHL

393,0

Pembuatan tanaman hutan kota dan pemeliharaannya seluas 200 ha

16

Peningkatan produksi dan ragam HHBK di KPHL dan HR sebesar 11% dari tahun 2014

14

Produksi kayu di HR sebesar 15 juta m3

50

lainnya Ditjen BPDASPS

Penyelenggaraan RHL, Terlaksananya pemberian akses dan pengembangan kapasitas HKm/HD Reklamasi hutan, sebanyak 100 unit perhutanan sosial dan perencanaan DAS Tersusunnya RPDAST sebanyak 36 DAS

Penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan

30

18

Tersedianya data dan informasi serta reporting kinerja 108 DAS

49

Terbentuknya/berfungsinya kelembagaan DAS di 34 provinsi

11

Penyediaan dan distribusi bibit berkualitas sebanyak 27 juta batang dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya untuk mendukung KPHL, HL dan HR

30

Terbangunnya sumber benih berkualitas melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal sumberdaya genetik seluas 170 ha

5

Penyediaan dan distribusi bibit berkualitas sebanyak 10,5 juta batang dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya untuk mendukung KPHL, HL dan HR

13

35 | R e n c a n a


Keanekaragaman hayati TN. Kutai. Foto oleh Hariyadi.

PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI Kegiatan

Kinerja

Rp. Milyar

Pengelolaan kawasan konservasi dan pengembangan kawasan ekosistem esensial

Terjaminnya 12 unit KPHK beroperasi pada kawasan konservasi non TN

2,1

Tersusunnya rencana pengelolaan di kawasan konservasi sebanyak 30 rencana pengelolaan

3,8

Terjaminnya kawasan ekosistem esensial terbentuk di 3 lokasi

3,4

36 | R e n c a n a


Kegiatan

Konservasi keanekaragaman hayati

Pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi

Kinerja

Rp. Milyar

Terjaminnya pemulihan ekosistem kawasan konservasi yang terdegradasi seluas 50.000 ha

2,9

Terjaminnya peningkatan populasi 25 spesies terancam punah (menurut Redlist IUCN) sebesar 2% sesuai baseline data tahun 2013

2,1

Terjaminnya 10 unit penangkaran yang mendapat sertifikat untuk melakukan peredaran luar negeri

2,1

Terjaminnya nilai ekspor pemanfaatan TSL dan bioprospecting sebesar Rp. 5 trilyun

2,1

Terjaminnya nilai PNBP dari pemanfaatan TSL sebesar Rp. 10 Milyar

2,1

Terjaminnya jumlah jenis satwa liar yang dikembangbiakan di lembaga konservasi bertambah 2 jenis dari database 2013

2,3

Terjaminnya pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 20 unit dari tahun 2014

2,3

Terjaminnya usaha jasa lingkungan air sebanyak 5 perusahaan

2,1

Terjaminnya kader konservasi, kelompok pecinta alam, kelompok swadaya masyarakat/kelompok profesi yang aktif sejumlah 1.200 orang

1,8

Terjaminnya kontribusi PNBP dari pengusahaan jasa lingkungan mencapai Rp. 200 milyar

1,9

37 | R e n c a n a


Kegiatan

Pengendalian kebakaran hutan

Penyidikan dan pengamanan hutan

Kinerja

Rp. Milyar

Terjaminnya penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dari toleransi maksimum tahun 2014 (17.820 hotspot) menjadi 17.464 hotspot

5,8

Terjaminnya penurunan luas KSA dan KPA yag terbakar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dari toleransi maksimal tahun 2014 (3.861,3 ha) menjadi 3.784 ha

5,8

Jumlah SDM pengendalian kebakaran hutan yang ditingkatkan kapasitasnya sejumlah 600 orang

10,4

Terjaminnya jumlah brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang terbentuk pada KPH di Pulau Sumatera, Kalimantan dn Sulawesi sebanyak 20 brigade

8,4

Terjaminnya penanganan perkara tindak pidana kehutanan terselesaikan minimal 75 kasus per tahun

9,4

Terjaminnya pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan terlaksana di 15 lokasi UPT PHKA

9,9

Terpenuhinya standar minimum sarana dan prasarana pengamanan hutan di 50 lokasi UPT PHKA dan Brigade SPORC

8,8

Terjaminnya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengamanan hutan sebesar 2.000 orang

1,9

Dukungan manajemen Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHKA dan pelaksanaan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang tugas teknis lainnya optimal : SAKIP dengan nilai minimal 70 point Ditjen PHKA 38 | R e n c a n a

313,1


Kegiatan Pengelolaan taman nasional

Kinerja

Rp. Milyar

Jumlah rencana pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun sebanyak 10 dokumen

13,0

Terbentuknya kawasan ekosistem esensial di 1 lokasi

4,5

Pemulihan ekosistem kawasan konservasi yang terdegradasi seluas 30.000 ha

72,5

Peningkatan populasi 25 spesies terancam punah (menurut redlist IUCN) sebesar 2% sesuai baseline data tahun 2013

37,0

Nilai eksport pemanfaatan TSL dan bioprospecting sebesar sebesar Rp.2,5 Trilyun

12,0

Nilai PNBP dari pemanfaatan TSL sebesar Rp. 5 Milyar

6,0

Jumlah jenis satwa liar yang dikembangbiakan di lembaga konservasi bertambah 1 jenis dari database

5,0

Jumlah hotspot pada kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimum tahun 2014 (17.820 hotspot) menjadi 17.464 hotspot

12,0

Luas kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam yang terbakar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimum tahun 2014 (3.861,3 Ha) menjadi 3.784 Ha

13,0

Jumlah SDM Pengendalian Kebakaran Hutan yang ditingkatkan kapasitasnya sejumlah 300 orang

2,0

39 | R e n c a n a


Kegiatan

Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam

Kinerja

Rp. Milyar

Jumlah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang terbentuk pada Kesatuan Pemangku Hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 2 Brigade

1,0

Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan Terselesaikan minimal 75 Kasus

16,0

Pengamanan dan Penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan Terlaksana di 10 Lokasi pada UPT PHKA

13,0

Terpenuhinya standar minimum sarana dan prasarana pengamanan hutan di 50 Lokasi pada UPT PHKA dan Brigade SPORC

15,5

Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengamanan hutan sebesar 1.000 orang

5,5

Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHKA sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 70 poin

333,4

Beroperasinya 12 Unit KPH Konservasi pada Kawasan Konservasi non Taman Nasional

40,0

Jumlah Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi yang tersusun sebanyak 20 Dokumen

7,0

Terbentuknya Kawasan Ekosistem Esensial pada 2 Lokasi

10,0

Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi yang Terdegradasi seluas 20.000 Ha

37,7

40 | R e n c a n a


Kegiatan

Kinerja

Rp. Milyar

Peningkatan populasi 25 spesies terancam punah (menurut Redlist IUCN) sebesar 2 %

10,5

Tersertifikasinya 10 unit penangkaran yang akan melakukan peredaran Luar Negeri.

13,0

Nilai Ekspor pemanfaaatan TSL dan bioprospecting sebesar Rp 2,5 trilyun

8,0

Nilai PNBP dari Pemenfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebesar Rp 5 Milyar

4,0

Jumlah jenis satwa liar yang dikembangbiakkan di Lembaga Konservasi bertambah 1 jenis

4,5

Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 10 unit

20,0

Beroperasinya usaha jasa lingkungan air sebanyak 3 perusahaan

8,0

Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang aktif sejumlah 600 KK

5,0

Kontribusi PNBP dari perusahaan jasa lingkungan mencapai 100 Milyar

7,0

Jumlah hotspot pada kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimum tahun 2014 (17.820 hotspot) menjadi 17.464 hotspot

12,5

41 | R e n c a n a


Kegiatan

Kinerja

Rp. Milyar

Luas Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam yang terbakar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimal tahun 2014 (3.861,3 Ha) menjadi 3.784 Ha

10,5

Jumlah SDM Pengendalian Kebakaran Hutan yang ditingkatkan kapasitasnya sejumlah 300 orang

3,0

Jumlah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang terbentuk pada Kesatuan Pemangkuan Hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 18 Brigade

19,0

Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan Terselesaikan minimal 75 kasus

14,0

Pengamanan dan Pinindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan terlaksana di 10 lokasi pada UPT PHKA

12,5

Terpenuhinya standar minimum sarana dan prasarana pengamanan hutan di 50 lolasi pada UPT PHKA dan Brigade SPORC

10,0

Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengamanan hutan sebesar 1.000 orang

3,5

Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHKA sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 70 poin

362,0

42 | R e n c a n a


Pengunjung mancanegara menikmati Segara Anakan di TN. Gunung Rinjani. Foto oleh Teguh Rianto.

43 | R e n c a n a


KUP di Kabupaten Pringsewu,Lampung, keberadannya menyumbang keberlanjutan ketersediaan air untuk 25 ha usaha padi, dengan menyediakan pilihan ekonomi masyarakat selain menebang hutan. Foto hasil dokumentasi Pusat Penyuluhan Kehutanan

PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN Kegiatan

Kinerja

Rp. Milyar

Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan

Jumlah tenaga bakti rimbawan sebanyak 987 Orang di 600 KPH

48,5

Jumlah sertifikat SDM KPH dan SDM Kehutanan lainnya yang kompeten 1.000 orang

7,6

Peningkatan Penyuluhan Kehutanan

Meningkatnya kelas kelompok Tani Hutan (KTH) di dalam KPH dan Hutan Rakyat menjadi kelas madya sebanyak 600 KTH

27,5

Terbentuknya 25 unit koperasi KTH di dalam KPH dan hutan rakyat

1,6

44 | R e n c a n a


Kegiatan

Kinerja

Rp. Milyar

Terbentuknya kemitraan KTH yang profitable dengan pelaku usaha kehutanan, 10 unit di dalam KPH dan Hutan Rakyat

0,9

Jumlah SDM KPH dan SDM kehutanan lainnya yang lulus diklat berbasis kompetensi minimal 8.540 orang

187,2

Tersedianya SDM Aparatur Kehutanan yang lulus pendidikan S2 dan S3, 35 orang

9,9

Meningkatnya kapasitas pengelolaan di 1 KHDTK sebagai sarana kediklatan

8,5

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan

Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan minimal 280 orang

60,4

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 70 Poin

Penyelenggaraan pendidikan dan latihan SDM KPH dan SDM Kehutanan lainnya

45 | R e n c a n a


Persemaian konservasi genetik Diospyros sp, di Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Manado, Sulawesi Utara . Foto oleh Sandi Kusuma.

46 | R e n c a n a


PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN Kegiatan

Kinerja

Rp. Milyar

Penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan hasil hutan untuk peningkatan daya saing produk kayu dan bukan kayu

Iptek dasar dan terapan bidang teknologi pengolahan hasil hutan untuk mendukung inovasi teknologi, diversifikasi produk, peningkatan kualitas, optimasi proses produksi, dan pemanenan hasil hutan di 7 KPHP dan 3 KPHL sebesar 20 %

17,5

Pilot project litbang di KPH Lakitan sebesar 30%

0,7

Penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi SDH (flora, fauna, mikroba dan kawasan)

Iptek dasar dan terapan bidang teknologi konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan flora dan fauna langka, mikroba hutan tropis dan pengelolaan kawasan konservasi serta penurunan laju sedimentasi DAS prioritas di 22 KPHP, 18 KPHL dan 22 KPHK sebesar 20 %

41,5

Pilot project litbang di KPHP Banjar dan KPHP Kuburaya

1,0

sebesar 20 % Penelitian dan pengembangan peningkatan produktivitas hutan (kayu dan non kayu)

Iptek dasar dan terapan bidang peningkatan produksi kayu dan HHBK di 29 KPHP, 3 KPHL dan 2 KPHK sebesar 20%

40,7

Pilot project litbang di KPHP Biak Numfor, KPHP Bualemo,

1,8

Peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan

Iptek terapan untuk peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan dan penanganan perubahan iklim, yang meliputi :

KPHP Jeneberang sebesar 20%

47 | R e n c a n a

17,5


Kegiatan

Kinerja

kehutanan dan penanganan perubahan iklim

(1) kontribusi sektor kehutanan dalam penanganan perubahan iklim; (2) kebijakan lanskap dan jasa hutan; (3) politik dan hukum pemanfaatan hutan; (4) kebijakan tata kelola dan ekonomi kehutanan di 3 KPHP, 2 KPHL sebesar 20%

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhut

Rp. Milyar

Pilot project litbang di KPH Yogyakarta sebesar 20%

0,8

Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 70 Poin

208,4

Tanaman Jelutung muda, hasil pembiakan Litbang di kebun masyarakat. Foto oleh Suningsih (Gambar kanan). Gambar kiri adalah sepasang Julang Sulawesi, hasil eksplorasi Litbang untuk mengetahui populasi. Foto oleh Supratman Taba.

48 | R e n c a n a


PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KEHUTANAN Kegiatan

Kinerja

Rp. Milyar

Pengawasan yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat I

Berkurangnya temuan kerugian negara hasil pemeriksaan BPK-RI pada wilayah kerja Inspektorat I sebesar 10% dari baseline rata-rata temuan tahun 2007-2012

3,1

Persentase unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja kategori A pada wilayah kerja Inspektorat I sebesar 20%

1,5

Pengawasan yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat II

Berkurangnya temuan kerugian negara hasil pemeriksaan BPK-RI pada wilayah kerja Inspektorat II sebesar 10% dari baseline rata-rata temuan tahun 2007-2012

3,1

Persentase unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja kategori A pada wilayah kerja Inspektorat II sebesar 20%

1,5

Pengawasan yang profesional guna menjamin mutu

Berkurangnya temuan kerugian negara hasil pemeriksaan BPK-RI pada wilayah kerja Inspektorat III sebesar 10% dari baseline rata-rata temuan tahun 2007-2012

3,9

49 | R e n c a n a


Kegiatan

Kinerja

Rp. Milyar

kinerja Kementerian Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat III

Persentase unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja kategori A pada wilayah kerja Inspektorat III sebesar 20%

1,5

Berkurangnya temuan kerugian negara hasil pemeriksaan BPK-RI pada wilayah kerja Inspektorat IV sebesar 10% dari baseline rata-rata temuan tahun 2007-2012

3,9

Persentase unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja kategori A pada wilayah kerja Inspektorat IV sebesar 20%

1,5

Pengawasan yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat IV

Pengawasan terhadap Terbentuknya satker berpredikat WBK sebanyak 35 satker kasus pelanggaran yang berindikasi KKN

2,6

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Itjen Kementerian Kehutanan

34,0

Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Lingkup Itjen Kementerian Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 70 Poin

50 | R e n c a n a


Penandatanganan kinerja pembangunan kehutanan tahun 2014 oeh Menteri Kehutanan, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,Direktur Jenderal, Kepala Badan dan Kepala Dinas. Foto oleh Muhammad Desbi Aditya.

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEHUTANAN Kegiatan

Kinerja

Rp. Milyar

Penyelenggaraan tata hutan dan organisasi Kemenhut

Tersedianya regulasi dengan prioritas mendorong peningkatan produksi dan nilai ekspor hasil hutan (kayu, HHBK, TSL), HKm, HD, HR, HTR, KPS sebanyak 2 regulasi

3,5

Gugatan perkara yang sudah putus terhadap Kemenhut yang dinyatakan menang oleh pengadilan sebesar 80%

2,0

Dukungan terbentuknya kelembagaan 109 KPH

3,7

51 | R e n c a n a


Kegiatan

Kinerja

Rp. Milyar

Penyelenggaraan administrasi dan penataan kepegawaian Kemenhut

Terpenuhinya kebutuhan pegawai di lingkup Kemenhut (pusat dan UPT) serta KPH sekurang-kurangnya 900 orang sesuai dengan hasil analisis jabatan oleh Kemenpan dan RB

5,0

Terpenuhinya standar kompetensi pegawai pada setiap sebanyak 1.500 orang

10,2

Penyelenggaraan administrasi keuangan Kemenhut

Opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP)

13,8

Peningkatan PNBP sebesar 10% dari PNBP tahun 2013

39,3

Koordinasi perencanaan dan evaluasi Kemenhut

Capaian sasaran strategis Kementerian Kehutanan 95%

225,2

Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan sebesar 70 point

2,9

Penyelenggaraan ketatausahaan kerumahtanggan dan pengelolaan perlengkapan Kemenhut

Optimalnya pelayanan kerumahtanggaan di lingkup Sekratriat Jenderal dan Kementerian Kehutanan di dalam mendukung pencapaian SAKIP Kemenhut sebesar 70 point

139,1

Terkelolanya manajemen aset untuk mendukung pencapaian opini WTP di 236 satker

8,4

Penyiaran dan penyebarluasan informasi pembangunan kehutanan

Meningkatnya dukungan pemberitaan pembangunan kehutanan di 10 media massa

10,6

Meningkatnya dukungan pembangunan kehutanan di 5 institusi dan lembaga

7,0

Pengelolaan Terdistribusikannya pendanaan mitra kerja KPH sebesar Rp. 0,4 keuangan, penyaluran trilyun 52 | R e n c a n a

100,8


Kegiatan

Kinerja

Rp. Milyar

dan pengembalian dana bergulir pembiayaan pembangunan kehutanan Pembinaan dan Kerjasama bilateral, regional dan multilateral baru yang koordinasi kerjasama mendukung pencapaian sasaran strategis sebanyak 3 kerjasama luar negeri

11,3

Pengendalian Disahkannya RJP Pengelolaan KPH di regional I sebanyak 29 pembangunan unit kehutanan regional I Diselesaikannya masalah tenurial di regional I sebanyak 2 kasus

3,8

Pengendalian pembangunan kehutanan regional II

Disahkannya RJP Pengelolaan KPH di regional II sebanyak 10 unit

3,6

Diselesaikannya masalah tenurial di regional II sebanyak 2 kasus

1,1

Pengendalian pembangunan kehutanan regional III

Disahkannya RJP Pengelolaan KPH di regional III sebanyak 40 unit

2,6

Diselesaikannya masalah tenurial di regional III sebanyak 2 kasus

0,6

Pengendalian pembangunan

Disahkannya RJP Pengelolaan KPH di regional IV sebanyak 30 unit

4,2

53 | R e n c a n a

1,0


Kegiatan

Kinerja

Rp. Milyar

kehutanan regional IV

Diselesaikannya masalah tenurial di regional IV sebanyak 2 kasus

1,0

Pembinaan standardisasi, pengelolaan lingkungan dan penanganan perubahan iklim kehutanan

Rancangan SNI dan SNI harmonisasi, dan hasil evaluasi penerapan standar sebanyak 25 rancangan

3,5

Meningkatnya tata kelola unit pengelolaan hutan lestari sebesar 20%

2,9

Instrumen dan invetarisasi pencapaian hasil RAN-GRK bidang kehutanan dan lahan gambut sebanyak 1 rancangan

6,0

Penataan sarana dan peralatan kehutanan

Sarana dan peralatan kehutanan tersedia dan berfungsi baik di 354 satker

8,0

Penyediaan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) sarana dan prasarana kehutanan sebanyak 2 pedoman

1,2

54 | R e n c a n a


Vegetasi Jabon di Hutan Rakyat Desa Batui, Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah.Foto oleh Surya Harun.

55 | R e n c a n a


V.

PENUTUP

Umum

Prakondisi

Pengurusan

Pengaturan kawasan hutan

Transformasi pembangunan kehutanan dari mempertahankan dan memulihkan kawasan hutan di tahun 2010-2014 menjadi memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati menjadi produk aktual di tahun 2015-2019, membutuhkan perubahan paradigma kearah pemangkuan kawasan hutan. Penguasahaan terhadap potensi kawasan hutan (kayu, non kayu, TSL, jasa lingkungan dan hasil hutan lainnya) dalam skala jumlah spesies dan populasi mutlak diperlukan. Badan Litbang Kehutanan dan Ditjen Planologi Kehutanan bertugas menyiapkan iptek pemanfaatan dan data potensi, utamanya di tingkat tapak (KPH), sehingga pengembangan KPH dilakukan dengan menggunakan iptek kehutanan dan potensi di tingkat tapak. NSPK pengelolaan hutan produksi disiapkan oleh Ditjen Bina Usaha Kehutanan, NSPK pengelolaan hutan lindung oleh Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, dan NSPK pengelolaan hutan konservasi oleh Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Ditjen Bina Usaha Kehutanan membina KPHP, Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial membina KPHL, dan Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam membina KPHK dan mengelola Taman Nasional. 56 | R e n c a n a


Regulasi dan kelembagaan

Pembiayaan dan evaluasi

Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal mengatur regulasi pengelolaan di tingkat tapak dan kemungkinan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Lembaga KPH disiapkan oleh Ditjen Planologi Kehutanan. SDM KPH diatur dan disiapkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan. Termasuk dalam pengaturan regulasi dan kelembagaan adalah membangun birokrasi yang efektif dan efisien Sekretariat Jenderal mengatur mekanisme pembiayaan APBN (UPT dan dekonsentrasi) dan DAK, yang mendorong pelaksanaan KPH. Inspektorat Jenderal memantau kinerja, sehingga memberikan sumbangan nyata dalam pembangunan nasional, dan Sekretariat Jenderal menyusun hasil evaluasi.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

KRISNA RYA

ttd. ZULKIFLI HASAN

57 | R e n c a n a


Pantai Tinabo, TN. Taka Bonerate, Sulawesi Selatan. Foto oleh Sandi Kusuma.

58 | R e n c a n a


1|Rencana


Rencana Kerja Tahun 2015

Recommend Documents