1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala a) Informasi Profil SKPD Data Umum Inspektorat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah No 7 tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Kedudukan Inspektorat Daerah merupakan aparat pengawas fungsional dan bertanggungjawab kepada Bupati, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Nagari.
Kondisi SDM Per 12 November 2015 No
Uraian
Jumlah (Orang)
Persentase
1) Uraikan struktur dan komposisi SDM Pengawasan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir a. Sarjana S3
0
0%
b. Sarjana S2
4
10%
c. Sarjana S1 / Diploma IV
29
71%
d. Diploma III
0
0%
e. Diploma I / II
0
0%
f. SLTA / SLTP / SD
8
20%
Jumlah
41
2) Uraikan struktur dan komposisi SDM Pengawasan berdasarkan latar belakang pendidikan No
Uraian
Jumlah (Orang)
Persentase
6
15%
10
24%
0
0%
b. Teknik
1
2%
c. Sosial – politik / pemerintahan
11
27%
d. Hukum
3
7%
e. Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2
5%
f. Non spesifik (SLTA)
8
20%
a. Ekonomi - Akuntansi Ekonomi -
Manajemen
Ekonomi - lainnya
Jumlah
41
3) Uraikan struktur dan komposisi SDM Pengawasan berdasarkan sertifikat profesi yang dimiliki No
Uraian
Jumlah (Orang)
Persentase
20
59%
-
-
c. Bersertifikat Akuntansi Publik seperti CA/CPA /ACCA/ACA
-
-
d. Bersertifikat Akuntansi Manajemen / Akuntansi Umum seperti
-
-
e. Bersertifikat Audit Investigasi
5
15%
f. Bersertifikat Pengadaan Barang / Jasa
1
3%
g. Bersertifikat Pengawas Pemerintahan
8
24%
a. Bersertifikat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) b. Bersertifikat Internal Auditing seperti
CIA/MIIA/PIIA
CMA/CIMA/CGA
Jumlah
34
4) Uraikan struktur dan komposisi SDM Pengawasan berdasarkan masa kerja di lingkungan APIP (1) No
Pejabat Struktural Uraian
a. Masa kerja di unit APIP 0 s.d 2 tahun
1
Jumlah (Orang)
Persentase
5
2
b. Masa Kerja di unit APIP 2 s.d 5 tahun
3
5
c. Masa kerja di unit APIP 5 s.d 10 tahun
0
4
d. Masa kerja di unit APIP 10 tahun keatas
0
2
8
10
Jumlah (Orang)
Persentase
a. Masa kerja di unit APIP 0 s.d 2 tahun
1
1
b. Masa Kerja di unit APIP 2 s.d 5 tahun
9
6
c. Masa kerja di unit APIP 5 s.d 10 tahun
9
2
d. Masa kerja di unit APIP 10 tahun keatas
3
6
22
12
Jumlah (2)
Auditor
No
Uraian
Jumlah (3)
Pegawai Pelaksana Kegiatan Pengawasan bukan Auditor
No
Uraian
Jumlah (Orang)
Persentase
a. Masa kerja di unit APIP 0 s.d 2 tahun
4
3
b. Masa Kerja di unit APIP 2 s.d 5 tahun
6
5
c. Masa kerja di unit APIP 5 s.d 10 tahun
2
6
d. Masa kerja di unit APIP 10 tahun keatas
0
1
11
12
Jumlah
Struktur Organisasi
INSPEKTUR SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN
KASUBBAG ADMINISTRASI DAN UMUM
INSPEKTUR PEMBANTU WIL I
INSPEKTUR
INSPEKTUR
PEMBANTU WIL II
PEMBANTU WIL III
2
INSPEKTUR PEMBANTU WIL IV
Tupoksi I. Sekretariat A. Sekretariat mempunyai fungsi 1) Penyusunan Program Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan Anggaran 2) Penyelenggaraan ketatausahaan Dalam penyelenggaraan penyusunan anggaran ketatausahaan meliputi : urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat. 3) Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan. B. Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ; 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ; dan 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum. C. Uraian Tugas 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas : a. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja; b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan kegiatan serta anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat berpedoman kepada rencana strategis Inspektorat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset daerah;
3
e. Meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPj) Bendahara; f. Menyelenggarakan anggaran belanja Inspektorat dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan; g. Melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang; h. Menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan Inspektorat Daerah; i. Melaksanakan verifikasi, akuntansi keuangan dan aset; j. Menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; k. Membuat laporan kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ; dan l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan a. Menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, petunjuk teknis data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan evaluasi dan pelaporan, sebagai pedoman dan landasan kerja; b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub Bagian Evaluasi Perencanaan dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Inspektorat Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi; e. Mengkoordinasikan, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data dibidang pengawasan; f. Mengumpulkan data dan bahan tentang Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; g. Mengevaluasi, memonitor dan menganalisa pengkajian dan pengolahan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; h. Menyusun/menghimpun laporan berkala kegiatan pengawasan; i. Mengolah data dan analisa laporan hasil pemeriksaan; j. Melaksanakan pemaparan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku; k. Menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Inspektorat Daerah; l. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan m.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum a. Menghimpun peraturan Perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis
4
yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja; b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. Menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian Administrasi dan Umum berpedoman kepada rencana strategis Inspektorat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. Menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; e. Mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan; f. Melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran; g. Menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; h. Mengelola administrasi kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai, bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; i. Melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Inspektorat Daerah; j. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur; k. Menyiapkan, meniliti dan memproses penyiapan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punish); l. Menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin Aparatur; m.Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; n. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
II. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, II dan IV 1. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai fungsi : 1) Pengawasan
fungsional
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan
wilayah
masing-masing; 2) Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan pembangunan,
keuangan dan
kemasyarakatan masing-masing wilayah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 3) Pengordinasian penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan fungsional dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
5
4) Pelaksanaan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. 2. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas : 1) Menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan pada masing-masing wilayah sebagai pedoman dan landasan kerja; 2) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemeriksaan pada masing-masing wilayah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Masing-masing Irban berpedoman kepada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeriksaan, evaluasi, monitoring, riviu, pengujian, pengusutan atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 5) Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan pada masing-masing bidang; 6) Melaksanakan koordinasi dengan pemeriksa terkait dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan; 7) Menindaklanjuti surat yang berkaitan dengan tugas Inspektur Pembantu masing-masing wilayah; 8) Mengordinir dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas pada masing-masing wilayah; 9) Mengordinir dan menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan; 10)Melakukan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap wilayah kerjanya; 11)Melaksanakan penyimpanan data, bahan dan berkas kerja diwilayahnya menurut ketentuan yang berlaku; 12)Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 13)Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Anggaran Pengawasan Tahun 2015 No.
APIP_1
Uraian
Target Kinerja
Nilai Anggaran*)
a.
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
100 Objek Pemeriksaan
776,919,480
b.
Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah
30 Objek Pemeriksaan
159,941,250
Daerah c.
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
85%
160,074,500
d.
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
85%
13,416,000
e.
Penataan Reformasi Birokrasi
16 SKPD
106,522,050
f.
Monitoring pembinaan dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pengawasan
6
434,504,520
Monev Penutupan BKU
Seluruh SKPD Kab.Solok
Riviu LK SKPD
42 LK SKPD
Riviu LK Pemda
1 LK Pemda
Evaluasi LAKIP
27 Lakip SKPD
Monev Pengawasan Lainnya g.
SKPD lingkup Kab.Solok
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur
25 APIP
303,925,000
Pengawasan Jumlah
1,955,302,800
b) Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup SKPD 1) Nama dan Program Kegiatan No
Program
Kegiatan
1
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan adminitrasi perkantoran
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Sarana
dan Prasarana Aparatur 3
4
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan Keuangan
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan
Pelaksanaan Kebijakan KDH
secara berkala Penanganan
Pengawasan
kasus
Internal
pengaduan
di
lingkungan Pemerintah Daerah Tindak
Lanjut
Hasil
Temuan
Pengawasan Evaluasi
Berkala
Temuan
Hasil
Pengawasan Penataan Reformasi Birokrasi Monitoring Pembinaan dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pembangunan 5
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pelatihan
Pengembangan
Tenaga
Pengawasan
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
2) Target dan/atau capaian program dan kegiatan a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
No
Kondisi s/d Tahun 2012
Indakator Kinerja Target
Realisasi
7
Tahun 2013 %
Target
Realisasi
%
1
Jumlah
Aparatur
12 Orang
13 Orang
108
8 orang
10 orang
125
Pengawasan yang memiliki kompetensi
serta
profesionalitas
di
bidang
pengawasan
Kondisi Tahun 2014 No
2
Kondisi November 2015
Indakator Kinerja
Jumlah
Aparatur
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
25 Orang
51 Orang
204
25 orang
22 orang
% 80
Pengawasan yang memiliki kompetensi
serta
profesionalitas
di
bidang
pengawasan
b. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Kondisi s/d Tahun 2012 No
1.
Kondisi Tahun 2013
Indikator Kinerja
Jumlah SKPD yang tertib dan
taat
aturan
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
200 Obrik
246 Obrik
123
100 Obrik
62 Obrik
62%
dalam
pengelolaan keuangan dan asset Kondisi Tahun 2014 No
2.
Kondisi November Tahun 2015
Indikator Kinerja
Jumlah SKPD yang tertib dan
taat
aturan
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
100 Obrik
100 Obrik
100
85 Obrik
85 Obrik
100
dalam
pengelolaan keuangan dan asset
c. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Kondisi s/d Tahun 2012 No
1.
Tahun 2013
Indikator Kinerja
Jumlah
Pemeriksaan
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
60 Obrik
98 Obrik
163
30 Obrik
71 Obrik
237
khusus/kasus di Lingkup Pemda Kab.Solok Kondisi s/d Tahun 2014 No
2.
Kondisi November Tahun 2015
Indikator Kinerja
Jumlah
Pemeriksaan
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
30 Obrik
15 Obrik
50
30 Obrik
18 Obrik
60
khusus/kasus di Lingkup Pemda Kab.Solok
8
d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. No
1.
Kondisi s/d Tahun 2012
Indikator Kinerja Prosentase
penyelesaian
tindak
lanjut
pemeriksaan
di
Kondisi Tahun 2013
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
65 %
64 %
98%
70 %
65%
93%
hasil Lingkup
Pemda Kabupaten Solok. Kondisi Tahun 2014 No
2.
Kondisi November Tahun 2015
Indikator Kinerja
Prosentase
penyelesaian
tindak
lanjut
pemeriksaan
di
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
75 %
65 %
80%
80 %
68%
85%
hasil Lingkup
Pemda Kabupaten Solok.
e. Penataan Reformasi Birokrasi Kondisi s/d Tahun 2012 No
1.
Tahun 2013
Indikator Kinerja
Jumlah
SKPD
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
-
-
-
10 SKPD
10 SKPD
100
yang
melaksanakan Reformasi Birokrasi Perkiraan Kondisi s/d 2014 No
2.
Kondisi November Tahun 2015
Indikator Kinerja
Jumlah
SKPD
yang
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
15 SKPD
16 SKPD
107%
15 SKPD
15 SKPD
100
melaksanakan Reformasi Birokrasi
f. Terwujudnya Tertib Administrasi pelaksanaan Monev Penutupan BKU Akhir Tahun. Kondisi s/d Tahun 2012 No
Target 1.
Kondisi Tahun 2013
Indikator Kinerja
Jumlah
SKPD
administrasi Monev
tertib
pelaksanaan
Penutupan
BKU
Akhir Tahun
Seluruh SKPD
Realisasi
%
Seluruh
100
SKPD
Seluruh
Seluruh
SKPD
SKPD
Lingkup
Lingkup
Lingkup
Pemda
Pemda
Pemda
Pemda
Kab.Solok
Kab.Solok
Kab.Solok Kondisi Tahun 2014
% 100
Kondisi November Tahun 2015
Indikator Kinerja Target
2.
Realisasi
Lingkup
Kab.Solok
No
Target
Jumlah
SKPD
administrasi Monev
pelaksanaan
Penutupan
Akhir Tahun
tertib
BKU
Realisasi
%
Seluruh
Seluruh SKPD
100
SKPD
Target
Realisasi
Seluruh
Seluruh
Lingkup
SKPD
SKPD
Lingkup
Pemda
Lingkup
Lingkup
Pemda
Kab.Solok
Pemda
Pemda
9
% 100
Kab.Solok
Kab.Solok
Kab.Solok
g. Terwujudnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bernilai BAIK Kondisi s/d Tahun 2012
Indikator Kinerja
1.
Jumlah LAKIP SKPD yang
yang
Kondisi Tahun 2013
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
27 LAKIP SKPD
27 LAKIP
100 %
27 LAKIP
27 LAKIP
100 %
SKPD
SKPD
sejalan
SKPD
dengan Renja, Renstra dan RPJMD
Kondisi Tahun 2014 No
2.
Kondisi November Tahun 2015
Indikator Kinerja
Jumlah LAKIP SKPD yang
yang
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
27 LAKIP SKPD
27 LAKIP
100 %
27 LAKIP
30 LAKIP
111 %
SKPD
SKPD
SKPD
sejalan
dengan Renja, Renstra dan RPJMD
i. Terwujudnya laporan Keuangan SKPD dan Pemda di lingkup Kab.Solok yang sesuai dengan SAP dalam rangka pencapaian WTP Kondisi s/d Tahun 2012 No
1.
Kondisi Tahun 2013
Indikator Kinerja
Jumlah Keuangan
Target
Realisasi
%
Target
-
-
-
Laporan yang
Realisasi
%
41 LK SKPD,
10 LK
26
1 LK Pemda
SKPD, 1 LK
Sesuai dengan SAP
Pemda
Kondisi Tahun 2014 No
2.
Kondisi November Tahun 2015
Indikator Kinerja
Jumlah Keuangan
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
Laporan
41 LK SKPD
151 LK SKPD
368
41 LK SKPD
41 LK SKPD
100
yang
1 LK Pemda
1 LK Pemda
1 LK Pemda
1 LK Pemda
Sesuai dengan SAP
3) A nggaran program dan kegiatan No
Program
Kegiatan
Anggaran (Rp)
1
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan adminitrasi perkantoran
260.621.550,-
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
183.960.500,-
dan Prasarana Aparatur 3
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4
Peningkatan sistem pengawasan Internal dan
Penyusunan laporan capaian kinerja
15.199.000,-
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
10
776.919.480,-
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Penanganan kasus pengaduan di
159.941.250,-
lingkungan Pemerintah Daerah Tindak
Lanjut
Hasil
Temuan
160.074.500,-
Pengawasan Evaluasi
Berkala Temuan
Hasil
13.416.000,-
Pengawasan Penataan Reformasi Birokrasi
106.522.050,-
Monitoring Pembinaan dan tindak
434.504.520,-
lanjut
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan 5
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa
dan
303.925.000,-
Aparatur
Pengawasan
c) Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam lingkup SKPD berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya. 1) Bersertifikasinya seluruh APIP baik melalui Diklat JFA maupun Diklat Substantif Salah satu Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015 adalah jumlah Aparatur Pengawasan yang memiliki kompetensi serta profesionalitas di bidang pengawasan. Kegiatan untuk menunjang pencapaian target tersebut adalah melalui Diklat/Bimtek pengembangan profesionalitas dan kompetensi Aparatur Pengawasan serta diklat penjenjangan/pembentukan fungsional Auditor/P2UPD. Berdasarkan target 5 (lima) tahunan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Solok, bahwa target Aparatur Pengawasan yang mengikuti Diklat/Bimtek pengawasan untuk tahun 2015 adalah sebanyak 35 orang.
Untuk Tahun Anggaran 2014 APIP yang mengikuti diklat/bimtek adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) orang atau sebesar 204% dari target yang ditetapkan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang . Besarnya realisasi dari target yang ditetapkan dikarenakan jumlah anggaran Diklat/Bimtek untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas Aparatur Pengawasan meningkat sekitar 400% dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu juga dikarenakan Aparatur APIP juga mengikuti diklat pola STAR Project pada BPKP (bantuan dari Bank Dunia), artinya untuk mengikuti diklat tersebut biaya kontribusi dan uang saku peserta ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara (BPKP).
Dari jumlah tersebut diatas yang telah mengikuti peningkatan SDM melalui pendidikan, pelatihan dan
11
pembinaan berupa Diklat/Bimtek selama tahun 2014 adalah sebanyak dengan 12 (dua belas) jenis diklat
No
51 (lima puluh satu) orang,
sebagai berikut :
Jenis Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan
Jumlah pegawai yang mengikuti
1
Diklat riviu Laporan Keuangan Pemda
18 orang
2
Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintan
5 orang
3
Diklat Audit Kinerja
6 orang
4
Diklat Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa
3 orang
5
Diklat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor
2 orang
6
Diklat Analisis Pemecahan Masalah
1 orang
7
Diklat Audit Investigatif
2 orang
8
Diklat Penulisan Laporan Hasil Audit yang Efektif
2 orang
9
Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintah
5 orang
10
Diklat Pembentukan Auditor Ahli Pertama
3 orang
11
Diklat Pembentukan Auditor Ahli Muda
3 orang
12
Diklat Pembentukan Auditor Ahli Madya
1 orang
Jumlah
51 orang
Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Kondisi November 2015, Aparatur yang telah mengikuti diklat penjenjangan maupun diklat substantif berjumlah 22 (dua puluh dua) orang, dengan jenis diklat yang diikuti sebagai berikut : No
Jenis Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan
Jumlah pegawai yang mengikuti
1
Diklat Penulisan Laporan Hasil Audit yang Efektif
4 orang
2
Diklat JFA penjenjangan Auditor Muda
6 orang
3
Diklat Manajemen Pengawasan APIP
3 orang
4
Diklat Audit Investigatif
3 orang
5
Diklat Penilaian AK JF P2UPD
1 orang
6
Diklat Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa
2 orang
7
Diklat Analisis Pemecahan Masalah
3 orang
Jumlah
22 orang
Jika dibandingkan dengan Tahun 2013 dan 2012, untuk Tahun 2013 jumlah Aparatur Pengawasan yang mengikuti diklat pembentukan Auditor, Penjenjangan Auditor maupun diklat substantif dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalitas Aparatur APIP berjumlah 10 (sepuluh) orang, artinya melebihi dari target kinerja Tahun 2013 sebesar 125 % dari target yang ditetapkan sebanyak 8 (delapan) orang, sedangkan untuk Tahun 2012 Aparatur Pengawasan yang mengikuti diklat pembentukan dan penjenjangan Auditor berjumlah 4 (empat) orang. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2012, anggaran untuk diklat pembentukan/penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) maupun diklat substantif masih minim atau belum memadai.
12
2) Terlaksananya Pengawasan akibat kesalahan dan kekeliruan dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah. Salah satu Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015 adalah jumlah SKPD yang tertib dan taat aturan dalam pengelolaan keuangan dan asset. Salah satu kegiatan untuk pencapaian indikator tersebut adalah pemeriksaan regular. Berdasarkan target 5 (lima) tahunan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Solok, jumlah target pemeriksaan Reguler yang ditetapkan sebanyak 500 Objek Pemeriksaan (Obrik), dengan target tiap tahunnya sejumlah 100 Obrik. Dari target 5 (lima) tahun yang ditetapkan sebanyak 500 Obrik, telah terealisasi sampai dengan Tahun 2014 sejumlah 408 Obrik.
Untuk tahun 2014 pemeriksaan regular yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebanyak 100 Obrik atau sebesar 100%, sehingga memenuhi target pemeriksaan regular sebanyak 100 Obrik setiap tahunnya. Adapun Obrik pemeriksaan Reguler meliputi Badan, Dinas, Kantor, Kantor Camat, Puskesmas, Sekolah serta UPT Pendidikan Pra Sekolah dan SD. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan bulan November telah terealisasi sebanyak 87 Obrik.
Jika dibandingkan Tahun 2012 dan 2013, untuk tahun 2013 pemeriksaan regular yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebanyak 62 Obrik. Hal ini disebabkan adanya pemeriksaan khusus terhadap 52 (lima puluh dua) orang Wali Nagari yang habis masa jabatannya maupun yang ikut dalam pencalonan anggota legislatif, sehingga pemeriksaan khusus terhadap akhir masa jabatan Wali Nagari tersebut menjadi prioritas. Karena terbatasnya jumlah APIP pada Inspektorat Daerah, maka jadwal yang seharusnya direncanakan untuk pemeriksaan regular/berkala di alihkan kepada pemeriksaan khusus terhadap akhir masa jabatan Wali Nagari.
3) Jumlah Pemeriksaan khusus/kasus di Lingkup Pemda Kab.Solok Salah satu Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015 adalah jumlah pemeriksaan khusus/kasus dilingkup Pemda Kabupaten Solok, dimana salah satu kegiatan untuk pencapaian indikator tersebut adalah pemeriksaan khusus/kasus. Berdasarkan target
5 (lima) tahunan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat
Daerah Kabupaten Solok, jumlah target pemeriksaan Reguler yang ditetapkan sejumlah 150 Objek Pemeriksaan (Obrik), dengan target tiap tahunnya sejumlah 30 Obrik.
Dari target 5 (lima) tahun yang ditetapkan sebanyak 150 Obrik, telah terealisasi sampai dengan Tahun 2014 sejumlah 184 Obrik. Secara realisasi pencapaian target kinerja Jika disandingkan dengan target yang ditetapkan pada Renstra, maka target pemeriksaan khusus/kasus telah melebihi target kinerja yang ditetapkan. Namun untuk pelaksanaannya setiap tahun tetap harus dilaksanakan, karena pemeriksaan khusus/kasus merupakan kegiatan yang bersifat tidak dapat diprediksi pelaksanaannya secara kuantitas.
13
Pemeriksaan khusus/kasus terkait dengan Perintah Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin PNS, penyelewengan keuangan Daerah, akhir masa jabatan Kepala SKPD dan Wali Nagari dan permasalahan lainnya yang dianggap perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus.
Untuk Tahun 2014 pemeriksaan khusus/kasus yang terealisasi meliputi pemeriksaan khusus PNPM, PD Solinda, Khusus pelanggaran disiplin Aparatur, Khusus pemeriksaan Wali Nagari dan lain sebagainya. Dari target yang ditetapkan sebanyak 30 Obrik, yang terealisasi selama Tahun 2014 sebanyak 15 Obrik atau sebesar 50%. Hal ini disebabkan karena Surat Perintah Bupati/Wabup untuk melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin Aparatur diterima Inspektorat Daerah pada akhir Desember 2014, sedangkan Aparatur yang ada telah melaksanakan penugasan sesuai surat tugas masing-masing, sehingga belum dapat langsung ditindaklanjuti untuk dilakukan pemeriksaan khusus. Untuk Tahun 2015 kondisi November 2015 telah dilakukan pemeriksaan khusus/kasus sebanyak 18 Objek Pemeriksaan.
Jika dibanding Tahun 2012 dan 2013, Untuk tahun 2013 dari target pemeriksaan khusus/kasus sebanyak 30 Obrik, realisasinya adalah sebanyak 71 Obrik, hal ini disebabkan adanya pemeriksaan khusus terhadap 52 (lima puluh dua) orang Wali Nagari yang habis masa jabatannya maupun yang ikut dalam pencalonan anggota legislatif, sehingga pemeriksaan khusus terhadap akhir masa jabatan Wali Nagari tersebut menjadi prioritas. Sedangkan untuk Tahun 2012 pemeriksaan khusus/kasus meliputi pemeriksaan khusus terhadap pelanggaran disiplin PNS, khusus audit PNPM, khusus Audit Bansos, khusus kinerja Wali Nagari, khusus KPRI Kab.Solok dan khusus terhadap kasus pengaduan lainnya.
4) Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil Pemeriksaan Salah satu Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015 adalah persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup Pemda Kabupaten Solok. Berdasarkan target 5 (lima) tahunan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Solok, persentase target penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk Tahun 2015 ditetapkan sebesar 80%.
Untuk pencapaian indikator kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup Pemda Kab.Solok Tahun 2015, kegiatan yang dilaksanakan adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan dan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan. Kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan dengan cara mendatangi SKPD/Unit Kerja yang masih belum menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaaan secara keseluruhan, diprioritaskan kepada SKPD/Unit kerja yang persentase penyelesaian tindak lanjut masih rendah dan temuan kerugian daerah yang material, selain itu juga dengan mengundang Aparatur terkait untuk menyepakati penyelesaian tindak lanjut yang bersangkutan. Untuk kegiatan evaluasi temuan berkala (gelar pengawasan) Tahun 2014 telah terlaksana sebanyak 1 (satu) kali pada bulan November, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2015 direncanakan pada awal Desember
14
2015.
5) Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai dengan SAP Salah satu Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015 adalah laporan keuangan yang sesuai dengan SAP. Salah satu kegiatan untuk pencapaian indikator tersebut adalah riviu laporan keuangan SKPD dan Riviu Laporan keuangan Pemda. Berdasarkan target 5 (lima) tahunan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Solok, target riviu laporan keuangan yang ditetapkan adalah Riviu Laporan Keuangan SKPD dan Riviu Laporan keuangan Pemerintah Daerah.Untuk tahun 2014 target yang ditetapkan adalah Riviu LK terhadap 41 SKPD dan Riviu terhadap LK Pemda.
Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, salah satu tugas Inspektorat Daerah adalah melakukan Riviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan informasi yang disajikan sesuai SAP sebelum disampaikan oleh Bupati Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dasar pelaksanaan Riviu Laporan Keuangan : PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KInerja Instansi Pemerintah Pasal
33
Ayat 3 yang berbunyi “Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan Riviu atas LK dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan
informasi
yang
disajikan
sebelum
disampaikan
oleh
Menteri/Pimpinan
Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota”. Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Riviu atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
dalam
lampiran
pendahuluan
menjelaskan
bahwa
Inspektorat
Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan Riviu atas LK dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi
yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota Kepada Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksanaan riviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan disajikan telah sesuai dengan SAP. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diriviu disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemberian pendapat (opini).
Untuk Tahun 2015 tidak dilaksanakan riviu LK SKPD, pelaksanaan riviu langsung dilaksanakan pada LK Pemda, untuk tahun 2014 Riviu LK SKPD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah terhadap 151 LK SKPD/Unit Kerja dan LK Pemda, untuk Tahun 2013 Riviu Laporan Keuangan SKPD dilaksanakan pada 138 SKPD/Unit Kerja dan 1 LK Pemda, sedangkan untuk Tahun 2012 kegiatan Riviu Laporan Keuangan SKPD belum dapat dilaksanakan karena belum dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran maupun direncanakan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Tahun
15
2012.
6) Terwujudnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bernilai BAIK Salah satu Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015 adalah jumlah LAKIP SKPD yang sejalan dengan Renja, Renstra dan RPJMD. Salah satu kegiatan untuk pencapaian indikator tersebut adalah evaluasi LAKIP SKPD. Berdasarkan target 5 (lima) tahunan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Solok, jumlah target evaluasi LAKIP yang ditetapkan sejumlah 27 LAKIP SKPD tiap tahunnya dilingkup Pemda Kabupaten Solok.
Dasar pelaksanaan LAKIP SKPD adalah : - Peraturan Bupati Solok Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pelaksanaan Evaluasi
Kabupaten Solok.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja unit organisasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)”.
Adapun tujuan dari evaluasi LAKIP SKPD adalah : a. memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP; b. menilai akuntabilitas kinerja SKPD; dan c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas SKPD.
Untuk Tahun 2015 sampai dengan kondisi November telah dilaksanakan evaluasi LAKIP terhadap 30 SKPD, melebihi dari target kinerja yang ditetapkan sebanyak 27 LAKIP SKPD, untuk Tahun 2014 telah dilaksanakan evaluasi LAKIP SKPD terhadap 27 SKPD, untuk pelaksanan evaluasi LAKIP Tahun 2012 dan 2013 secara keseluruhan masih memerlukan banyak perbaikan karena ketidaksesuaian dan ketidakselarasan antara RPJMD, Renstra serta Renja yang disajikan dalam LAKIP.
Selain itu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu atas Laporan KInerja Instansi Pemerintah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemda sebelum disampaikan ke Kemenpan RB harus diriviu oleh APIP. Untuk Tahun 2015 telah dimulai pelaksanaan kegiatan riviu LAKIP Pemda.
7) Jumlah SKPD tertib administrasi pelaksanaan Monev Penutupan BKU Akhir Tahun Salah satu Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015 adalah jumlah SKPD tertib administrasi pelaksanaan Monev Penutupan BKU Akhir Tahun. Salah satu kegiatan untuk pencapaian indikator tersebut adalah Monev
16
Penutupan BKU Akhir Tahun SKPD. Berdasarkan target 5 (lima) tahunan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Solok, jumlah target Monev Penutupan BKU SKPD adalah seluruh SKPD lingkup pemda Kab.Solok tiap tahunnya.
Dari Tahun 2011 s.d 2015 selalu dilaksanakan Monev penutupan BKU terhadap seluruh entitas akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
8) Jumlah SKPD yang melaksanakan Reformasi Birokrasi Salah satu Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015 adalah jumlah SKPD yang melaksanakan reformasi birokrasi. Sejalan dengan Renja, Renstra dan RPJMD, dimana salah satu kegiatan untuk pencapaian indikator tersebut adalah melalui pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online. Berdasarkan target 5 (lima) tahunan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Solok, jumlah target SKPD yang melaksanakan PMPRB secara online ditetapkan sejumlah 15 SKPD tiap tahunnya.
Untuk tahun 2014 pelaksanaan PMPRB online telah terlaksana sesuai dengan target kinerja sebanyak 15 SKPD, namun dalam pelaksanaannya terjadi perubahan sistem penilaian dari Kemenpan RB, dimana sebelumnya PMPRB online dilaksanakan pada SKPD lingkup Pemda diubah menjadi penilaian pada Pemda itu sendiri. Untuk Tahun 2015 PMPRB telah dilaksanakan pada bulan Maret 2015 dan hasilnya telah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
PMPRB secara online merupakan kegiatan pengawasan yang baru mulai dilaksanakan pada Tahun 2013, Berdasarkan Permenpan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online menjelaskan peran Inspektorat Daerah adalah : 1. Melihat profil pelaksanaan RB dari instansi bersangkutan. 2. Melihat rekapitulasi PMPRB dari instansi bersangkutan. 3. Melihat profil PMPRB dari Instansi bersangkutan. 4. Mensetup data unit kerja di Instansi. 5. Mensetup akun assessor. 6. Menunjuk Penugasan Assesor. 7. Melihat penilaian mandiri RB. 8. Memasukan penilaian eksternal. 9. Melihat penilaian eksternal. 10. Melihat pengisian rencana aksi. 11. Membuat akun pimpinan organisasi. 12. Melihat kemajuan penilaian mandiri. 13. Memimpin
Panel.
17
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjelaskan tujuan dilaksankannya PMPRB adalah : 1. Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan RB di Instansi Pemerintah dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan. 2. Untuk menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Kementerian PAN dan RB 3. Bagi instansi pemerintah, PMPRB digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (self assessment) atas pelaksanaan RB di Instansi masing-masing. Sedangkan untuk manfaatnya adalah : 1. Memberikan sistem penilaian mandiri dan baku yang mampu menginformasikan tahapan atau tingkat pencapaian kinerja instansi pemerintah. 2. Memudahkan pengintegrasian data dan informasi untuk menggambarkan profil pencapaian RB secara nasional 3. Sebagai alat untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara efektif dan berkelanjutan. 4. Mendorong terjadinya kompetensi yang positif di antara instansi pemerintah secara keseluruhan. Dari hasil pelaksanaan PMPRB secara online yang telah dilaksanakan ditemukan beberapa hambatan, antara lain : 1. Masing-masing SKPD belum memahami tujuan dan manfaat PMPRB secara online. 2. Assesor yang telah ditunjuk pada masing-masing SKPD belum menjalankan tugasnya secara maksimal. 3. Kurangnya data pada masing-masing SKPD dikarenakan pengadministrasian yang kurang baik. Untuk Tahun 2013 belum dilaksanakan pengisian Panel dikarenakan Kabupaten Solok ditetapkan sebagai Non Pilot Project, dimana untuk pengisian Panel Non Pilot Project dilaksanakan Tahun 2014 untuk penilaian Tahun 2013 dan 2014.
9) Kegiatan Pengawasan Lainnya. Dengan berubahnya paradigma Inspektorat Daerah sebagai consulting dan insurance, maka kegiatan yang dilaksanakan tidak lagi fokus kepada pemeriksaan, namun lebih mengarah kepada preventif (pencegahan)
dimana pengawasan dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban. Untuk itu pada Tahun 2015 ini terdapat beberapa kegiatan pengawasan yang sifatnya preventif yang telah dilaksanakan, yaitu ; Monev Pengadaan Barang dan Jasa Monev pengadaan barang dan jasa dilaksanakan atas dasar rendahnya realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2015 dan juga dikarenakan banyaknya peket pekerjaan pengadaan barang/jasa Tahun 2014 yang gagal bayar di Tahun 2014 akibat keterlambatan dan ketidakpahaman KPA. Adapun tujuan pelaksanaan Monev adalah sebagai berikut : a. Menilai pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa apakah telah sesuai dengan penjadwalan
18
yang telah ditetapkan pada Rencana Umum Pengadaan. b. Menginventarisir permasalahan yang ditemui dan memberikan saran perbaikan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa c. Memberikan gambaran yang jelas dan meyakinkan kepada Bupati/Wakil Bupati tentang kondisi real realisasi dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok. Monev Asset Monev Asset dilaksanakan atas dasar opini BPK, dimana salah satu pengecualian terhadap LKPD Kabupaten Solok adalah persoalan asset. Adapun tujuan pelaksanaan monev adalah : a. Menginventarisir permasalahan yang ditemui dan memberikan saran/solusi/perbaikan untuk penyelesaian data base dan langkah efektif pengelolaan asset. b. Memberikan gambaran yang jelas dan meyakinkan kepada Bupati/Wakil Bupati tentang kondisi real permasalahan asset yang dialami Pemerintah Kabupaten solok. Riviu Perencanaan Sampai Dengan RKPD Tahun Anggaran 2016. Riviu perencanaan dilaksanakan dengan tujuan menguji kesesuaian dan kewajaran atas proses dan tahapan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 sampai tahapan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 telah memenuhi azas efesien, efektif dan ekonomis.
Arosuka,16 November 2015 INSPEKTUR DAERAH
Drs.SUHARDI.B,MM NIP.195802131980031004
19
