PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN

PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN

3

Menerapkan Pengertian Penggantian UP Isi/Revolving Menyebutkan Dasar Hukum GUP Isi/Revolving

Mengumpulkan Bukti Pengeluaran Tepat pada Waktunya Mengidentifikasi Bukti Pengeluaran Menurut Jenis Belanja, Klasifikasi Belanja dan Akun/MAK

Mengidentifikasi Bukti Pengeluaran Menurut Kegiatan dan Output Membandingan Jumlah Realisasi Pembayaran dengan UP Menyiapkan Lampiran Dokumen Permintaan Pembayaran GUP Isi/Revolving dengan Bukti Pengeluaran yang Sesuai

PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN

3

Mengawasi Ketersediaan Dana dan Arus Kas/Dana Revolving pada Rekening Bendahara di Bank/Pos

Menerangkan Pengertian Dispensasi UP

Menguraikan Jenis-jenis Dispensasi UP

Menghasilkan Persetujuan Dispensasi UP

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

5

Uraian dan Contoh Pengertian Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GUP adalah dokumen yangditerbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berisi pertanggungjawaban danpermintaan kembali pembayaran Uang Persediaan.

Jangka Waktu Penggantian Uang Persediaan Penyampaian pertanggungjawaban Penggantian UP Isi/revolving dari satuan kerja K/L kepada KPPN selaku Kuasa BUN di daerah, dilaksanakan setelah dana UP Normal atau Perubahan UP sudah diserap minimal sebesar 50%. Jika bendahara pengeluaran satker tersebut dibantu oleh beberapa Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), dan melaporkan distribusi UP masing-masing BPP kepada KPPN, maka setiap BPP mengajukan penggantian UP melalui Bendahara Pengeluaran, apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen). Permintaan pembayaran GUP Isi harus diajukan kepada penerbit SPM untuk dibuat SPM-GUP Isi kepada KPPN secara periodik, sesuai karakter pembayaran belanja UP yang pada umumnya selama satu bulan (30 hari) kalender, atau dua belas kali dalam satu Tahun Anggaran (TA). Meskipun demikian, pengajuan SPM-GUP Isi yang lebih cepat dari satu bulan, tetap dimungkinkan dengan memperhatikan pagu dana triwulanan. Pengajuan SPM-GUP Isi yang lebih lambat dari satu bulan, hanya dimungkinkan untuk alasan-alasan tertentu dengan persetujuan pejabat berwenang. Pengajuan SPM-GUP Isi yang lebih lambat dari periode bulanan secara berulang, akan berakibat pada penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran.


6

Perhitungan Penggantian UP Isi Penggantian (GUP) Isi, merupakan dana UP yang diisi kembali (revolving) dari KPPN selaku Kuasa BUN, kepada rekening bendahara pengeluaran, secara otomatis dari pertanggungjawaban yang diajukan. Jumlah total SPP atau SPM-GUP Isi merupakan akumulasi dari jumlah bukti pembayaran/kuitansi yang dihasilkan dari UP Normal atau Perubahan UP. Jumlah total SPP atau SPM-GUP Isi, minimal harus 50% dari UP Normal atau Perubahan UP. Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepadaKPA, dalam hal 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkanbelum dilakukan pengajuan penggantian UP.Dalam hal setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan, belumdilakukan pengajuan penggantian

UP,

persen).Pemotongan

Kepala dana

KPPNmemotong UP

tersebut

UP

sebesar

dilakukan

25%

dengan

(dua

cara

puluh

Kepala

lima KPPN

menyampaikan suratpemberitahuan kepada KPA untuk memperhitungkanpotongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke KasNegara. Dalam hal setelah dilakukan pemotongan dan/atau penyetoran UP, KepalaKPPN melakukan pengawasan atas dana UP dimaksud.Apabila setelah surat pemberitahuan tersebut KPA tidakmemperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/ataumenyetorkan ke kas negara, Kepala KPPN memotongUP sebesar 50% (lima puluh persen) dengan caramenyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA untukmemperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/ataumenyetorkan ke kas negara. Apabila setelah surat pemberitahuan tersebut, KPA melakukan penyetoranUP dan/atau memperhitungkan potongan UP dalampengajuan SPM-GUP, maka selanjutnya Kepala KPPN melakukan pengawasan atas dana UP. Pengajuan permintaan pembayaran penggantian UP (GUP) Isi, diawali dari pengklasifikasian bukti pembayaran/kuitansi beserta dokumen pendukungnya, menurut jenis belanja masing-masing untuk dicantumkan dalam Daftar Rincian Permintaan Pembayaran. Untuk selanjutnya dari satu berkas SPP-GUP Isi terkait, akan diterbitkan satu Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penerbit SPM.


7

Penyiapan Permintaan Pembayaran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan SPP-GUP untuk pengisian kembali UP.Penerbitan SPP-GUP dilengkapi dengan dokumen pendukungsebagai berikut: a.

Daftar Rincian Permintaan Pembayaran;

b.

Bukti pengeluaran sesuai ketentuan berlaku;

c.

SSP yang telah dikonfirmasi KPPN.

Perjanjian/Kontrak beserta faktur pajaknya dilampirkanuntuk nilai transaksi yang harus menggunakanperjanjian/Kontrak sebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasapemerintah. Permintaan pembayaran penggantian UP (GUP) disampaikan kepada PPSPM paling lambat5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterimasecara lengkap dan benar. Sisa dana dalam DIPA yang dapat dilakukan pembayarandengan UP minimal sama dengan nilai UP yang dikelola olehBendahara Pengeluaran. Dalam hal pengisian kembali UP akan mengakibatkan sisadana dalam DIPA yang dapat dilakukan pembayaran denganUP lebih kecil dari UP yang dikelola Bendahara Pengeluaran, maka: a.

pengisian kembali UP dilaksanakan maksimal sebesar sisa dana dalam DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP;

b.

selisih antara sisa dana dalam DIPA yang dapat dilakukan pembayaran dengan UP dan UP yang dikelola Bendahara Pengeluaran dibukukan/diperhitungkan sebagai potongan Penerimaan Pengembalian UP.

Pengajuan permintaan pembayaran penggantian UP (GUP)isi/revolvingkepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM), harus disertai dokumen-dokumen terkait sebagai lampiran. Dokumen tersebut antara lain: 1)

Daftar Rincian Permintaan Pembayaran

2)

Bukti Pembelian/Kuitansi/Bukti Pembayaran

3)

Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dikonfirmasi KPPN

4)

Surat Perintah Kerja(jika dipersyaratkan)

5)

Berita acara serah terima barang/jasa

6)

Surat Ijin/Dispensasi (jika dipersyaratkan)

7)

Dokumen lain sesuai persyaratan


8

Contoh 3.1 Diasumsikan realisasi anggaran dalam DIPA/POKsuatu satker sampai dengan akhir bulan Januari TA berjalan seperti dibawah ini. (dalam ribuan rupiah) Kode Satker//F/ SF/P/K/O/ K/KB

Nama Satiker, Keg, Output, Komponen, dan Klas Blj.

Pagu

MAK/AK UN

Realisasi

KTR PERTANAHAN BABAT

6.883,000

056.01.08

Prog. Pertanahan Nasional

6.883,000

08.1978

Penertiban Tanah Negara

6.883,000

1978.001

Layanan Perkantoran

828,000

001

Gaji dan Tunjangan

828,000

5111

Belanja Gaji dan Tunjangan

668,000

Gab. MAK

112.000

5121

Belanja Honorarium

124,000

512111

20.000

5122

Belanja Lembur

136,000

512211

6.000

002

Oprsnal dan Pemeliharaan

521111

9.000

521112

4.500

522111

60.000

523111

75.000

523121

36.000

030943

5,275,000

A

PERLTN/PERLENGKAP AN

674,000

5211

Blj. Barang Operasional

674,000

B 5221 C 5231 D 5231

LANGGANAN DAYA JASA

865,000

Belanja Jasa

865,000

PERAWATAN GEDUNG

1.342,000

Belanja Pemeliharaan

1.342,000

PERAWATAN KENDARAAN

1.139,000


1.139,000


9

E 5241 1978.002

KOORD/PENGAWASAN

1.255,000

Belanja Perjalanan

1.255,000

Pemeriksaan Tanah

780,000

010

Sarana Prasarana

780,000

5321

Blj. Peralatan dan Mesin

780,000

524111

45.000

532111

50.000

Keterangan: Data diatas fiktif dan format disesuaikan untuk kebutuhan contoh dan latihan

Dengan menggunakan asumsi DIPA diatas, selama bulan Februari TA berjalan, terjadi transaksi-transaksi seperti pada tabel dibawah ini. No.

Tanggal

Uraian

1. 2. 3.

01-02 01-02 02-02

4.

04-02

5.

06-02

6.

07-02

7.

08-02

8.

12-02

9.

14-02

10.

18-02

11.

19-02

12.

22-02

Diterima SP2D-GUP bulan Januari. Saldo bank pada tanggal 01-02 sebesar Rp200.000.000 Mengambil uang tunai ke bank sebesar Rp60.000.000 dengan cek No. 101/C. Dibayar langganan daya jasa dengan rincian sebagai berikut: a. Listrik kepada PLN sebesar Rp16.600.000 (BK01) b. Telepon kepada PT. Telkom sebesar Rp18.500.000 (BK02) c. Air kepada PDAM Rp15.200.000(BK 03) Dibayar tunai biaya service mobil dinas kepada CV. Rindu Motor sebesar Rp9.300.000 (BK 04), dipungut PPh dan PPN. Di setor ke kas negara PPh dan PPN a.n CV. Rindu Motor Mengambil uang tunai ke bank sebesar Rp15.000.000 dengan cek No. 102/C. Dibayar tunai pengecatan gedung kantor kepada CV. Mega Jaya sebesar Rp14.620.000 (BK 05), dipungut dan disetor PPh dan PPN ke kas negara pada hari itu juga. Dibayar dengan cek No. 103/C, pembelian ATK kepada CV. Pelangi sebesar Rp15.850.000 (BK 06), dipungut PPh dan PPN. Mengambil uang tunai dari bank sebesar Rp40.000.000 dengan cek No. 104/C. Dibayar biaya perjalanan dinas sebagai berikut: a. Indira, Rp14.200.000 (SPPD tgl. 19-02 No. 0127, BK 07) b. Rudy, Rp12.400.000 (SPPD tgl. 19-02 No. 0128, BK 08) c. Rizki, Rp16.300.000 (SPPD tgl. 19-02 No. 0129, BK 09) Dibayar dengan cek No. 105/C, pembelian bahan makanan pegawai magang kepada CV. Catering Jaya


10

13.

24-02

14.

25-02

sebesar Rp14.500.000 (BK 10), dipungut dan disetor PPh dan PPN ke kas negara pada hari itu juga. Dibayar dengan cek No. 106/C, pembelian ATK kepada CV. Razer Jaya sebesar Rp16.430.000 (BK 11), dipungut PPh dan PPN. Disetor ke kas negara PPh dan PPN a.n CV. RazerJaya

Keterangan: Contoh transaksi fiktif dan disesuaikan untuk kebutuhan latihan Berdasarkan DIPA dan transaksi diatas, hitunglah jumlah nominal masing-masing Daftar Rincian Permintaan Pembayaran untuk penggantian UP (GUP) Isi/Revolving yang dapat diajukan oleh bendahara pengeluaran satker tersebut!

Penggantian UP (PTUP dan Nihil) a.

Pengertian Dalam pokok bahasan ini, pengertian penggantian UP (GUP) Pengesahan dan Nihil dibedakan menurut waktu atau periode serta sumber dana UP yang diterima bendahara satker dimaksud. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang PersediaanNihil yang selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil adalahdokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berisipertanggungjawaban Uang Persediaan (UP). Jenis GUP Nihil ini digunakan khusus untuk akhir tahun anggaran. Dengan demikian kemungkinan dana UP dapat berasal dari UP (Normal) dan atau UP Perubahan. Sedangkan Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-PTUPadalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berisi

permintaan pertanggungjawaban

atas Tambahan Uang Persediaan (TUP). Jenis GUP ini digunakan khusus untuk penggantian UP yang berasal dari TUP dengan periode yang dimungkinkan sepanjang tahun anggaran. Untuk mengesahkan/mempertanggungjawabkan Tambahan Uang Persediaan (TUP), pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (SPP-PTUP). Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (SPP-PTUP) dimaksud disampaikankepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelumbatas akhir pertanggungjawaban TUP serta dilengkapi dokumen sesuai ketentuan berlaku.


11

b.

Jangka Waktu Penggantian Uang Persediaan (GUP) Nihil disampaikan satuan kerja K/L kepada KPPN selaku Kuasa BUN di daerah atas dana Tambahan UP yang sudah direalisasikan atau dana UP Normal pada akhir Tahun Anggaran. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian UP Nihil (SPP-GUP Nihil), harus diajukan disiapkan oleh bendahara pengeluaran untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diajukan kepada Pejabat Penerbit SPM. Pengajuan SPP-GUP Nihil kepada Penerbit SPM, harus dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya batas waktu pertanggungjawaban TUP yaitu 30 hari, sejak tanggal SP2D TUP sampai dengan diterimanya SPM-GUP Nihil di loket KPPN. Dengan demikian, apabila setelah SPM-GUP Nihil diterbitkan dan secepatnya dikirimkan ke KPPN, maka proses pertanggungjawaban GUP Nihil tidak melebihi batas waktu 1 bulan atau 30 hari. Tambahan Uang Persediaan (TUP) harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu)bulan dan dapat dilakukan secara bertahap.Dalam hal selama 1 (satu) bulan sejak SP2D

TUP

diterbitkanbelum

dilakukan

pengesahan

dan

pertanggungjawaban

TUP,Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke KasNegara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu 1 (satu) bulan. Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUPmelampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan permohonanpersetujuan kepada Kepala KPPN.Kepala KPPN memberikan persetujuan perpanjanganpertanggungjawaban TUP dengan pertimbangan: a.

KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telahdipergunakan; dan

b.

KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Untuk permintaan pembayaran GUP Nihil atas penggunaan dana UP Normal atau

perubahan pada akhir Tahun Anggaran, harus diajukan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, atau sesuai ketentuan/peraturan pada langkah-langkah akhir Tahun Anggaran dari Dirjen PBN. Pengajuan SPP-GUP Nihil akhir tahun ini dilakukan setelah bendahara pengeluaran menggunakan dana UP yang dikelolanya, serta menyetorkan ke kas negara jika ada kelebihan dana yang tidak terpakai. c.

Perhitungan Penggantian UP Nihil Permintaan pembayaran penggantian Uang Persediaan (GUP) Nihil, berisi seluruh dokumen bukti pembayaran yang telah dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran dari dana Tambahan UP. Bukti pembayaran ini, akan dicatat sebagai realisasi anggaran setelah disahkan oleh KPPN dalam SPM Pengesahan. Bukti


12

pembayaran tersebut, seharusnya sama dengan yang tertuang dalam Rincian Rencana Penggunaan Dana yang dilampirkan saat pengajuan SPM TUP, selain lampiran surat pernyataan TUP yang antara lain berisipenegasan tentang kebutuhan mendesak. Dengan demikian, setelah melewati batas waktu 1 bulan (30 hari), seharusnya seluruh dana TUP terserap dalam bukti pembayaran untuk disahkan menjadi realisasi belanja. Kenyataan di lapangan, sering menunjukkan bahwa satuan kerja K/L tidak mampu merealisasikan seluruh dana TUP secara tepat waktu dan sesuai rencana dalam RPD. Sehingga, pengajuan SPM-GUP Nihil, masih sering lebih lambat dari batas waktu 1 bulan (30 hari), serta realisasi dalam bukti pengeluarannya berbeda dengan rincian dalam RPD. Dalam hal demikian, SPM-GUP Nihil sering disertakan lampiran Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebagai pengembalian dana TUP yang tidak mampu direalisasikan. Dalam peraturan/ketentuan yang berlaku saat ini, tidak ada batas yang jelas tentang jumlah minimal pertanggungjawaban dana TUP dalam SPM-GUP Nihil. Dalam banyak kasus, hal ini merupakan kelemahan karena mendorong satuan kerja untuk mengajukan TUP sebesar-besarnya, kemudian memanfaatkan dana tersebut, yang pada akhirnya menyetorkan kembali ke kas negara seandainya tidak terserap. Kelemahan ini juga tidak mendorong satuan kerja K/L untuk memacu realisasi kinerja anggaran sesuai kebutuhan riilnya. Berbeda dengan Penggantian UP (GUP) isi/revolving, GUP Nihil pada akhir TA, dilaksanakan terhadap pengeluaran anggaran yang telah dibayarkan oleh bendahara pengeluaran dari dana UP yang ada, tanpa memperhatikan penyerapan minimal yaitu 50%. Pada akhir TA (tanggal 31 Desember), seluruh sisa dana UP yang ada pada rekening atau brankas bendahara pengeluaran, harus disetorkan ke kas negara. Penyetoran tersebut dilakukan menggunakan form SSBP dengan kode Akun/Mata Anggaran 815111 untuk UP yang berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM). d.

Penyiapan Permintaan Pembayaran Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil (SPP-GUP Nihil) adalah: 1) Form Daftar Rincian Permintaan Pembayaran 2) Kuitansi/tanda bukti pembayaran 3) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dikonfirmasi KPPN 4) Surat Perintah Kerja (jika dipersyaratkan) 5) Berita acara serah terima barang/jasa 6) Surat Ijin/Dispensasi (jika dipersyaratkan) 7) Dokumen lain sesuai persyaratan


13

Penerbitan permintaan pembayaran penggantian Uang Persediaan (GUP) Nihil dilakukan dalam hal: a. sisa dana pada DIPA yang dapat dibayarkan dengan UPminimal sama dengan besaran UP yang diberikan; b. sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada akhir tahun anggaran; c. UP tidak diperlukan lagi.

Penerbitan

permintaan

pembayaran

GUP

Nihil

diatas,

merupakan

pengesahan/pertanggungjawaban atas penggunaan UP. Permintaan pembayaran penggantian UP (GUP) Nihil dilengkapi dengan dokumen pendukung dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterimasecara lengkap dan benar. e.

Contoh 3.2 Diasumsikan sampai dengan bulan Nopember TA berjalan, realisasirealisasi anggaran dalam DIPA/POKsuatu satker adalah seperti pada tabel dibawah ini. (dalam ribuan rupiah) Kode Satker//F/ SF/P/K/O/K/KB

Nama Satiker, Keg, Output, Komponen, dan Klas Blj.

Pagu

MAK/AKUN

Realisasi

030943

KTR PERTANAHAN BABAT

6.883,000

056.01.08

Prog. Pertanahan Nasional

6.883,000

08.1978

Penertiban Tanah Negara

6.883,000

1978.001

Layanan Perkantoran

828,000

001

Gaji dan Tunjangan

828,000

5111

Belanja Gaji dan Tunjangan

668,000

Gab. MAK

652.000

5121

Belanja Honorarium

124,000

512111

122.000

5122

Belanja Lembur

136,000

512211

130.000

002

Oprsnal dan Pemeliharaan

5,275,000

A

PERLTN/PERLENGKAPAN

674,000

Blj. Barang Operasional

674,000

521111

236.000

521112

342.000

522111

430.000

522112

320.000

5211

B 5221

LANGGANAN DAYA JASA

865,000

Belanja Jasa

865,000


14

C 5231 D 5231 E 5241 1978.002

PERAWATAN GEDUNG

1.342,000


1.342,000

PERAWATAN KENDARAAN

1.139,000


1.139,000

KOORD/PENGAWASAN

1.255,000

Belanja Perjalanan

1.255,000

Pemeriksaan Tanah

780,000

010

Sarana Prasarana

780,000

5321

Blj. Peralatan dan Mesin

780,000

522113

210.000

523111

1.325.000

523121

1.130.000

524111

1.240.000

532111

670.000

Keterangan: Data diatas fiktif dan format disesuaikan untuk kebutuhan contoh dan latihan Dari asumsi realisasi pada DIPA/POK diatas, transaksi keuangan yang terjadi selama bulan DesemberTAB adalah sebagai berikut: No.

Tanggal

Uraian

1.

01-12

Diterima SP2D-GUP bulan Nopember.

2. 3.

01-12 02-12

4.

03-12

4.

03-12

5.

03-12

6.

05-12

7.

06-12

8.

09-12

9.

09-12

Saldo bank pada awal bulan Desember sebesar Rp200.000.000. MengajukanSPP/SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) kepada KPPN dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk Langganan Daya dan Jasa (Output 01), serta biaya administrasi kegiatan Pemeriksaan Tanah (Output 02) sebesar Rp100.000.000. Diterima SP2D TUP dari KPPN sebesar Rp100.000.000 dengan pembayaran secara giral ke rekening bendahara pengeluaran pada hari itu juga. Untuk mengisi kas, bendahara pengeluaran mengambil uang dari bank dengan cek No. 601/C sebesar Rp60.000.000. Dibayar tunai biaya langganan daya dan jasa kepada: 1. PLN, sebesar Rp19.130.000 (BK 01) 2. PT. Telkom, sebesar Rp18.200.000 (BK 02) 3. PDAM, sebesar Rp16.700.000 (BK 03) Dibayar dengan cek No. 602/C pengadaan bahan makanan pegawai magang kepada CV. Catering Jaya sebesar Rp16.000.000 oleh bendahara pengeluaran (BK 04). Pada saat yang sama dipungut PPh dan PPN. Disetor ke kas negara PPN dan PPh yang dipungut oleh bendahara pengeluaran pada CV. Catering Jaya. Bendahara pengeluaran mengambil uang dari bank dengan cek No. 603/C sebesar Rp20.000.000. Dibayar tunai pembelian ATK pada CV. Maju Lancar sebesar


15

10.

10-12

11.

12-12

12.

15-12

13.

18-12

14.

18-12

15.

20-12

16.

25-12

17.

26-12

18.

26-12

19.

28-12

20.

29-12

21.

29-12

22.

29-12

23.

30-12

24.

30-12

25.

31-12

Rp14.500.000 (BK 05). Pada saat pembayaran dipungut PPh dan PPN. Disetor ke kas negara PPN dan PPh yang dipungut oleh bendahara pengeluaran pada CV. Maju Lancar. Bendahara pengeluaran mengambil uang dari bank dengan cek No. 604/C sebesar Rp50.000.000. Dibayar biaya perjalanan dinas sebagai berikut: 1. Rizal, Rp12.300.000 (SPPD No. 010, BK 06) 2. Guntur, Rp11.260.000 (SPPD No. 011, BK 07) 3. Komeng, Rp14.900.000 (SPPD No. 013, BK 09) 4. Leni, Rp12.600.000 (SPPD No. 014, BK 10) Bendahara pengeluaran mengambil uang dari bank dengan cek No. 605/C sebesar Rp20.000.000. Dibayar tunai kepada CV. Sumber Waras, biaya perbaikan gedung kantor sebesar Rp17.600.000 (BK 11), dipungut PPh dan PPN. Disetor ke kas negara PPN dan PPh yang dipungut oleh bendahara pengeluaran pada CV. Sumber Waras. Dibayar dengan cek No. 606/C pembelian ATK berupa tinta printer canon BJC 2100 SP sebanyak 20 unit @ Rp850.000 pada CV. Harum(BK 12), dipungut PPh dan PPN. Disetor ke kas negara PPN dan PPh yang di pungut oleh bendahara pengeluaran pada CV. Harum. Bendahara pengeluaran mengambil uang dari bank dengan cek No. 607/C sebesar Rp10.000.000. Dibayar BBM kendaraan/mobil dinas untuk sebanyak 1.200 liter @ Rp4.500 (BK 13). Bendahara pengeluaran mengambil uang dari bank dengan cek No.608/C sebesar Rp40.000.000. Dibayar tunai pembelian ATK kepada CV. DEA, berupa: 10 box Kertas CF @ Rp750.000, 20 rim kertas cover @ Rp100.000, dan 10 pack compact disk @ Rp560.000 (BK 14). Pada hari yang sama dipungut dan disetor PPh dan PPN ke kas negara. Dibayar tunai pembelian spare part dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas pada CV. Mandala Motorsebesar Rp18.975.000 (BK 15). Pada hari yang sama dipungut dan disetor PPh dan PPN ke kas negara. Bendahara pengeluaran mengambil uang dari bank dengan cek No. 609/C sebesar Rp40.000.000. Bendahara pengeluaran membayar untuk biaya perjalanan dinas Tim Pemeriksa Tanahdengan rincian: 1. Diah, Rp12.120.000 (SPPD No. 016, BK 16) 2. Deswita, Rp11.200.000 (SPPD No. 017,BK 17) 3. Taufik, Rp13.400.000 (SPPD No. 018, BK 18) Dibayar dengan cek No. 610/C jasa perbaikan koneksi internetkepada CV. Bethacom sebesar Rp16.500.000 (BK 19). Pada hari yang sama dipungut dan disetor PPh dan PPN ke kas negara.

Keterangan: Contoh transaksi fiktif dan disesuaikan untuk kebutuhan latihan


16

Dari transaksi diatas, coba hitung jumlah nominal pada masing-masing Daftar Rincian

Permintaan

Pembayaran

Penggantian

Uang

Persediaan(GUP)

Nihil/Pengesahan pada akhir TA yang harus diajukan bendahara pengeluaran sebagai lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GUP, untuk pembayaran yang berasal dari TUP dan UP Normal.

Dispensasi UP a.

Pengertian Dispensasi Uang Persediaan atau disingkat DUP, dapat diartikan sebagai Uang Persediaan (UP) baik Normal, Perubahan, atau Tambahan, yang diperuntukkan untuk membiayai belanja negara yang akan atau sudah dilakukan oleh bendahara pengeluaran, diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dispensasi UP dapat diberikan kepada satuan kerja terhadap pengeluaran tertentu setelah mengajukan surat permohonan dispensasi UP kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara atau Kepala Kanwil DJPBN setempat.

b.

Jenis-jenis Dispensasi Dispensasi Uang Persediaan, dapat diajukan oleh satuan kerja Kementerian dan Lembaga untuk membiayai pembayaran belanja-belanja sebagai berikut: 1)

Dispensasi UP untuk keperluan selain jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan UP.

2)

Dispensasi UP untuk pengadaan belanja modal tanah.

3)

Dispensasi UP untuk pelunasan rekening langganan daya dan jasa Tahun Anggaran sebelumnya.

4)

Dispensasi UP untuk pembayaran belanja modal fisik diatas Rp50 juta.

5)

Dispensasi UP untuk pembayaran belanja barang dan belanja lain-lain yang bernilai diatas Rp50 juta.

6)

Dispensasi UP untuk UP Normal, Perubahan UP, dan Tambahan UP yang pertanggungjawabannya melebihi batas waktu yang ditetapkan.

Selain jenis-jenis dispensai UP diatas, dalam praktik juga dikenal beberapa dispensasi pembayaran melalui UP karena sebab-sebab khusus sesuai ciri khas dan karakter satker maupun jenis belanjanya. Jenis dispensasi UP tersebut antara lain:


17

1)

Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri

2)

Pembayaran rekening listrik, air, dan telepon kepada PT. PLN, PDAM, dan PT. Telkom

3)

Pembayaran pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari SPBU Pertamina

4)

Pembayaran belanja nongaji pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI

5)

Pembayaran belanja pada kantor perwakilan RI di luar negeri

c. Kewenangan Dispensasi Pemberian Dispensasi UP kepada satuan kerja K/L, harus dengan persetujuan tertulis Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara atau Kepala Kanwil DJPBN setempat atas permohonan dari satker dimaksud. Untuk jenis dispensai penggunaan UP terkait batas waktu pertanggungjawaban, pengajuan perpanjangan pertanggungjawaban TUPmelampaui 1 (satu) bulan, permohonanpersetujuannya diajukan oleh KPA kepada Kepala KPPN. Kepala KPPN memberikan

persetujuan

perpanjanganpertanggungjawaban

TUP

dengan

pertimbangan: a.

KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telahdipergunakan; dan

b.

KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya.

Rangkuman Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali pembayaran Uang Persediaan. Penggantian (GUP) Isi, merupakan dana UP yang diisi kembali (revolving) dari KPPN selaku Kuasa BUN, kepada rekening bendahara pengeluaran, secara otomatis dari pertanggungjawaban yang diajukan. Jumlah total SPP atau SPM-GUP Isi merupakan akumulasi dari jumlah bukti pembayaran/kuitansi yang dihasilkan dari UP Normal atau Perubahan UP. Jumlah total SPP atau SPM-GUP Isi, minimal harus 50% dari UP Normal atau Perubahan UP. Pengajuan SPP-GUP Nihil kepada Penerbit SPM, harus dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya batas waktu pertanggungjawaban TUP yaitu 30 hari, sejak tanggal Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

18

SP2D TUP sampai dengan diterimanya SPM-GUP Nihil di loket KPPN. Dengan demikian, apabila setelah SPM-GUP Nihil diterbitkan dan secepatnya dikirimkan ke KPPN, maka proses pertanggungjawaban GUP Nihil tidak melebihi batas waktu 1 bulan atau 30 hari. Penerbitan permintaan pembayaran penggantian Uang Persediaan (GUP) Nihil dilakukan dalam hal: a. sisa dana pada DIPA yang dapat dibayarkan dengan UPminimal sama dengan besaran UP yang diberikan; b. sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada akhir tahun anggaran; c. UP tidak diperlukan lagi.

Dispensasi UP digunakan antara lain untuk keperluan diluar klasifikasi belanja yang dapat dibayarkan dengan UP, pembayaran beban tahun anggaran sebelumnya, serta untuk jumlah pembayaran diatas Rp50 juta (lima puluh juta rupiah). Dispensasi UP juga dapat diberikan untuk jenis belanja dan satker-satker yang mempunyai karakter khusus, antara lain: 1)

Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri

2)

Pembayaran rekening listrik, air, dan telepon kepada PT. PLN, PDAM, dan PT. Telkom

3)

Pembayaran pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari SPBU Pertamina

4)

Pembayaran belanja nongaji pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI

5)

Pembayaran belanja pada kantor perwakilan RI di luar negeri.


19

PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN

Recommend Documents