PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN
Disampaikan pada Kegiatan Workshop Juknis Peranggungjawaban Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS (PUPT DIKTI Tahun 2017) Tanggal 18 Mei 2017
Main Issues Desentralisasi Penelitian
issues
Perpajakan
Pertanggungjawaban • Transparansi • Akuntabilitas • Kepatuhan
Main Issues Hasil Pendan aan & Pembia yaan
Pengelo laan
Isi
Standar
Proses
Penilai an
Sarpras Peneliti
PERTANGGUNGJAWABAN KEU PUPT DIKTI TAHUN 2017
Pada hakekatnya merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara
• PERENC ANGGAR AN
1
2 • PERBEN DAHARA AN
• PERTANG GUNGJA WABAN
3
4 • PELAPORA N
Ringkasan Anggaran Biaya PUPT No
Jenis Pengeluaran
Biaya
1.
Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, honor operator, dan honor pembuat sistem (maksimum 30% dan dibayarkan sesuai ketentuan)
2.
Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan laporan, publikasi, pulsa, internet, bahan laboratorium, langganan jurnal (maksimum 60%)
3.
Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, seminar/workshop DN-LN, biaya akomodasi-konsumsi, perdiem/lumpsum, transport (maksimum 40%)
4.
Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, kendaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang penelitian lainnya (maksimum 40%)
Jumlah
SPJ Honorarium PNS ➢ SK/Surat Tugas/Dokumen Penugasan ➢ Tanda Terima Honor dan/atau Bukti Transfer ➢ PPh Psl 21 (PP 80 tahun 2010) Ber-NPWP : Gol IV 15% Gol III 5% Gol I/II 0% Tanpa NPWP
➢ SSP
: Gol IV Gol III Gol I/II
18% 6% 0%
SPJ Honorarium Non Gaji Pegawai Tetap Non PNS ➢ SK/Surat Tugas/Dokumen Penugasan ➢ Tanda Terima Honor dan/atau Bukti Transfer ➢ PPh Psl 21 Bila ber-NPWP PPh 21 : 5% Bila tidak punya NPWP PPh 21 : 6%
➢ SSP
SPJ Honorarium “Lainnya” ➢ SK/Surat Tugas/Dokumen Penugasan ➢ Tanda Terima Honor dan/atau Bukti Transfer ➢ PPh pasal 21 : Bila ber-NPWP : 5% x 50% Bila tidak punya NPWP : (5% x 50%) x 120%
➢SSP
SPJ Belanja Barang Kuitansi
Kurang dr Rp 250.000,00 : tanpa materai Rp 250.000,00 – Rp 1.000.000,00 : bermaterai Rp 3.000,00 di atas Rp1.000.000,00 : bermaterai Rp 6.000,00 Nota Pembelian < 1 juta : bebas pajak Pembelian 1 – 2 juta : PPN 10%; bebas PPh Pembelian > 2 juta : PPN 10% & PPh 22: 1,5% SSP PPN & PPh pakai NPWP Rekanan; bila rekanan tidak punya NPWP maka PPN 10%, PPh 1,5% x 200% menggunakan NPWP Bendahara Pemungut.
SPJ Makan & Minum Non Catering/Bukan Restoran/Bukan WM SPJ sama halnya dg pembelian barang Nota dan/atau Kuitansi
Pembelian < 1 juta Pembelian 1 – 2 juta Pembelian > 2 juta SSP
: bebas pajak : PPN 10% bebas PPh : PPN 10% & PPh 22: 1,5%
PPN & PPh psl 22 pakai NPWP Rekanan, bila rekanan tidak punya NPWP maka PPN 10%, PPh 1,5% x 200% menggunakan NPWP Bendahara Pemungut.
SPJ Belanja Makan & Minum (Catering) Kuitansi
Kurang dr 250.000 : tanpa materai 250.000 – 1 juta : bermaterai 3000 di atas 1 juta : bermaterai 6000 Nota Daftar Hadir dan Undangan Pajak Katering (ber-NPWP) PPh psl 23 2% untuk seluruh nominal; jika tak ber-NPWP 4%. bebas PPN SSP PPh psl 23 pakai NPWP Bendahara Pemungut.
SPJ Belanja Jasa & Sewa Kuitansi
Kurang dr 250.000 : tanpa materai 250.000 – 1 juta : bermaterai 3000 di atas 1 juta : bermaterai 6000 Nota Belanja nominal berapapun dikenakan PPh psl 23 tarif 2%; jika tak ber-NPWP 4%. Pembelian > 1 juta, selain PPh 23: 2% juga dikenakan PPN 10% SSP PPh psl 23 pakai NPWP Bendahara Pemungut.
Biaya Akomodasi Hotel Halfday/Fullday Meeting Package: • Daftar Peserta • Invoice • Kuitansi/Bukti Transfer • Bebas Pajak
Biaya Akomodasi Hotel Fullboard Meeting Package: • Daftar Peserta • Bill (Kamar) • Invoice • Kuitansi/Bukti Transfer • Bebas Pajak
Bebas PPN Belanja Barang yg dikecualikan kena Pajak berupa: 1. Pembelian Buku Pelajaran 2. Kitab Suci 3. Buku Pelajaran Agama (SK Menkeu 370/KMK.03/2003) PPh psl 22 pakai NPWP Rekanan, bila rekanan tidak punya NPWP maka PPh 1,5% x 200% menggunakan NPWP Bendahara Pemungut.
Biaya Transport • Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dg nama apapun yg diberikan pemerintah tidak termasuk penghasilan yg dipotong PPh. Contoh: Biaya transport yg diberikan dlm bentuk bahan bakar (voucer bahan bakar), tiket tidak kena PPh.
PERJALANAN DINAS Perjadin LN
PMK 164/PMK.05/ 2015
Perjadin DN
PMK 113/PMK.05/ 2012
Perdirjen 22/PB/2013
Standar Biaya Masukan PMK 33/PMK.02/2016
1. Perdin yg melewati batas kota => SPD 2. Perdin yg dilaks di dalam kota a. melebihi 8 jam => SPD b. sampai dengan 8 jam => Tanpa SPD
• • • • •
Kepala Satker Atasan langsung kepala satker Pejabat eselon II Pimp Lembaga/Pejabat Eselon I Pejabat lainnya yang ditunjuk
a. Uang harian b. Biaya transpor c. Biaya penginapan
SPJ Perjadin LN Surat Tugas Surat Persetujuan Paspor dan/atau Exit Permit
Surat Perjalanan Dinas SPJ
•PMK 164/PMK.05/2015 •PMK 33/pmk.02/2016
Biaya Perjadin LN Biaya Transportasi Uang Harian Biaya Lainnya
• Berangkat (plus 40% uang harian) • Pulang (plus 40% uang harian)
• • • •
Biaya Stay (tinggal/menginap) Uang Makan Uang Saku Uang Transportasi Lokal
• Representasi (Pejabat Delegasi RI) • Asuransi Perjalanan (Jika menjadi satu kesatuan dalam harga tiket moda transportasi)
Surat Tugas Perjadin
Pemberi Tugas
Pelaksana Tugas Uraian Tugas
Isi Surat Tugas
Sumber Pembiayaan Waktu yang Diperlukan Tempat Pelaksanaan Tugas Target Kinerja atau Hasil yang akan dicapai
Surat Tugas juga harus mencantumkan Kewajiban untuk menyampaikan LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS kepada Pejabat Penerbit Surat Tugas
