PENYIAPAN DOKUMEN PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN REVOLVING
P
enyampaian pertanggungjawaban Penggantian UP Isi/revolving dari satuan kerja K/L kepada KPPN selaku Kuasa BUN di daerah, dilaksanakan setelah dana UP Normal atau Perubahan UP sudah diserap minimal
sebesar 50%. Jika bendahara pengeluaran satker tersebut dibantu oleh beberapa Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), dan melaporkan distribusi UP masing-masing BPP kepada KPPN, maka setiap BPP mengajukan penggantian UP melalui Bendahara Pengeluaran, apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
Identifikasi Dispensasi Uang Persediaan
D
ispensasi Uang Persediaan atau disingkat DUP, dapat diartikan sebagai Uang Persediaan (UP) baik Normal, Perubahan, atau Tambahan, yang diperuntukkan untuk membiayai belanja negara yang akan atau sudah
dilakukan oleh bendahara pengeluaran, diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dispensasi UP dapat diberikan kepada satuan kerja terhadap pengeluaran tertentu setelah mengajukan surat permohonan dispensasi UP kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara atau Kepala Kanwil DJPBN setempat.
a. Dasar Hukum Penarikan Dispensasi UP oleh satuan kerja K/L dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan-peraturan dibawah ini. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 b. Jenis-jenis Dispensasi Dispensasi Uang Persediaan, dapat diajukan oleh satuan kerja Kementerian dan Lembaga untuk membiayai pembayaran belanja-belanja sebagai berikut: 1) Dispensasi UP untuk keperluan selain jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan UP. 2) Dispensasi UP untuk pengadaan belanja modal tanah. 3) Dispensasi UP untuk pelunasan rekening langganan daya dan jasa Tahun Anggaran sebelumnya. 4) Dispensasi UP untuk pembayaran belanja modal fisik diatas Rp50 juta. 5) Dispensasi UP untuk pembayaran belanja barang dan belanja lain-lain yang bernilai diatas Rp50 juta. 6) Dispensasi UP untuk UP Normal, Perubahan UP, dan Tambahan UP yang pertanggungjawabannya melebihi batas waktu yang ditetapkan. Selain jenis-jenis dispensai UP diatas, dalam praktik juga dikenal beberapa dispensasi pembayaran melalui UP karena sebab-sebab khusus sesuai ciri khas dan karakter satker maupun jenis belanjanya. Jenis dispensasi UP tersebut antara lain: 1) Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri 2) Pembayaran rekening listrik, air, dan telepon kepada PT. PLN, PDAM, dan PT. Telkom 3) Pembayaran pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari SPBU Pertamina 4) Pembayaran belanja nongaji pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI 5) Pembayaran belanja pada kantor perwakilan RI di luar negeri
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
2
c. Kewenangan Dispensasi Pemberian Dispensasi UP kepada satuan kerja K/L, harus dengan persetujuan tertulis Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara atau Kepala Kanwil DJPBN setempat atas permohonan dari satker dimaksud. Untuk
jenis
dispensai
penggunaan
UP
terkait
batas
waktu
pertanggungjawaban, pengajuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, permohonan persetujuannya diajukan oleh KPA kepada Kepala KPPN. Kepala KPPN memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP dengan pertimbangan: a. KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan; dan b. KPA
menyampaikan
pernyataan
kesanggupan
untuk
mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya.
Penyusunan Penggantian/Pengesahan TUP
P
enggantian (GUP) Isi, merupakan dana UP yang diisi kembali (revolving) dari KPPN selaku Kuasa BUN, kepada rekening bendahara pengeluaran, secara otomatis dari pertanggungjawaban yang diajukan. Jumlah total
SPP atau SPM-GUP Isi merupakan akumulasi dari jumlah bukti pembayaran/kuitansi yang dihasilkan dari UP Normal atau Perubahan UP. Jumlah total SPP atau SPM-GUP Isi, minimal harus 50% dari UP Normal atau Perubahan UP. Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, dalam hal 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP. Dalam hal setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan, belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 25% (dua puluh lima persen). Pemotongan dana UP tersebut dilakukan dengan cara Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA untuk memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke Kas Negara. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
3
Dalam hal setelah dilakukan pemotongan dan/atau penyetoran UP, Kepala KPPN melakukan pengawasan atas dana UP dimaksud. Apabila setelah surat pemberitahuan tersebut KPA tidak memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke kas negara, Kepala KPPN memotong UP sebesar 50% (lima puluh persen) dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA untuk memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke kas negara. Apabila setelah surat pemberitahuan tersebut, KPA melakukan penyetoran UP dan/atau memperhitungkan potongan UP dalam pengajuan SPM-GUP, maka selanjutnya Kepala KPPN melakukan pengawasan atas dana UP.
Penyiapan Dokumen Penggantian UP Nihil
D
alam pokok bahasan ini, pengertian penggantian UP (GUP) Pengesahan dan Nihil dibedakan menurut waktu atau periode serta sumber dana UP yang
diterima
bendahara
satker
dimaksud.
Surat
Permintaan
Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berisi pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP). Jenis GUP Nihil ini digunakan khusus untuk akhir tahun anggaran. Dengan demikian kemungkinan dana UP dapat berasal dari UP (Normal) dan atau UP Perubahan. Untuk mengesahkan/mempertanggungjawabkan Tambahan Uang Persediaan (TUP),
pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)
menerbitkan
Surat
Permintaan
Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (SPP-PTUP). Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (SPPPTUP) dimaksud disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir pertanggungjawaban TUP serta dilengkapi dokumen sesuai ketentuan berlaku.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
4
a. Jangka Waktu Pengajuan SPP-GUP Nihil kepada Penerbit SPM, harus dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya batas waktu pertanggungjawaban TUP yaitu 30 hari, sejak tanggal SP2D TUP sampai dengan diterimanya SPM-GUP Nihil di loket KPPN. Dengan demikian, apabila setelah SPM-GUP Nihil diterbitkan
dan
secepatnya
dikirimkan
ke
KPPN,
maka
proses
pertanggungjawaban GUP Nihil tidak melebihi batas waktu 1 bulan atau 30 hari. Tambahan Uang Persediaan (TUP) harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap. Dalam hal selama 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu 1 (satu) bulan. Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN. Kepala KPPN memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP dengan pertimbangan: a. KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan; dan b. KPA
menyampaikan
pernyataan
kesanggupan
untuk
mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Untuk permintaan pembayaran GUP Nihil atas penggunaan dana UP Normal atau perubahan pada akhir Tahun Anggaran, harus diajukan paling lambat
pada
tanggal
31
Desember
tahun
berjalan,
atau
sesuai
ketentuan/peraturan pada langkah-langkah akhir Tahun Anggaran dari Dirjen PBN. Pengajuan SPP-GUP Nihil akhir tahun ini dilakukan setelah bendahara pengeluaran menggunakan dana UP yang dikelolanya, serta menyetorkan ke kas negara jika ada kelebihan dana yang tidak terpakai.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
5
a. Perhitungan Penggantian UP Nihil Permintaan pembayaran penggantian Uang Persediaan (GUP) Nihil, berisi seluruh dokumen bukti pembayaran yang telah dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran dari dana Tambahan UP. Bukti pembayaran ini, akan dicatat sebagai
realisasi
anggaran
setelah
disahkan
oleh
KPPN
dalam
SPM
Pengesahan. Bukti pembayaran tersebut, seharusnya sama dengan yang tertuang dalam Rincian Rencana Penggunaan Dana yang dilampirkan saat pengajuan SPM TUP, selain lampiran surat pernyataan TUP yang antara lain berisipenegasan tentang kebutuhan mendesak. Dengan demikian, setelah melewati batas waktu 1 bulan (30 hari), seharusnya seluruh dana TUP terserap dalam bukti pembayaran untuk disahkan menjadi realisasi belanja. Berbeda dengan Penggantian UP (GUP) isi/revolving, GUP Nihil pada akhir TA, dilaksanakan terhadap pengeluaran anggaran yang telah dibayarkan oleh bendahara pengeluaran dari dana UP yang ada, tanpa memperhatikan penyerapan minimal yaitu 50%. Pada akhir TA (tanggal 31 Desember), seluruh sisa dana UP yang ada pada rekening atau brankas bendahara pengeluaran, harus disetorkan ke kas negara. Penyetoran tersebut dilakukan menggunakan form SSBP dengan kode Akun/Mata Anggaran 815111 untuk UP yang berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM). b. Penyiapan Permintaan Pembayaran Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil (SPP-GUP Nihil) adalah: 1) Form Daftar Rincian Permintaan Pembayaran 2) Kuitansi/tanda bukti pembayaran 3) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dikonfirmasi KPPN 4) Surat Perintah Kerja (jika dipersyaratkan) 5) Berita acara serah terima barang/jasa 6) Surat Ijin/Dispensasi (jika dipersyaratkan) 7) Dokumen lain sesuai persyaratan
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
6
Penerbitan permintaan pembayaran penggantian Uang Persediaan (GUP) Nihil dilakukan dalam hal: a. sisa dana pada DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP minimal sama dengan besaran UP yang diberikan; b. sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada akhir tahun anggaran; c. UP tidak diperlukan lagi. Penerbitan permintaan pembayaran GUP Nihil diatas, merupakan pengesahan/pertanggungjawaban
atas
penggunaan
UP.
Permintaan
pembayaran penggantian UP (GUP) Nihil dilengkapi dengan dokumen pendukung dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
7
