Penyusunan RAB dan SPJ dalam Penelitian Kerjasama Habiburrochman,SE,M.Si,Ak,CA,CPA Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI) Universitas Airlangga Tahun 2016
Tujuan Mekanisme Pengelolaan Dana Penelitian
Rincian kegiatan pengelolaan Keuangan
DISKUSI
Penutup
Menata sistem pengelolaan dana penelitian
Mempermudah peneliti dalam pelaksanaan penelitian
Meningkatkan akuntabilitas pelaporan Keuangan penelitian/kontrak
Bagaimana bentuk kontrak/isi kontrak dengan Pemda/BUMN/Perusahaan (lembaga donor) Apakah ada syarat khusus yang ditetapkan oleh lembaga donor? Apa yang menjadi dasar penyusunan RAB- SBU,Inkindo,etc
Bagaimana kontrak antara LPPM dengan Peneliti?
Apakah dana penelitian dibelanjakan sesuai dengan anggaran dan di SPJ kan sesuai ketentuan yang berlaku Apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai format yang sudah ditetapkan Apakah dana penelitian dibelanjakan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan donor Apakah pajak yang timbul akibat kegiatan penelitian sudah disetorkan
Penyusunan RAB (Proposal)
Administrasi Keuangan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Fungsi RAB
Alat untuk memberikan informasi rincian perkiraan komponen biaya yang dibutuhkan dalam Melakukan Penelitian. Alat bantu untuk mengidentifikasi komponen biaya utama dan pendukung dalam melakukan penelitian. Alat untuk menghitung total biaya diperlukan untuk melakukan penelitian.
yang
7
Komponen RAB Komponen-komponen input dari penelitian atau pengabdian pada Masyarakat berisi: Perhitungan biaya satuan, volume dan jumlah biaya masing-masing komponen. Jumlah total biaya yang menunjukkan biaya keluaran/output. Perhitungan biaya satuan dapat mengacu pada tarif satuan SBM (Menkeu 2015), atau SBK (Keputusan Rektor Unair 2015), atau lainnya tarif yang disusun oleh INKINDO 2015 8
Komponen RAB Besaran Komponen-komponen input dari penelitian/kontrak mengacu pada isi kontrak seperti yang dilakukan oleh DIKTI dalam Buku Panduan Penelitian Edisi X tahun 2016. Jika memungkinkan LPI bisa juga membuat buku panduan untuk memudahkan pelaksanaan kontrak
9
POLA KONTRAK Secara umum kontrak dengan BUMN,PEMDA,Perusahaan bisa dibagi menjadi 2: 1. Kontrak Swakelola 2. Kontrak Jasa Dalam Kontrak Swakelola, tanggung jawab tetap ada pada pemberi kerja (umumnya Pemda). Konsekuensinya peneliti (LPI) wajib menyerahkan SPJ atas kegiatan yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam Kontrak Jasa, besaran kontrak langsung diperlakukan secara lump sum. Konsekuensinya atas kontrak tersebut LPI langsung dikenai PPN (10%) dan PPh ps 23 (2%) 10
POLA KONTRAK Konsekuensi lain dari kontrak-kontrak tersebut berakibat pada tata cara peng SPJ an yang harus dilakukan oleh LPI.
11
•
Kontrak Lump Sum/Jasa dilakukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan keluaran (output basis) dengan demikian mata pembayaran dalam Rencana Anggaran Biaya tidak perlu rinci. Pekerjaan tersebut antara lain : – Studi: Pra Studi Kelayakan, Studi Kelayakan, Baseline Study, Sistem Informasi, StudiLingkungan / Kawasan, AMDAL, Identifikasi Program, Studi / Kajian lainnya. – Perencanaan Umum dan Perencanaan Teknis: Master Plan, Pra Design, Basic Design, Concept Design, Design Development, Detail Engineering Design, Final Engineering Design, Review Design, Quantity Surveyor. – Survei: Pemetaan / Foto Udara, Pengukuran Topografi, Bathymetri, Hydrologi, Soil Investigation / Geoteknik, Sosial Ekonomi, Survei Lalu Lintas dan O-D, Survei Kondisi Jalan/Jembatan, Leger Jalan, Survei lainnya.
• a. Gaji/Honorarium • b. Barang/bahan Habis Pakai • c. Peralatan • d. Perjalanan Dinas
Komponen Alokasi Anggaran Dana (proposal)
• e. Pajak • f. Sewa • g. Lain-lain
Perlu diperhatikan bahwa selama ini memang ada institution fee untuk Unair sebagai bagian dari jasa institusi. Hanya saja beberapa bouwheer tidak berkenan adanya institution fee. Untuk itu perlu di rencanakan dengan seksama dalam RAB untuk mengalokasikan dalam suatu kegiatan (khususnya dalam kontrak swakelola)
Semua penerimaan (jumlah grant dan bunga grant) disetor melalui rekening rektor dan semua pengeluaran dikelola sesuai dengan anggaran yang telah disetujui oleh donatur/pemerintah dan lainnya.
Peneliti dapat langsung mengajukan dana sesuai dengan anggaran penelitian yang ada (dengan mengacu panduan Dikti-untuk penelitian yang berasal dari Dikti/APBN).
Presentase tahap pencairan dana sesuai dengan ketentuan (ketentuan akan diatur tersendiri)
Peralatan dan aset tetap lain yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian, akan menjadi milik lembaga (Unair) tersebut setelah penelitian selesai Ketentuan mengenai pengadaan peralatan sesuai Perpres 54/2010 Mekanisme perjalanan dinas mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) yang telah ditentukan berdasarkan SBU Pemerintah Semua SPJ penggunaan dana dicatat, disimpan dan dilaporkan bersama penyelesaian penelitian.
LPI– Direktorat Keuangan – Tahun 2016
