No.PR.32.2-V4
BAUK
DIR
HAL. 1/5
Prosedur Pengelolaan Keuangan: Pencairan dan Pertanggungjawaban UP (Ganti UP)
15 Juni 2015
1. Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk mengatur pencairan Uang Persediaan (UP) dan pertanggungjawaban uang persediaan (ganti up).
2. Ruang Lingkup Adapun ruang lingkup prosedur ini adalah RM dan PNBP.
3. Istilah/Singkatan/Definisi Ka. BAUK BAUK DIPA UP RM PNBP SPUP SPPDn SK
: : : : : : : : :
KPA BAAKPK
: :
Ka. BAAKPK.
:
RKAKL SSBP SPM ADK DPJMPD (MP)
: : : : :
SP2D LPJ SSP GUP KPPN MP SPP Ur. SPPD
: : : : : : : : :
Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Uang Persediaan Rupiah Murni Pendapatan Negara Bukan Pajak Surat Permohonan Uang Persediaan Surat Pernyataan Penggunaan Dana Surat Keputusan Pengelola Keuangan (KPA, PPK, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran) Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan Perencanaan & Kerjasama Kepala Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan Perencanaan & Kerjasama Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga Surat Setoran Bukan Pajak Surat Perintah Membayar Arsip Data Komputer Daftar Penghitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (Maksimal Penggunaan) Surat Perintah Pencairan Dana Laporan Pertanggungjawaban Surat Setoran Pajak Ganti Uang Persediaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Daftar Maksimal Pencairan Dana Surat Permintaan Pembayaran Urusan Surat Perintah Perjalanan Dinas
No.PR.32.2-V4
BAUK
DIR
HAL. 2/5
Prosedur Pengelolaan Keuangan: Pencairan dan Pertanggungjawaban UP (Ganti UP)
15 Juni 2015
4. Referensi a. b. c. d.
Undang-Undang No. 20 1997 tentang PNBP Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara e. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) f. Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. g. Peraturan Menteri Keuangan 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara.
5. Lampiran Instruksi Borang
: :
− − − − − −
Checklist Format Matriks
6. Sub Prosedur -
: : :
−
No.BO.32.2.1-V2 Borang Pengelolaan Keuangan: Borang Permintaan Kas (PNBP-RM-PHLN*) BO.32.3.1-V2 Borang Pengelolaan Keuangan - Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran BO.32.3.2-V1 Borang Pengelolaan Keuangan - Buku Pembantu Bank Pengeluaran BO.32.3.3-V1 Borang Pengelolaan Keuangan - Buku Pembantu UP PNBP BO.32.3.4-V1 Borang Pengelolaan Keuangan - Buku Pembantu UP RM BO.32.3.10-V0 Borang Pengelolaan keuangan: Buku Pengawasan Anggaran Belanja
No.MT.32.2.2-V0 Matriks Pengelolaan Pendukung Pengelola Keuangan
Keuangan
Dokumen
HAL. 3/5
No.PR.32.2-V4
BAUK
DIR
Prosedur Pengelolaan Keuangan: Pencairan dan Pertanggungjawaban UP (Ganti UP)
15 Juni 2015
7. Uraian Prosedur Flow Proses
Uraian 1.
Mulai Pada awal tahun, menerima DIPA dari BAAKPK. Mengajukan surat permohonan UP
PIC
Input
Output
Ka. BAUK
DIPA (RKAKL)
DIPA (RKAKL) diterima
Bagian keuangan Ur. UP
DIPA (RKAKL) diterima
3. Melakukan review terhadap seluruh dokumen dan meminta otorisasi KPA
Ka. BAUK, KPA
SPUP, SPPDn., SK pengelola keuangan, Speciment Tandatangan pengelola keuangan, Fotocopy DIPA, ADK, dan SPM. SSBP legalisir.
4. Menyerahkan SPUP ke KPPN, Setelah disetujui Mengajukan SPM UP RM dan PNBP ke KPPN
Bagian keuangan Ur. UP
SPUP, SPPDn,SPM,MP, SK pengelola keuangan, Speciment Tandatangan pengelola keuangan, KIPS, Fotocopy DIPA, ADK, dan SPM, dokumen MP untuk
SPUP, SPPDn., SK pengelola keuangan, Speciment Tandatangan pengelola keuangan, KIPS, Fotocopy DIPA, ADK, dan SPM, SPP, dokumen MP untuk PNBP, Surat pernyataan penggunaan UP, Daftar rincian penggunaan anggaran, Fotocopy rekening koran bendahara pengeluaran. SPUP, SPPDn., SK pengelola keuangan, Speciment Tandatangan pengelola keuangan, KIPS, Fotocopy DIPA, ADK, dan SPM, dokumen MP untuk PNBP, Surat pernyataan penggunaan UP, Daftar rincian penggunaan anggaran, Fotocopy rekening koran bendahara pengeluaran. Tanda terima SPM
2.
Untuk pencairan up PNBP harus dilengkapi dengan dokumen SSBP yang telah dilegalisir KPA dan KPPN
HAL. 4/5
No.PR.32.2-V4
BAUK
DIR
Prosedur Pengelolaan Keuangan: Pencairan dan Pertanggungjawaban UP (Ganti UP)
15 Juni 2015 Flow Proses
Uraian
5. Mengunduh SP2D di email 6. Menerima dana up melalui rekening bendahara pengeluaran dan melakukan pembukuan 7. Melakukan penarikan dana dari bank
Selesai
PIC
Bagian keuangan Ur. UP Bagian keuangan Ur. UP
Bagian keuangan Ur. Kasir pengeluaran
Input PNBP, Surat pernyataan penggunaan UP, Daftar rincian penggunaan anggaran, Fotocopy rekening koran bendahara pengeluaran. Tanda terima SPM dan KIPS
Output
SP2D
SP2D
BO.32.3.1 BO.32.3.2 BO.32.3.3 BO.32.3.4
BO.32.3.1 BO.32.3.2 BO.32.3.3 BO.32.3.4
Cek BO.32.3.1 BO.32.3.2 BO.32.3.3 BO.32.3.4 BO.32.3.10
HAL. 5/5
No.PR.32.2-V4
BAUK
DIR
Prosedur Pengelolaan Keuangan: Pencairan dan Pertanggungjawaban UP (Ganti UP)
15 Juni 2015
8. Penyimpanan Data No
Data
Lokasi Penyimpanan
Masa Penyimpanan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SPUP SPPDn SK FDIPA SPM ADK DPJMPD (MP) SP2D SPUP SPPDn SK BO.32.3.1-V2 Borang Pengelolaan Keuangan - Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran BO.32.3.2-V1 Borang Pengelolaan Keuangan - Buku Pembantu Bank Pengeluaran BO.32.3.2-V1 Borang Pengelolaan Keuangan - Buku Pembantu Bank Pengeluaran BO.32.3.3-V1 Borang Pengelolaan Keuangan - Buku Pembantu UP PNBP BO.32.3.4-V1 Borang Pengelolaan Keuangan - Buku Pembantu UP RM SPP BO.32.3.10-V0 Borang Pengelolaan keuangan: Buku Pengawasan Anggaran Belanja
BAUK BAUK BAUK BAUK BAUK BAUK BAUK BAUK BAUK BAUK BAUK BAUK
10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun
BAUK
10 tahun
BAUK
10 tahun
BAUK
10 tahun
BAUK
10 tahun
BAUK
10 tahun
13
14
15 16
17
