PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN PROFIL ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA SALATIGA TAHUN 2017
1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011, terdiri dari: 1. Inspektur; 2. Sekretariat, yang membawahi : a. Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Administrasi dan Umum; c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 3. Inspektur Pembantu Wilayah I, yang membawahi : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, yang membawahi : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 5. Inspektur Pembantu Wilayah III, yang membawahi : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, yang membawahi : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 26 disebutkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah Inpektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian serta kelompok jabatan 2
fungsional. Sehubungan dengan hal tersebut, terhitung bulan September 2012, jabatan kasi pengawas pemerintah (eselon IV) dibawah Inspektur Pembantu dihapus dan dialihkan menjadi jabatan fungsional yaitu Pejabat Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD). Struktur Organisasi Inspektorat Kota Salatiga sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011,
tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar 1
berikut:
3
Gambar 1. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA SALATIGA
INSPEKTUR
SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN PERENCANAAN
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUN AN
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAH AN
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARA KATAN
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUN AN
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAH AN
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARA KATAN
SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUN AN
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAH AN
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARA KATAN
SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUN AN
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAH AN
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARA KATAN
Sumber : Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011.
4
A. Tugas Pokok Dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Salatiga dijabarkan sebagai berikut : 1. Inspektur Inspektur Kota Salatiga mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan fungsinya adalah : a. Perencanaan Program Pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan; e. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; f. Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Inspektorat; dan, g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkup Inspektorat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan; b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah; c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional pengawasan; d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; 5
e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; f. Pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi umum; g. Pembinaan dan pengarahan kepada bawahan; dan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut di atas, Sekretariat terdiri dari : a. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana atau program kerja pengawasan, menghimpun
dan
menyiapkan
rancangan
produk
hukum
daerah,
dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan. c. Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, surat menyurat dan urusan rumah tangga. 3. Inspektur Pembantu Wilayah Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam
melaksanakan
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya; 6
b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan di wilayah kerjanya; c. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan; d. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya; e. Pengendalian,evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya; f. Pembinaan dan pengarahan tugas bawahan; g. Penilaian pelaksanaan tugas bawahan, dan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas, Inspektur Wilayah Pembantu terdiri dari : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pembangunan, meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan kasus atas pengaduan serta pelaporan. b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dan kasus atas pengaduan serta pelaporan. c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kemasyarakatan, meliputi
pemeriksaan,
pengusutan,
pengujian
dan
penilaian
tugas
pengawasan dan kasus atas pengaduan serta pelaporan.
7
4. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sesuai dengan keahlian bidang masing-masing. Catatan : Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 26 disebutkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian serta kelompok jabatan fungsional. Sehubungan dengan hal tersebut, terhitung bulan September 2012, jabatan Kepala Seksi Pengawas Pemerintah (eselon IV) dihapus dan dialihkan menjadi jabatan fungsional yaitu Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).
8
