PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN EVALUASI KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KOTA SALATIGA TAHUN 2017
1
AKUNTABILITAS KINERJA A.
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan
antara rencana dengan realisasi setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan, pengukuran tersebut diuraikan melalui formulir penetapan kinerja tahunan sedangkan indikator yang digunakan dalam pengukuran adalah indikator outcome (hasil). Pengukuran pencapaian kinerja kegiatan sebagaimana tabel berikut : Tk. No
Program
Kegiatan
Indikator
Target
Realisasi
Capaian (%)
1
2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Program Peningkatan dan Pengembanga n Pengelolaan Keuangan Daerah
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
Penyusunan Standar Satuan Harga
Terlaksananya Bintek Pengadaan Barang/Jasa
2 kali
2 kali
100
Tersedianya PNS yang bersertifikat pelatihan pengadaan Brang/Jasa
70 orang
70 orang
100
Tersedianya PNS yang memahami regulasi PBJ terbaru
200 orang
200 orang
100
Tersedianya standarisasi harga dalam penyusunan APBD
620
620
100
Tersedianya rekomendasi indeks biaya kegiatan Tahun 2016
25
43
dokum en
dokumen
Meningkatnya pemahaman pengelolaan keuangan SKPD tentang standarisasi indeks biaya
1 kali
1 kali
buku
buku
172
100
2
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
3
Program Peningkatan Sisitem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Tersedianya pedoman pelaksanaan APBD 2016
120 buku
120 buku
100
Meningkatnya Pemahaman pengelola keuangan SKPD
26 skpd
26 skpd
100
Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan
10 kali
10 kali
100
Pendampingan POK
1 Paket
1 Paket
100
Tersedianya laporan TEPRA
11 bulan
11 bulan
100
Tersedianya Setda
1 dokum en
1 dokumen
100
Terselenggaranya rapat koordinasi kegiatan yang bersumber APBD Provinsi dengan Tim Monev Provinsi
4 kali
4 kali
100
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Terselenggaranya pembinaan penyedia Barang/Jasa
200 org
100 org
50
Penyebarluasan Informasi pembangunan Daerah
Tersedianya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
1 unit
1 unit
100
Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
125 keg
Terlaksananya Simulasi LPSE
75 org
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
4
Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa
Penjabaran
Indikator
Kinerja
Utama
Renja
(IKU)
Bagian
125 keg
75 org
100
100
Administrasi
Pembangunan di kaitkan dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2016:
3
a. Tingkat kelulusan PNS yang lulus ujian sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; Target Tahun 2016 jumlah PNS yang lulus sertifikasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa yaitu sejumlah 15 orang dengan realisasi Tahun 2016 ini sejumlah 5 orang. 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Target PNS yang lulus ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ jasa pada tahun 2016 adalah sebesar 5 orang, hal tersebut menurun dari pencapaian tahun lalu dimana target 15 orang dan tercapai 28 orang. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka
menengah
yang
terdapat
dalam
dokumen
perencanaan strategis organisasi; Untuk
pencapaian
target
PNS
yang
bersertifikat
keahlian
Pengadaan Barang/Jasa dari Tahun 2012-2016 adalah sejumlah 12 orang di tahun 2012, 8 orang di tahun 2013 dan 14 orang di Tahun 2014, 28 orang di tahun 2015 dan 5 orang di tahun 2016 dengan jumlah total 67 orang. Sedangkan Target sampai dengan tahun 2016 adalah sejumlah 90 orang. 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (tdk ada standart nasional) 1. Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; Penurunan
jumlah
realisasi
PNS
yang
memiliki
sertifikat
pengadaan barang/jasa adalah minat dari PNS untuk terlibat dalam pengadaan Barang/Jasa. 2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (-)
4
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Program
kegiatan
bimbingan
teknis
implementasi
Peraturan
Perundang Undangan adalah program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur. Keberhasilan akan dicapai apabila ada penekanan pentingnya sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan pembangunan sehingga PNS dapat berperan penting dalam pembangunan. Namun upaya tersebut harus didukung oleh berbagai pihak agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar b. Prosentase Jumlah kegiatan pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; Target tahun 2016 adalah sebesar 125 kegiatan sedangkan realisasi kegiatan yang difasilitasi oleh LPSE sebanyak 125 kegiatan. 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Target tahun 2016 adalah sebesar 125 kegiatan sedangkan realisasi kegiatan yang difasilitasi oleh LPSE sebanyak 125 kegiatan.
Target
tahun
2015
adalah
sebesar
125
kegiatan
sedangkan realisasi kegiatan yang difasilitasi oleh LPSE sebanyak 106 kegiatan. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka
menengah
yang
terdapat
dalam
dokumen
perencanaan strategis organisasi; Untuk pencapaian dari Tahun 2012-2016 adalah sejumlah 110 kegiatan di tahun 2012, 110 kegiatan di Tahun 2013, dan 124 kegiatan di tahun 2014,
106 di tahun 2015, dan 125 di tahun
2016 sedangkan Target sampai dengan tahun 2016 adalah sejumlah 125 kegiatan. 1. Membandingkan
realisasi
kinerja
tahun
ini
dengan
standar
nasional (jika ada); (tdk ada standart nasional) 5
2. Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; Capaian tersebut sangat berhasil dan optimal, yaitu terfasilitasinya lelang kegiatan melalui ULP dan LPSE. Hal tersebut di tunjang oleh SDM yang memadai serta sarana prasarana yang memadai. Untuk efektifitas, kegiatan yang difasilitasi oleh LPSE sangat efektif dan efisien, dapat diakses dimanapun dan diikuti oleh siapapun sehingga lebih terbuka dan lebih transparan. 3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (-) 4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah masuk didalam program Kerjasama informasi dengan mass media. Hal tersebut sangat menunjang dimana kegiatan yang terdapat didalamnya berkaitan dengan informasi melalui media massa
dimana
dalam
pelaksanaannya
membutuhkan sarana
prasarana yang berkaitan dengan media massa yaitu web LPSE. c. Jumlah buku standarisasi harga 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; Target tahun 2016 adalah 620 buku dengan realisasi 620 buku. 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Pencapaian tahun lalu target 750 buku, realisasi 750 buku, untuk tahun ini target sejumlah 620 buku dengan realisasi 620 buku. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka
menengah
yang
terdapat
dalam
dokumen
perencanaan strategis organisasi; Target dalam Renstra 2 jenis, hal tersebut telah tercapai. 4. Membandingkan
realisasi
kinerja
tahun
ini
dengan
standar
nasional (jika ada); 6
(tdk ada standart nasional) 5. Analisis
penyebab
keberhasilan/
kegagalan
atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; Keberhasilan yaitu ditunjang dari prasarana yang ada dan SDM yang memadai baik dari Tim yang ada serta kerjasama yang baik antar pengambil kebijakan. 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Standarisasi Harga dan Petunjuk Pelaksanaan Pedoman APBD merupakan pedoman dalam melaksanakan penyusunan DPA dan Penyusunan
kebijakan
sehingga
sangat
efektif
dalam
mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Pemerintah Kota Salatiga sehingga lebih efektif dan efisien. 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Kegiatan Standarisasi Harga dan Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Pelaksanaan APBD masuk dalam program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah . d. Tercapainya serapan sesuai target fisik dan keuangan 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; Target SKPD yang penyerapan keuangannya mencapai 85% adalah sebesar 60 % atau 15 SKPD dari total 26 SKPD dengan capaian realisasi 14 skpd atau 93 %. Target tersebut belum tercapai karena banyaknya SKPD yang kurang akurat dalam perencanaan maupun manajemen waktu pelaksanaan sehingga banyak yang tidak terserap 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Untuk pencapaian dari Tahun 2012-2016 adalah sejumlah 26 skpd, 15 skpd, 10 skpd, 8 skpd dan 14 skpd yaitu sejumlah 73 skpd dari target adalah sejumlah 130 (26 SKPD per Tahun)
7
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka
menengah
yang
terdapat
dalam
dokumen
perencanaan strategis organisasi; Untuk pencapaian dari Tahun 2012-2015 adalah sejumlah 26 skpd, 15 skpd, dan 10 skpd dan 8 skpd. Untuk 2016 adalah 14 skpd yaitu sejumlah 73 skpd .Sedangkan Target sampai dengan tahun 2016 adalah sejumlah 130 (26 SKPD per Tahun) 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (Tidak ada standart nasional) 5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; Target hampir tercapai yaitu 93 % hal ini dipengaruhi adanya punishment yaitu pengurangan TPP apabila realisasinya tidak sesuai target sehingga SKPD terpacu untuk melaksanakan kegiatan sebaik baiknya dan sesuai dengan target yang telah di tentukan. Penyebab tidak tercapainya target adalah karena Perencanaan dari SKPD yang kurang optimal sehingga banyak kegiatan yang tidak terlaksana maupun tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Dalam Pelaksanaannya, Rakor POK dilaksanakan setiap bulannya untuk memantau penyerapan dari SKPD apakah sudah sesuai dengan target yang ada atau belum. Hal tersebut sangat membantu untuk memacu SKPD agar dapat mentaati anggaran kas yang ada serta
untuk
memotifasi
SKPD
untuk
lebih
optimal
dalam
melakukan pekerjaan serta dalam hal penyerapan anggaran. 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala yaitu masuk dalam program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebiajakan
KDH.
Penunjang 8
kegiatan lainnya yaitu Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebiajakn
KDH
dimana
laporan
TEPRA
yang
mengetahui
bagaimana perkembangan pengadaan di SKPD serta kegiatan koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif dimana terdapat Pembinaan Jasa Konstruksi yang sangat menunjang SKPD atau penyedia Jasa dalam Pelaksanaan Kegiatan di pemerintah Kota Salatiga yang akhirnya akan berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan yang melibatkan pihak ke tiga atau peneyedia jasa dalam pelaksanaan
kegiatan
maupun
realisasi
keuangan
di
SKPD
tersebut.
9
