PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN PROFIL ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017
1
1
s
Penjelasan Umum Organisasi
ekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Salatiga .
Kedudukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga adalah Lembaga Pelayanan yang menjembatani antara Legislatif dan Eksekutif, dalam pelaksanaan tugas pimpinan oleh seorang Sekretaris yang secara operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara adminsitrasi dibina oleh Sekretaris Daerah serta secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah,
maka
Sekretariat DPRD sesuai dengan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok merumuskan pelayanan di bidang penyusunan produk hukum , tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga mempunyai arti yang sangat penting bagi kelancaran pelaksanaan tugas kepemerintahan Kota Salatiga , sebagai lembaga yang bereselon II.B yang bertugas sebagai mitra kerja yang dapat memberikan masukan dan pelayanan dalam pengambilan Keputusan serta membantu di dalam evaluasi kinerjanya . Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebagai dasar hukum pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga adalah sebagai berikut : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman organisasi Perangkat Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009.
2
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga . 4. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Salatiga .
V
isi adalah Suatu harapan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, merupakan daya dorong institusi dan institusi perangkat Daerah Kota Salatiga sekaligus dalam rangka mengaktualisasikan visi, misi dan program Kepala
Daerah serta mendukung pelaksanaannya maka Sekretariat DPRD yang berperan sebagai mediator antara Eksekutif dan Legislatif menetapkan Visi sebagai berikut: ‘
Terwujudnya Kinerja
Sekretariat
Dewan
yang
optimal
dalam
memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD “
M
isi
dalam rangka mewujudkan visi, maka sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah merumuskan misi sebagai berikut :
a.
Memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang ada
b.
Mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja
c.
Mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga
nomor : 9
Tahun 2008
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Salatiga , tugas pokok Sekretariat DPRD
Kota
Salatiga
adalah
menyelenggarakan
administrasi
kesekretariatan,
adminsitrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat DPRD Kota Salatiga menyelenggarakan fungsi : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD 3
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 3. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya . Susunan organisasi di Sekretariat DPRD Kota Salatiga terdiri dari 1.
Sekretaris
2.
Kabag Umum
3.
Kabag Persidangan dan Perundangan undangan
4.
Kabag Hubungan Masyarakat , Rumah tangga dan Perlengkapan
Kepala Bagian Umum terdiri dari : 1. Kasubbag Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan 2. Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian 3. Kasubag Keuangan .
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari : 1. Kasubag Persidangan dan Risalah 2. Kasubag Telaah dan Dokumentasi Hukum 3. Kasubag Rapat dan Perundang-undangan . Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Rumah Tangga dan Perlengkapan terdiri dari 1. Kasubag Hubungan Masyarakat , Protokol dan Publikasi . 2. Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan 3. Kasubag Dokumentasi dan Perpustakaan . PERSONALIA/SUMBER DAYA MANUSIA
4
Sumber daya manusia Sekretariat DPRD Kota Salatiga per 31 Desember 2016 berjumlah 33 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut : a.
Berdasarkan Golongan
Golongan I II III IV Total
A
b
C
d
Jumlah
3 1 1
1 5 2
3 5 1
5 4
12 15 4 31
b. Berdasarkan Jabatan No. 1 2 3 4 5
c.
Jabatan Sekretaris Kepala Bagian Kepala Sub Bagian Staf
Jumlah 1 3 9 18
Jumlah
31
Jumlah
Jumlah 2 17 6 5 1 0 31
Berdasarkan Pendidikan No. 1 2 3 4 5 6 7
Pendidikan S-3 S-2 S1/DIV D III SLTA SLTP SD
5
2
Isu Stratejik
Isu Stratejik yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kota Salatiga pada saat ini antara lain: 1. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal. 2. Struktur organisasi, jumlah pegawai dan sarana/prasarana kerja serta jumlah anggaran yang ada merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dan digerakkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. 3. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 4. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspon dengan baik, melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat. 5. Lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan partai politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka makin meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD. 6. Diperlukan fasilitasi optimal dalam percepatan pembuatan dan pengesahan raperda untuk memperlancar tata pemerintahan di Kota Salatiga, sehingga penyampaian Naskah akademik serta raperda tidak lagi terlambat dan lebih terprogram. Selain itu pengajuan prolegda bisa memuat penjelasan dan atau keterangan menyangkut raperda yang diusulkan.
6
7. Diperlukan fasilitasi optimal dalam peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kota Salatiga sehingga pimpinan dan anggota DPRD lebih memahami dan menguasai tugas-tugas sebagai lembaga legislatif. 8. Pelaksanaan dan pelaporan jaring aspirasi masyarakat melalui Reses diperlukan fasilitasi secara optimal dan intensif sehingga hasil kegiatan reses berupa aspirasi masyarakat yang belum seluruhnya teralokasi di APBD dan terselesaikan, bisa tertampung dan terselesaikan pada tahun anggaran sesudahnya.
7
