PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN SUMBER DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
P
engelolaan Uang Persediaan yang bersumber dari dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dapat diartikan sebagai jumlah UP yang dapat ditarik oleh bendahara pengeluaran dari pagu belanja DIPA yang dapat
dibayarkan melalui UP yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Sesuai ketentuan yang berlaku saat ini, penarikan dana yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu: 1) Pembayaran Langsung (PL) 2) Letter of Credit (LC) 3) Pembiayaan Pendahuluan (PP) 4) Rekening Khusus (Reksus) Rekening Khusus (special account) adalah rekening pemerintah atas nama Menteri Keuangan yang berada di Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk Menteri Keuangan untuk menampung penarikan dimuka (initial deposit) PHLN, serta penggantian rekening khusus (replenishment) yang
sifatnya berdaur ulang (revolving). Rekening khusus ini akan didebet dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Rekening Khusus (SP2D-RK) oleh KPPN Khusus Jakarta VI, maupun KPPN di daerah. Demikian sebaliknya, rekening tersebut akan diisi/dikredit kembali dengan pengajuan permintaan penggantian
dana
(replenishment)
oleh Ditjen
Perbendaharaan
c.q.
Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) kepada lender. Penarikan dana PHLN dengan rekening khusus ini adalah satu-satunya cara penarikan dana PHLN yang dapat dilaksanakan oleh KPPN di seluruh
Indonesia, baik yang sekota dengan Kantor Bank Indonesia (KPPN KBI) maupun KPPN yang tidak sekota dengan Kantor Bank Indonesia (KPPN nonKBI), sepanjang tagihan/pembayaran tersebut dalam mata uang rupiah. Sedangkan untuk tagihan-tagihan dalam valuta asing (valas) hanya dapat dilakukan oleh KPPN Khusus Jakarta VI. a. Dasar Hukum Dasar hukum terkait dengan penarikan dan penggunaan dana UP untuk kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Hibah Luar Negeri, antara lain adalah: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 2) Peraturan tentang penarikan dana Tata Cara Penarikan dan Pembayaran PHLN terkait b. Mekanisme Penarikan Dana Melalui Reksus Mekanisme pencairan/pembayaran dana DIPA yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri, dapat diuraikan dalam beberapa tahap sebagai berikut: 1) Tahap pendahuluan Pada tahap pendahuluan ada tiga kegiatan, yaitu pembukaan rekening khusus, pengisian dana awal (initial deposit), dan penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. a) Pembukaan rekening khusus Pembukaan rekening khusus dilakukan setelah loan agreement ditandatangani dan dinyatakan efektif. Kegiatan ini dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat PKN setelah menerima copy loan agreement dan nomor register pinjaman dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Atas permintaan pembukaan Reksus tersebut, Bank Indonesia akan memberikan nomor rekening khusus untuk pinjaman luar negeri dimaksud. Satu pinjaman luar negeri diberikan satu nomor rekening khusus.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
2
b) Pengajuan Initial Deposit Pengajuan initial deposit (dana awal) dilakukan setelah pinjaman terkait memiliki nomor rekening khusus di Kantor Pusat Bank Indonesia. Dana awal ini diajukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPBN kepada Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (lender). Besarnya jumlah initial deposit yang dapat diajukan, harus sesuai dengan ketentuan yang ada pada loan agreement dimaksud. Namun demikian, jika tidak diatur dalam loan agreement, akan disesuaikan dengan kemampuan executing agency (penanggung jawab kegiatan) dalam menyerap dana PHLN tiap periode/bulanan. Permintaan initial deposit akan diajukan sebesar empat sampai dengan enam kali dari jumlah kesanggupan executing agency dalam menyerap dana PHLN tiap bulan. Penerbitan Peraturan Dirjen Perbendaharaan dilaksanakan oleh Direktorat PKN sebagai penjabaran dari suatu loan agreement. Peraturan Dirjen Perbendaharaan dikirim kepada KPPN di daerah yang akan melaksanakan
penyaluran dana kegiatan yang berasal dari
pinjaman luar negeri tersebut. Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini berfungsi
sebagai
petunjuk
pelaksanaan
pembayaran
terhadap
pinjaman luar negeri. Untuk satu pinjaman luar negeri akan diterbitkan satu Peraturan Dirjen Perbendaharaan. Hal-hal yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan terkait pembayaran kegiatan yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari PHLN, antara lain berisi: a. Nama proyek/kegiatan dan nomor pinjaman b. Tanggal penandatangan pinjaman c. Nomor register pinjaman dan rekening khusus d. Tanggal efektif dan batas akhir penarikan pinjaman e. Jumlah pinjaman dan dana awal (initial deposit) f. Penanggung jawab proyek/kegiatan (Executing Agency) g. Ketentuan/prosedur dan persyaratan pembayaran h. Pelaporan dan pengiriman dokumen i. Uraian kategori dan persentase pembiayaan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
3
2) Penarikan Dana Reksus Pelaksanaan penarikan dana PHLN dengan tata cara rekening khusus ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pembayaran langsung kepada yang berhak/rekanan atau dengan mekanisme penyediaan uang persediaan (UP). a) Pembayaran langsung kepada yang berhak Pembayaran langsung kepada yang berhak dapat dipahami sebagai pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh KPPN, langsung kepada pihak yang berhak/rekanan berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung Rekening Khusus Langsung (SPM-LS RK) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Satker, sesuai dengan bukti-bukti
pembayaran
yang
sah.
Pembayaran
langsung
ini
dipergunakan untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa, termasuk pengadaan barang jasa untuk dilaksanakan sendiri (swakelola) yang nilainya diatas Rp50 (lima puluh juta rupiah), atau dengan nilai berapapun sesuai bukti pengeluaran yang sah. b) Mekanisme penyediaan dana UP Seperti halnya peruntukan Uang Persediaan sumber dana Rupiah Murni, uang persediaan sumber dana PHLN adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Penyediaan dana UP sumber dana PHLN dapat dilakukan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut: a. pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp50 juta untuk setiap jenis barang/jasa/tiap penyedia barang/jasa dalam klasifikasi belanja yang dapat dibayarkan dengan UP. b. Keperluan yang menurut ketentuan yang berlaku tidak dilakukan dengan pembayaran langsung.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
4
Untuk kegiatan yang memiliki sumber pendanaan gabungan antara Rupiah Murni dan PHLN dengan proporsi tertentu (porsi pinjaman/RM), uang persediaan dari sumber dana RM (dana pendamping), dapat ditarik melalui mekanisme UP rupiah murni. Sedangkan UP PHLN khusus dipakai untuk membiayai pengeluaran dengan sumber dana PHLN.
Penyusunan Perhitungan Uang Persiapan/TUP
S
esuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Mekanisme
Pelaksanaan
Pembayaran
Atas
Beban
APBN,
penyediaan uang persediaan (UP) untuk DIPA yang bersumber dari dana
PHLN, juga mengikuti ketentuan yang diatur sebagai berikut:
Rp50.000.000
(lima
puluh
juta sampai dengan Rp900.000.000
rupiah) untuk pagu jenis belanja (sembilan ratus juta rupiah); yang bisa dibayarkan melalui UP Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) di
atas
Rp900.000.000
untuk pagu jenis belanja yang bisa (sembilan ratus juta rupiah) dibayarkan melalui UP
sampai Rp2.400.000.000
dengan (dua
miliar
empat ratus juta rupiah); Rp200.000.000
(dua
ratus
juta di atas Rp2.400.000.000 (dua
rupiah) untuk pagu jenis belanja miliar empat ratus juta rupiah) yang bisa dibayarkan melalui UP
sampai
dengan
Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah); Rp500.000.000
(lima
ratus
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
juta di atas Rp6.000.000.000 (enam
5
rupiah) untuk pagu jenis belanja miliar rupiah). yang bisa dibayarkan melalui UP
Uang
Persediaan
diatas,
dapat
diberikan
untuk
pengeluaran-
pengeluaran: a. Belanja Barang; b. Belanja Modal; c. Belanja Lain-lain.
Jika UP yang diperoleh bendahara pengeluaran satker dari rumus diatas belum mencukupi, maka dimungkinkan untuk mendapatkan Tambahan UP untuk kegiatan-kegiatan tertentu dalam waktu mendesak. KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN dalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda. Syarat penggunaan TUP adalah sebagai berikut: a. digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; b. tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN disertai dengan: a. rincian rencana penggunaan TUP, b. surat yang memuat syarat penggunaan TUP dibuat sesuai format yang telah ditentukan. Atas dasar permintaan TUP tersebut, Kepala KPPN melakukan penilaian terhadap: a. pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS;
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
6
b. pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA; c. TUP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya; d. TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke Kas Negara. Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor, KPPN dapat menyetujui permintaan TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam hal KPA mengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan
dengan
pertimbangan
kegiatan
yang
akan
dilaksanakan
memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan.
Penyiapan Dokumen Penggantian Uang Persediaan
P
enerbitan
Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP),
Surat
Perintah
Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan yang sebagian/seluruhnya bersumber dari Pinjaman dan/atau
Hibah
Luar
Negeri,
mengikuti
ketentuan
mengenai
kategori,
porsi
pembiayaan, tanggal closing date dan persetujuan pembayaran dari pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pencairan dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri berkenaan. Sedangkan penerbitan SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D-LS atas tagihan berdasarkan perjanjian/kontrak dalam valuta asing (valas) dan/atau pembayaran ke luar negeri mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Perjanjian/kontrak dalam valas tidak dapat dikonversi ke dalam rupiah; b. Pengajuan SPM disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
7
Dalam hal terjadi penguatan nilai tukar (kurs) Rupiah terhadap valas yang menyebabkan alokasi dana Rupiah pada DIPA melampaui sisa Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, sebelum dilakukan penerbitan SPP, Satker harus melakukan perhitungan dan/atau konfirmasi kepada Executing Agency agar tidak terjadi pembayaran yang melampaui sisa Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri berkenaan. Atas pengeluaran yang dikategorikan ineligible, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran. Penggantian atas pengeluaran yang dikategorikan ineligible menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DIPA tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DIPA tahun anggaran berikutnya. Permintaan pembayaran Uang Persediaan pertama kali (Normal) dari DIPA yang bersumber dana PHLN, disiapkan oleh bendahara pengeluaran satuan kerja, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut: 1) Rincian RPD 2) Perhitungan Porsi Pendanaan 3) NOL atau Approval dari Lender, jika dipersyaratkan 4) Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai surat edaran dan Naskah Perjanjian PHLN terkait. Ketentuan lampiran diatas, juga diperuntukkan untuk pengajuan permintaan pembayaran Perubahan-UP (PUP). Sedangkan untuk permintaan pembayaran Tambahan UP (TUP), dokumen yang harus dilampirkan oleh bendahara pengeluaran adalah: 1) Rincian Rencana Penggunaan Dana 2) Perhitungan Porsi Pendanaan 3) NOL atau Approval dari Lender, jika dipersyaratkan 4) Rekening koran bendahara pengeluaran 5) Surat Pernyataan TUP 6) Surat ijin/dispensasi, jika dipersyaratkan
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
8
Selanjutnya setelah UP dan TUP tersebut telah digunakan untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan satker, bendahara pengeluaran segera menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Penggantian UP (SPP-GUP) dengan dilampiri dokumen: 1) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran 2) Bukti Pembelian/Kuitansi/Bukti Pembayaran 3) SPK, jika dipersyaratkan 4) Perhitungan Porsi Pendanaan 5) NOL atau Approval dari Lender, jika dipersyaratkan 6) Copy SSP yang telah dikonfirmasi KPPN 7) Surat ijin/dispensasi, jika dipersyaratkan Terhadap dokumen SPP beserta lampiran diatas, jika SPP-GUP berasal dari dana UP Normal atau Perubahan UP, maka KPPN akan menerbitkan SP2D GUP-Isi atau revolving, sedangkan jika berasal dari Tambahan UP atau akhir Tahun Anggaran, KPPN akan menerbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan SPM Penggantian UP (SPM GUP-Nihil/Pengesahan). c. Pengisian Kembali (Replenishment) Pengisian kembali dana awal ini dilaksanakan oleh executing agency atau satuan kerja K/L sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas realisasi penarikan dana pinjaman bagi satuan kerja K/L terhadap DIPA yang bersumber dari PHLN. 1) Bahan replenishment Sebagai bahan untuk mengajukan aplikasi replenishment oleh KPPN adalah: a) SPM dan copy SP2D lembar kedua, yang dikirim satker kepada executing
agency
beserta
dokumen
pendukungnya.
Dokumen
pendukung tersebut disesuaikan dengan sifat pembayaran yang antara lain tersebut dibawah ini.
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
9
Untuk SP2D-LS yaitu Berita Acara Pembayaran (BAP) dan persetujuan kontrak dari lender yaitu NOL/Approval/NRC (bila dipersyaratkan), serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Untuk
SP2D-GUP
(isi/nihil)
yaitu
Daftar
Rincian
Permintaan
Pembayaran (lembar-B) dan rekapitulasi pengeluaran perkategori NPLN yang dibuat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkah oleh KPPN. b) Rekening Koran Reksus mingguan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk setiap loan dan dikirimkan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Satker/KPA (Executing agency) mendapatkan salinan rekening koran ini melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara. 2) Metode replenishment Metode pengajuan replenishment ada dua macam, yaitu Metode Summary Sheet/Metode Full Documentation dan Metode Statement of Expenditures (SOE). Metode Summary Sheet/Full Documentation adalah metode aplikasi replenishment, dimana daftar pengeluaran yang diajukan kepada lender harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu SP2D, Berita Acara Pembayaran, serta NOL/Approval/NRC bila dipersyaratkan. Untuk
keperluan
tersebut,
data
pembayaran
dan
kontrak
harus
dicantumkan pada summary sheet yang khusus dibuat untuk satu jenis kategori barang/jasa. Dalam satu pengajuan replenishment, dapat memuat beberapa kategori dan harus dilengkapi dengan salinan SP2D, Berita Acara Pembayaran, NOL/Approval, serta rekening koran Bank Indonesia. Metode
Statement of
Expenditures
(SOE)/daftar
pengeluaran
digunakan untuk kontrak-kontrak yang nilainya relatif kecil. Dalam metode SOE, dokumen pendukung tidak perlu dilampirkan dalam pengajuan aplikasi replenishment kepada lender, melainkan disimpan di Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Seluruh dokumen lampiran akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pada saat tertentu akan diperiksa oleh tim khusus dari lender. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
hal-hal yang tidak sesuai dengan 10
persyaratan replenishment, maka lender akan menyatakan bahwa pengeluaran dimaksud tidak bisa diganti
lender atau dinyatakan
ineligible, sehingga dana yang telah dibayar melalui rekening khusus harus dikembalikan (refund).
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
11
