RENCANA KERJA perubahan INSPEKTORAT KOTA SALATIGA

RENCANA KERJA perubahan INSPEKTORAT KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

INSPEKTORAT Jl. Cemara Nomor 38 Telp./Fax. (0298) 325518 Salatiga 50711

`

RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka telah diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun latar belakang diterbitkannya peraturan perundangundangan tersebut di atas adalah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. D:\Documents\Desktop\Upload Inkom - Dokumen Evaluasi AKIP 2017\2. RENJA 2016\RENJA PERUBAHAN 2016\RENJA PERUBAHAN 2016.doc

1

Dari

aspek

perencanaan

anggaran,

untuk

tercapainya

standarisasi, keselarasan, serta koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, sesuai pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah, sebagai masukan/bahan dalam menyusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Inspektorat Kota Salatiga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daearah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai

tugas

pokok

membantu

Walikota

dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disusunlah Rencana Kerja Inspektorat Kota Salatiga Tahun 2016. Yang disusun dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal, serta berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya

1.2.

Landasan Hukum Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Salatiga Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

D:\Documents\Desktop\Upload Inkom - Dokumen Evaluasi AKIP 2017\2. RENJA 2016\RENJA PERUBAHAN 2016\RENJA PERUBAHAN 2016.doc

2

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; 2. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah


3

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma

Pengawasan

dan

Kode

Etik

Pejabat

Pengawas

Pemerintah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja. 1.3.

Maksud dan Tujuan Dokumen Renja Inspektorat disusun dengan maksud untuk mengarahkan

pelayanan

SKPD

Inspektorat

khususnya

dan

pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sedangkan tujuan penyusunan Renja Inspektorat adalah untuk

menterjemahkan,

mengoperasionalkan

dan

mengimplementasikan Visi dan Misi Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Salatiga.


4

1.4.

Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Salatiga Tahun 2016 adalah sebagai berikut : BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Penyusunan

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

2.3.

Isu-isu

Penting

Penyelenggaran

Tugas

dan

Fungsi Inspektorat 2.4.

BAB III

BAB IV

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

3.3

Program dan Kegiatan

PENUTUP


5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Rencana Kerja Inspektorat Kota Salatiga Tahun 2014 memuat pelaksanaan Program tersebut di bawah ini : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Kebijakan KDH 5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan Disiplin Aparatur merupakan program umum yang dilaksanakan oleh semua SKPD di lingkungan Pemkot Salatiga. Program

Wajib

Urusan

Pemerintahan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Salatiga adalah : Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Kebijakan KDH dengan kegiatan-kegiatan : 1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 2. Penanganan kasus aduan di lingkungan pemerintah daerah 3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan 4. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 5. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan kegiatan : D:\Documents\Desktop\Upload Inkom - Dokumen Evaluasi AKIP 2017\2. RENJA 2016\RENJA PERUBAHAN 2016\RENJA PERUBAHAN 2016.doc

6

Pelatihan

Pengembangan

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan. Inspektorat Kota Salatiga setiap melaksanakan pemeriksaan regular terhadap obyek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kota Salatiga. Tahun 2011 Inspektorat Kota Salatiga mengusulkan kegiatan yang prioritas dan mendesak yang tertuang dalam Rencana Kerja Inspektorat Kota Salatiga tetapi belum diakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2011, yaitu program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan rehabilitasi berat gedung kantor yang akan digunakan untuk ruang arsip dan penyediaan ruang

kerja

yang

representatif

serta

kegiatan

pengadaan

kendaraan dinas/operasional roda 4 yang akan digunakan dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan operasional. Di tahun 2012 pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4 sudah terlaksana. Tahun 2012 Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat

pembinaan

dari

Sekretaris

Daerah.

Inspektorat

mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa/kelurahan, serta menyelenggarakan fungsi : 1.

Perencanaan program pengawasan,

2.

Perumusan kebjakan dan fasilitasi pengawasan, dan


7

3.

Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Oleh karena itu dalam kurun waktu mendatang, Inspektorat

Kota Salatiga memfokuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai prioritas pembangunan daerah Kota Salatiga.

Program dan kegiatan

difokuskan pada : 1.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

2.

Peningatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;

3.

Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.

2.2 .

4.

Penyelenggaraan administrasi perkantoran

5.

Peningkatan disiplin aparatur;

Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Inspektorat

Kota

Salatiga

membuat

capaian

kinerja

berdasarkan indikator kinerja sesuai SPM, IKK maupun IKU berdasarkan

Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 050/503/2014 sebagaimana

terlampir

pada Tabel 2.

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Inspektorat

1.

Inspektorat Kota Salatiga setiap melaksanakan pemeriksaan regular terhadap obyek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kota Salatiga.

2.

Permasalahan

dan

hambatan

yang

mempengaruhi

keberhasilan/kegagalan kinerja SKPD di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal maupun eksternal. D:\Documents\Desktop\Upload Inkom - Dokumen Evaluasi AKIP 2017\2. RENJA 2016\RENJA PERUBAHAN 2016\RENJA PERUBAHAN 2016.doc

8

Rumusan permasalahan yang tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat

Kota

Salatiga

adalah

:

Belum

optimalnya

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik yang dimaksud adalah pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab (akuntabel), pemerintahan yang efektif dan efisien dan bersinergi positif dengan sektor swasta dan masyarakat dengan wujud pelayanan prima. Mengacu pada permasalahan pembangunan jangka menengah Kota Salatiga pada urusan pemerintahan umum dimaksud, maka rumusan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kota Salatiga adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya pelayanan di bidang pengawasan seiring

dengan

tuntutan

masyarakat

terhadap

transparansi dan akuntablitas kinerja pemerintah. 2. Belum optimalnya penanganan kasus aduan masyarakat/ pengawasan masyarakat 3. Masih terbatasnya SDM pengawasan yang profesional. 4. Belum

optimalnya

pemahaman

atas

peraturan

perundang-undanganan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 5. Terbatasnya sarana penunjang pemeriksaan 3.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah masih perlu adanya pengoptimalan pelayanan dibidang pengawasan yang harus transparan dan akuntabel dan juga perlu adanya Sumberdaya Manusia yang lebih profesional dengan upaya pemahaman peraturan perundang-undangan dan diklat berkelanjutan.

4.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat.


9

Sedangkan ancaman (threats) atau tantangan ke depan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Salatiga adalah sebagai berikut : 1.

Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang belum sepenuhnya efisien dan efektif

2.

Pengelolaan keuangan belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ).

3.

Penerapan SAKIP dan SPIP di lingkungan pemkot belum sepenuhnya sesuai harapan.

4.

Masih adanya temuan hasil audit yang

belum dapat

diselesaikan tindak lanjutnya secara tepat waktu Beberapa peluang (opportunities) yang dimiliki

Inspektorat

Kota Salatiga terdiri dari : 1.

Respon positif stakeholder terhadap fungsi dan peran Inspektorat.

2.

Komitmen pimpinan dalam percepatan pemberantasan KKN.

3.

Peningkatan

koordinasi,

komunikasi

dan

sinergitas

pengawasan. 4.

Terbukanya formasi jabatan fungsional pengawasan yang luas

5.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2016 Berdasarkan

usulan

kegiatan

tahun

2011

Inspektorat

mengusulkan kegiatan yang prioritas dan mendesak yang tertuang dalam Rencana Kerja Inspektorat Kota Salatiga tetapi belum diakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2011, yaitu program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan

rehabilitasi

berat

gedung

kantor

yang

akan

digunakan ruang arsip dan penyediaan ruang kerja yang representatif. Namun demikian sampai saat ini belum dapat D:\Documents\Desktop\Upload Inkom - Dokumen Evaluasi AKIP 2017\2. RENJA 2016\RENJA PERUBAHAN 2016\RENJA PERUBAHAN 2016.doc

10

terwujud sehingga di tahun 2016 nanti kami mohon usulan tersebut dapat direalisasikan. 2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RENSTRA Sesuai dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip good govermence dan untuk mencapai tujuan pengawasan, maka Inspektorat Kota Salatiga telah menetapkan arah kebijakan dan program, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut : 1.

Kebijakan : Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundng-undangan oleh SKPD. Program

: Peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Program ini bertujuan mewujudkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan Kegiatan pokok yang dilaksanakan : a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH d. Tindak lanjut hasil pengawasan. e. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Kelompok sasaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga. 2.

Kebijakan

: Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan

tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Program : Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan. Kegiatan Kegiatan pokok yang dilaksanakan : D:\Documents\Desktop\Upload Inkom - Dokumen Evaluasi AKIP 2017\2. RENJA 2016\RENJA PERUBAHAN 2016\RENJA PERUBAHAN 2016.doc

11

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Kelompok sasaran Tenaga pemeriksa dan PFA (Pejabat Fungsional Auditor) pada Inspektorat Kota Salatiga.

Alasan

proses

tersebut

dilakukan

karena

dengan

mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis yang mempengaruhi keberhasilan perwujudan cita-cita layanan terbaik Inspektorat Kota Salatiga baik dalam upaya mencapai kinerja pembangunan

daerah,

maka

Inspektorat

Kota

Salatiga

menetapkan visi Organisasi sesuai Renstra Tahun 2011 – 2016 sebagai berikut : “ Terciptanya Pengawasan yang Profesional dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Baik “ Perwujudan visi tersebut mengandung filosofi sebagai berikut : 1. Pengawasan yang profesional adalah pengawasan yang memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi dan mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah yang ada dalam pencapaian kinerja. 2. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa

dan

bertanggung

jawab

dengan

senantiasa

berwawasan ke depan , terbuka, cepat tanggap, akuntabilitas, efektifitas, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum dan mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Dalam upaya mewujudkan visi Inspektorat Kota Sa;atiga Tahun 2011-2016 , maka dirumuskan 5 (lima) misi dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan pemerintah Kota. D:\Documents\Desktop\Upload Inkom - Dokumen Evaluasi AKIP 2017\2. RENJA 2016\RENJA PERUBAHAN 2016\RENJA PERUBAHAN 2016.doc

12

Misi ini mengandung makna bahwa sejalan dengan aspirasi dan tuntutan reformasi, maka peran dan fungsi pengawasan harus ditingkatkan secara optimal. Kinerja pengawasan dalam konteks pembangunan

daerah

harus

menekankan

pada

upaya-upaya

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsipprinsip transparansi, partisipasif dan akuntabel, sehingga programprogram di bidang pengawasan harus di susun dalam rangka mendukung

pelaksanaan

program-program

pembangunan,

baik

melalui pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus. 2. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem pengendalian Intern secara efektif pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan memberikan

tugas

dan

fungsi

organisasi

keyakinan

yang

memadai

bahwa

dalam kegiatan

rangka telah

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3. Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan,

penyalahgunaan

wewenang

dalam

proses

penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (SPIP) harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya guna memberinilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong


13

peningkatan

efektivitas

manajemen

resiko

(Risk

Management),

pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi. 4. Meningkatkan

kinerja

pengawasan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Misi ini mengandung makna bahwa Inspektorat Kota Salatiga dalam rangka melaksanakan pengawasan secara efektif dan efisien dan guna menghindari adanya tumpang tindih antara Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP), maka dilaksanakan koordinasi dan kerjasama baik dalam

perencanaan

maupun

pelaksanaan

pengawasan

atas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. 5. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan. Misi ini mengandung makna bahwa dalam rangka menunjang terwujudnya pengawasan yang profesional dibutuhkan SDM yang berkualitas, agar selalu dapat memenuhi tuntutan SKPD dan masyarakat dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Dengan kualitas

pengawasan

yang

memadai,

maka

diharapkan

dapat

mendorong terwujudnya Good Governance.


14

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2016,

berdasarkan permasalahan dan

tantangan ke depan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih

dan

berwibawa,

Inspektorat

Provinsi

Jateng

telah

menetapkan Visi organisasi , yaitu "Menjadi Inspektorat yang profesional sebagai pendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Jawa Tengah. Guna mewujudkan visi tersebut di atas Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah merumuskan misi-nya sebagai berikut : 1. Melaksanakan perencanaan program pengawasan internal, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2. Mewujudkan SDM tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang berkualitas, kompeten dan profesional 3. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi perkantoran, keuangan serta sarana dan prasarana Program yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi

Jawa

Tengah

2011

-

2016

yaitu

mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur dan untuk mencapai tujuan pengawasan, adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 2. Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur Pengawasan D:\Documents\Desktop\Upload Inkom - Dokumen Evaluasi AKIP 2017\2. RENJA 2016\RENJA PERUBAHAN 2016\RENJA PERUBAHAN 2016.doc

15

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Dari uraian tersebut diatas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja. Inspektorat mempunyai tugas

pokok

membantu

Walikota

dalam

penyelenggaraan

pemerintah daerah di bidang pengawasan daerah. Kemudian pada tantangan dan peluang pengembangan SKPD identifikasi

permasalahan

berdasarkan

tugas

dan

dan fungsi

Inspektorat Kota Salatiga, dan sesuai dengan visi dan misi dalam RPJMD Tahun 2011-2016 yang diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Kota Salatiga pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian,

dan

Persandian,

maka

dirumuskan

beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu : 1) Kurang optimalnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan dunia usaha, antara lain disebabkan terbatasnya prasarana dan sarana, kemampuan aparat dan anggaran yang terbatas. 2) Belum

optimalnya

penyediaan

prasarana

dan

sarana

pelayanan, peralatan di SKPD dan pemerintah kelurahan yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. 3) Tuntutan masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Tujuan yang akan dicapai Inspektorat Kota Salatiga pada lima tahun kedepan adalah : 1. Terwujudnya

peningkatan

profesionalisme

Sumber

Daya

Manusia aparatur pengawasan. D:\Documents\Desktop\Upload Inkom - Dokumen Evaluasi AKIP 2017\2. RENJA 2016\RENJA PERUBAHAN 2016\RENJA PERUBAHAN 2016.doc

16

2. Terwujudnya

peningkatan

kinerja

perangkat

daerah

di

lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dengan terpenuhinya sarana dan prasarana.ng transparan dan akuntebel. 3. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas,ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1.

Meningkatnya

profesionalisme

Sumber

Daya

Manusia

Aparatur Pengawasan 2.

Meningkatnya kinerja SKPD dilingkungan pemerintah Kota Salatiga

3.

Meningkatnya kualitas hasil pengawasan

3.3. Program dan Kegiatan 3.1 Program

Untuk

mewujudkan

kebijakan

yang

telah

ditetapkan,

Inspektorat Kota Salatiga memiliki program dan kegiatan sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; 5. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.


17

3.2. Kegiatan Untuk

melaksanakan

program

yang

telah

ditentukan

sebagaimana tersebut di atas, maka direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; c.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

d. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; e. Penyediaan Alat Tulis Kantor; f.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

g. Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor; h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; i.

Penyediaan Makanan dan Minuman;

j.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan; dan

k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional; b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; c.

Pengadaan Mebelair;

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; f.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman; dan h. Rehabilitasi Berat Gedung Kantor. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. D:\Documents\Desktop\Upload Inkom - Dokumen Evaluasi AKIP 2017\2. RENJA 2016\RENJA PERUBAHAN 2016\RENJA PERUBAHAN 2016.doc

18

Dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 4. Program

Peningkatan

Pengendalian

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Dilaksanakan melalui kegiatan : a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala; b. Penanganan Kasus Aduan di Lingkungan Pemerintah Daerah; c.

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;

d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan; e. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif; 5. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Dilaksanakan

melalui

kegiatan

Pelatihan

Pengembangan

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan


19

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Salatiga Tahun 2016 disusun dalam upaya menyelaraskan setiap kegiatan yang dilaksanakan dari tahun sebelumnya (2015) dan tahun selanjutnya (2017) dan seterusnya. Agar Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan kesungguhan dan sikap yang profesional dari setiap personil yang ada di jajaran Inspektorat Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini dapat dilaksanakan melalui sikap yang selalu

mengedepankan pembinaan, pendekatan kinerja secara komprehensif dan kemitraan dalam pengawasan yang profesional dan niat baik dari seluruh aparat pemerintah.

Salatiga,

Pebruari 2015

INSPEKTUR KOTA SALATIGA

NIKEN LIDIASTUTI, SH, MH. Pembina Utama Muda NIP. 19580413 198602 2 002


20

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 SKPD : INSPEKTORAT KOTA SALATIGA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Kode

1 1 1

20

1

20

07

01

1

20

07

01

1

20

07

01

1

20

07

01

1

20

07

01

1

20

07

01

1

20

07

01

1

20

07

01

1

20

07

1

20

07

2 Urusan Umum Bidang Urusan Pemerintahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lembar :

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2013

Target Renja SKPD Tahun 2014

3

4

5

6

Tersedianya perangko 200 lembar, materai Rp.3.000 160 lembar, dan materai Rp.6.000 120 lembar, serta biaya pengiriman dokumen.

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Realisasi Renja Tingkat SKPD Tahun Realisasi (%) 2014 7

8=(7/6)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

9

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2014) 10=(5+7+9)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 11=(10/4)

2.000.000

1.499.290

1.650.000

1.649.750

99,98

1.750.000

4.899.040

2,45

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik selama 12 bulan.

27.500.000

15.170.166

31.520.000

24.490.041

77,70

21.000.000

60.660.207

2,21

Terbayarnya sewa mesin fotokopi selama 12 bulan.

4.000.000

2.400.000

3.300.000

3.000.000

90,91

3.600.000

9.000.000

2,25

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terbayarnya tenaga kebersihan kantor selama 12 bulan. Terlaksananya pembelian alat tulis kantor selama 12 bulan. Terlksananya cetak bahan administrasi kantor dan penggandaan surat/dokumen keperluan kantor selama 12 bulan.

13.000.000

10.800.000

12.500.000

12.050.000

96,40

6.000.000

28.850.000

2,22

45.000.000

39.731.600

45.000.000

38.163.382

84,81

45.000.000

122.894.982

2,73

12.000.000

11.490.075

14.300.000

12.479.733

87,27

14.500.000

38.469.808

3,21

12 Penyediaan Komponen Terlaksananya pembelian alat listrik Instalasi Listrik/penerangan dan elektronik penerangan bangunan kantor bangunan kantor.

2.000.000

1.992.750

2.200.000

2.199.500

99,98

2.500.000

6.692.250

3,35

01

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2.500.000

2.999.500

3.300.000

3.251.500

98,53

3.500.000

9.751.000

3,90

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

6.000.000

2.917.000

5.000.000

4.969.000

99,38

5.000.000

12.886.000

2,15

Terlaksananya pembelian peralatan dan bahan kebersihan kantor, serta pembelian peralatan dapur/rumah tangga. Terbayarnya biaya langganan surat kabar selama 12 bulan, serta terlaksananya pembelian buku-buku peraturan perundang-undangan terbaru sebanyak 30 buku.

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2013

4 7.500.000

5 6.962.000

6 9.000.000

7 8.152.000

8=(7/6) 90,58

9 9.500.000

Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2014) 10=(5+7+9) 24.614.000

90.000.000

90.000.000

146.500

115.826.900

79.062,73

75.000.000

280.826.900

3,12

30.000.000

32.722.000

63.500.000

62.201.500

97,96

35.500.000

130.423.500

4,35

45.000.000

-

42.990.000

42.735.075

99,41

35.500.000

78.235.075

1,74

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan secara Gedung Kantor rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan. 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan dan Kendaraan Dinas / pembelian BBM, serta minyak Operasional pelumas bagi 6 unit kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan.

15.000.000

14.948.500

72.000.000

71.903.500

99,87

16.500.000

103.352.000

6,89

60.000.000

84.651.136

104.000.000

103.982.851

99,98

90.000.000

278.633.987

4,64

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan rutin Peralatan Gedung Kantor peralatan kantor dan rumah tangga berupa komputer, mesin tik, mebelair, gorden, dan lain-lain selama 12 bulan.

24.000.000

17.235.000

28.000.000

21.197.500

75,71

25.000.000

63.432.500

2,64


Kode

1

20

1 07

01

1

20

07

01

1

20

07

02

1

20

07

02

2 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

3 Tersedianya sajian makanan dan minuman tamu Inspektorat selama 12 bulan. 18 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya dana perjalanan dinas konsultasi ke luar Daerah untuk kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Mebelair

1

20

07

02

1

20

07

02

1

20

07

02


Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa komputer (PC) 2 unit, Laptop 1 unit dan printer 2 unit Terlaksananya pembelian mebelair

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja Tingkat SKPD Tahun Realisasi (%) 2014


Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 11=(10/4) 3,28

SKPD : INSPEKTORAT KOTA SALATIGA


Kode

1 1 1

20

1

20

2 Urusan Wajib Bidang Urusan Pemerintahan Inspektorat Kota Salatiga

07

Lembar :


Realisasi Target Target Kinerja Kinerja Hasil Capaian Program dan Program Keluaran Kegiatan (Renstra SKPD) s/d dengan Tahun Tahun 2016 2013

3

4

5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014 6

Realisasi Renja Tingkat SKPD Tahun Realisasi (%) 2014 7

8=(7/6)


9

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014 Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2014) 10=(5+7+9)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 11=(10/4)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pelaksanaan Pembelian Pakaian dinas

Tersedianya pakaian Kheki dan atribut

20.000.000

-

16.000.000

13.383.000

83,64

45.000.000

58.383.000

2,92

Tersusunnya LAKIP,LKD,LPPD/LKPJ,RENJA, PPRG dan PMPRB,,

15.000.000

-

10.000.000

9.752.500

97,53

13.000.000

22.752.500

1,52

ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

20

07

20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tercapainya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


Kode



Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014


Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014

2 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

3 Terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) meliputi Pemeriksaan Reguler, Reviu Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi LAKIP& SPIP,Monitoring Pelaksanaan Kegiatan SKPD, dan Monitoring Pelaksanaan Belanja Bantuan, Terlaksananya pengawasan yang bersifat pencegahan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan, pengawasan trhdp program kerja pada setiap unit kerja, pengawasan perkembangan kegiatan tahun berjalan sesuai jadual kegiatan,perencanaan program pemeriksaan, survey pendahuluan rencana pemeriksaan, tentatif Audit Obyektif, Penyusunan NHP, Klarifikasi NHP, Penyusunan NHP

4 500.000.000

5 357.499.100

6 510.000.000

7 437.295.000

8=(7/6) 85,74

9 450.000.000

Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2014) 10=(5+7+9) 1.244.794.100

20

02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda

Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus di luar Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) secara profesional

50.000.000

9.280.000

30.000.000

23.583.000

78,61

45.000.000

77.863.000

1,56

20

03 Pengendalian manajemen Terlaksananya Pengawasan dan pelaksanaa kebijakan KDH Pengendalian Seleksi Pengadaan CPNSD, Penelitian Daftar Isian LP2P Tahunan bagi PNS Golongan III/a ke atas, dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

35.000.000

9.424.500

41.500.000

32.750.500

78,92

40.000.000

82.175.000

2,35

1

20

1 07

20

1

20

07

1

20

07

Target Renja SKPD Tahun 2014


Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 11=(10/4) 2,49


Kode

1

20

1 07

20

1

20

07

20


2 3 06 Tindak lanjut hasil temuan Terlaksananya pemantauan dan pengawasan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada obyek pengawasan di lingkungan Pemkot Salatiga meliputi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Salatiga, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah baik hasil pemeriksaan tahun berjalan maupun pending tahun sebelumnya

20 07

21

1

20 07

21 01

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014


9 190.000.000

Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2014) 10=(5+7+9) 526.392.500

30.000.000

#VALUE!

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

6 212.940.000

Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Tahunan.

60.000.000

19.991.800

63.000.000

Pembentukan Zona Integritas

Terlaksanaya Zona Integritas

70.000.000

-

30.000.000

20.127.500

67,09

62.000.000

82.127.500

1,17

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Peningkatan pelaksanaan pelatihan bagi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 60.000.000

21.522.300

350.000.000

25.311.000

7,23

55.000.000

101.833.300

1,70

h

8=(7/6) 84,03

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014

5 157.460.000

Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri, Terkirimnya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan mengikuti kursus dan diklat pengawasan

7 178.932.500


4 212.720.000

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

1


#VALUE!

11=(10/4) 2,47

#VALUE!

TABEL 2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA SALATIGA Target Renstra SKPD NO

1 1

Indikator

2 Meningkatnya kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah

SPM

3

3

Proyeksi Catatan Analisis

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2014

Perkiraan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit tepat waktu

60

62

70

75

60

70

75

77

2. Persentase aduan yang tertangani

100

87

90

95

100

90

95

97

60

65

70

75

14

70

75

80

4

3. Persentase ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2

Realisasi Capaian

IKK/IKU

Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan aparat pemeriksa fungsional

% rekomendasi yang dapat di tindak lanjuti

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumlah Sosialisasi/ Workshop/PKS yang diselenggarakan Inspektorat (dibidang pengawasan),Aparatur pengawas yang mengikuti diklat

70

72

75

80

73,65

75

80

85

13

Menurun dari target Renstra krn LHP baru dan pending tahun sebelumnya belum selesai

2 kali/35 Orang 2 kali/35 Orang 2 kali/38 Orang 2 kali/38 Orang 2 kali/38 Orang 2 kali/38 Orang 2 kali/38 Orang 2 kali/38 Orang

Tabel 3 Review terhadap Rancangan Awal RENSTRA Tahun 2016 Kota Salatiga Nama SKPD : INSPEKTORAT KOTA SALATIGA Rancangan Awal RKPD No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 1

2

3

4

1

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Inspektorat


Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Inspektorat

Terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) meliputi Pemeriksaan Reguler, Reviu Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi LAKIP& SPIP,Monitoring Pelaksanaan Kegiatan SKPD, dan Monitoring Pelaksanaan Belanja Bantuan, Terlaksananya pengawasan yang bersifat pencegahan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan, pengawasan trhdp program kerja pada setiap unit kerja, pengawasan perkembangan kegiatan tahun berjalan sesuai jadual kegiatan,perencanaan program pemeriksaan, survey pendahuluan rencana pemeriksaan, tentatif Audit Obyektif, Penyusunan NHP, Klarifikasi NHP, Penyusunan NHP

Lembar...... dari....... Hasil Analisis Kebutuhan Target Capain 5 70

Pagu indikatif (jutaan) 6

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

7

8

9

862 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Inspektorat Tercapainya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

500 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Inspektorat Terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) meliputi Pemeriksaan Reguler, Reviu Laporan Keuangan Daerah, Monitoring Pelaksanaan Kegiatan SKPD, dan Monitoring Pelaksanaan Belanja Bantuan

Target Capain 10 70

Kebutuhan Dana (jutaan) 11 862

500

Catatan Penting 12

Rancangan Awal RKPD No 1

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capain 5


Indikator Kinerja

2

3

4

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda

Inspektorat

Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus di luar Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) secara profesional

50 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda

Inspektorat Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus di luar Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) secara profesional

50

Pengendalian manajemen pelaksanaa kebijakan KDH

Inspektorat

Terlaksananya Pengawasan dan , Penelitian Daftar Isian LP2P Tahunan bagi PNS Golongan III/a ke atas, dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

40 Pengendalian manajemen pelaksanaa kebijakan KDH

Inspektorat Terlaksananya Pengawasan dan, Penelitian Daftar Isian LP2P Tahunan bagi PNS Golongan III/a ke atas, dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

40

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Inspektorat

Terlaksananya pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada obyek pengawasan di lingkungan Pemkot Salatiga meliputi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Salatiga, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah baik hasil pemeriksaan tahun berjalan maupun pending tahun sebelumnya

212 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Inspektorat Terlaksananya pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada obyek pengawasan di lingkungan Pemkot Salatiga meliputi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Salatiga, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah baik hasil pemeriksaan tahun berjalan maupun pending tahun sebelumnya

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Inspektorat

Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Tahunan


Inspektorat Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Tahunan

2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Inspektorat

Peningkatan pelaksanaan pelatihan bagi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

55 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Inspektorat Peningkatan pelaksanaan pelatihan bagi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

90

Lokasi

Indikator Kinerja

7

8

9

Kebutuhan Dana (jutaan) 11

Lokasi

94

Program/ Kegiatan

Target Capain 10

Program/ Kegiatan

94

212

60

90

55

Catatan Penting 12

Rancangan Awal RKPD No 1

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

2

3

4

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Inspektorat


Hasil Analisis Kebutuhan Target Capain 5


Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

7

8

9

60 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Inspektorat Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri, Terkirimnya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan mengikuti kursus dan diklat pengawasan

Target Capain 10

Kebutuhan Dana (jutaan) 11 60

Catatan Penting 12

Tabel 4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota salatiga SKPD : INSPEKTORAT KOTA SALATIGA

Lembar :

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2 Urusan Bidang Urusan Umum

1 1

20

1

20

07

1

20

07

01

1

20

07

01

1

20

07

01

1

20

07

01

1

20

07

01

1

20

07

01

1

20

07

01

1

20

07

01

1

20

07

01

1

20

07

01

1

20

07

01

3

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Rencana Tahun 2016 Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (jutaan)

Sumber Dana

4

5

6

7

8

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 9

10 B

Inspektorat Kota Salatiga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/Operasional 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya perangko , materai serta biaya pengiriman dokumen. Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik.

Inspektorat

1,75

APBD

Inspektorat

200 lbr dan 170 lbr 3 jenis

21

Terbayarnya sewa mesin fotokopi

Inspektorat

1 unit

Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional roddda empat dan dua

Inspektorat

Terbayarnya tenaga kebersihan kantor Terlaksananya pembelian alat tulis kantor . Terlksananya cetak bahan administrasi kantor dan penggandaan surat/dokumen keperluan kantor . Terlaksananya pembelian alat listrik dan elektronik penerangan bangunan kantor.

Terlaksananya pembelian peralatan dan bahan kebersihan kantor, serta pembelian peralatan dapur/rumah tangga. 15 Penyediaan bahan bacaan Terbayarnya biaya langganan surat dan peraturan perundang- kabar serta terlaksananya undangan pembelian buku-buku peraturan perundang-undangan terbaru.

1,8

APBD

200 lbr dan 180 lbr 3 jenis

4,5

APBD

1 unit

5,5

25 unit

6

APBD

25 unit

7

Inspektorat

2 orang

12

APBD

2 orang

13

Inspektorat

84 jenis

45

APBD

84 jenis

45

Inspektorat

72500 lembar

14,5

APBD

73000 lbr

18

Inspektorat

15 jenis

10

APBD

15 jenis

10

Inspektorat

29 jenis

4

APBD

29 jenis

4

Inspektorat

1 jenis

5

APBD

1 jenis

5

22


Kode

1

20

1 07

01

1

20

07

01

1

20

07

02

1

20

07

02

1

20

7

2

10 Pengadaan Mebeleur

1

20

07

02

1

20

07

1

20

1 1

2 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah


Rencana Tahun 2016

Lokasi


3 Tersedianya sajian makanan dan minuman tamu Inspektorat . Tersedianya dana perjalanan dinas untuk kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah .

4 Inspektorat

5 2 jenis

Inspektorat

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa Laptop 5 unit


Catatan Penting Sumber Dana

9,5

7 APBD

1 tahun

80

APBD

Inspektorat

5 unit

30

APBD

Terlaksananya pembelian mebeleur berupa almari arsip sliding door dan mebelair ruang kerja Irban dan pejabat Fungsional.

Inspektorat

4 unit

80 APBD

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala gedung kantor dan rehab gedung ruang kerja Irban dan pejabat Fungsional/ruang arsip.

Inspektorat

2 jenis

195

APBD

2 jenis

15

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Inspektorat

8 unit

90

APBD

8 unit

90

07

02

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan dan pembelian BBM, serta minyak pelumas bagi 8 unit kendaraan dinas/operasional . Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor dan rumah tangga berupa komputer, mesin tik, mebelair, gorden, dan lain-lain .

Inspektorat

8 jenis

25

APBD

8 jenis

30

20

07

03

20

07

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Terlaksananya pakaian seragam/ dinas beserta perlengkapannya

Inspektorat

43 orang

10,5

APBD

43 orang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

6

8

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 9 2 jenis 1 tahun

10 12 90

0

0

18

SKPD : INSPEKTORAT KOTA SALATIGA Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1 1

20

1

20

Lembar :

1

2 Urusan Bidang Urusan Wajib

07

Inspektorat Kota Salatiga

1

20

7

6

1

20

07

20

1

20

07

20

1

20

07

20

3

Catatan Penting

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya LAKIP, LKD, LPPD/LKPJ, Inspektorat 1 Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar laporan PPRG,Profil Kepegawaian Realisasi Kinerja SKPD Inspektorat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


Rencana Tahun 201 6

1 bendel,


Inspektorat

1 1 2 2 1

01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) meliputi Pemeriksaan Reguler, Reviu Laporan Keuangan Daerah, Evaluasi LAKIP, Pemetaan SPIP, Monitoring Pelaksanaan Kegiatan SKPD, dan Monitoring Pelaksanaan Belanja Bantuan.

Inspektorat

52 obrik , 1 kali, 18 buku, 1 laporan, 8 LHP, 1 laporan

02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda, Pelaksanaan Pengawasan bersifat preemtif

Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus,tujuan tertentu di luar Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) secara profesional, Terlaksananya pengawasan pengendalian proses kegiatan bersifat pre-emtif.

Inspektorat

20 obrik

1 bendel,13 APBD

bendel, bendel, buku, bendel, buku

20 LHP


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

9

10

8

2 buku,

21 bendel, bendel, 1 bendel, 2 buku, 1 buku 2 bendel, 13 1 buku

857,5

APBD

1 1 2 2 1

bendel, bendel, buku, bendel, buku

900

475

APBD

52 obrik , 1 kali, 18 buku, 1 laporan, 8 LHP, 1 laporan

500

95

APBD

20 obrik

95


Kode

1

20

1 07

20

1

20

07

1

20

1

20

Lokasi


2 3 03 Pengendalian manajemen Terlaksananya Pengawasan dan pelaksanaa kebijakan KDH Pengendalian Seleksi Pengadaan CPNSD, Penelitian Daftar Isian LP2P Tahunan bagi PNS Golongan III/a ke atas, dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

4 Inspektorat

5 1 laporan, 10 bendel

20

06 Tindak lanjut hasil temuan Terlaksananya pemantauan dan pengawasan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada obyek pengawasan di lingkungan Pemkot Salatiga meliputi hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Salatiga, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah baik hasil pemeriksaan tahun berjalan maupun pending tahun sebelumnya

Inspektorat

07

20


Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Tahunan, di lingkungan Pemkot Salatiga dan Monitoring Evaluasi atas Pelaksanaan di lingkup Pemerintah Kota Salatiga

Inspektorat

07

20

10 Pembentukan Zona Integritas

1

20 07

21

Terwujudnya salatiga sebagai pembentukan daerah Zona Integritas Peningkatan pelaksanaan pelatihan bagi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1

20 07

21 01

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan



Rencana Tahun 201 6

Sumber Dana

9 1 laporan, 10 bendel

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

52 LHP, 350 rek, 3 LHP, 12 rek, 1 LHP, 3 rek, 1 LHP, 74 rek

190

APBD

52 LHP, 350 rek, 3 LHP, 12 rek, 1 LHP, 3 rek, 1 LHP, 74 rek

1 kali, 52 obrik , 18 buku, 1 laporan, 8 LHP, 1 laporan

52,5

APBD

1 kali, 52 obrik , 18 buku, 1 laporan, 8 LHP, 1 laporan

55

62

APBD

1 laporan

62

35

APBD

35

APBD

2 kali/43 orang

8


7 APBD

Inspektorat

6

Catatan Penting

45

1 laporan

Inspektorat


10 50

200

55

2 kali/43 orang

55

RENCANA KERJA perubahan INSPEKTORAT KOTA SALATIGA

Recommend Documents