WORKSHOP PENYUSUNAN SPJ dan RAB PROGRAM PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN INOVASI UNIVERSITAS AIRLANGGA 13 APRIL 2016
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Universitas Airlangga adalah bagian dari negara. Demikian pula dana yang dikelola sebagian besar dari dana yang berasal dari negara. Hal ini mengharuskan segala tatacara pertanggungjawaban keuangan mengacu pada ketentuan yang diatur oleh negara
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan di bidang keuangan negara yang meliputi perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban
Sesuai KEPRES No. 42 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan APBN Pasal 12 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa “ Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan”
Prinsip tata cara pertanggungjawaban keuangan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sesuai dengan kontrak menyangkut: Jumlah uang yang dipertanggunjawabkan Bentuk kegiatan yang boleh dan tidak boleh Tanggal dan tempat transaksi terjadi Bentuk dokumen keuangan Output/outcome yang diminta sesuai kontrak Berbagai bentuk kegiatan dan laporan sesuai kontrak harus sesuai baik mekanisme kegiatan, isi laporan maupun tanggal pelaporan
Beberapa Cara Permintaan Dana Antara Lain:
Uang persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja pada awal tahun dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) yang diberikan kepada PUMC untuk membiayai belanja operasional atau manajemen yang tidak bisa dilakukan pembayaran langsung Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP untuk kebutuhan dana yang biasanya untuk kegiatan belanja pengembangan program yang melebihi pagu UP sesuai ketentuan yang waktunya paling lama satu bulan harus segera dipertanggungjawabkan setelah dana TUP cair Pembayaran langsung yang selanjutnya disebut LS yang dipergunakan untuk pembayaran pada pihak ketiga misalnya Honorarium, belanja modal dan belanja atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.
BEBERAPA CONTOH KUITANSI YANG BIASA DIGUNAKAN DAN DATA DUKUNGNYA
Perjalanan Dinas dalam negeri dan luar negeri Kuitansi tanda terima yang ditandatangani yang bersangkutan, sesuai standar dari Unair Blanko SPPD lembar 1 s/d 3 distempel tempat tujuan untuk lembar dua (mengacu PMK No. 113/PMK.05/2012) Surat tugas dari Pimpinan Rincian yang diterima at cost harus sesuai tempat tujuan misalnya tiket , hotel, bukti riil dan uang harian sesuai SBU
Pengadaan konsumsi rapat atau kegiatan Kuitansi standar dari Unair yang ditandatangani penanggung jawab kegiatan Nota dari toko atau catering yang distempel oleh toko Memperhatikan pajak – pajak sesuai ketentuan yang berlaku Surat undangan rapat kegiatan Daftar absensi peserta rapat
Pengadaan Alat Tulis Kantor Kuitansi standar dari Unair yang ditandatangani penanggung jawab kegiatan Nota dari toko yang distempel oleh toko Memperhatikan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku Berita Acara Serah Terima dan Surat Penunjukan Langsung apabila diatas 20juta50juta Faktur pajak apabila diatas 1 juta Lampiran barang yang diterima Surat Perintah Kerja atau Kontrak apabila belanja diatas 50 juta
Pengadaan Belanja Modal Barang Sama dengan nomor 3 ditambah dengan diinput oleh operator SIMAK masing-masing Belanja modal sebaiknya dilaksanakan pembayaran langsung
Ketentuan Bea Materai Kuitansi yang nominalnya diatas 250 ribu-1juta ditempeli materai 3 ribu Kuitansi yang nominalnya diatas 1 juta ditempeli materai 6 ribu
Ketentuan Pajak-pajak ( Contoh yang sering dipakai ) Jasa konstruksi besarnya PPN 10 % dan PPh23 2% bagi yang bersertifikasi Jasa cleaning service PPN 10 % dan PPh23 2 % Jasa Travel PPN. 1 % dan PPh23 2 % Jasa catering,Rumah Makan dan sejenisnya PPN tidak dipungut dan PPh23 Tetap 2 % pembelian diatas 1 juta Jasa lainya bisa dilihat di PMK Nomor 141/PMK.03/2015
Ketentuan Pajak-pajak ( Contoh yang sering dipakai ) Pembelian barang di atas 1 Juta dikenakan PPN 10 % dan PPh 22 nya diatas 2 juta baru dikenakan Honorarium apapun bentuknya dikenakan PPh. 21 sebesar 15 % untuk Gol. IV dan 5 % untuk gol. III atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD Pemberian uang transport yang bersifat rutin tetap dikenakan pajak tetapi untuk pemberian uang transport dalam rangka kegiatan tertentu yang bersifat insidentil tidak dikenakan pajak Bendahara wajib pungut dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku
Jenis dan Tarif Pajak No
Jenis Pajak
Uraian
1
PPN
• Pembelian Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena 10% Pajak (JKP) di atas Rp. 1 juta • Kode seri Faktur Pajak 020.---.--.-------- (Nomor seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan DJP Per24/PJ/2012) • Surat Setoran Pajak / Bukti Penerimaan Negara atas nama Rekanan/Supplier
2
PPh Pasal 22
Pembelian barang di atas Rp. 2juta a. Jika memiliki NPWP b. Jika tidak memiliki NPWP (Permenkeu No. 154/PMK.03/2012
3
PPh Pasal 21
Atas penghasilan selain gaji: a. PNS golongan 2 ke bawah (Tarif Final) b. PNS golongan 3/setara golongan (Tarif Final) c. PNS golongan 4/ setara golongan 4 (Tarif Final) d. Jika tidak memiliki NPWP
Tarif
a. b.
1,5% 3%
a. b. c. d.
0% 5% 15% Dikenakan kenaikan tarif 20% dari tarif normal
Jenis dan Tarif Pajak No
Jenis Pajak
Uraian
Tarif
4
PPh Pasal 23
Sewa dan Jasa Lainnya a. Dasar pemotongan dari jumlah a. 2% bruto tidak termasuk PPN b. Jika rekanan tidak memiliki b. 4% NPWP (ditambah kenaikan 100% dari tarif 2%) Ketentuan jasa lain sesuai dengan Permenkeu No: 141/PMK.03/2015
5
PPh Pasal 4 ayat 2 (Final)
a. Sewa atas ruangan (tarif final) b. Hadiah undian c. Jasa Konstruksi : 1. Perencanaan konstruksi 2. Pelaksanaan konstruksi 3. Pengawasan konstruksi
a. 10% b. 25% 1. 4% 2. 2% 3. 4%
Pembayaran Honorarium Pembayaran honorarium harus sesuai SBU tahun berjalan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014) Dilampiri Surat Tugas sesuai kegiatan yang dilaksanakan Daftar honorarium (Nama orangnya) harus sesuai dengan surat tugas Pemotongan pajak besarannya disesuaikan dengan golongan masing-masing penerima
Khusus Penelitian Kontrak penelitian harus jelas. Kapan penelitian berakhir dan harus menyerahkan hasil penelitiannya (contoh kontrak penelitian) Pembelian bahan untuk yang diteliti tidak dikenakan pajak,apabila pembelian langsung dari petani,peternak ,pasar/bakul
Beberapa contoh blanko – blanko misalnya kuitansi standart Unair, BAST,dan daftar honorarium
Format Kuitansi utk Honorarium Sudah terima dari
: Rektor Universitas Airlangga
Jumlah uang
:
Buat Pembayaran
:
Bruto PPh 5% / 15% Diterimakan
: : :
Terbilang
Rp.
Surabaya, Yang menerima
Format Kuitansi utk Belanja
Sudah terima dari
: Rektor Universitas Airlangga
Jumlah uang
:
Buat Pembayaran
:
Surabaya, Yang membayarkan
Terbilang
Rp.
Nama Terang toko & stempel
Format Daftar Penerima Honorarium
Saldo Dana dan Rekap Belanja Tanggal
Keterangan
1 April 2015
Saldo awal
5 April 2015
Dropping dana
30.000.000
0
80.000.000
8 April 2015
Belanja ATK,dll
0
2.000.000
78.000.000
dst
Debet
Kredit
Saldo 50.000.000
