PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN PROFIL ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SALATIGA TAHUN 2017
1
A. Gambaran Umum Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 11 dan 12 dikatan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Pasal 11 (1), sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat(Pasal 12 (1, huruf “e” ). Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengisyaratkan adanya aspek strategis yang wajib dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai SKPD yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang telah dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011 – 2016. Pasal 12 ( 1 huruf “e”) UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah
Daerah
juga
memberikan
penekanan
pada
tugas
peningkatan pelayanan dasar melalui ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan tugas pokok utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai posisi strategis dalam membantu Kepala Daerah Kota Salatiga dalam mencapai visi Kota Salatiga Tahun 2011-2016 “ yaitu “Salatiga yang Sejahtera Mandiri dan Bermartabat “ (SMART) serta melaksanakan misi kedelapan yaitu “ Mengembangkan Pemahaman Politik melalui Budaya Politik Demokratis yang Santun dan Mengedepankan Supremasi Hukum ” Misi kedelapan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai demokratis di masyarakat, meningkatkan ketentraman dan ketertiban di masyarakat, meningkatkan penegakkan produk hukum dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum daerah. 2
Dalam mengimplementasikan tujuan dari “Misi Kedelapan”, maka sasaran yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah:
Terwujudnya nilai-nilai demokrasi di masyarakat;
Meningkatnya partisipasi dan keterwakilan masyarakat dalam politik;
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
Meningkatnya ketaatan terhadap produk hukum;
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum. Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibangun
kelembagaan yang handal, sehingga dalam mewujudkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam membina ketentraman dan ketertinan umum serta menegakan Peraturan Daerah , maka perlu disusun rencana kerja tahunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam Peraturan Walikota Salatiga tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Pemerintah Daerah yang Membantu Kepala Daerah Dalam memelihara dan menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Sebagai Aparat Penegak Peraturan Daerah, Keputusan / Peraturan Walikota, dengan menjalankan fungsi utamanya: a.
Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
b.
Pelaksanaan
kebijakan
pemeliharaan
dan
penyelenggaraan
ketentraman
ketertiban umum di Daerah. c.
Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
d.
Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
e.
Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah tersebut telah diterbitkan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga dan Peraturan Walikota 3
Salatiga Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga. Adapun
tugas pokok Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Salatiga adalah
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga mempunyai fungsi: a.
Perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
b.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
c.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penegakkan peraturan perundangundangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman, masyarakat serta perlindungan masyarakat;
d.
Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja, dan
e.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga
dituntut melakukan tugas secara profesional, guna mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat yang dipengaruhi oleh permasalahan yang semakin komplek, diantaranya: a.
Meningkatnya penyakit sosial seperti PSK/WTS, PGOT, Narkoba / Miras, Judi/Pengamen Liar yang cenderung mengarah kriminalitas.
b.
Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang dipicu oleh sekelompok orang/masyarakat yang tidak paham dengan aturan.
c.
Kesenjangan sosial. Sebagai pemicu adanya ketimpangan yang kaya dan miskin yang dapat menimbulkan kecemburan bagi masyarakat yang tidak mampu dan menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan sebagai dampak terjadinya kerawanan sosial dan tindak kriminalitas di masyarakat.
d.
Konflik sosial yang ditimbulkan seiring dengan perkembangan dan kemajuan demokrasi dan
terjadi rasa ketidakadilan serta interest masyarakat terutama
berkaitan dengan tuntutan masyarakat guna mencapai
suatu tujuan atau
kepentingan pribadi maupun kelompok.
4
Menyikapi masalah yang berkembang di masyarakat tersebut maka Satpol PP Kota Salatiga perlu meningkatkan profesionalisme dan langkah konkret dengan sistem perencanaan dan pengawasan yang baik serta dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, menyangkut kuantitas atau jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, pelaksanaan koordinasi dengan dinas / instansi terkait dan sumber – sumber pendukung lainnya seperti: a.
Tersedianya instrumen / aturan perundang – undangan dan payung hukum daerah yang mendasari pelaksanaan operasional.
b.
Tersedianya sarana prasarana penunjang.
c.
Adanya kelengkapan administrasi, perlengkapan operasional petugas guna mendukung kelancaran tugas operasional di lapangan. Dalam
rangka
mempertanggungjawabkan
akuntabilitas
pelaksanaan
tugas
sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, serta diikuti dengan Peraturan Walikota Salatiga 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, maka perlu membuat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Adapun sebagai landasan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun dengan mengacu pada: a.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
c.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
d.
Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2010 tentang
Satuan Poisi Pamong
Praja; e.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
f.
Peraturan Mendagri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakkan Hak Asasi Manusia;
5
g.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
h.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
i.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
j.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;
k.
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tupoksi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.
B. Kondisi Umum Organisasi Kondisi umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, secara kuantitas pada Tahun 2016 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga berjumlah 55 orang PNS,3 pegawai kontrak,4 penjaga malam damkar dan Pegawai Harian Lepas Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 89 orang. Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang pada Tahun 2016 berjumlah 62 ditambah dengan Banpol PP sebanyak 89 orang menjadi 151 orang sehingga syarat Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja hampir mencukupi, jika dipakai rumus persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk dan besaran pendapatan PAD Kota Salatiga. Pencapaian ini akan memberi ruang bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penegakan perda, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud maka diperlukan manusia yang handal dengan memiliki kompetensi dan inteligensi yang tinggi. Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam organisasi karena manusia disamping sebagai perencana, pelaksana sekaligus sebagai pengevaluasi kegiatan, sehingga berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi atau pelaksanaan tugas, dalam banyak hal sangat tergantung dipengaruhi atau ditentukan faktor ketersediaan sumber 6
daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Secara umum kondisi saat ini adalah:
1. Jumlah Pegawai. Pada Tahun 2016 jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga berjumlah 151 pegawai dengan rincian:
Pegawai Negeri Sipil
: 55 orang
Pegawai Kontrak Satpol PP
: 3 orang
Pegawai Kontrak Damkar
: 4 orang
Tenaga Banpol PP
: 89 orang
2. Klasifikasi Pendidikan: PEGAWAI NEGERI SIPIL NO. PENDIDIKAN 1. Strata 2 (S2) 2. Strata 1 (S1) 3. Diploma IV (D4) 4. Diploma III (D3) 5. Diploma II (D2) 6. Diploma I (D1) 7. SMA 8. SMP 9. SD JUMLAH
JUMLAH 0 orang 8 orang 0 orang 7 orang 0 orang 0 orang 30orang 6 orang 4 orang 55orang
KET. -
PEGAWAI KONTRAK NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PENDIDIKAN Strata 2 (S2) Strata 1 (S1) Diploma IV (D4) Diploma III (D3) Diploma II (D2) Diploma I (D1) SMA SMP SD JUMLAH
JUMLAH 0 orang 1 orang 0 orang 2 orang 0 orang 0 orang 2 orang 2 orang 0 orang 7 orang
KET. -
7
3.
Pangkat dan Golongan NO.
PANGKAT & GOLONGAN
JUMLAH
KET.
1.
Pembina Tk. I (IV/b )
1 orang
-
2.
Penata Tk. I ( III/d )
4 orang
-
3.
Penata Muda Tk. I (III/b )
15 orang
-
4.
Penata Muda ( III/a )
1 orang
-
5.
Pengatur Tk. I ( II/d )
4 orang
-
6.
Pengatur ( II/c )
12 orang
-
7.
Pengatur Muda Tk. I ( II/b )
10 orang
-
8.
Pengatur Muda ( II/a )
6 orang
-
9.
Juru Tk I ( I/d )
0 orang
-
10.
Juru ( I/c )
2 orang
-
11.
Juru Muda Tk. I ( I / b)
0 orang
-
12.
Juru Muda ( I/a )
0 orang
-
55 orang
-
JUMLAH
4. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. a)
Pejabat Struktural.
No.
Diklat Struktural
1.
Diklat Pim Tk. III
1
orang
-
2.
Diklat Pim Tk. IV
5
orang
-
Jumlah
6 orang
-
b)
Jumlah
Ket.
Pejabat Fungsional Khusus untuk pejabat fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja NIHIL.
c).
PPNS ( Penyidik Pegawai Negeri Sipil ) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai berikut:
8
No.
Pangkat/Gol. Ruang
1.
Pembina Tk. I (IV/b )
1 orang
2.
Penata Tk. I (III/d)
1
3.
Penata
Muda
Tk.
Jumlah
I
Ket.
orang
4 orang
(III/b)
3 PPNS KTA sudah tidak berlaku (Pasif)
Jumlah
6 orang
C. Struktur Organisasi. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011; Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Personil Satuan Polisi Pamong Praja, maka Struktur organisasi dikategorikan tipe C dengan eselonering III a. Penetapan ini disarankan pada kreteria umum dan kreteria teknis/khusus.
9
Struktur Organisasi Satpol PP Kota Salatiga. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Seksi Penegak Peraturan Daerah
Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Seksi Perlindungan Masyarakat
Seksi Sarana dan Prasarana
Seksi Kapasitas Kelembaga an
Sesuai dengan Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja maka struktur organisasi sebagaimana tesebut terdiri dari:
2
(satu) orang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 5 (lima) orang Kepala Seksi yang terdiri dari:
Kepala Seksi Penegak Peraturan Daerah;
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat;
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
Kepala Seksi Kapasitas Kelembagaan.
D. Strategis Organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan program-program pada tahun 2016, didasarkan pada RPJMD, Renstra dan Renja yang memuat kebijakan-kebijakan strategis dalam pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagai Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib ini dimuat dalam rencana
10
strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011 – 2016. Maka pada tahun anggaran 2016 program-program yang dilaksanakan terdiri dari:
1)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat- menyurat;
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Kegiatan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional;
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
Kegiatan Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan;
2)
3)
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan.
ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor;
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
Kegiatan Pengadaan Mebeleur;
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
Kegiatan Rehabitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
Kegiatan Pakaian Kerja Lapangan. 11
4)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
5)
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan:
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan;
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati dan Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran;
6)
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
7)
Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat.
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
Kegiatan Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
8)
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pencegahan Bahaya
Kebakaran. 9)
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
Sosialisasi norma, stamdar prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran.
C. Permasalahan Organisasi Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah kualitas Sumber daya yang ada yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dan juga belum didukung oleh prasarana yang memadai seperti gedung kantor sehingga kinerja aparatur belum dapat berjalan secara maksimal. Ketika persoalan personil yang kekurangan sebagai suatu persoalan dalam penyelesaian suatu program kerja namun ketika personil terpenuhi maka perlunya
dukungan
sarana
dan
prasarana
dalam
meningkatkan
dan
memberdaya kualitas sumber daya manusia yang handal.Pada prinsipnya program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilaksanakan
12
dengan
baik
walaupun
masih
terdapat beberapa program
yang
tidak
sepenuhnya dilaksanakan akan tetapi mengalami efisiensi yang positif. Berikut ada beberapa permasalahan atau kendala yang menyebabkan target tidak tercapai atau program tidak dilaksanakan secara maksimal, antara lain: 1.
Perencanaan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kondisi dan situasi yang tidak memungkinan dalam pelaksanaan;
2.
Kualitas sumber daya manusia yang kurang memiliki kompetensi dalam memahami dan menerjemahkan suatu kegiatan atau aturan;
3.
Kurangnya personil baik penyelenggaraan maupun peserta yang akan menjadi obyek yang akan dituju;
4.
Sarana
dan
prasarana
yang
kurang
memadai
dan
mendukung
terselenggaranya suatu kegiatan; 5.
Belum terpenuhinya PPNS dalam rangka meningkatkan penyidikan pada suatu pelanggaran Peraturan Daerah;
6.
Tidak singkronnya program antara Pusat, Propinsi maupun Kab./Kota;
7.
Adanya perubahan-perubahan baik secara instrumen, atauran-aturan yang sudah tidak relevan
maupun keadaan politik yang berpengaruh
terhadap berubahnya suatu kegiatan.
13
