RENCANA KINERJA INSPEKTORAT KOTA MATARAM
TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA MATARAM 2015
1
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Inspektorat Kota Mataram Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2016 ini didasarkan atas kelanjutan pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Stratejik (RENSTRA) Tahun 2011 – 2015 Inspektorat Kota Mataram, mengingat hingga saat ini RENSTRA 2016-2021 belum disusun. Demikian Rencana Kinerja (RENJA) Inspektorat Kota Mataram Tahun 2016 yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa semoga Inspektorat Kota Mataram mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja. Mataram, Juli 2015 Inspektur,
Ir. H. Makbul Ma’shum, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19581223 198103 1 013
LAMPIRAN –LAMPIRAN
2
BAB 1. PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Peraturan
dan
perundangan
di
era
desentralisasi
memperlihatkan
komitmen politik pemerintah untuk menata kembali sistem, prosedur dan proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Renja SKPD atau Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan
satu
dokumen
rencana
resmi
daerah
yang
dipersyaratkan
untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJM. Rencana kinerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang termasuk dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Tahapan penyusunan Renja SKPD yaitu : a.
Persiapan penyusunan Renja SKPD
b.
Penyusunan Rancangan Renja SKPD
c.
Pelaksanaan forum SKPD
d.
Penetapan Renja SKPD Rancangan Renja SKPD kota disusun dengan mengacu pada rancangan
awal RKPD, mengacu pada Renstra SKPD, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renja SKPD juga disusun berdasarkan Renstra SKPD, dimana Renstra SKPD menjadi acuan
3
penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. Renja seluruh SKPD se-Kota Mataram akan menjadi bagian dari RKPD Kota Mataram. RKPD menjadi acuan dalam pembuatan RAPBD, sehingga Renja SKPD adalah komponen penting yang harus dibuat. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Mengingat Renstra Periode 2016-2021 masih belum disusun sementara Renja sebagai pedoman/acuan bagi SKPD dalam melaksanakan program kegiatan yang dimulai pada Januari 2016 dan berakhir pada Desember 2016 harus ada maka penyusunan Renja Inspektorat Kota Mataram disusun dan berpedoman pada Renstra 2011-2015 guna melanjutkan program dan kegiatan sebelumnya.
2.
Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Mataram mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan, yaitu: a.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
d.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
e.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; f.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011.
4
g.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; h.
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor:
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah i.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
j.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
k.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013;
l.
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011;
m. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 20052025; n.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015;
o.
Peraturan Walikota Mataram Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015.
3.
Maksud dan Tujuan Maksud
dari
penyusunan
Renja
Inspektorat
Tahun
2016
adalah
menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat
ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja
Anggaran SKPD serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2016.
5
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kinerja ini adalah : 1.
Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kota Mataram dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2.
Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3.
Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4.
Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsifungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat;
5.
Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-unit kerja Pemerintah Kota Mataram dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.
4.
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Inspektorat Kota Mataram Tahun 2016 adalah sebagai berikut: BAB l PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja
1.4
Sistematika Penyusunan Rencana Kerja
BAB ll EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB lll TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3
Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
6
BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA MATARAM TAHUN LALU
1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Mataram Tahun 2014 & Capaian Renstra SKPD Penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rp
Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Inspektorat Kota Mataram sebesar
4.964.283.118,00,-
terdiri
dari
Belanja
Tidak
Langsung
sebesar
Rp 2.726.254.438,00,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 2.238.028.680,00,dengan
realisasi
keuangan
pada
akhir
tahun
anggaran
mencapai
Rp 4.516.925.429,00,- atau 90,99% dan realisasi fisik mencapai 100%.
Program dan Kegiatan Berdasarkan
tugas
pokok
dan
pengawasan, pada tahun 2014
fungsi
dalam
penyelenggaraan
kegiatan
Inspektorat Kota Mataram melaksanakan lima
program pokok, terdiri dari : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, program ini bertujuan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Kota Mataram Kegiatan yang dilaksanakan : a.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.
Penyediaan Jasa Komunikasi; sumber daya air dan listrik
c.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/ Operasional
d.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
e.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
f.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
h.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
i.
Penyediaan makanan dan minuman
j.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
7
2.
k.
Penyusunan Dokumen Perencanaan
l.
Penyediaan Administrasi Keuangan
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Kegiatan yang dilaksanakan :
3.
a.
Pembangunan gedung kantor
b.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
c.
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
d.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
e.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan yang dilaksanakan : a.
4.
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan yang dilaksanakan :
5.
a.
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
b.
Kormonev pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004
c.
Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
d.
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
e.
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
f.
Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis IT
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Kegiatan yang dilaksanakan : a.
Pelatihan
Pengembangan
Tenaga
Pemeriksa
dan
Aparatur
Pengawasan
Secara garis besar pencapaian sasaran dalam rangka pencapaian Tujuan Inspektorat Kota Mataram yang tertuang dalam Rencana Kerja Inspektorat, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dicapai dengan baik dan berhasil bila diukur dengan menggunakan pembanding antara target dan realisasi.
8
Adapun Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan Misi Inspektorat Kota Mataram adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 2. Mewujudkan akuntabilitas kinerja 3. Mewujudkan akuntabilitas keuangan 4. Menjadikan aparat Inspektorat Kota Mataram dapat berperan sebagai Konsultatif dan Katalis
Dalam mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kota Mataram 2011-2015 yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahah yang baik (Good Governance)”, serta untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran yaitu 1.
Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
penyelesaian
tindak
lanjut
hasil
pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kota Mataram 2.
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Mataram
3.
Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram
4.
Meningkatnya aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi
Sasaran-sasaran diatas dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja fisik sebesar 100%. Sementara itu, realisasi anggaran tahun 2014 mencapai Rp
4.516.925.429,00,-
atau
90,99%
dari
total
anggaran
sebesar
Rp 4.964.283.118,00,-. anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2.726.254.438,00,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 2.563.524.490,00,atau 94,03% dan Belanja Langsung sebesar Rp 2.238.028.680,00,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 1.953.400.939,00 atau 87,28%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Hal-hal yang menyebabkan realisasi anggaran dibawah 100% disebabkan oleh: 1.
Efisiensi dalam penggunaan anggaran.
2.
Waktu pelaksanaan yang relatif pendek mengingat anggaran definitif dilaksanakan pada triwulan ke II, dan perubahan APBD yang terjadi pada akhir tahun anggaran.
9
Target dan realisasi anggaran program diuraikan sebagai berikut: Program
:
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran
:
Terselenggara dan Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dana
:
Rp 465.739.680,-
Realisasi Keuangan (%) :
Rp 394.001.739,- (84,60%)
Program
:
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
:
Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Sasaran
Kerja Aparatur Jumlah Dana
:
Rp 371.514.000,-
Realisasi Keuangan (%)
:
Rp 323.841.200,- (87,17%)
:
Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan
Program
Capaian Kinerja dan Keuangan Sasaran
:
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dana
:
Rp 12.960.000,-
Realisasi Keuangan (%)
:
Rp 8.520.000,- (65,74%)
:
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Program
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Sasaran
:
Meningkatnya kegiatan pengawasan Internal secara berkala
Jumlah Dana
:
Rp 1.314.935.000,-
Realisasi Keuangan (%)
:
Rp 1.175.248.000,- (89,38%)
Program
:
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Sasaran
:
Meningkatnya
kualitas
tenaga
pemeriksa
dan
aparatur pengawasan yang lebih kompeten Jumlah Dana
:
Rp 72.880.000,-
Realisasi Keuangan (%)
:
Rp. 51.790.000,- (71,06%)
10
Realisasi
dan
capaian
indikator
program
dan
kegiatan
penyelenggaraan
pengawasan tahun 2014 tertera dalam tabel berikut :
NO
1. 1.
Tabel. Pencapaian Indikator Program kegiatan Pengawasan Inspektorat Kota Mataram Tahun 2013 SASARAN CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 2. 3. 4. 6. 7. Program Meningkatnya Pelaksanaan 60 obrik 76 obrik Peningkatan akuntabilitas Pengawasan sistem sistem Internal secara pengawasan pengawasan Berkala Internal dan internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tindak Lanjut 100% 88,73 KDH hasil temuan pengawasan : Kormonev pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004
1 laporan
1 laporan
Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1 laporan
1 laporan
Sedangkan untuk tahun anggaran berjalan (tahun 2015), Inspektorat Kota Mataram berencana melaksanakan program dan kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp
Rp
5.777.026.445,00,-
terdiri
dari
belanja
3.121.670.047,00,- dan belanja langsung Rp
tidak
langsung
2.655.356.398,00 ,-.
Diperkirakan pada akhir tahun ini dicapai realisasi fisik 100 % dengan realisasi anggaran minimal 90%.
Untuk mencapai realisasi diatas, Inspektorat Kota
Mataram telah menyusun tahapan pencairan anggaran yang sejalan dengan kegiatan fisiknya, sehingga realiasasi fisik dan anggaran yang diharapkan dapat tercapai.
11
2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Inspektorat adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan Di dalam Peraturan Daerah Nomor Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah
Kota
Mataram
disebutkan
bahwa
struktur
organisasi
Inspektorat Kota Mataram terdiri dari terdapat 9 Jabatan Struktural terdiri dari 1 (satu) Jabatan Eselon IIb, 5 Jabatan Eselon IIIa, dan 3 Jabatan Eselon IVa Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok seperti di atas, maka Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
b.
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan pemeriksaan;
c.
Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan;
d.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.
Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Inspektorat Kota Mataram didominasi oleh penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat diukur kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian kinerja pelayanan untuk tahun 2013 diukur dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Berpedoman pada Permen No. 54 tahun 2010, dan dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan disesuaikan dengan format
12
dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA perihal Penyusunan LPPD. Inspektorat melaksanakan urusan Pemerintahan umum terkait dengan
efekivitas
perencanaan,
penyusunan,
pelaksanaan
tata
usaha,
pertanggungjawaban dan pengawasan APBD yang mempunyai dua aspek yang terkait secara langsung yaitu Kewajaran Laporan Keuangan
dan Pengawasan
Inspektorat. Adapun capaian kinerja Inspektorat Kota Mataran Tahun 2014 dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:
13
Tabel Tataran Pengambil Kebijakan dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2014 Inspektorat Kota Mataram
(1)
ASPEK
FOKUS
(2)
(3)
11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD
Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)
No. (4)
IKK
RUMUS/ PERHITUNGAN
Jenis Data (Tahun 2013)
Capaian KInerja
Keterangan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013, dengan opini: -------
Jenis opini BPK terhadap Opini BPK Hasil LapKeu 35 terhadap Daerah Daerah LapKeu Daerah untuk 2 tahun terakhir
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2014, dengan opini: -------
Besaran SILPA
36
Rasio SILPA thdp total pendapatan
Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%
-
Realisasi belanja
Rasio realisasi belanja thd 37 anggaran belanja
Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100% -
Pengawasan Inspektorat Kota
Rasio temuan 38 BPK RI yang ditindaklanjuti
Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2014
SILPA Tahun 2014, sebesar Rp ------Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2014, sebesar Rp. -------Realisasi Belanja Tahun 2014, sebesar Rp -------Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2014, sebesar Rp. -----Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 301 temuan dengan 692 rekomendasi Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2014, sebanyak 614 rekomendasi.
Opini,: 1) WTP/ unqualified opinion); 2) WDP/ qualified Opini tahun opinion); 2013= WDP 3) TMP/ disclaimer opinion), atau Opini tahun 4) TIDAK WAJAR 2014= WDP (TW/adverse opinion). Opini LHP Tahun 2013 dan 2014, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda
..... %
Realisasi disesuaikan LRA. .... %
88,73 %
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah
14
belanja dengan
ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Mataram adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja Utama 2 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan: a. BPK
Target 3
Realisasi 3
80%
88,73
b. Inspektorat Kota Mataram
60%
76,94
Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B)
30%
23%
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
WDP
WDP
Capaian Kinerja Pengukuran kinerja Inspektorat Kota Mataram dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
15
Untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja mengutip dari Permenpan Nomor 12 Tahun 2015, sebagai berikut : Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja No.
Interval Nilai Capaian Kinerja
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1
>90-100
2
>80-90
Memuaskan
3
>70-80
Sangat Baik
4
>60-70
Baik
5
>50-60
Cukup
6
>30-50
Kurang
7
0-30
Kode
Sangat Memuaskan
Sangat Kurang
Sumber : Permenpan Nomor 12 Tahun 2015, diolah
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100 Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Dari tabel diatas terdapat tiga indikator kinerja utama yang menunjukkan kinerja Inspektorat Kota Mataram pada tahun 2014 yaitu : 1.
Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut a.
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 88,73%
yaitu sebesar 614
rekomendasi dari 692 rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berhasil diselesaikan sehingga capaian kinerja diperoleh dengan kategori memuaskan. b.
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram realisasi sebesar 76,94% yaitu sebesar
1.683 rekomendasi dari
2.244 rekomendasi dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Mataram yang berhasil diselesaikan, sehingga capaian kinerja diperoleh
dengan kategori
sangat baik.
16
2.
Indikator Kinerja Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Yang Mendapatkan Nilai Baik (Minimal B) Pada evaluasi untuk SAKIP SKPD Tahun 2013 yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 terdapat 9 SKPD yang mendapat nilai B dari keseluruhan 38 SKPD di lingkup pemerintah Kota Mataram yang dievaluasi, realisasinya sebesar 23% sehingga capaian kinerjanya diperoleh dengan kategori kurang.
3.
Indikator Kinerja Opini BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini yang diberikan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2014 yaitu Opini Wajar Dengan Pengecualian yang berarti capaian kinerja 80% terpenuhi dengan kategori sangat baik.
Kemudian pencapaian 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja pada perjanjian kinerja Inspektorat Kota Mataram Tahun 2014 yang tidak termasuk Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Mataram adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi
Indikator Kinerja Jumlah aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
Target
Realisasi
Persentase
19 orang
19 orang
100
Indikator kinerja Jumlah Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan ditargetkan sebanyak 19 orang dan pencapaiannya sesuai dengan target yaitu 19 orang. Pencapaian kinerja rata-rata dari keempat indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2014 sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar 100% menunjukkan bahwa sasaran strategis Inspektorat Kota Mataram Tahun 2014 telah tercapai.
17
3.
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Mataram Inspektorat Kota Mataram dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Pengawasan mempunyai fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan pemeriksaan, melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dan Identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Aspek Kajian
Capaian Kondisi Saat
Digunakan
Ini
Kajian
Pemeriksaan
terhadap
Komprehensif
Kinerja
dan khusus
Faktor yang mempengaruhi
Standar Yang
Pengawasan
Internal
Permasalahan Pelayanan
Eksternal
PP No. 60 Tahun
Semakin besarnya
Adanya kebijakan Jumlah
2008
jumlah
obyek
pemekaran
Permenpan
pemeriksaan
yaitu
Kelurahan
No.04/
MPAN/ 03/ 2008
sebanyak 41 obrik
sehingga
Permenpan
ditambah 261 sub
obrik
MPAN/03/2008
obrik
meningkat
Permenpan No. 059
kelurahan dan 211
Tahun 2009
(UPTD)
Permenpan No. 019
keseluruhan
Tahun 2009
berjumlah
No.05/
yaitu
50
obyek
pemeriksaan jumlah
semakin
tidak
sebanding
dengan
jumlah
Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
Tim
Pemeriksa Aparatur
sehingga
Pengawas
(APIP) 302
belum
sepenuhnya
obrik/ sub obrik.
memiliki kompetensi Jumlah untuk
anggaran kegiatan
pengawasan masih terbatas Kajian
Daftar obrik yang
Pasal 20 UU No. 15
Fungsi
terhadap
sudah
Tahun 2006
tindak lanjut
penyelesaian
tindaklanjutnya,
tindak lanjut
dalam
rekomendasi
tindak
atas temuan
ataupun
belum
Prasarana
hasil
selesai
tindak
penunjang
pemeriksaan
lanjutnya
selesai
proses lanjut
Tim
Auditee
yang
menindaklanjuti
Tidak hadirnya pihak yang
masih
Koordinasi tindak
mempunyai tunggakan
lanjut
tindak lanjut
Sarana
dan
olah
data tindak lanjut
inspektorat dan BPK
18
Data Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis No
Dinamika
Dinamika Nasional
Internasional 1
Lain-lain Dinamika Regional/Lokal
Harapan masyarakat
Kemampuan
terhadap tata kelola
mempertahankan opini
akuntabilitas pengelolaan keuangan
pemerintahan
BPK
daerah
yang
dengan
menjaga
baik
yang
untuk
(good
Governance)
dan
bebas dari KKN
Peningkatan
tranparansi
terus
dan
diupayakan
kualitas
sistem
pengendalian internal Tuntutan
Masyarakat
Semakin
terhadap
penegakan
terhadap
hukum
kritisnya
masyarakat pnyelenggaraan
pemerintahan atas diberlakukannya transparansi
Rencana aksi daerah
Upaya pendampingan akuntabilitas
dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah
upaya
pencegahan
dan
pemberantasan korupsi
Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kota Mataram terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian tersebut. PERMASALAHAN Jumlah obyek pemeriksaan
tidak
-
SOLUSI Peningkatan jumlah tenaga aparatur
sebanding dengan jumlah Sumber
pemeriksa melalui rekrutmen pegawai
Daya Manusia (SDM) Tim Pemeriksa
atau mutasi pegawai.
Aparatur
Pengawas
(APIP)
belum
-
Peningkatan kompetensi melalui diklat fungsional
sepenuhnya memiliki kompetensi
Pembentukan
dan
Penjenjangan JFA. -
Peningkatan kompetensi melalui diklat teknis substantif
-
Jumlah anggaran untuk kegiatan pengawasan masih terbatas Tidak
hadirnya
pihak
yang
Pengoptimalan jumlah anggaran untuk kegiatan pengawasan
masih -
mempunyai tunggakan tindak lanjut
Peningkatan koordinasi dengan pihakpihak yang masih mempunyai tunggakan tindak lanjut
-
Perlu adanya Gelar pengawasan secara berkala dan Rapat Pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan
19
Sejumlah kendala diatas akan menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan tahun anggaran berikutnya sehingga dapat dicapai kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, disamping kendala, Inspektorat Kota Mataram mempunyai peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain: 1)
Adanya program pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) secara periodik bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
2)
Adanya dukungan kebijakan dalam bidang pengawasan dari
Walikota
Mataram 3)
Adanya
dukungan
Pusat
Pembinaan
Jabatan
Fungsional
Auditor,
Pusdiklatwas BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan 4)
Adanya semangat Pemerintah Kota Mataram untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5)
Adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan Kinerja Pemerintah Kota Mataram
6)
Adanya komitmen Pemerintah Daerah tentang Kepemerintahan yang baik.
Sedangkan tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain: 1.
Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Pengawasan dan Pemerintah Daerah pada umumnya.
2.
Kurangnya tanggapan Objek Pemeriksaan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan. Semakin pesatnya perkembangan sistem dan prosedur baru pada pengelolaan keuangan maupun kinerja SKP
Tantangan dan Peluang tersebut harus dijadikan acuan bagi Inspektorat Kota Mataram untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Mataram ini.
20
4.
Review Rancangan Awal RKPD terhadap Renja Inspektorat Kota Mataram Tahun 2016 Dibandingkan dengan rancangan RKPD 2016, maka Renja Tahun 2016 relatif tidak ada perbedaan mendasar dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pembandingan antara Rancangan RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram. Dengan demikian amat penting untuk menyusun Renja SKPD dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Renja SKPD dalam lingkup pemerintah Kota Mataram.
21
Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016 Kota Mataram Nama SKPD : Inspektorat Kota Mataram Rancangan Awal RKPD No
Program/ Kegiatan
(1)
(2)
1
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.1
1.2
1.3
1.4
Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi
Indikator kinerja
Target capaian
Pagu indikatif (Rp.000)
(3)
(4)
(5)
(6)
Program/ Kegiatan (7)
Lokasi
Indikator kinerja
Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp.000)
Catatan Penting
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
-
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Kota Mataram
60 obrik
60 obrik
333.117
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Kota Mataram
60 obrik
60 obrik
213.100
Evaluasi Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Kota Mataram
1 Tahun
1 Tahun
Pemantauan Rencana Aksi pencegahan
Kota Mataram
1 laporan
1 laporan
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Kota Mataram
60 obrik
60 obrik
333.117
-
Kota Mataram
60 obrik
60 obrik
213.100
-
36.300
Evaluasi Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Kota Mataram
1 Tahun
1 Tahun
36.300
-
46.875
Pemantauan Rencana Aksi
Kota Mataram
1 laporan
1 laporan
46.875
19
dan pemberantasa n korupsi
1.5
pencegahan dan pemberantas an korupsi
Review RKA SKPD dan RKA PPKD
Kota Mataram
1 laporan
1 laporan
23.550.
Evaluasi pemerksaan LKPD dan penyusunan Rencana Aksi penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK
Kota Mataram
1 laporan
1 laporan
14.550
1.6
2
Program peningkatan profesionalism e tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Kota Mataram
1 Tahun
1Tahun
900.655
Review RKA SKPD dan RKA PPKD Evaluasi pemerksaan LKPD dan penyusunan Rencana Aksi penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK
Program peningkatan profesionalis me tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Kota Mataram
1 laporan
1 laporan
23.550.
Kota Mataram
1 laporan
1 laporan
14.550
Kota Mataram
1 Tahun
1Tahun
900.655
20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi NTB Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015, prioritas nasional yang akan direncanakan dan dijabarkan dengan sasaran prioritas masingmasing bidang telah dicanangkan oleh presiden terpilih, yaitu: 1.
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2.
Pendidikan;
3.
Kesehatan;
4.
Penanggulangan Kemiskinan;
5.
Ketahanan Pangan;
6.
Infrastruktur;
7.
Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8.
Energi;
9.
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10.
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik;
11.
Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi.;
12.
Bidang Politik, hukum dan Keamanan;
13.
Bidang Perekonomian; dan
14.
Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2015, pembangunan nasional dalam RKP 2015 dituangkan ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya. 11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II : 1.
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2.
Pendidikan
3.
Kesehatan
4.
Penanggulangan Kemiskinan
21
5.
Ketahanan Pangan
6.
Infrastruktur
7.
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8.
Energi
9.
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Prioritas Lainnya : 12. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 13. Bidang Perekonomian 14. Bidang Kesejahteraan Rakyat. Hubungan antara Renja dan RKP Nasional tahun 2016 dapat ditampilkan dalam tabel dibawah ini.
Tabel 3.1 Identifikasi Keterkaitan Sasaran Prioritas Nasional terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016
KETERKAITAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS Nasional Kota Mataram (1) (2) Menanggulangi Kemiskinan
Pemberdayaan ekonomi rakyat dan Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengurangan beban pengeluaran bagi penduduk miskin.
Meningkatkan Akses, Kualitas Pendidikan dan kesehatan
Peningkatan kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Terealisasikannya pembangunan infrastruktur dan listrik
Pemulihan dan penguatan fungsi infrastruktur perkotaan (baik jalan dan saluran drainase) dalam mendukung kegiatan pembangunan.
Pelaksanaan program pro-rakyat dan pelayanan masyarakat;
Optimalisasi pelaksanaan Good Governance Kepadatan penduduk yang tinggi terutama pada kawasan pemukiman tradisional.
22
Lingkungan Bencana
KETERKAITAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS Nasional Kota Mataram (1) (2) Hidup dan Pengelolaan Penataan lingkungan dan permukiman kumuh
Pengembangan ruang kota yang sinergis dalam konsep Mataram Metro Penataan drainase perkotaan Peningkatan kualitas sarana transportasi Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan Penciptaan ruang terbuka hijau Pengelolaan sampah
Gambaran Pelayanan, Visi, dan Misi Inspektorat Kota Mataram Struktur
Organisasi Inspektorat Kota Mataram sesuai Perda Nomor 18 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram terdapat 9 Jabatan Struktural terdiri dari 1 (satu) Jabatan Eselon IIb, 5 Jabatan Eselon IIIa, dan 3 Jabatan Eselon IVa Inspektorat sebagai lembaga pengawasan dengan
tugas pokoknya
adalah
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Sebagai acuan bagi terwujudnya tugas pokok tersebut maka Visi Inspektorat Kota Mataram adalah “Terwujudnya Pengawasan Internal Yang Berkualitas dan
Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” . Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, karena aspek keuangan menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan daerah, baik dari segi sifat, jumlah, maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian. Berdasarkan visi tersebut di atas, maka untuk mewujudkannya diperlukan Misi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi oleh Inspektorat Kota Mataram ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Inspektorat Kota Mataram dan mengetahui peran dan programprogramnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Adapun Misi
Inspektorat Kota Mataram adalah :
23
1. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Internal 2. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparatur Pengawas adalah sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara aktif terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi pada dinamika masyarakat melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan. Peningkatan aparatur pengawas baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif diarahkan untuk dapat meningkatkan jangkauan ataupun cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur pengawas.
2.
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut
perlu ditetapkan tujuan yang merupakan capaian yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan sasaran yang merupakan capaian yang ingin dicapai setiap tahunnya. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran :
24
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran VISI Terwujudnya Pengawasan Internal Yang Berkualitas dan Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Misi
Tujuan
Meningkatkan efektifitas pengawasan internal
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Mewujudkan akuntabilitas kinerja
Mewujudkan akuntabilitas keuangan
Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah
Menjadikan aparat Inspektorat Kota Mataram dapat berperan sebagai Konsultatif dan Katalis
Indikator Kinerja Tujuan Peningkatan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan a. BPK b. Inspektorat Kota Mataram Meningkatnya Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B) Mendapatkan Opini BPK wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Meningkatnya jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi
Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kota Mataram
Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan a. BPK b. Inspektorat Kota Mataram
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Kota Mataram
Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik (minimal B)
Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintah Kota Mataram
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram
Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
Jumlah Pengawasan Pemerintah yang memiliki kompetensi.
Aparat Intern (APIP) standar
Mengingat RENSTRA Tahun 2016 belum disusun maka diharapkan Inspektorat Kota Mataram dapat terus meningkatkan kinerjanya dan tetap sejalan dengan visi dan misi pada periode yang akan datang ( Renstra 2016 -2021). Adapun Target pencapaian Kinerja Inspektorat Kota Mataram Tahun 2016 berdasarkan Tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Mataram adalah sebagai berikut :
25
Tujuan Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Mewujudkan akuntabilitas kinerja
Mewujudkan akuntabilitas keuangan
Menjadikan Inspektorat Mataram berperan Konsultatif Katalis
3.
aparat Kota dapat sebagai dan
Sasaran Strategis Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Mataram Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Kota Mataram Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintah Kota Mataram Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi
Indikator Kinerja Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan : a. BPK b.Inspektorat Kota Mataram Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD yang mendapat nilai baik ( minimal B) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
Target
a.85% b.80%
50%
WTP
19
Program dan Kegiatan Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai arah dari strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang sangat memberikan
kontribusi
terhadap
peningkatan
kinerja
organisasi.
Kegiatan
merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan organisasi dalam merealisasikan program kerja yang ditetapkan. Program kerja dan kegiatan Inspektorat Kota Mataram ini disusun juga dengan memperhatikan visi dan misi kepala daerah, dimana salah satu misi yang akan menunjang terwujudnya visi Kota Mataram yang Maju, Religius, dan Berbudaya, misi tersebut yaitu: “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
berorientasi
pada SPM (Standar
Pelayanan Minimal) dan SPP (Standar Pelayanan Publik) berdasarkan prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance)”. Inspektorat
Kota
Mataram
membantu
Kepala
Daerah
melakukan
pengawasan dan pembinaan pada seluruh SKPD Se-Kota Mataram agar dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
26
Tabel Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram Tahun 2016 SKPD : Inspektorat Kota Mataram Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
KODE REKENING
1
1 20
1
20
05
01
1 20
1
20
05
01
02
1 20
1
20
05
01
06
1 20
1
20
05
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
1 20
1
20
05
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 20
1
20
05
01
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 20
1
20
05
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman
1
20
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
2 3 4 5 8 Urusan wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keuda, Perangkat Daerah, Kepeg dan Persandian
1 20
1 20
Rencana Tahun 2016
05
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
17
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggung Jawabkan Tersedianya biaya jasa komunikasi telpon Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional, tertibnya penyelenggaraan administrasi keuanga Tersedianya alat tulis kantor yang memadai Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan administrasi perkantoran Tersedianya komponen listrik berupa lampu untuk kebutuhan penerangan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan kantor
Kota Mataram
2 saluran telepon
2 saluran telepon
Kota Mataram
2 unit kendara an dinas roda 4 dan 16 kendara an dinas roda 2
2 unit kendara an dinas roda 4 dan 16 kendara an dinas roda 2
Kota Mataram
1 Tahun
1 Tahun
Kota Mataram
1 Tahun
1 Tahun
Kota Mataram
1 Tahun
1 Tahun
Kota Mataram
1 Tahun
Kota Mataram
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
27
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
KODE REKENING
1
2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi
3 Terlaksananya koordinasi di bidang pengawasan
4 Kota Mataram
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Target Capaian Kinerja
Target Capaian Kinerja
5 1 Tahun
8 1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 20
1
20
05
01
18
1 20
1
20
05
01
19
1 20
1
20
05
01
26
1 20
1
20
05
02
1 20
1
20
05
02
03
Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya bangunan gedung kantor
Kota Mataram
1 unit
1 20
1
20
05
02
05
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
Kota Mataram
1 unit
1 unit
1 20
1
20
05
02
07
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Kota Mataram
1 lokal
1 lokal
1 20
1
20
05
02
10
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya mebeleur
Kota Mataram
1 paket
1 paket
1 20
1
20
05
02
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Kota Mataram
1 Tahun
1 Tahun
1 20
1
20
05
02
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin
Kota Mataram
2 unit kendara an dinas roda 4 dan 16 kendaraan dinas roda 2
2 unit kendara an dinas roda 4 dan 16 kendara an dinas roda 2
1 20
1
20
05
02
28
1 20
1
20
05
02
1 20
1
20
05
02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1 20
1
20
05
06
1 20
1
20
05
06
16
Penyusunan dokumen perencanaan Penyediaan administrasi keuangan
Tersedianya Kota dokumen Mataram perencanaan Tersedianya dana Kota untuk Mataram pembayaran jasa tenaga administrasi keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya Kota 1 Tahun 1 Tahun pemeliharaan Mataram perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Kota 1 Tahun 1 Tahun pemeliharaan Mataram peralatan gedung kantor Terlaksananya Kota 1 Tahun 1 Tahun Rehabilitasi Mataram sedang/berat gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan Review Laporan Terlaksananya Kota 38 laporan 38 laporan Keuangan SKPD reviu laporan Mataram dan LKPD keuangan SKPD dan LKPD
28
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
KODE REKENING
1 17
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
2 3 4 5 8 Evaluasi LAKIP Terlaksananya Kota 38 dokumen 38 dokumen SKPD dan Review Evaluasi LAKIP Mataram LAKIP dan review LAKIP Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan Terlaksananya Kota 60 obrik 60 obrik Pengawasan kegiatan Mataram Internal secara pengawasan Berkala internal secara berkala Tindak lanjut hasil Terlaksananya Kota 60 obrik 60 obrik temuan pemantauan Mataram pengawasan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Evaluasi Tindak Terlaksananya Kota 1 Tahun 1 Tahun Lanjut temuan Evaluasi Tindak Mataram pengawasan Lanjut temuan pengawasan Pemantauan Terlaksananya Kota 1 Tahun 1 Tahun Rencana Aksi Pemantauan Mataram Pencegahan dan Rencana Aksi pemberantasan Pencegahan dan korupsi pemberantasan korupsi Review RKA SKPD Terlaksananya Kota 1 laporan 1 laporan dan RKA PPKD Review RKA Mataram SKPD dan RKA PPKD Evaluasi Terlaksananya Kota 1 Tahun 1 Tahun pemeriksaan LKP Evaluasi Mataram dan Penyusunan pemeriksaan LKP Rencana Aksi dan Penyusunan penyelesaian Rencana Aksi tindak lanjut hasil penyelesaian temuan BPK tindak lanjut hasil temuan BPK Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1 20
1
20
05
06
1 20
1
20
05
20
1 20
1
20
05
20
01
20
1
20
05
20
06
1 20
1
20
05
20
12
1 20
1
20
05
20
13
1 20
1
20
05
20
14
1 20
1
20
05
20
14
1 20
1
20
05
21
1 20
1
20
05
21
03
Optimalisasi kinerja pengawasan
1 20
1
20
05
21
04
Pendidikan dan Pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan
1 20
1
20
05
21
03
Pengusulan DUPAK Calon PFA, Penilai Angka Kredit PFA dan JF P2UPD
Terlaksanannya Optimalisasi kinerja pengawasan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan Terlaksananya Pengusulan DUPAK Calon PFA, Penilai Angka Kredit PFA dan JF P2UPD
Kota Mataram
19 orang
Kota Mataram
19 orang
Kota Mataram
19 orang
19 orang
29
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
KODE REKENING
1 1 20
1
20
05
22
1 20
1
20
05
22
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
2 3 4 5 8 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 02
Penyusunan kebijakan dan prosedur pengawasan
Tersusunnya kebijakan dan prosedur pengawasan
Kota Mataram
1 paket
1 paket
30
BAB IV
PENUTUP Rencana Kerja Inspektorat Kota Mataram selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016 bagi Inspektorat Kota Mataram juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Inspektorat Kota Mataram. Karena melalui Renja Inspektorat ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Inspektorat Kota Mataram sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan setiap unsur aparatur Inspektorat Kota Mataram dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (outcome) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat Kota Mataram dalam mendukung pencapaian visi Kota Mataram yaitu “Terwujudnya Kota Mataram Yang Religius Maju dan Berbudaya”.
Mataram, Juli 2015 Inspektur,
Ir. H. Makbul Ma’shum, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19581223 198103 1 013
31
