No.PR.32.2-V3
BAUK
DIR
24 Mei 2013
HAL. 1/5
Prosedur Pengelolaan Keuangan: Pencairan dan Pertanggungjawaban UP (Ganti UP)
1. Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk mengatur pertanggungjawaban uang persediaan (ganti up).
pencairan
Uang
Persediaan (UP)
dan
2. Ruang Lingkup Adapun ruang lingkup prosedur ini adalah RM dan PNBP.
3. Istilah/Singkatan/Definisi Ka. BAUK : Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan BAUK : Bagian Administrasi Umum dan Keuangan DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran UP : Uang Persediaan RM : Rupiah Murni PNBP : Pendapatan Negara Bukan Pajak SPUP : Surat Permohonan Uang Persediaan SPPDn : Surat Pernyataan Penggunaan Dana SK : Surat Keputusan Pengelola Keuangan (KPA, PPK, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran) KPA : Kuasa Pengguna Anggaran BAAKPK : Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan Perencanaan & Kerjasama Ka. BAAKPK. : Kepala Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan Perencanaan & Kerjasama RKAKL : Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga SSBP : Surat Setoran Bukan Pajak SPM : Surat Perintah Membayar ADK : Arsip Data Komputer DPJMPD (MP) : Daftar Penghitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (Maksimal Penggunaan) SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana LPJ : Laporan Pertanggungjawaban SPTB : Surat Pertanggungjawaban Belanja SSP : Surat Setoran Pajak GUP : Ganti Uang Persediaan KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara MP : Daftar Maksimal Pencairan Dana SPP : Surat Permintaan Pembayaran Ur. : Urusan SPPD : Surat Perintah Perjalanan Dinas
No.PR.32.2-V3
BAUK
DIR
HAL. 2/5
Prosedur Pengelolaan Keuangan: Pencairan dan Pertanggungjawaban UP (Ganti UP)
24 Mei 2013
4. Referensi a. Undang-Undang No. 20 1997 tentang PNBP b. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara e. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) f. Peraturan Menteri Keuangan 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. g. Peraturan Menteri Keuangan 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara. 5. Lampiran Instruksi Borang
: :
Checklist Format Matriks
: : :
−
No.BO.32.2.1-V1 Borang Pengelolaan Keuangan: Borang Permintaan Kas (RM/PNBP*)
−
6. Sub Prosedur -
−
No.MT.32.2.2-V0 Matriks Pengelolaan Keuangan Dokumen Pendukung Pengelola Keuangan
HAL. 3/5
No.PR.32.2-V3
BAUK
DIR
24 Mei 2013 7. Uraian Prosedur Flow Proses
Prosedur Pengelolaan Keuangan: Pencairan dan Pertanggungjawaban UP (Ganti UP)
Uraian Mulai 1. Pada awal tahun, menerima DIPA dari BAAKPK. 2. Menyiapkan dokumen untuk pencairan dana UP.
3. Melakukan review terhadap seluruh dokumen dan meminta otorisasi KPA
PIC
Output
Ka. BAUK
DIPA (RKAKL)
DIPA (RKAKL) diterima
Bagian keuangan Ur. UP
DIPA (RKAKL) diterima
Ka. BAUK, KPA
SPUP, SPPDn., SK pengelola keuangan, Speciment Tandatangan pengelola keuangan, Fotocopy DIPA, ADK, dan SPM. SSBP legalisir.
Bagian keuangan Ur. UP
SPUP, SPPDn., SK pengelola keuangan, Speciment Tandatangan pengelola
SPUP, SPPDn., SK pengelola keuangan, Speciment Tandatangan pengelola keuangan, KIPS, Fotocopy DIPA, ADK, dan SPM, SPP, dokumen MP untuk PNBP, Surat pernyataan penggunaan UP, Daftar rincian penggunaan anggaran, Fotocopy rekening koran bendahara pengeluaran. SPUP, SPPDn., SK pengelola keuangan, Speciment Tandatangan pengelola keuangan, KIPS, Fotocopy DIPA, ADK, dan SPM, dokumen MP untuk PNBP, Surat pernyataan penggunaan UP, Daftar rincian penggunaan anggaran, Fotocopy rekening koran bendahara pengeluaran. Tanda terima SPM
Untuk pencairan up PNBP harus dilengkapi dengan dokumen SSBP yang telah dilegalisir KPA dan KPPN
4. Menyerahkan seluruh dokumen pencairan UP RM dan PNBP ke KPPN
Input
HAL. 4/5
No.PR.32.2-V3
BAUK
DIR
Prosedur Pengelolaan Keuangan: Pencairan dan Pertanggungjawaban UP (Ganti UP)
24 Mei 2013 Flow Proses
Uraian
5. Mengambil SP2D ke KPPN 6. Menerima dana up melalui rekening bendahara pengeluaran dan mencatat penerimaan 7. Melakukan penarikan dana dari bank dan kegiatan pembelanjaan sesuai dengan PR.32.3 8. Menerima LPJ yang telah sesuai dengan Matriks dan melengkapi dokumen pendukung untuk memproses pertanggungjawaban pengajuan GUP RM dan PNBP ke KPPN.
9. Selesai
PIC
Bagian keuangan Ur. UP Bagian keuangan Ur. UP
Input keuangan, KIPS, Fotocopy DIPA, ADK, dan SPM, dokumen MP untuk PNBP, Surat pernyataan penggunaan UP, Daftar rincian penggunaan anggaran, Fotocopy rekening koran bendahara pengeluaran. Tanda terima SPM dan KIPS
Output
SP2D
SP2D
BO.32.3.1 BO.32.3.2 BO.32.3.3 BO.32.3.4
Bagian keuangan Ur. Kasir pengeluar an
BO.32.3.1 BO.32.3.2 BO.32.3.3 BO.32.3.4
Bagian Keuangan Ur. RM, PNBP, SPPD
MT.32.2.2-V0
Cek BO.32.3.1 BO.32.3.2 BO.32.3.3 BO.32.3.4 BO.32.3.10 SPTB, Fotocopy SSP (yang sudah disetor dan yang telah dilegalisir oleh KPA), ADK SPM, SPP dan Daftar MP (tambahan untuk PNBP). Semua dokumen dibuat rangkap 2
HAL. 5/5
No.PR.32.2-V3
BAUK
DIR
24 Mei 2013 8. Penyimpanan Data No Data 1 SPUP 2 SPPDn 3 SK 4 FDIPA 5 SPM 6 ADK 7 DPJMPD (MP) 8 SP2D 9 SPUP 10 SPPDn 11 SK 12 BO.32.3.1-V1 Borang Pengelolaan Keuangan - Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran 13 BO.32.3.2-V1 Borang Pengelolaan Keuangan Buku Pembantu Bank Pengeluaran 14 BO.32.3.3-V1 Borang Pengelolaan Keuangan Buku Pembantu UP PNBP 15 BO.32.3.4-V1 Borang Pengelolaan Keuangan Buku Pembantu UP RM 16 SPP 17 BO.32.3.10-V0 Borang Pengelolaan keuangan: Buku Pengawasan Anggaran Belanja
Prosedur Pengelolaan Keuangan: Pencairan dan Pertanggungjawaban UP (Ganti UP)
Lokasi Penyimpanan BAUK BAUK BAUK BAUK BAUK BAUK BAUK BAUK BAUK BAUK BAUK BAUK
Masa Penyimpanan 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 Tahun
BAUK
10 Tahun
BAUK
10 Tahun
BAUK
10 Tahun
BAUK BAUK
10 Tahun 10 Tahun
