PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2015

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH NOMOR: 188.4/3235/SET/BLHD TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke-2 (dua) atas Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, maka seluruh SKPD menetapkan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah tentang Perubahan Rencana Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

2 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 12); 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20082028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10); 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Sulsel Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 Provinsi Sulawesi Selatan Selatan; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU

: Perubahan Rencana Kerja Badan Lingkungan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2015.

Hidup

KEDUA

: Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 ini dijabarkan lebih lanjut kedalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2015.

3 KETIGA

KEEMPAT

: Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor : 188.4/3235/SET/BLHD Tentang Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015, maka akan menjadi acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Badan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2015. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar Pada tanggal, 25 September 2015 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Ir. ANDI HASBI, M.T Pangkat Pembina Utama Muda Nip 19650427 199203 1 009

Tembusan : Disampaikan kepada : 1. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan 2. Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan

Daftar Isi dan Tabel

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ...................................................................................

i

BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang .................................................................... 1.2 Landasan Hukum ................................................................ 1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................ 1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja ............................... 1.5 Sistematika Penulisan..........................................................

I-1 I-2 I-3 I-4 I-4

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Renja BLHD Tahun 2014 & 2015 sampai Triwulan Ke II 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Tahun 2014 dan Capaian Renstra BLHD ...................................................... II-6 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Tahun 2015 Sampai dengan Triwulan II .............................................................. II-17 BAB III Rencana Program/Kegiatan dalam Perubahan Renja BLHD 3.1 Perubahan Indikator dan Target Kinerja............................. III-20 3.2 Perubahan Alokasi Anggaran untuk Setiap Program ......... III-25 BAB IV PENUTUP 4.1 Kaidah Pelaksanaan.......................................................... 4.2 Rencana Tindak Lanjut...................................................... 4.3 Penutup .............................................................................

IV-27 IV-28 IV-28

LAMPIRAN 1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Tahun 2014 dan 2015 hingga Triwulan Ke II. 2. Rencana Program dana Kegiatan Pada Perubahan Renja BLHD Tahun 2015. 3. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan Pada RENJA BLHD Tahun 2015

Rencana Kerja Perubahan BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015

i

Bab I Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Sesuai amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sesuai dengan masa jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, saat ini telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Peraturan Gubernur Sulawesi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, dengan demikian maka RENJA Badan Lingkungan Hidup Daerah harus konsisten dengan Renstra dan RPJMD tersebut. RENJA Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. RENJA BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Isuisu

strategi,

Program

dan

Kegiatan

serta

ukuran

keberhasilan

dalam

pelaksanaanya. Dalam perjalanan pelaksanaan Renja BLHD Tahun 2015 memerlukan peninjauan kembali. Evaluasi yang dilakukan secara bertahap memperlihatkan terdapat beberapa kegiatan yang perlu dipertajam dalam penetapan indikatornya serta target yang akan dicapai dalam perencanaan. Selain itu dibutuhkan penambahan alokasi anggaran pada beberapa kegiatan untuk mengakomodir pencapaian target tersebut. Pertimbangan lain penyusunan Perubahan Renja BLHD Tahun 2015 didasarkan adanya perubahan isu-isu strategis terkait pengelolaan lingkungan yang perlu segera diakomodir dalam perencanaan pada tahun berjalan. Untuk

itulah

guna

menjaga

konsistensi

antara

perencanaan

dan

penganggaran, perlu disusun perubahan Renja BLHD Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulsel yang Rencana Kerja Perubahan BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015

I-1

Bab I Pendahuluan

akan menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2015 dan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

1.2

Landasan Hukum Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional kepada Gubernur. 8. Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


I-2

Bab I Pendahuluan

9. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah

Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan. 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9

Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Perda Provinsi Sulsel Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 Provinsi Sulawesi Selatan Selatan;

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke-2 (dua) atas Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015;

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud dari disusunya dokumen perubahan Renja BLHD Provinsi Sulsel

Tahun 2015 adalah untuk mengakomodasi permasalahan mendesak yang menjadi prioritas pengelolaan lingkungan hidup Tahun 2015. Sedangkan tujuan disusunnya dokumen Perubahan Renja BLHD Provinsi Sulsel Tahun 2015 antara lain : 1. Sebagai acuan perubahan rencana kerja bagi seluruh Bidang, Sekretariat dan UPTB dalam menyelenggarakan tupoksi masing-masing dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 2. Menyediakan acuan resmi bagi BLHD Provinsi Sulsel dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulsel sebagai mitra kerja dan dalam rangka menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015. 3. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2015 sampai dengan triwulan II.


I-3

Bab I Pendahuluan

4. Sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015.

1.4

Dasar Pertimbangan Perubahan Renja BLHD Provinsi Sulsel Tahun 2015 Perubahan Renja BLHD Provinsi Sulsel Tahun 2015 disusun dengan

pertimbangan sebagai berikut : 1. Adanya perubahan kebijakan nasional dan kementeriaan lembaga terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi mitra BLHD Provinsi Sulsel. 2. Adanya perubahan indikator utama kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BLHD Provinsi Sulsel 2013-2018. 3. Adanya perubahan indikator outcome dan output pada beberapa program atau kegiatan. 4. Adanya perubahan target kinerja pada beberapa program atau kegiatan. 5. Adanya penambahan subkegiatan sebagai masukan dari kebutuhan daerah dan pergeseran isu-isu strategis dalam mendukung upaya pengelolaan lingkungan hidup. 6. Adanya penambahan kebutuhan alokasi anggaran sebagai penyesuaian dan penambahan subkegiatan. 7. Perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan beberapa alokasi anggaran yang penyerapannya rendah berdasarkan hasil evaluasi triwulanan atau bahkan tidak terserap hingga akhir tahun anggaran.

1.5

Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun anggaran 2015 adalah : BAB I

Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan serta sistematika penulisan.


I-4

Bab I Pendahuluan

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Renja BLHD Tahun 2014 & 2015 sampai Triwulan Ke II Dalam bab ini di bahas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Tahun 2014 dan Capaian Renstra BLHD, Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Tahun 2015 Sampai dengan Triwulan II.

BAB III Rencana Program/Kegiatan dalam Perubahan Renja BLHD Bab ini membahas tentang Perubahan Indikator dan Target Kinerja dan Perubahan Alokasi Anggaran untuk setiap Program. BAB IV Penutup Bab ini berisi tentang Kaidah Pelaksanaan, Rencana Tindak Lanjut dan Penutup.


I-5

Bab I Pendahuluan


I-6

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Tahun 2014 dan 2015

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA BLHD TAHUN 2014 DAN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Tahun 2014 dan Capaian Renstra BLHD. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulsel pada tahun 2014 telah melaksanakan 7 program dan 40 kegiatan. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 4 bidang, 1 UPTB dan 1 sekretariat. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut ratarata realisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2014 mencapai 100%. Namun pada beberapa kegiatan tercapai realisasi kinerja melampaui 100%, seperti halnya pada kegiatan Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup yang mencapai realisasi 300%. Realisasi ini dikarenakan pada tahun 2014 dokumen lingkungan yang dinilai sebanyak 15 dokumen dari hanya 5 yang ditargetkan. Selain itu pada kegiatan Pelayanan Pengujian Laboratorium ditargetkan 12 parameter terakreditasi dan terealisasi 20 parameter terakreditasi sehingga realisasi pada kegiatan ini mencapai 167%. Demikian halnya juga pada kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kawasan Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil serta Kegiatan Identifikasi, Investigasi, dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup masing-masing pencapaian realisasinya yaitu 158% dan 143%. Terdapatnya beberapa kegiatan yang pencapaiannya diatas 100% tentunya akan mempengaruhi pencapaian target Renstra BLHD Tahun 2013-2018, untuk itu direncanakan perubahan target dari beberapa kegiatan tersebut diatas pada perubahan Renstra BLHD Tahun 2013-2018 yang akan dilaksanakan tahun 2015 ini. Sementara untuk capaian realisasi target Renstra hingga tahun 2015 berdasarkan pelaksanaan Renja Tahun 2015 diperkirakan mencapai 42,07%. Hasil ini sesuai dengan yang direncanakan pada pelaksanaan tahun ke-2 dari Renstra BLHD yaitu pencapaian target dari seluruh program dan kegiatan adalah 40%. Meskipun terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Renja 2015 yaitu kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Kawasan Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil dan Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan, dan Pemantapan Kawasan Konservasi, namun tidak sedemikian mempengaruhi dikarenakan telah terdapatnya beberapa kegiatan yang pencapaian targetnya diatas 100% sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diatas. Hasil evaluasi ini menggambarkan hasil yang cukup


II-6


memuaskan dari pencapaian terhadap target yang direncanakan, baik dalam dokumen Renja 2014 maupun Renstra 2013-2018. Tercapai target yang direncanakan tidak terlepas perencanaan yang baik dan telah dipahaminya keterkaitan antara target dengan mekanisme dalam pencapaiannya. Adapun uraian terkait pencapaian dari setiap program dan kegiatan disampaikan dibawah ini. Dalam urusan lingkungan hidup, pada tahun 2014 pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terus mengupayakan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana amanah Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehubungan dengan upaya tersebut BLHD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan 4 program prioritas yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Program Penaatan Hukum Lingkungan. Adapun indikator kinerja dari setiap program, target dan realisasinya ditampilkan pada tabel dibawah ini : Tabel 2.1. Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya

Program

Indikator Kinerja Program (Outcome)

Target Capaian 2014 Target

Realisasi

Target 2018

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Jumlah beban pencemaran yang diturunkan

6,08 Juta Ton Beban Pencemaran)o n

6,08 Juta Ton Beban Pencemarano

30,43 Juta Ton Beban Pencemaran yang diturunkan)

Cakupan lokasi perlindungan dan konservasi SDA (titik)

12 lokasi perlindungan dan konservasi SDA

60 lokasi perlindungan dan konservasi SDA

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bobot kapasitas pengelolaan LH.

Bobot Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi 2,86

12 lokasi perlindungan dan konservasi SDA Bobot Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi 2,86


Bobot Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi 3,17

II-7


Program Penaatan Hukum Lingkungan Hidup

Berdasarkan

Jumlah Rekomendasi sebagai tindaklanjut Pengaduan dan Kasus Pencemaran Serta pengrusakan Lingkungan

hasil

10 rekomendasai

pengukuran

terhadap

10 rekomendasi

pencapaian

20 rekomendasi.

setiap

program

menunjukkan hasil yang mengemberikan, dimana realisasi dari setiap program secara umum tercapai 100%. Adapun uraian pencapaian dari setiap program tersebut adalah sebagai berikut : Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan aktifitas sehari-hari Pemerintah, Pemrakarsa usaha/kegiatan dan seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan. Adapun Outcome dari program ini adalah telah tercapainya penurunan beban pencemaran di Sulawesi Selatan sekitar 6,08 Juta Ton atau sekitar 20% dari yang ditargetkan pada Tahun 2018 yaitu 30,43 Juta Ton. Penurunan beban pencemaran ini diperoleh pengendalian terhadap sumber pencemar yang diketahui dengan pasti (point source) seperti kegiatan pemrakarsa usaha. Penaatan terhadap baku mutu kualitas air dan udara dari seluruh pemrakarsa usaha yang bina dan diawasi, berdasarkan hasil perhitungan dapat menurunkan 6,08 juta ton beban pencemaran. Pencapaian pada level Outcome dari program ini, juga tidak terlepas dari pencapaian kinerja pada level output dari setiap kegiatan. Pada program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada tahun 2014 ini juga telah dilaksanakan upaya penanganan dampak lingkungan hidup dari pembangunan dan aktifitas sehari-hari pada media air melalui pemantauan dan penentuan status mutu

pada 10 sungai dan 2 danau lintas Kab/Kota, ini

menunjukkan adanya peningkatan cakupan sungai yang dipantau, dimana sebelumnya pada tahun 2013 hanya 5 sungai. Hasil pemantauan pada tahun 2014 ini secara umum menunjukkan status mutu air dari status memenuhi baku mutu, cemar ringan hingga cemar berat, hasil ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2013. Pada media udara melalui pemantauan dan penentuan status kualitas udara ambien pada 14 Kab/Kota, seperti halnya pada tahun 2013 terdapat 14 Kab/Kota dipantau. Hasil


II-8


pemantauan secara umum menunjukkan status mutu udara ambien dari status sedang hingga berbahaya. Untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan pemrakarsa usaha pada tahun 2014 telah dilakukan pengawasan dan pembinaan ketaatan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan pada 54 pemrakarsa usaha melalui PROPER dan 15 pemrakarsa usaha melalui kegiatan PKPU (Pengawasan Ketaatan Pemrakarsa Usaha). Hasilnya 62 % kategori tidak taat dan 38% pada kategori taat pada upaya pengelolaan lingkungan dari jumlah pemrakarsa usaha yang diawasi tersebut. Sebagai perbandingan pada tahun 2013 dari 44 pemrakarsa usaha, 56,82% kategori tidak taat dan 43,18% kategori taat. Namun secara umum, jumlah pemrakarsa usaha yang terkategori taat pada tahun 2014 meningkat dari 19 menjadi 26 pemrakarsa usaha. Ditargetkan ditahun yang akan datang persentase pemrakarsa usaha yang taat terus meningkat. Berdasarkan hasil perhitungan beban pencemaran yang diturunkan dari ketaatan pemrakarsa usaha pada tahun 2014 sebesar 6,08 juta ton atau sekitar 20% dari yang ditarget pada tahun 2018 yaitu 30,43 Juta Ton. Untuk mengurangi dampak lingkungan dari rencana kegiatan pembangunan pada tahun 2014, juga telah dilaksanakan pembahasan dan penilaian terhadap 15 dokumen lingkungan, dan 4 (empat) diantaranya telah mendapatkan izin lingkungan, jumlah ini meningkat dari tahun 2013 yang hanya 7 dokumen lingkungan yang dibahas dan 1(satu) diantaranya mendapatkan izin lingkungan. Untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktifitas sehari-hari berupa timbulan sampah maka diupayakan melalui sosialisasi pengelolaan persampahan pada 5 Kab/Kota dan pembinaan penilaian adipura pada 24 Kab/Kota. Pada tahun 2104 terdapat 7 Kab/Kota yang menerima piala adipura dan 1 Kabupaten yang menerima sertifikat. Sebagai perbandingan pada tahun 2013, 13 Kab/Kota menerima piala adipura dan 1 Kabupaten menerima sertifikat. Berkurangnya jumlah Kab/Kota yang menerima piala adipura dikarenakan meningkatnya kriteria penilaian untuk meraih piala adipura pada tahun 2014. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam ini diarahkan untuk mengendalikan kerusakan dan terjaminnya kelestarian ekosistem pantai dan laut lestari

di

Sulawesi

Selatan

yang

disebabkan

oleh

aktivitas

Pemrakarsa

usaha/kegiatan dan seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan. Adapun Outcome dari program ini adalah terdapatnya lokasi perlindungan dan konservasi SDA sekitar 12 titik lokasi atau sekitar 20% dari yang ditargetkan pada Tahun 2018 yaitu 60 titik lokasi.


II-9


Terdapatnya lokasi perlindungan dan konservasi SDA ini tidak terlepas dari pengembangan kawasan pesisir pada 2 lokasi, dan pengembangan 10 lokasi kampung iklim. Pencapaian pada level Outcome dari program ini, juga tidak terlepas dari pencapaian kinerja pada level output dari setiap kegiatan. Pada program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada tahun 2014 juga telah dilaksanakan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam melalui pembinaan dan pengembangan wilayah pesisir dengan penanaman mangrove, pemberdayaan masyarakat pesisir melalui CSR bidang lingkungan hidup, penebaran bibit kepiting, pemanfaatan buah mangrove untuk bahan baku tepung kue, pengembangan model transplantasi lamun, dan penangkaran kuda laut, identifikasi dan inventarisasi ekosistem mangrove. Untuk perlindungan kawasan kawasan konservasi seperti kawasan karst dilaksanakan melalui lokakarya yang melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaannya. Untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dilaksanakan melalui pembinaan kampung iklim pada 10 lokasi yang berasal dari 8 Kabupaten, jumlah lokasi ini mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2013 yaitu 8 lokasi dari 2 Kabupaten. Untuk melindungi keanekaragaman hayati dilaksanakan melalui penyusunan profil keanekaragaman hayati dan mendorong Kab/Kota untuk membangun taman kehati, hutan kota dan taman kota. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup ini diarahkan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan. Adapun Outcome dari program ini adalah tercapainya bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan menjadi 2,86 atau sekitar 20% dari yang ditargetkan pada Tahun 2018 yaitu 3,17. Upaya peningkatan kapasitas pemangku

kepentingan

dalam

pengelolaan

lingkungan

hidup

ini

meliputi

kelembagaan, penganggaran, peraturan daerah, sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pencapaian pada level Outcome dari program ini, juga tidak terlepas dari pencapaian kinerja pada level output dari setiap kegiatan. Untuk mendukung pengelolaan lingkungan UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup pada tahun 2014 dilakukan penambahan ruang lingkup akreditasi dari 20 parameter menjadi 24 parameter, selain itu juga dilakukan upaya untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 setelah sebelumnya telah mendapatkan sertifikasi ISO 17025:2008 dan registrasi laboratorium lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara


II-10


untuk memenuhi kebutuhan SDM pengelolaan lingkungan hidup,BLHD terus mengupayakan terlaksananya rencana pembangunan Politeknik Lingkungan Hidup dengan menyelesaikan penyusunan dokumen lingkungan beserta rencana izin lingkungan pembangunan kampus, dan mengupayakan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat diakomodir sebagai program perioritas. Untuk mendukung upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui pelibatan multipihak, maka untuk pertama kalinya sebagai terobosan pada tahun 2014 dibentuk Pokja CSR lingkungan hidup dan Saka Kalpataru Provinsi Sulawesi Selatan. Saka Kalpataru ini merupakan salah satu Satuan Karya Pramuka di Gerakan Pramuka yang khusus bergerak dalam bidang cinta lingkungan hidup. Tujuan akhir Saka Kalpataru adalah membentuk generasi muda yang ramah pada lingkungan hidup. Program Penaatan Hukum Lingkungan Hidup ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan peningkatan penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup di Sulawesi Selatan.

Adapun Outcome dari program ini adalah tercapainya 10

kasus/pengaduan pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang ditindaklanjuti dari yang ditargetkan pada Tahun 2018 yaitu 20 kasus/pengaduan. Outcome ini merupakan akumulasi dari pencapaian dari kegiatan identifikasi, investigasi, dan pelayanan pengaduan masyarakat, dan kegiatan koordinasi penegakan hukum dan penanganan kasus lingkungan hidup. Selain itu juga untuk mencapai Outcome tersebut telah dilakukan upaya sosialisasi terhadap 10 peraturan perundangundangan lingkungan hidup dengan sasaran baik kepada pemrakarsa usaha, masyarakat maupun instansi pemerintah. Selain itu juga pada tahun 2014 telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keberadaan Perda ini juga merupakan perda pengelolaan lingkungan hidup pertama yang ada di Indonesia, sekaligus sebagai pelengkap instrumen lingkungan yang sudah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan. Adapun hasil pelaksanaan Renja tahun 2014 untuk setiap program adalah sebagai berikut : 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.224.665.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 3.055.147.950.- dengan


II-11


realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,74%, yang diarahkan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh aktivitas Pemerintah, Pemrakarsa usaha/kegiatan dan seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan. Hasil yang dicapai adalah : Melakukan pemantauan dan penentuan kualitas air sungai pada 10 Kab/Kota dan 2 Danau; Melakukan pemantauan dan penentuan kualitas udara ambient pada 13 Kab/Kota; Meningkatnya kepedulian dalam mewujudkan kota bersih, sehat, dan hijau di Sulawesi Selatan melalui program Adipura dan Kalpataru pada 24 Kab/Kota; Meningkatnya ketaatan pemrakarsa usaha dalam pengelolaan limbah B3 pada 30 pemrakarsa usaha; Meningkatnya ketaatan pemrakarsa usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan pada 15 pemrakarsa usaha; Meningkatnya koordinasi, pembinaan dan inventarisasi bahan perusak ozon pada 24 Kab/Kota; Meningkatnya koordinasi penilaian dokumen lingkungan hidup pada 15 dokumen; Meningkatnya koordinasi dan pembinaan Sulsel Go Green pada 3 jalur pemangku kepentingan (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha); Meningkatnya koordinasi dan pengawasan pelaksanaan KLHS pada 6 Kab/Kota; Melaksanakan pelayanan pengujian laboratorium lingkungan hidup untuk 20 jenis parameter yang terakreditasi; Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi persampahan pada 5 Kab/Kota; Meningkatnya pembinaan dan pengawasan komisi penilai AMDAL dan UKL-UPL pada 24 Kab/Kota. 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.477.150.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.445.233.219.- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,71%, yang diarahkan untuk mengendalikan kerusakan dan terjaminnya kelestarian ekosistem pantai dan laut lestari

di

Sulawesi

Selatan

yang

disebabkan

oleh

aktivitas

Pemrakarsa

usaha/kegiatan dan seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan. Hasil yang dicapai adalah : Meningkatnya koordinasi dan pembinaan pemulihan kualitas lingkungan pada 24 Kab/Kota; Meningkatnya koordinasi dan pembinaan kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil pada 19 Kab/Kota; Meningkatnya koordinasi dan pembinaan pengembangan kawasan konservasi pada 24 Kab/Kota; Meningkatnya koordinasi dan pembinaan pelestarian kawasan karst pada 2 Kabupaten; Meningkatkan pembinaan dan koordinasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; Meningkatkan koordinasi dan


II-12


pembinaan pengelolaan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah pada 24 Kab/Kota. 3) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.026.565.000.- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.967.781.553.- dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 97,10 %, yang diarahkan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan serta peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan. Hasil yang dicapai adalah : Meningkatnya partisipasi dan kepedulian pada 16 sekolah di Sulsel dalam mendukung program Sulsel Go Green; Meningkatnya partisipasi dan kepedulian pada 24 pemerintah Kab/Kota dalam penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produk bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan; Melaksanakan persiapan pembangunan prasarana dan operasional Perguruan Tinggi Lingkungan Hidup di Sulsel; Meningkatnya ketersediaan data dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah pada 24 Kab/Kota; Meningkatnya koordinasi dan pembinaan laboratorium lingkungan hidup pada 24 Kab/Kota; Meningkatnya partisipasi dan kepedulian pada 25 organisasi peduli lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup; Meningkatnya koordinasi dan pembinaan penerapan kearifan lokal lingkungan hidup pada 24 Kab/Kota. 4) Program Penaatan Hukum Lingkungan. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.056.175.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.013.474.510,- dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 95,96%, yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemrakarsa usaha/kegiatan dan masyarakat terhadap kewajibannya dalam melakukan pengendalian dampak lingkungan. Hasil yang dicapai : Melakukan koordinasi penegakan hukum dan penanganan pada 5 kasus lingkungan hidup; Melakukan identifikasi, investigasi dan pelayanan pengaduan terhadap 5 pengaduan; Meningkatnya ketaatan pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup, Melaksanakan penyusunan produk hukum lingkungan hidup berupa PerGub Kelas Air pada 6 sungai. 5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.


II-13


Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.775.845.790,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.683.065.287,- dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 97,54%, yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil yang dicapai : Meningkatnya pengelolan dan pelayanan administrasi perkatoran; Meningkatnya penata usahaan administrasi keuangan yang akuntabel; Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan kepegawaian berbasis kinerja; Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan hidup. 6) Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.673.410.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.646.009.450,- dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 98,36%, yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja SKPD dalam mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil yang dicapai : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari jasa laboratorium lingkungan hidup sebesar 47,03%; Meningkatnya jumlah jenis parameter pengujian lingkungan yang terakreditasi oleh UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup sebanyak 20 parameter; Meningkatnya pengelolaan dan penyebarluasan informasi lingkungan hidup melalui 4 media; Meningkatnya pembinaan dan koordinasi pengembangan sistem pengaduan lingkungan pada 24 Kab/Kota; Meningkatnya kompetensi dan kualitas aparatur pengelola lingkungan hidup pada 30 orang aparatur. 7) Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 270.882.105,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 253.182.867,- dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 93,47%, yang diarahkan untuk meningkatkan sistem perencanaan yang berbasis kinerja dan sistem evaluasi kinerja yang terukur. Hasil yang dicapai : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan yang berbasis kinerja melalui 6 dokumen; Meningkatnya kualitas monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup melalui 4 dokumen. Secara umum pencapaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2014 ini adalah 100%, bahkan pada beberapa kegiatan dicapai diatas 100%. Rencana Kerja Perubahan BLHD Prov.Sulsel Tahun Anggaran 2015

Hal ini II-14


memberikan implikasi pada predikat kinerja dari seluruh program/kegiatan terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain ; a. Adanya

komitmen

dan

kepedulian

yang

tinggi

dari

masing-masing

penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2014. b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan. c.

Telah diimplementasikannya pengangaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.

d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil. e. Khususnya untuk kegiatan yang realisasinya diatas 100% dikarenakan adanya perbedaan target pada penetapan kinerja tahun 2014 dengan target kinerja tahun 2014 dalam dokumen Renstra BLHD Tahun 2013-2018, dimana dokumen Renstra ditetapkan setelah penetapan kinerja tahun 2014 dibuat. Sehubungan dengan penyesuaian itu, target pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan target dalam Renstra BLHD Tahun 2013-2018 yang sedikit lebih tinggi dari target dalam penetapan kinerja tahun 2014. f.

Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait lainnya. Sementara

penyebab

eksternal

terhadap

keberhasilan

pencapaian

program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain : a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari SKPD lingkungan hidup di Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan BLHD Provinsi Sulsel. b. Adanya pelibatan dari pemrakarsa usaha/perusahaan melalui kegiatan CSR bidang lingkungan hidup untuk mendukung beberapa pengembangan lokasi perlindungan dan konservasi SDA.


II-15


c. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Kementerian Lingkungan Hidup, seperti pembinaan dan pengawasan ketaatan pemrakarsa usaha sejalan dengan kegiatan PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup, demikian halnya dengan kegiatan Sulsel Go Green dengan Program Menuju Indonesia dari KLH. Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain : a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh BLHD Provinsi Sulsel. Seperti halnya pada ketersediaan tenaga laboratorium yang mendukung pencapaian target realisasi PAD melalui pengujian kualitas lingkungan dan perluasan ruang lingkup akreditasi disadari masih minim dan akan terus membutuhkan tambahan SDM, selain itu juga dibutuhkan SDM yang lain untuk tenaga pengawas lingkungan hidup, tenaga perencana, tenaga informasi teknologi (IT), dan tenaga teknis lainnya yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Sehubungan dengan itu pada tahun 2014 telah dilakukan penerimaan tenaga PNS pindahan baik dari daerah maupun dari SKPD lain lingkup pemerintah provinsi Sulsel yang dapat memenuhi kebutuhan SDM BLHD sehingga jumlah PNS BLHD meningkat dari 77 pada tahun 2013 menjadi 84 pada tahun 2014. b. Masih sulitnya mengimplementasikan pengangaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur BLHD. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). c. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2015 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. d. Indikator pada level impact dan Outcome pada BLHD umumnya bersifat fisik, sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi


II-16


atau non fisik, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif bentuk koordinasi dan pembinaan kepada multipihak yang terkait dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Tahun 2015 Sampai dengan Triwulan II. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulsel pada tahun 2014 telah melaksanakan 7 program dan 38 kegiatan. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 4 bidang, 1 UPTB dan 1 sekretariat. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut ratarata realisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2015 sampai dengan triwulan II untuk realisasi fisik mencapai 50% dan keuangan mencapai 31,67%. Secara umum untuk fisik telah mencapai target yang diperkirakan sebelumnya hingga triwulan ke II sekitar 50 %, sementara pada aspek keuangan belum mencapai target yaitu realisasi keuangan hingga 50%. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2015 diperlihatkan pada lampiran II. Adapun hasil pelaksanaan Renja tahun 2015 sampai dengan triwulan II untuk setiap program adalah sebagai berikut : 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.235.227.137.- dan realisasi keuangan hingga triwulan ke II mencapai Rp. 656.748.900,- dengan realisasi fisik 39% dan realisasi keuangan 29,85%, yang diarahkan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh aktivitas Pemerintah, Pemrakarsa usaha/kegiatan dan seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan. 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 494.000.000.- dan realisasi keuangan hingga triwulan ke II mencapai Rp. 144.089.440.- dengan realisasi fisik 64% dan realisasi keuangan 31,33%, yang diarahkan untuk mengendalikan kerusakan dan terjaminnya kelestarian ekosistem pantai dan laut lestari di Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh aktivitas Pemrakarsa usaha/kegiatan dan seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan.


II-17


3) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 799.450.000.- dan realisasi keuangan hingga triwulan ke II mencapai Rp. 262.673.958.- dengan realisasi fisik 75% dan realisasi keuangan 36,65%, yang diarahkan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan serta

peningkatan

peranserta

masyarakat

dalam

mewujudkan

pengelolaan

lingkungan hidup di Sulawesi Selatan. 4) Program Penaatan Hukum Lingkungan. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 962.315.000,- dan realisasi keuangan hingga triwulan ke II sebesar Rp. 57.366.070,- dengan realisasi fisik 31% dan realisasi keuangan 9%, yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemrakarsa usaha/kegiatan dan masyarakat terhadap kewajibannya dalam melakukan pengendalian dampak lingkungan. 5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.561.435.000,- dan realisasi keuangan hingga triwulan ke II sebesar Rp. 1.126.477.728,- dengan realisasi fisik 65,42% dan realisasi keuangan 42,51%, yang diarahkan

untuk

meningkatkan

pelayanan

administrasi

perkantoran

dalam

mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

6) Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.235.227.137,- dan realisasi keuangan hingga triwulan ke II sebesar Rp. 656.748.900,- dengan realisasi fisik 44% dan realisasi keuangan 34,72%, yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja SKPD dalam mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 7) Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja. Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 231.100.000,- dan realisasi keuangan hingga triwulan ke II sebesar Rp. 93.075.250,- dengan realisasi fisik 30% dan realisasi keuangan 55,19%, yang


II-18


diarahkan untuk meningkatkan sistem perencanaan yang berbasis kinerja dan sistem evaluasi kinerja yang terukur. Berdasarkan hasil evaluasi diatas nampak bahwa program dengan realisasi fisik tertinggi terdapat pada program pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yaitu 75%, sementara program yang realisasi fisiknya terendah terdapat pada program pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja yaitu 30%. Hal ini dikarenakan pada program pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja indikatornya bergantung pada pembuatan dokumen perencanaan dan evaluasi yang biasa memiliki jadwal dalam penyusunan, artinya terikat dengan waktu tertentu, sehingga tidak memungkinkan untuk dipercepat realisasi fisiknya. Sedangkan untuk program pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup umumnya berupa pelatihan, workshop dan rapat koordinasi, sehingga memungkinkan dipercepat dalam realisasinya. Untuk realisasi keuangan tertinggi terdapat pada program pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja yaitu 55,19 %, dan realisasi keuangan terendah terdapat pada program penaatan hukum lingkungan yaitu 9%. Hal ini dikarenakan pada program penaatan hukum lingkungan terdapat paket pekerjaan kajian kelas air sungai yang realisasi fisiknya dapat tercapai pada akhir tahun. Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Kelengkapan administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang terkadang masih ada kekurangan. b. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak lain atau eksternal, realisasinya kadang masih terlambat dipihak ketiga. c. Masih terdapatnya kegiatan yang dilaksanakan, tidak direncanakan sebelumnya atau bersifat insidental sehingga merubah agenda kegiatan yang telah disusun sebelumnya. d. Terdapat beberapa item kegiatan yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan perubahan kebijakan baik didaerah maupun ditingkat nasional.


II-19

Bab III Rencana Program/Kegiatan dalam Perubahan Renja BLHD Tahun 2015

BAB III RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BLHD PROVINSI SULSEL TAHUN 2015

3.1. Perubahan Indikator dan Target Kinerja. Dalam rancangan struktur perubahan Renja BLHD Provinsi Sulsel Tahun 2015, terdapat beberapa item indikator dan target kinerja yang mengalami perubahan. Perubahan ini didasarkan pada hasil evaluasi pengukuran kinerja pada tahun 2014. Beberapa indikator kinerja yang ada dalam perencanaan sebelumnya belum spesifik dan sulit terukur. Oleh karena itu hasil yang akan dicapai juga dengan sendirinya belum terdefinisi dengan baik. Untuk itu diusulkan Indikator kinerja yang lebih spesifik dan terukur. Rencana perubahan ini juga telah disinkronkan dengan perubahan Renstra BLHD Provinsi Sulsel Tahun 2013-2018. Selain itu pada perubahan Renstra BLHD juga dilakukan perubahan pada pada sasaran beserta indikatornya. Adapun perubahan sasaran dan penambahan indikator tersebut ditampilkan pada tabel dibawah ini : Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pada Perubahan Renstra BLHD Provinsi Sulsel Tahun 2013-2018 NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Sulsel.

Meningkatnya kualitas air

Presentase jumlah lokasi pemantauan air yang status mutu airnya memenuhi baku mutu Persentase jumlah sungai dan danau yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya

Meningkatnya kualitas udara

Presentase jumlah lokasi pemantauan udara ambien yang status mutu udaranya tidak tercemar Persentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan


III-20


diinformasikan mutu udara ambiennya Meningkatnya Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan terhadap pengelolaan LH

Presentase jumlah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Perizinan, PPU dan PPA Persentase beban pencemaran limbah cair yang dapat diturunkan Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal (jumlah dokumen Amdal yang diawasi pelaksanaannya/ jumlah total dokumen Amdal yang berlaku) Presentase jumlah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pelaporan pengelolaan limbah B3

2

3

Meningkatkan daya dukung dan mempertahankan daya tampung lingkungan hidup

Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Meningkatnya tutupan lahan bervegetasi

Persentase tutupan lahan bervegetasi

Meningkatnya upaya rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

Cakupan lokasi rehabilitasi kawasan pesisir dan pulaupulau kecil

Meningkatnya upaya perlindungan Kawasan Berfungsi Konservasi

Cakupan lokasi perlindungan kawasan berfungsi konservasi

Meningkatnya upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Persentase jumlah kampung iklim di Sulsel

Meningkatnya jumlah sekolah peduli lingkungan

Cakupan sekolah peduli lingkungan (Jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata /Jumlah Sekolah yang di bina)


III-21


Meningkatnya kapasitas penyebaran informasi LH

Persentase Kab/Kota yang membuat dan menyampaikan Laporan SLHD

Meningkatnya kapasitas laboratorium LH

Cakupan laboratorium LH daerah yang evaluasinya memenuhi persyaratan teknis dan manajemen Persentase peningkatan parameter pengujian kualitas LH yang terakreditasi

Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH

Persentase Kab/Kota di Sulsel yang memperoleh penghargaan Adipura

Persentase Kab/Kota di Sulsel yang menggunakan teknologi ramah lingkungan Persentase Kab/Kota di Sulsel yang menerapkan kearifan lokal LH Persentase jumlah organisasi masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH Cakupan Kab/Kota yang memiliki komisi Amdal Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja BLHD

Persentase SDM LH yang mengikuti peningkatan kapasitas Skor hasil penilaian laporan status lingkungan hidup daerah sulsel Persentase kepuasan pelanggan atas penggunaan jasa laboratorium LH

Meningkatnya kinerja BLHD dalam perencanaan dan evaluasi

Predikat penilaian laporan akuntabilitas kinerja BLHD

Meningkatnya profesionalitas aparatur BLHD

Penurunan tingkat pelanggaran kedisplinan pegawai


III-22


Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BLHD Persentase Hasil Evaluasi Pemeriksaan Reguler BLHD yang ditindaklanjuti 4

Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Meningkatnya upaya penanganan kasus pengrusakan dan pencemaran lingkungan dan ketaatan pemangku kepentingan terhadap peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

Persentase jumlah kasus/perkara lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Meningkatnya upaya Persentase jumlah jenis produk hukum lingkungan pembinaan, hidup pelaksanaan, dan pembuatan peraturan di bidang LH Cakupan pemerintah daerah yang telah mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang LH

Salah satu yang menjadi penekanan dalam perubahan Renja ini adalah penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Lingkungan Hidup. Penepatan IKU ini diperlukan untuk mendapatkan informasi kinerja dan ukuran penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis BLHD yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sebagaimana amanat Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

:

PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama adalah


III-23


ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama secara formal. IKU instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Berdasarkan pada pertimbangan uraian diatas, ditetapkan indikator kinerja utama yang diambil dari indikator sasaran. Adapun indikator sasaran yang ditetapkan sebagai IKU dan mengalami perubahan dari Renja BLHD Tahun 2015 diperlihatkan pada tabel 3.2 dibawah ini : Tabel 3.2 Rancangan Perubahan Indikator Kinerja Utama SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

FORMULASI PENGUKURAN

SUMBER DATA

Meningkatnya kualitas air

Presentase jumlah lokasi pemantauan air yang status mutu airnya memenuhi baku mutu

%

(Jumlah lokasi pemantauan yang memenuhi baku mutu/Jumlah lokasi pemantauan)x100%

Laporan Pemantauan Kualitas Air Sungai di Sulsel

Meningkatnya kualitas udara

Presentase jumlah lokasi pemantauan udara ambien yang status mutu udaranya tidak tercemar

%

(Jumlah lokasi yang pemantauan udara ambiennya tidak tercemar/Jumlah lokasi pemantauan)x100%

Laporan pemantauan kualitas udara ambien di Sulsel

Meningkatnya Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan terhadap pengelolaan LH

Presentase jumlah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Perizinan, PPU dan PPA

%

(Jumlah pemrakarsa usaha atau kegiatan yang taat terhadap perizinan, PPU dan PPA/Jumlah pemrakarsa usaha atau kegiatan yang diawasi)x100%

Laporan Pelaksanaan Proper

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal

%

(jumlah dokumen Amdal yang diawasi pelaksanaannya/ jumlah total dokumen Amdal yang berlaku)

Laporan Pengawasan Pelaksanaan AMDAL

Persentase tutupan lahan bervegetasi

%

(Luas area lahan bertutupan vegetasi/Luas area Sulsel)x100%

Data Spasial Penutupan Lahan Sulsel dari Dirjen

Meningkatnya tutupan lahan bervegetasi


III-24

Bab III Rencana Program/Kegiatan dalam Perubahan Renja BLHD Tahun 2015 Planologi KLHK

Meningkatnya upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Persentase jumlah kampung iklim di Sulsel

(Jumlah lokasi kampung iklim/Jumlah lokasi kampung iklim yang dibina)

Laporan kegiatan pembinaan dan koordinasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

(Jumlah Kab atau Kota yang membuat dan menyampaikan laporan SLHD/Jumlah Kab atau Kota se Sulsel)

Laporan kegiatan koordinasi dan pembinaan dan penyusunan SILHD)

(Jumlah parameter pengujian kualitas LH yang terakreditasi/Jumlah parameter pengujian kualitas LH)

Laporan Kegiatan Pelayanan Pengujian Laboratorium LH

(Jumlah kab atau kota yang memperoleh penghargaan adipura/jumlah kab atau kota yang mengikuti program adipura)x100%

Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pembinaan Adipura dan Kalpataru

(Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti/Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup)x100%

Laporan kegiatan identifikasi, investigasi, dan pelayanan pengaduan masyarakat terhadap LH

%

Meningkatnya kapasitas penyebaran informasi LH

Persentase Kab/Kota yang membuat dan menyampaikan Laporan SLHD

Meningkatnya kapasitas laboratorium LH

Persentase peningkatan parameter pengujian kualitas LH yang terakreditasi

Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH

Persentase Kab/Kota di Sulsel yang memperoleh penghargaan Adipura

Meningkatnya upaya penanganan kasus pengrusakan dan pencemaran lingkungan dan ketaatan pemangku kepentingan terhadap peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

%

%

%

%

Selain adanya perubahan pada indikator kinerja program (Outcome), juga terdapat perubahan pada indikator kinerja kegiatan (Output). Perubahan terhadap


III-25


seluruh indikator kinerja kegiatan (Output) diperlihatkan dalam lampiran 2 dokumen ini. 3.2 Perubahan Alokasi Anggaran untuk Setiap Program. Pada perubahan Renja BLHD Provinsi Sulsel Tahun 2015 ini, hampir semua program mengalami penambahan pagu anggaran. Untuk lebih jelasnya mengenai rancangan pagu belanja langsung dalam perubahan Renja 2015 pada setiap program dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini : Tabel 3.3 Rancangan Belanja Langsung BLHD Dalam Perubahan Renja BLHD Tahun 2015 No

PROGRAM BLHD

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Program Perlindungan dan Konservasi SDA Program Pengembangan Kapasitas dan Pengelolaan LH Program Penaatan Hukum LH TOTAL

2. 3.

4.

5. 6. 7.

APBD TA 2015

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2015

2.561.435.000,00

3.220.085.000,00

2.235.227.137,00

3.645.964.137,00

231.100.000,00

311.625.000,00

2.007.265.000,00

2.216.640.000,00

494.000.000,00

778.373.000,00

799.450.000

1.098.090.000

962.315.000

1.020.015.000

9.290.792.137

12.290.792.137

Adapun total penambahan pagu anggaran dari seluruh program untuk belanja langsung adalah sebesar Rp.3.000.000.000,00, dimana alokasi anggaran ini tersebar pada beberapa objek belanja antara lain : a. Pengembangan sistem smart office b. Pengembangan sistem infomasi kualitas lingkungan c. Penyebarluasan Informasi melalui media massa d. Pengembangan mutu laboratorium lingkungan hidup e. Pemulihan wilayah pesisir


III-26


f. Pengembangan kerambah ramah lingkungan dan peningkatan SDM pengolahan bahan pangan dari mangrove. g. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah h. Pengadaan kendaraan operasional dan meja i.

Pemeliharaan alat kantor.

j.

Biaya makan minum rapat.

Selain penambahan anggaran juga terdapat beberapa pergeseran alokasi anggaran. Pergeseran alokasi anggaran ini didasarkan pertimbangan perubahan kebijakan dan kemungkinan tidak terserapnya alokasi anggaran tersebut hingga akhir tahun anggaran. Untuk lengkapnya perubahan pagu anggaran bagi setiap kegiatan diperlihatkan pada lampiran 2.


III-27

Bab IV Penutup

BAB IV PENUTUP

4.1 Kaidah Pelaksanaan Indikator sasaran renja adalah merupakan penjabaran sasaran/target yang tertuang dalam Renstra Perubahan Badan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 20132018, dimana untuk mencapai sasaran program dan kegiatan hendaknya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Renstra merupakan pedoman dalam menyusun (1). Kebijakan Umum Anggaran (KUA); (2). Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); (3). Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2015. Untuk menunjang hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga Perubahan Renja Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), 2. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2015, yang selanjutnya akan dituangkan kedalam Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015. Uraian program dan kegiatan APBD perubahan tahun 2015 adalah merupakan program dan kegiatan untuk mencapai indikator sasaran pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi sesuai yang tertuang dalam Perubahan Renstra BLHD Tahun 2013 - 2018 dan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018. 3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) BLHD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 disusun sesuai Perubahan Rancangan Renstra BLHD tahun 2013-2018 dan RPJPD, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 serta mengacu pada Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2015. 4. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perubahan APBD


IV-28

Bab IV Penutup

Tahun 2015 dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur Sulawesi Selatan yang ditembuskan kepada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut Untuk itu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam realisasi pelaksanaan perubahan rencana kerja (Renja) tahun 2015, maka diperlukan tindak lanjut antara lain : 1.

Mengupayakan untuk menyusun perencanaan dengan target kinerja hasil/keluaran yang lebih terukur.

2.

Menyusun kerangka acuan kerja (KAK) untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

3.

Meningkatkan kompetensi personil yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

4.

Menetapkan dan melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) untuk pelaksanaan kegiatan melalui jasa pihak ke-3 (tiga).

5.

Mengusulkan kegiatan yang lebih realitis, terukur, terarah dan dipertanggung jawabkan keterkaitan langsungnya dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

4.3 Penutup Perubahan Renja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2015 memuat 7 program, dan 38 kegiatan yang disusun berdasarkan ketersediaan waktu (urgensitas) dan skala tingkat kepentingan (krusialitas) terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rentang waktu lima tahun sesuai Renstra. Rencana kerja ini mengindikasikan upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan dengan senantiasa menekankan pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Dokumen perubahan Renja ini juga diharapkan bisa membuka ruang dan peluang yang cukup signifikan bagi upaya perubahan (Review dan Rebuild) sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada, sehingga cukup fleksibel terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis yang melingkupinya. Program dan kegiatan yang disusun dalam dokumen ini diharapkan dapat mewujudkan

kebijakan

peningkatan

kinerja

SKPD,


peningkatan

kualitas IV-29

Bab IV Penutup

profesionalisme aparatur pemerintah provinsi Sulawesi selatan, secara khusus dalam pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi selatan, dan sekaligus sebagai upaya

untuk

mewujudkan

aparatur

pemerintah

yang

professional

dan

berkompetensi sesuai tugas dan fungsinya. Perubahan Renja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun ke 2 dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013 - 2018. Dalam pelaksanaan manajemen kinerja, Renja akan menjadi salah satu acuan dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi Tahun 2015 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Demikian Perubahan Renja SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 ini kami susun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas operasional, khususnya dalam penyusunan RKAP/DPAP Tahun Anggaran 2015 dilingkup Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar,

September

2015

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,

Ir. Andi Hasbi, M.T Pangkat: Pembina Utama Muda NIP. 19650427 199203 1 009


IV-30

LAMPIRAN 2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA BLHD TAHUN 2015 Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Tahun 2015 Kode

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(3)

(4)

Lokasi

Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan (5)

Setelah Perubahan (6)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(7)

(8)

1.08.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase Peningkatan Pelayanan Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran

1.08.01.01

Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase peningkatan pelayanan prima kepada publik

1.08.01.02

Penatausahaan Administrasi Keuangan

1.08.01.03

Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian

1.08.01.04

Penyediaaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarna

1.08.02

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Pemeliharaan Barang Modal Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Persentase Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Pemeliharaan Barang Modal Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

1.08.02.01

Penatausahaan Administrasi Laboraturium Lingkungan Hidup

Persentase Peningkatan PAD dari Jasa Laboraturium LH

Persentase Peningkatan PAD dari Jasa Laboraturium LH

UPTB Lab LH

UPTB Lab LH

Makassar

1.08.02.02

Pengembangan Mutu dan Kapasitas Laboraturium LH

Jumlah jenis Parameter yang terakreditasi

Jumlah Parameter yang terakreditasi

UPTB Lab LH

UPTB Lab LH

Makassar

1.08.02.03

Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi Lingkungan Hidup

Jumlah data dan informasi LH yang dikelola dan disebarluaskan

Jumlah Media Penyebaran Data dan Informasi LH

Masyarakat pada umumnya

Masyarakat pada umumnya

Pemda Kab/Kota, Pemda Kab/Kota, LSM, dan LSM, dan Masyarakat Masyarakat Umum Umum PNS Lingkup BLHD PNS Lingkup BLHD

1.08.02.04

Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Sistem Pengaduan Lingkungan

1.08.02.05

Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Aparatur

1.08.03

1.08.03.01

1.08.03.02

1.08.15

1.08.15.01

1.08.15.02

Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dikoordinasikan

Jumlah Aparatur BLHD yang mengikuti pendidikan lanjutan, pelatihan/kursus, bintek, seminar, diseminasi Persentase Peningkatan dan PENINGKATAN PENGEMBANGAN Pengembangan Sistem SISTEM PERENCANAAN DAN SISTEM Perencanaan dan Sistem Evaluasi EVALUASI KINERJA Kinerja SKPD Penyusunan Rencana Kegiatan Jumlah buku Penyusunan Rencana Anggaran dan Pelaporan Pengelolaan Kegiatan Anggaran dan Pelaporan Lingkungan Hidup Pengelolaan LH Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Jumlah Dokumen Hasil Monev dan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Pelaksanaan Pengelolaan LH Hidup PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Pengendalian PENCEMARAN DAN KERUSAKAN Pencemaran dan Kerusakan LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan Hidup

Pemantauan Kualitas Air

Pemantauan Kualitas Udara

Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dikoordinasikan Jumlah Aparatur BLHD yang mengikuti pendidikan lanjutan, pelatihan/kursus, bintek, seminar, diseminasi Persentase Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Pelaporan Pengelolaan LH Jumlah Dokumen Hasil Monev dan Pelaksanaan Pengelolaan LH


40

40

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(11)

(12)

2.561.435.000

Jumlah Perubahan (+/-) (13)=12-11

Sebelum Perubahan (14)

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

(15)

(16)

(17) 3.331.000.000

Setelah Perubahan

3.220.085.000

658.650.000

APBD

APBD

60%

1.094.160.000

100.750.000

APBD

APBD

60%

844.000.000

SKPD BLHD

Makassar

Makassar

40

40

993.410.000

SKPD BLHD

SKPD BLHD

Makassar

Makassar

3

3

277.500.000

303.900.000

26.400.000

APBD

APBD

3 Laporan

320.000.000

Makassar

Makassar

40

40

484.475.000

381.475.000

-103.000.000

APBD

APBD

1

232.000.000

Makassar

Makassar

40

40

40

40

Makassar

40

40

Makassar

24

24

Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan

100%

Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan

Makassar

Makassar

PNS Lingkup BLHD PNS Lingkup BLHD

SKPD BLHD

SKPD BLHD

1.440.550.000

634.500.000

APBD

APBD

60%

1.935.000.000

3.645.964.137

1.410.737.000

APBD

APBD

60%

2.659.750.000

1.116.900.000

1.144.887.000

27.987.000

APBD

APBD

60%

1.078.700.000

221.500.000

309.500.000

88.000.000

APBD

APBD

28 Parameter

420.200.000

4

490.475.000

1.835.225.000

1.344.750.000

APBD

APBD

4 Media

700.000.000

24

24

159.675.000

159.675.000

0

APBD

APBD

24 Kab/Kota

230.000.000

35

35

246.677.137

196.677.137

-50.000.000

APBD

APBD

40 Orang

230.850.000

40

40

231.100.000

311.625.000

80.525.000

APBD

APBD

60%

535.000.000

806.050.000 2.235.227.137

SKPD BLHD

SKPD BLHD

Makassar

Makassar

5

5

65.500.000

67.500.000

2.000.000

APBD

APBD

5 Dokumen

250.000.000

SKPD BLHD

SKPD BLHD

Makassar

Makassar

6

6

165.600.000

244.125.000

78.525.000

APBD

APBD

4 Dokumen

285.000.000

40

12,72

2.007.265.000

2.216.640.000

209.375.000

APBD

APBD

60%

BANTAENG,BULUKUM BA,PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BARRU, BONE, LUWU UTARA, LUWU, SIDENRENG RAPPANG, WAJO, MAROS, GOWA, SOPPENG, ENREKANG, TANA TORAJA, PINRANG, TAKALAR, JENEPONTO.

17

17

295.600.000

298.100.000

2.500.000

APBD

APBD

20 Sungai dan 2 Danau

431.200.000

MAKASSAR,PAREMAKASSAR,PAREPARE, LUWU, LUWU PARE, LUWU, LUWU TIMUR, BONE, TIMUR, BONE, MAROS, MAROS, ENREKANG, ENREKANG, Masyarakat umum Masyarakat umum PANGKAJENE DAN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, GOWA, KEPULAUAN, GOWA, PINRANG, WAJO, PINRANG, WAJO, SIDENRENG SIDENRENG RAPPANG,PALOPO, RAPPANG,PALOPO,

15

15

197.150.000

198.650.000

1.500.000

APBD

APBD

17 Kab/Kota

368.000.000

Jumlah penurunan beban pencemaran (juta ton)

Jumlah kab/kota yang diketahui status mutu udara ambiennya


Sumber Dana

SKPD BLHD

BANTAENG BULUKUMBA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BARRU BONE LUWU UTARA Jumlah Sungai/Danau yang diketahui Jumlah sungai/ danau yang diketahui LUWU SIDENRENG Masyarakat umum Masyarakat umum status mutu airnya status kualitas airnya RAPPANG WAJO MAROS GOWA SOPPENG ENREKANG TANA TORAJA PINRANG TAKALAR JENEPONTO SINJAI

Jumlah Kab/Kota yang diketahui status mutu udara ambiennya

Prakiraan Maju Tahun 2016 Pagu Indikator


3.496.050.000

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung Jawab

a/b/c

02/01/2013

(18)

(19) BLHD

BLHD

BLHD

BLHD

Rencana Tahun 2015 Kode

(1)


Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(3)

(4)

Lokasi

Kelompok Sasaran Sebelum Perubahan (5)




(8)



Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(7)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(11)

(12)

Sumber Dana Jumlah Perubahan (+/-) (13)=12-11



Pagu Indikatif

(15)

(16)

(17)

Setelah Perubahan

1.08.15.03

Koordinasi dan Pembinaan Adipura dan Kalpataru

Jumlah Kab/Kota yang dibina untuk memperoleh penghargaan adipura dan kalpataru

Jumlah kab/kota yang dibina untuk memperoleh penghargaan Adipura dan kalpataru

Pemda Kab/Kota, LSM, dan Masyarakat Umum

Pemda Kab/Kota, LSM, dan Masyarakat Umum

Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan

24

24

239.780.000

239.780.000

0

APBD

APBD

24 Kab/Kota

255.000.000

1.08.15.04

Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3

Jumlah Kab/Kota dan Pemrakarsa usaha/kegiatan yang dibina

Jumlah kab/kota dan jumlah pemrakarsa usaha/kegiatan yang dibina & diawasi dalam pengelolaan limbah B3

Pemda Kab/Kota dan Pemrakarsa Usaha atau Kegiatan


Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan

24 Kab/Kota dan 30 Pemrakarsa Usaha


94.100.000

98.000.000

3.900.000

APBD

APBD


150.000.000

1.08.15.05

Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan

Jumlah Kab/Kota dan Pemrakarsa Pemda Kab/Kota Usaha dan/atau Kegiatan yang dibina Jumlah Kab/Kota dan Pemrakarsa dan Pemrakarsa dan diawasi tingkat ketaatan dalam Usaha dan/atau Kegiatan yang dibina Usaha atau menerapkan peraturan perundang- dan diawasi Kegiatan undangan bidang LH


Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan



153.295.000

253.295.000

100.000.000

APBD

APBD


465.000.000

1.08.15.06

Koordinasi, Pembinaan dan Inventarisasi Bahan Perusak Ozon

Persentase dan Konsumsi bahan perusak ozon (BPO) di Sulawesi Selatan

Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dikoordinasikan



Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan

40

24

94.600.000

90.700.000

-3.900.000

APBD

APBD

24 Kab/Kota

250.000.000

1.08.15.07

Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL, UKL dan UPL

Jumlah Komisi Penilai AMDAL, UKL/UPL kab/kota yang dibina

Jumlah Komisi Penilai AMDAL, UKL/ UPL kab/kota yang dibina

Sulawesi Selatan

24

24

124.850.000

134.900.000

10.050.000

APBD

APBD

24 Kab/Kota

189.900.000

1.08.15.08

Komisi Penilai Amdal, UKL-UPL Kab/Kota Pemda, Swasta, Sekolah

Sulawesi Selatan

Koordinasi dan Pembinaan Sulsel Go Jumlah jalur pemangku kepentingan Jumlah jalur pemangku kepentingan Green yang dibina yang dibina

Komisi Penilai Amdal, UKL-UPL Kab/Kota Pemda, Swasta, Sekolah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan

3

3

148.475.000

173.675.000

25.200.000

APBD

APBD

3 Jalur

482.000.000

1.08.15.09

Koordinasi dan Pengawasan Pelaksanaan KLHS Jumlah Kab/Kota dan Provinsi di Provinsi/Kabupaten/Kota di Sulawesi Sulsel yang dibina KLHSnya Selatan

Pemda Kab/Kota.

Pemda Kab/Kota.

10

10

77.325.000

116.425.000

39.100.000

APBD

APBD

15 Kab/Kota dan 1 Provinsi

197.700.000

1.08.15.10

Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup

Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi

1.08.15.11

Pelayanan dan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup

Jumlah Jenis parameter terakreditasi Jumlah jenis parameter terakreditasi yang diuji yang diuji

1.08.15.12

Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Jumlah Kab/Kota yang dibina Persampahan Persentase Penurunan Laju Kerusakan SDA dan Meningkatnya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Jumlah kab/kota dan provinsi di Sulsel yang di bina KLHSnya

Jumlah dokumen LH yang dinilai oleh Pemrakarsa Usaha Pemrakarsa Usaha Komisi Penilai Amdal Provinsi dan Kegiatan dan Kegiatan

Jumlah Kab/Kota yang dibina

5

10

293.925.000

314.950.000

21.025.000

APBD

APBD

5 Dokumen LH

221.100.000

Makassar

Makassar

24

24

201.640.000

211.640.000

10.000.000

APBD

APBD

32 Jenis Parameter

261.150.000

Pemda Kab/Kota dan Masyarakat


Makassar, Pare-Pare, Palopo, Bone dan Bulukumba

Makassar, Pare-Pare, Palopo, Bone dan Bulukumba

5

5

86.525.000

86.525.000

0

APBD

APBD

5 Kab/Kota

225.000.000

40

24

494.000.000

778.373.000

284.373.000

APBD

APBD

60%

Sulawesi Selatan

24

4

177.700.000

307.273.000

129.573.000

APBD

APBD

24 Kab/Kota

560.000.000

Maros dan Pangkep

2

2

113.250.000

88.050.000

-25.200.000

APBD

APBD

2 Kab/Kota

200.000.000

Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi SDA

1.08.16.01

Koordinasi dan Pembinaan Jumlah Kab/Kota yang dibina Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup pemulihan kualitas LH-nya

Jumlah lokasi yang dibina pemulihan kualitas LH-nya

1.08.16.04

Koordinasi dan Pembinaan Pelestarian Kawasan Karst

1.08.16.05

Pembinaan dan Koordinasi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Jumlah Kab/Kota yang dibina pelestarian kawasan karstnya Jumlah Kab/Kota yang dibina melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Jumlah lokasi yang dibina pelestarian Pemda Kab/Kota. kawasan karstnya Jumlahlokasi yang dibina melalui Pemda Kab/Kota kegiatan adaptasi dan mitigasi dan Masyarakat perubahan iklim

Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelestarian kehati

Jumlah lokasi yang dibina dalam pelestarian kehati

Persentase Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup/Indeks kualitas lingkungan hidup

1.08.17

Sulawesi Selatan

UPTB Lab LH

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM

1.08.16.06

Sulawesi Selatan

UPTB Lab LH

1.08.16

Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Plasma Nutfah PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Maros, Pangkep, Maros, Pangkep, Gowa, Bulukumba, Gowa, Bulukumba, Soppeng, Sidrap, Soppeng, Sidrap, Luwu Luwu Utara, Luwu Utara, Luwu Timur, Timur, Selayar,Barru. Selayar,Barru.

LH Kab/Kota


LH Kab/Kota Pemda Kab/Kota.

Sulawesi Selatan

Maros dan Pangkep

1.402.000.000


Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan

24

16

104.150.000

104.150.000

0

APBD

APBD

24 Kab/Kota

352.000.000


Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan

24

2

98.900.000

278.900.000

180.000.000

APBD

APBD

24 Kab/Kota

290.000.000

40

2,94

799.450.000

1.098.090.000

298.640.000

APBD

APBD

60%

1.836.575.000

1.08.17.01

Pembinaan Sulsel Go Green Jalur Sekolah


Jumlah sekolah adwiyata yang dibina

Pemda Kab/Kota dan Sekolah

Sekolah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan

24

32

128.065.000

178.065.000

50.000.000

APBD

APBD

24 Kab/Kota dan 48 Sekolah

232.000.000

1.08.17.02

Pembinaan dan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan


Jumlah kab/kota yang dibina dalam penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan

Pemda Kab/Kota.

Pemda Kab/Kota.

Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan

24

24

137.000.000

137.000.000

0

APBD

APBD

24 Kab/Kota

263.000.000

1.08.17.03

Pembangunan dan Prasarana dan Jumlah Sekolah Lingkungan Hidup Operasional Perguruan Tinggi yang dibangun Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan

Sekolah

Sekolah

Gowa

Gowa

1

1

75.000.000

51.000.000

-24.000.000

APBD

APBD

1 Sekolah

200.000.000

1.08.17.04

Koordinasi dan Pembinaan Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD)

Pemda Kab/Kota.

Pemda Kab/Kota.

Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan

24

24

109.250.000

106.750.000

-2.500.000

APBD

APBD

24 Kab/Kota

324.000.000

Jumlah sekolah lingkungan hidup yang dibangun

Jumlah Kab/Kota yang dibina SILHD- Jumlah kab/kota yang dibina dalam nya penyusunan SILH

Jenis Kegiatan


a/b/c

02/01/2013

(18)

(19)

BLHD

BLHD

Rencana Tahun 2015 Kode

(1)


Indikator Kinerja Program/ Kegiatan



Laboratorium LH Kab/Kota.

Jumlah kab/kota yg dibina dalam penerapan kearifan lokal


Jumlah ormas dan ornop peduli lingkungan yang bermitra dan menjalin kerjasama

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(3)

(4)

1.08.17.05

Koordinasi dan Pembinaan Laboraturium Lingkungan Hidup

1.08.17.06

Koordinasi dan Pembinaan Penerapan Kearifan Lokal Lingkungan Jumlah Kab/Kota yang dibina Hidup

1.08.17.07

Pembinaan dan Kerjasama dengan Organisasi Peduli Lingkungan

Jumlah Omas dan Omop Peduli Lingkungan yang Bermitra dan Menjalin Kerjasama

1.08.18

PROGRAM PENAATAN HUKUM LIGKUNGAN HIDUP

Jumlah rekomendasi penanganan Persentase Peningkatan Ketaatan kasus lingkungan hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan

Jumlah Laboraturium Kab/Kota yang Jumlah laboratorium kab/kota yg dibina dibina

1.08.18.01

Identifikasi, investigasi dan Pelayanan Persentase pengaduan yang tindak Pengaduan Masyarakat terhadap lanjuti berkaitan dengan dugaan Lingkungan Hidup pencemaran/kerusakan LH

1.08.18.02

Koordinasi Penegakan Hukum dan Persentase Kasus/Perkara Penanganan Kasus Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup yang ditangani

1.08.18.03

Koordinasi dan Penyusunan Produk Hukum Lingkungan Hidup

Jumlah Draft Produk Hukum Lingkungan Hidup yang dihasilkan

1.08.18.04

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Lingkungan Hidup

Jumlah Peraturan Perundangundangan yang disosialisasikan

Jumlah rekomendasi tindaklanjut dari pengaduan berkaitan dengan dugaan pencemaran/ kerusakan LH. Jumlah rekomendasi tindaklanjut kasus/ perkara LH yang ditangani Jumlah draft produk hukum LH yang dihasilkan Jumlah Peraturan Perundangundangan yang disosialisasikan

Lokasi

Kelompok Sasaran



Sumber Dana


Pagu Indikatif

(15)

(16)

(17)

APBD

APBD

24 Laboraturium Kab/Kota

333.575.000

23.000.000

APBD

APBD

24 Kab/Kota

242.000.000

291.975.000

161.740.000

APBD

APBD

25 Organisasi

242.000.000

962.315.000

1.020.015.000

57.700.000

APBD

APBD

60%

(8)



Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan

24

24

136.500.000

226.900.000

90.400.000


Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan

24

24

83.400.000

106.400.000

Ormas dan Ornop Ormas dan Ornop di Sulsel di Sulsel

Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan

25

25

130.235.000

40

14

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(7)

Laboratorium LH Kab/Kota.

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(11)

(12)

Jumlah Perubahan (+/-) (13)=12-11


Setelah Perubahan

Rekomendasi

Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan

65

7

123.550.000

154.550.000

31.000.000

APBD

APBD

8 Pengaduan

350.000.000

Kepolisian, Pemda dan Kejaksaan.

Rekomendasi

Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan

65

7

145.450.000

145.450.000

0

APBD

APBD

8 Kasus

250.000.000


Rekomendasi

Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan

6

6

623.075.000

664.475.000

41.400.000

APBD

APBD

6 Draft Produk Hukum

673.000.000



APBD

10 Peraturan Perundangundangan LH

175.000.000

TOTAL

Sulawesi Selatan

10

10

70.240.000

9.290.792.137

55.540.000

12.290.792.137

-14.700.000

APBD


a/b/c

02/01/2013

(18)

(19)

1.448.000.000


Sulawesi Selatan

Jenis Kegiatan

3.000.000.000

Makassar,

September 2015

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Ir.ANDI HASBI,M.T Pangkat Pembina Utama Muda Nip.19650427 1992103 1 009

BLHD

LAMPIRAN 1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2015 SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULSEL Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) No

Sasaran

2

Target Renstra SKPD pada Tahun 2013 s/d 2018 (periode Renstra SKPD)

Program/Kegiatan

Realisasi Capaian Kinerja Rens-tra SKPD sam-pai dg Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)

Satuan

3

4

Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

persentase peningkatan pelayanan prima kepada publik

5

4.A K

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran I

1.

Penatausahaan adminstrasi Keuangan

2.

\3.

4.

jumlah buku laporan pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara akuntabel dengan menganut sistem akuntansi pemerintahan(SAP)

%

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015) yang dievaluasi

I

7

6 (diisi nol) Rp (Ribu)

K

Rp (Ribu)

8 K

Rp (Ribu)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2015 yang dievaluasi

II

9 K

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2015 yang dievaluasi (%)

9=8

Rp (Ribu)

K

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)

10=9/7*100

Rp (Ribu)

K

11=6+9

Rp (Ribu)

K

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015

12=11/5*100

K

Rp (Ribu) RENJA

Rp (Ribu) DPA

Rp (Ribu)

K

2.561.435.000

16

532.333.773

26

1.126.477.728

26

1.126.477.728

65

43,98

46

4.809.543.015

46

39

100

12.447.000.000

20

3.683.065.287

40

3.463.160.000

100

3.934.000.000

20

563576109

40

850.000.000

993.410.000

16

298.759.373

28

378.240.628

28

378.240.628

70

38,07

28

941.816.737

28

24

3

2.055.000.000

3

282460150

3

325.000.000

277.500.000

1

77.553.900

2

111.196.400

2

111.196.400

67

40,07

4

393.656.550

133

19

100

723.000.000

20

371709795

40

400.000.000

484.475.000

22

80.720.500

30

156.349.200

30

156.349.200

75

32,27

30

528.058.995

30

73

100

5.735.000.000

19,23

2465319233

40

1.888.160.000

806.050.000

14

75.300.000

20

480.691.500

20

480.691.500

50

59,64

20

2.946.010.733

20

51

buku laporan keuangan

persentase terwujudnya manajemen kepegawaian berbasis kinerja

%

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

persentase peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan barang modal

ketersediaan dan pemeliharaan barang modal

Rata-Rata capaian Kinerja (%)

65,42

42,51

Predikat Kinerja Meningkatnya Kapasitas Program:Peningkatan dan Kinerja SKPD Kapasitas dan Kinerja SKPD

II

Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

%

1.

Penatausahaan Administrasi Laboratorium LH

persentase peningkatan PAD dari jasa laboratorium LH

%

2

Pengembangan Mutu dan Kapasitas Laboratorium LH

jumlah jenis parameter yang terkreditasi

jenis parameter

3.

Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi LH

jumlah media penyebaran data dan informasi LH yang dikelola

4

Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Sistem Pengaduan LH

jumlah kab/kota yang dibina

5

Pembinaan dan jumlah aparatur BLHD Peningkatan Kompetensi yang mengikuti pendidikan dan Kualitas Aparatur lanjutan, pelatihan/kusus,bintek,se minar,diseminasi

media (cetak, elektronik, website,pameran)

100

8.716.400.000

20

1646009450

40

1.757.675.000

2.235.227.137

13

333.378.900

100

1.724.000.000

20

215066350

40

248.900.000

1.116.900.000

26

118.581.500

40

1.527.000.000

24

267102700

24

265.600.000

221.500.000

-

4

3.640.000.000

4

677554000

4

750.000.000

490.475.000

24

750.000.000

24

364605600

24

343.175.000

1.075.400.000

30

121680800

35

150.000.000

17

656.748.900

17

656.748.900

43

29,38

37

2.302.758.350

37

26

20

353.351.500

20

353.351.500

50

31,64

40

568.417.850

40

33

69.800.400

-

76.520.400

-

76.520.400

-

34,55

24

343.623.100

60

23

1

50.024.000

4

121.912.750

4

121.912.750

100

24,86

8

799.466.750

200

22

159.675.000

4

3.750.000

-

13.741.250

-

13.741.250

-

8,61

24

378.346.850

100

50

246.677.137

7

91.223.000

25

91.223.000

25

182.446.000

71

73,96

55

304.126.800

37

28

44

34,72

kab/kota

PNS 150

Rata-Rata capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja

III

1

2.

Meningkatnya Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sitem Evaluasi Kinerja SKPD

Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD

Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD

Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Pelaporan Pengelolaan LH

jumlah buku laporan penyusunan rencana kegiatan anggaran dan pelaporan PLH berbasis kinerja

Monitoring, Evaluasi Jumlah buku laporan dan Pelaporan hasil monev dan Pelaksanaan pelaksanaan PLH Pengelolaan Lingkungan

%

100

7.419.240.000

20

253182867

40

400.000.000

231.100.000

15

69.386.000

11

93.075.250

11

93.075.250

28

40,27

31

346.258.117

31

5

5

3.924.000.000

5

119492000

5

150.000.000

65.500.000

-

27.812.000

3

31.502.250

3

31.502.250

60

48,10

8

150.994.250

160

4

4

3.495.240.000

4

133690867

6

250.000.000

165.600.000

-

41.574.000

-

61.573.000

-

103.147.000

-

62,29

4

236.837.867

100

7

30

55,19

Buku

Buku


Predikat Kinerja Tinggi

Ket.

13

14

Rp (Ribu)

perangkat kantor dan kerumahtanggaan

Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian

Unit SKPD Penanggung Jawab

Badan Lingkungan Hidup daerah

Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Pada Media Air, Tanah, dan Udara

IV

Program Pengendalian Persentase Pengendalian Pencemaran dan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kerusakan Lingkungan Hidup

%

1

Pemantauan Kualitas Air

Jumlah sungai/Danau yang diketahui status kualitas airnya

2

Pemantauan Kualitas Udara

Jumlah Kab/Kota yang diketahui Status Kualitas udara ambiennya

kab/kota

3

Koordinasi Pembinaan Adipura dan Kalpataru

Jumlah kab/kota yang dibina untuk memperoleh penghargaan adipura dan kalpataru

kab/kota

Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3

4

Koordinasi,Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan/atau kegiatan

5

jumlah kab/kota dan jumlah pemrakarsa usaha/kegiatan yang dibina & diawasi dalam pengelolaan limbah B3

Jumlah kab/kota dan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi tingkat ketaatan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan bidang LH

Koordinasi ,Pembinaan persentase data konsumsi dan Inventarisasi Bahan bahan perusak ozon (BPO) Perusak ozon di Sulawesi Selatan

6

20

3055147950

40

3.202.290.000

2.007.265.000

10

317.203.870

18

601.727.141

18

601.727.141

45

29,98

38

3.656.875.091

38

23

29

1.875.000.000

12

277772400

17

434.400.000

295.600.000

8

102.262.400

8

120.044.900

8

120.044.900

47

40,61

20

397.817.300

69

21

24

1.368.000.000

13

221866900

15

318.500.000

197.150.000

1

4.400.000

-

99.747.541

-

99.747.541

-

50,59

13

321.614.441

54

24

24

1.285.000.000

24

299755300

24

150.000.000

239.780.000

12

53.199.100

24

105.066.900

24

105.066.900

100

43,82

48

404.822.200

200

32

54

785.000.000

54

171569000

54

150.000.000

94.100.000

11

12.739.100

30

38.089.100

30

38.089.100

56

40,48

84

209.658.100

156

27

79

1.805.000.000

39

123220450

49

407.000.000

153.295.000

19

46.754.000

12

54.404.000

12

54.404.000

24

35,49

51

177.624.450

65

10

100

1.260.000.000

24

156965400

24

150.000.000

94.600.000

6

16.924.250

10

22.662.730

10

22.662.730

42

23,96

34

179.628.130

34

14

25

973.000.000

15

323183800

5

467.250.000

293.925.000

0

10.325.880

4

48.671.080

4

48.671.080

-

16,56

19

371.854.880

76

38

3

1.497.000.000

3

213085600

3

200.000.000

148.475.000

0

6.319.290

3

6.319.290

3

6.319.290

-

4,26

6

219.404.890

200

15

25

958.000.000

6

127480400

10

167.200.000

77.325.000

2

8.899.500

4

10.699.500

4

10.699.500

40

13,84

10

138.179.900

40

14

40

1.559.000.000

20

135727400

24

230.640.000

201.640.000

-

25.179.600

-

19.774.500

-

19.774.500

-

9,81

20

155.501.900

50

10

24

640.000.000

5

796699800

5

220.000.000

86.525.000

1

23.815.000

5

49.932.600

5

49.932.600

100

57,71

10

846.632.400

42

132

24

1.955.000.000

24

202821500

24

307.300.000

124.850.000

5

6.385.750

15

26.315.000

15

26.315.000

63

21,08

39

229.136.500

163

12

39

29,85

sungai dan danau

kab/kota dan pemrakarsa usaha

kab/kota dan pemrakarsa

%

Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup

jumlah dokumen LH yang dinilai komisi penilai amdal provinsi

8

Pembinaan Sul-Sel Go Green

jumlah pemangku kepentingan yang dibina

9

Koordinasi dan Pengawasan Pelaksanaan KLHS Provinsi Kab/Kota di Sulawesi Selatan

jumlah kab/kota dan provinsi di sulsel yang dibina KLHSnya

kab/kota,provinsi

10

Pelayanan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup

jumlah jenis parameter terakreditasi yang diuji

jenis parameter

11

Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Persampahan

jumlah kab/kota yang dibina

kab/kota

12

Pembinaaan dan jumlah komisi penilai Pengawasan Komisi AMDAL,UKL DAN UPL Penilai AMDAL,UKL dan kab/kota yang dibina UPL

kab/kota

7

15.960.000.000

100

dokumen

jalur

Rata-Rata capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Persentase Penurunan Laju Kerusakan SDA

1

Koordinasi dan Pembinaan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup

jumlah kab/kota yang dibina kualitas LH-nya

Kabupaten/kota

2

Koordinasi dan Pembinaan Kawasan Pesisir,Laut dan PulauPulau Kecil

jumlah kab/kota yang difasilitasi dan dikoordinasikan

Kabupaten/kota

3

Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan dan Pemantapan Konservasi

jumlah kab/kota yang dibina kawasan konservasinya

Kabupaten/kota

4

Koordinasi dan Pembinaan Pelestarian Kawasan Karst

jumlah kab/kota pelestarian kawsan larst yang dibina

Kabupaten/kota

5

Pembinaan dan jumlah kab/kota yang Koordinasi Adaptasi dan dibina Mitigasi Perubahan Iklim

Kabupaten/kota

6

Pembinaan dan jumlah kab/kota yang Koordinasi Pengelolaan dibina dalam pelestarian Keanekaragaman Hayati hayati dan Plasma Nutfah

Kabupaten/kota

Meningkatnya Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

V

%

10.880.000.000

20

2445233219

40

950.000.000

494.000.000

10

24

1.625.000.000

24

1293387650

24

350.000.000

177.700.000

3

24

2.820.000.000

0

383582645

0

0

0

24

2.098.000.000

0

263566710

0

0

0

2

1.074.000.000

2

154935950

2

200.000.000

24

1.838.000.000

24

173485800

24

24

1.425.000.000

24

176274464

24

100

82.149.020

21

144.089.440

21

144.089.440

53

29,17

21

2.589.322.659

21

24

9.585.600

3

34.585.600

3

34.585.600

13

19,46

27

1.327.973.250

113

82

-

0

-

-

-

-

-

-

-

383.582.645

-

14

-

0

-

-

-

-

-

-

-

263.566.710

-

13

113.250.000

0

12.695.420

2

30.145.420

2

30.145.420

100

26,62

4

185.081.370

200

17

200.000.000

104.150.000

3

2.300.000

19

19.790.420

19

19.790.420

79

19,00

43

193.276.220

179

11

200.000.000

98.900.000

15

57.568.000

15

59.568.000

15

59.568.000

63

60,23

39

235.842.464

163

17

64

31,33


Predikat Kinerja Tinggi

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Persentase Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

1

Pembinaan Sul-Sel Go Green Jalur Sekolah

jumlah sekolah yang dibina

2

Pembinaan Penerapan Jumlah kab/kota yang Sistem Manajemen dibina Lingkungan,Ekolabel,Pro duksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan

VI

3

4

5

Meningkatnya Kapasitas Manajemen, Sumber Daya, Manusia dan Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

%

Pembangunan Prasarana dan Operasional Perguruan Tinggi Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan

jumlah sekolah lingkungan hidup yang dibangun

Koordinasi dan Pembinaan Laboratorium Lingkungan Hidup

jumlah laboratorium kab/kota yang dibina

Koordinasi dan Jumlah kab/kota yang Pembinaan Penyusunan dibina Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD)

6

Koordinasi dan Pembinaan Penerapan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup

Jumlah kab/kota yang dibina

7

Pembinaan dan Kerjasama dengan Organisasi Peduli Lingkungan

jumlah ormas dan ornop peduli lingkungan yang bermitra dan menjalin kerjasama

sekolah

29.479.000.000

20

1967781553

40

2.678.350.000

799.450.000

17

199.355.658

76

2.098.000.000

16

278364500

40

300.000.000

128.065.000

18

24

2.147.000.000

24

211154620

24

300.000.000

137.000.000

1

18.829.000.000

1

538687400

1

1.000.000.000

24

1.683.000.000

24

249954833

24

24

1.756.000.000

24

126942200

24

1.483.000.000

24

25

1.483.000.000

25

100

25

262.673.958

25

262.673.958

63

32,86

25

2.230.455.511

25

8

42.359.500

100

52.706.300

100

52.706.300

250

41,16

116

331.070.800

153

16

10

38.109.050

7

45.345.050

7

45.345.050

29

33,10

31

256.499.670

129

12

75.000.000

0

24.761.008

1

27.021.008

1

27.021.008

-

36,03

2

565.708.408

200

3

328.350.000

136.500.000

9

46.740.000

7

77.640.000

7

77.640.000

29

56,88

31

327.594.833

129

19

24

350.000.000

109.250.000

8

9.999.000

15

12.104.000

15

12.104.000

63

11,08

39

139.046.200

163

8

192061500

24

200.000.000

83.400.000

10

26.730.000

19

34.725.500

19

34.725.500

79

41,64

43

226.787.000

179

15

370616500

25

200.000.000

130.235.000

4

10.657.100

8

13.132.100

8

13.132.100

32

10,08

33

383.748.600

132

26

75

36,65

kab/kota

sekolah

kab/kota

laporan SLHD

kab/kota

organisasi

Rata-Rata capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja

VII

1

2

Meningkatnya Ketaatan Program Penaatan Pemangku Kepentingan Hukum Lingkungan terhadap Peraturan Hidup Perundangan-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup Identifikasi,Investigasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup

Persentase Peningkatan Ketaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan

%

persentase pengaduan berkaitan dengan dugaan pencemaran/kerusakan LH

Koordinasi Penegakan Persentase kasus/perkara Hukum dan Penanganan LH yang ditangani Kasus Lingkungan Hidup

100

5.185.000.000

20

1013474510

40

1.198.525.000

962.315.000

6

40.646.710

20

57.366.070

20

57.366.070

50

5,96

20

1.070.840.580

20

21

100

1.145.000.000

50

172167200

65

184.575.000

123.550.000

16

13.639.600

50

23.848.960

50

23.848.960

77

19,30

50

196.016.160

50

17

100

985.000.000

50

210157800

65

251.700.000

145.450.000

14

11.810.000

30

18.320.000

30

18.320.000

46

12,60

30

228.477.800

30

23

30

1.905.000.000

6

528820610

6

612.250.000

623.075.000

0

13.885.110

-

13.885.110

-

13.885.110

-

2,23

6

542.705.720

20

28

50

1.150.000.000

10

102328900

10

150.000.000

70.240.000

0

1.312.000

-

1.312.000

-

1.312.000

-

1,87

10

103.640.900

20

9

31

9,00

-

2.942.158.487

%

%

3

Koordinasi dan Penyusunan Produk Hukum Lingkungan Hidup

jumlah produk hukum LH yang dihasilkan

Produk hukum LH

4

Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Lingkungan Hidup

jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan

peraturan perundangan LH

Rata-Rata capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

90.086.640.000

13.650.000.000

9.290.792.137

1.574.453.931

2.942.158.487

-

2.942.158.487

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM ,

Makassar, 30 September 2015 Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Ir.ANDI HASBI,M.T Pangkat Pembina Utama Muda Nip.19650427 1992103 1 009

-

31,67

50

31,67

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Recommend Documents