PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SNMPTN – SBMPTN Disampaikan pada Evaluasi Pengelolaan Angaran SNMPTN-SBMPTN Diselenggarakan Tanggal 26 September 2015 di Batam Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
www.jamalwiwoho.com
1
Nama : Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH. M.Hum Tempat Tgl lahir : Magelang, 8 Nopember 1962 Tempat tinggal : Jl. Manunggal 1/43 Solo – Jateng Pendidikan : S1 FH UNS, S2 PPS. Undip, S3 Undip Status : berkeluarga, 1 istri, 3 anak Hp : 08122601681 Email :
[email protected] Web : www.jamalwiwoho.com
PEKERJAAN: DOSEN S1,S2,S3 UNS dan Inspektur Jenderal Kemenristekdikti Instruktur brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karang AnyarJateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultas IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, saksi ahli di beberapa Pengadilan, dll DOSEN PASCASARJANA DI MM FE UNS, STIH IBLAM Jakarta, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Batik Solo, MM STIE AUB Surakarta, Unibraw Malang (disertasi) dll www.jamalwiwoho.com
2
Pada hakekatnya merupakan Bagian yg tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara
www.jamalwiwoho.com
3
Asas-asas baru sebagai pencerminan best practices dalam pengelolaan keuangan negara : Akuntabilitas berorientasi pada hasil Profesionalitas Proporsionalitas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri Penjelasan UU 17/2003 4
Dalam rangka mengantisipsi berbagai potensi kesalahan dalam Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan SNMPTN-SBMPTN, maka para pengelola keuangan/pelaksana kegiatan SNMPTN-SBMPTN harus memiliki PEMAHAMAN yg benar tentang Tata Kelola Keuangan Negara.
5
1.
S E C A R A
2 . 3 . 4. 5 . 6. 7.
• Tertib
• Taat pada peraturan • Efektif • Efisien,ekonomis • Transparan
• Akuntabel • Keadilan, Kewajaran, Kepatutan www.jamalwiwoho.com
6
4 ASPEK PENTING DALAM MANAJEMEN KEUANGAN SNMPTN-SBMPTN 1. Perencanaan (Penganggaran) 2. Perbendaharaan Manajemen Kas)
(Proses
pencairan
dana
&
3. Penatausahaan 4. Pertanggungjawaban & Pelaporan
7
DALAM MEMPERKUAT PENGENDALIAN INTERN PERLU PEMAHAMAN YANG KOMPREHENSIF TERHADAP PERATURAN /KETENTUAN 1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pendadaan Barang/Jasa Pemerintah; PMK 113 Tahun 2012 tentang tata cara perjalanan Dinas dalam negeri; PMK 190 tahun 2013 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN; PMK No 53 tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2015, beserta perubahannya (PMK 57/2015); Permendikbud Nomor 2 Tahun 2015, tentang penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru di PTN; Pedoman Operasional Baku (POB) SNMPTN-SBMPTN tahun 2015; Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan SNMPTN-SBMPTN tahun 2015.
8
Para pengelola keuangan/ pelaksana kegiatan SNMPTN-SBMPTN seringkali melakukan IMPROVISASI dan MULTI TAFSIR atas berbagai numenklatur belanja, sehingga berpotensi menimbulkan KESALAHAN.
9
Adanya keterlambatan/potensi keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban/SPJ dari beberapa PTN/Panlok ke Panitia Nasional Keterlambatan penetapan PPK di beberapa PTN Pergantian BPP di beberapa PTN Ketidaklengkapan dokumen perjalanan dinas peserta kegiatan rapat (surat tugas, SPPD, boarding pass) Diversifikasi belanja Panas/Panlok/PTN yang harus disesuaikan dengan PMK 72 tahun 2013 10
Masih ada PTN yang penatausahaannya tidak melalui PPK, sehingga tidak sesuai POB dan kontrak penugasan. Beberapa staf yg ditugaskan mengelola keuangan belum memahami peraturan tentang keuangan negara. Pertanggungjawaban belum sesuai dengan kontrak penugasan SNMPTN atau SBMPTN. Data dukung fisik pertanggungjawaban belum di sertakan. 11
BENTUK IMPLEMENTASI PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SNMPTN - SBMPTN
Penyusunan dan Penetapan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan SNMPTN-SBMPTN: 1. Pengelolaan Keuangan SNMPTN-SBMPTN 2015 merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara yg di delegasikan pada UNS sebagai Kuasa Pengguna Aanggaran; 2. UNS selaku KPA mengelola keuangan SNMPTNSBMPTN 2015 dengan mekanisme Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
12
1. 2. 3. 4.
Kepatuhan terhadap peraturan; Ketepatan Waktu Pelaporan; Kebenaran Penatausahaan; Keabsahan & Kelengkapan Pertanggungjawaban.
13
14
