KERJASAMA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

DEPARTEMEN KEHUTANAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN JAKARTA

PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN Nomor: P. 1/VIII-SET/2009 tentang

KERJASAMA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN, Menimbang

: a.

b.

c. d. e.

f.

Mengingat

bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pengembangan kapasitas institusi dan sumberdaya manusia, perlu dilakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah baik di tingkat internasional maupun nasional; bahwa akhir-akhir ini beberapa publikasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan lembaga asing/orang asing telah membawa sesuatu yang kontraproduktif dengan kepentingan pemerintah Indonesia dalam pergaulan internasional; bahwa dalam mengadakan hubungan internasional perlu mengutamakan kepentingan nasional; bahwa dalam rangka pengelolaan hibah/pinjaman luar negeri perlu peningkatan transparansi dan akuntabilitas; bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Kehutanan Nomor SK.124/Kpts/VIII/2007 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Badan Litbang Kehutanan sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan saat ini; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan pengaturan Kerjasama Badan Litbang Kehutanan dalam Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

: 1.

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang.

2.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;

3.

4. 5.

6. 7. 8.

9.

10. 11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Negara; Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1994 Visa, Ijin Masuk, dan Ijin Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik; Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2006 tentang Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2006 tentang Perijinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing; Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.06/Menhut-II/2005 tentang Prosedur Perbantuan dan Penarikannya bagi PNS lingkup Departemen Kehutanan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali diubah terakhir Nomor P.17/Menhut-II/2006; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 290/Kpts-II/1998 tentang Penugasan Tenaga Pendamping (counterpart), Pakar dan Nara Sumber pada Proyek Kerjasama Luar Negeri Departemen Kehutanan;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KERJASAMA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

Kerjasama Badan Litbang Kehutanan

2

BAB I. PENGERTIAN

Pasal 1 Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan: a. Perjanjian kerjasama luar negeri adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik; b. Perjanjian kerjasama dalam negeri adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum nasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum di Indonesia; c. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu; d. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia; e. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan atau pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; f.

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru;

g. Kerjasama penelitian adalah penyelenggaraan penelitian dan pengembangan antara pihak Badan Litbang Kehutanan dengan Pihak Mitra; h. Badan Litbang Kehutanan adalah institusi Eselon I dalam Departemen Kehutanan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan; i.

Pihak Mitra adalah pihak lain yang bekerjasama dengan Badan litbang Kehutanan;

j.

Pelaksana kerjasama adalah pihak Badan Litbang kehutanan dan pihak mitra;

k. Kekayaan Intelektual adalah suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat; l.

Isu sensitif adalah data dan/atau informasi yang apabila dipublikasikan akan mengancam kepentingan nasional dan/atau membawa keresahan bagi masyarakat dan/atau pemerintah.


3

BAB II. KETENTUAN UMUM

Pasal 2 Tujuan Tujuan kerjasama adalah: (1)

Meningkatkan kinerja dan kapasitas Badan Litbang Kehutanan serta mitra melalui pemanfaatan sumberdaya penelitian yang ada di masing-masing pihak.

(2)

Memberikan alternatif sumber pendanaan bagi kegiatan penelitian dan pengembangan.

BAB III. PRINSIP KERJASAMA

Pasal 3 Prinsip dasar (1)

Kerjasama dapat berupa kerjasama luar negeri dan kerjasama dalam negeri.

(2)

Kerjasama diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan Nasional dan citra nasional dengan memperhatikan prinsip-prinsip: kesetaraan kedudukan, saling menghormati (mutual respect), saling percaya (mutual trust) dan saling menguntungkan (mutual benefit), kontribusi sumberdaya (resources sharing).

(3)

Setiap kerjasama di lingkup Badan Litbang Kehutanan harus melalui konsultasi dan persetujuan Kepala Badan Litbang Kehutanan.

(4)

Setiap kerjasama dengan pihak lain, baik kerjasama luar negeri maupun kerjasama dalam negeri, harus memperhatikan profil dan/atau kinerja lembaga mitra.

Pasal 4 Kerjasama Luar Negeri (1)

Badan Litbang Kehutanan dapat melakukan kerjasama dengan pihak mitra luar negeri baik secara bilateral dan/atau multilateral.

(2)

Kerjasama luar negeri secara bilateral, dilakukan dengan negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Pemerintah Indonesia dan setelah ada payung perjanjian.

(3)

Kerjasama Luar Negeri secara multilateral dilakukan apabila Pemerintah Indonesia telah menjadi anggota organisasi multilateral yang bersangkutan.

(4)

Kerjasama luar negeri dilakukan dengan ketentuan: a. Tidak melakukan kegiatan politik di Indonesia. b. Tidak melakukan kegiatan penyebaran keagamaan di Indonesia.


4

c. Tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Indonesia. d. Tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana di Indonesia.

Pasal 5 Kerjasama Dalam Negeri (1)

Badan Litbang Kehutanan dapat melakukan kerjasama dalam negeri dengan mitra lembaga pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah.

(2)

Kerjasama dengan mitra di luar Departemen Kehutanan dilakukan setelah ada naskah perjanjian kerjasama.

(3)

Kerjasama dalam negeri dilakukan dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan Badan Litbang Kehutanan.

BAB IV. RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 6 Ruang lingkup kerjasama adalah di bidang kehutanan meliputi: a.

Penyediaan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan.

b.

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan institusi.

c.

Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli.

d.

Alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil litbang.

e.

Diseminasi dan publikasi.

f.

Pertemuan ilmiah: seminar bersama dan lokakarya bersama

g.

Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan.

BAB V. JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 7 (1)

Jangka waktu kerjasama maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

(2)

Usulan perpanjangan jangka waktu kerjasama diajukan minimal 6 (enam) bulan sebelum waktu berakhir oleh pihak yang bermaksud memperpanjang kerjasama.


5

BAB VI. BENTUK DAN TINGKAT PERJANJIAN

Pasal 8 Bentuk Naskah Kerjasama (1)

Naskah Kerjasama dapat Kerjasama.

berbentuk Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian

(2)

Nota Kesepahaman merupakan naskah perjanjian kesepahaman atara dua pihak untuk melakukan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan.

(3)

Perjanjian kerjasama merupakan naskah perjanjian antara dua pihak untuk melakukan kerjasama berupa pelaksanaan teknis penelitian dan pengembangan kehutanan atau perjanjian yang merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman.

Pasal 9 Perjanjian Kerjasama Luar Negeri (1)

Perjanjian kerjasama luar negeri lingkup Badan Litbang Kehutanan dilakukan setelah ada payung kerjasama di tingkat Departemen Kehutanan.

(2)

Perjanjian kerjasama sebagaimana ayat (1) merupakan perjanjian di tingkat Badan Litbang Kehutanan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang Kehutanan.

(3)

Penjabaran perjanjian kerjasama sebagaimana ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Pusat sesuai bidang kerjasama, setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Litbang Kehutanan. Pasal 10 Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri

(1)

Perjanjian kerjasama dalam negeri dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Litbang Kehutanan.

(2)

Perjanjian kerjasama dalam negeri yang materi kerjasamanya lintas bidang tugas, ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang Kehutanan.

(3)

Perjanjian kerjasama dalam negeri yang materi kerjasamanya bersifat spesifik bidang keilmuan, ditandatangani oleh Kepala Pusat atau Kepala Balai Besar, setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Litbang Kehutanan.

(4)

Perjanjian kerjasama dalam negeri yang materi kerjasamanya bersifat spesifik lokal dan dilaksanakan di wilayah tertentu, ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis, setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Litbang Kehutanan.


6

BAB VII. PEMBUATAN PERJANJIAN

Pasal 11 Tahapan Pembuatan Perjanjian

Tahapan pembuatan perjanjian adalah: a. b. c. d. e. f.

Penjajagan Perundingan Perumusan naskah Persetujuan konsep naskah Penandatanganan dan pemberlakukan Penyimpanan naskah

Pasal 12 Penjajagan (1)

Penjajagan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mengetahui peluang kerjasama.

(2)

Penjajagan pihak Badan Litbang Kehutanan dapat dilakukan oleh seluruh unit kerja lingkup Badan Litbang Kehutanan dengan mempertimbangkan dimungkinkannya pelaksanaan kerjasama dan kemanfaatan kerjasama bagi Badan Litbang Kehutanan.

(3)

Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk memprakarsai kerjasama, maka yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan kehendak untuk bekerjasama.

Pasal 13 Perundingan (1)

Perundingan dilakukan untuk membahas: a. Substansi teknis. b. Tim Pelaksana kerjasama c. Kebutuhan pembentukan tim pengarah (steering commite)

(2)

Substansi teknis yang wajib dirundingkan meliputi tujuan, ruang lingkup, prinsip, hak dan kewajiban, mekanisme dan pembiayaan.

(3)

Perundingan dilakukan oleh para Kepala unit kerja lingkup Badan Litbang Kehutanan dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Badan Litbang Kehutanan.


7

Pasal 14 Sistematika Naskah Kerjasama Sistematika Naskah Kerjasama berisi: a. b. c. d. e.

Judul Pendahuluan Pasal-pasal Perjanjian Penutup Lampiran (rencana kerja)

Pasal 15 Perumusan Naskah Kerjasama (1)

Apabila Kepala Badan Litbang Kehutanan telah memberikan persetujuan, maka kedua belah pihak menuangkan substansi kerjasama dalam draf naskah kerjasama.

(2)

Draf naskah kerjasama berupa draf naskah perjanjian kerjasama dan draft rencana kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

(3)

Draft final naskah kerajasama sebagaimana ayat (2), dilaporkan kepada Kepala Badan Litbang Kehutanan untuk mendapat persetujuan.

Pasal 16 Persetujuan dan Penandatanganan Naskah Kerjasama (1)

Penandatanganan naskah kerjasama merupakan persetujuan atas perjanjian yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

(2)

Penandatanganan naskah kerjasama dilakukan oleh kedua belah pihak.

(3)

Untuk draft naskah kerjasama luar negeri harus mendapat pencermatan oleh Departemen Luar negeri.

(4)

Naskah kerjasama dalam negeri dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup.

(5)

Naskah kerjasama luar negeri dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, masing-masing 2 (dua) rangkap tanpa materai.

Pasal 17 Pemberlakuan Perjanjian Perjanjian kerjasama sebagaimana pasal 16 ayat (2) berlaku setelah ditandatangani kedua belah pihak dan dilakukan pertukaran naskah antara kedua belah pihak.


8

Pasal 18 Penyimpanan Naskah Perjanjian (1)

Naskah asli perjanjian disimpan masing-masing oleh kedua belah pihak, satu salinan naskah diserahkan ke Sekretariat Badan Litbang Kehutanan untuk disimpan.

(2) Untuk Naskah perjanjian kerjasama luar negeri, naskah asli disimpan masing-masing oleh kedua belah pihak, masing-masing satu salinan naskah diserahkan ke Sekretariat Badan Litbang Kehutanan, Departemen Luar Negeri dan Sekretariat Negara.

BAB VIII. PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 19 Kontribusi dalam kerjasama Kontribusi kerjasama dapat berupa sebagian atau kombinasi: a. Ilmu pengetahuan b. Teknologi c. Sumberdaya Manusia d. Sumberdaya Alam e. Kekayaan Intelektual f.

Aset tidak bergerak, aset bergerak, fasilitas/sarana dan prasarana

g. Biaya/dana

Pasal 20 Manajemen Kerjasama (1)

Manajemen pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh kedua belah pihak dan masingmasing menunjuk penanggungjawab/co-manajer/co-director/Project -leader/Liaison-

officer. (2)

Penanggungjawab/co-manajer/co-director/Project-leader/Liaison-officer bertugas mengkoordinir kerjasama dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kerjasama.

(3)

Penanggungjawab/co-manajer/co-director/Project-eader/Liaison-officer jawab kepada Kepala Badan Litbang Kehutanan


bertanggung

9

Pasal 21 Pembiayaan Kerjasama (1) Biaya untuk keperluan kegiatan kerjasama ditanggung sesuai kesepakatan kedua belah pihak. (2) Kerjasama yang dibiayai oleh hibah luar negeri harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. (3) Pembiayaan kerjasama dari pinjaman luar negeri dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan dan/atau atas instruksi Menteri Kehutanan.

BAB IX. PELAPORAN KERJASAMA Pasal 22 (1)

Kedua belah pihak wajib melaporkan kegiatan kerjasama secara periodik, berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran dan laporan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku,

(2)

Pada akhir kerjasama, kedua belah pihak wajib membuat laporan akhir kerjasama kepada Kepala Badan Litbang Kehutanan.

BAB X. TIM PENGARAH

(Steering Committee) Pasal 23 Apabila cakupan kerjasama membutuhkan tim pengarah sebagaimana dimaksud pasal 13 Ayat 1c, maka: (1)

Kepala Badan Litbang Kehutanan membentuk Tim Pengarah (Steering Committee) yang terdiri dari ketua dan beranggotakan unsur-unsur dari instansi terkait dan pihak mitra

(2)

Tim Pengarah bertugas: a. Memberikan saran dan persetujuan rencana kerja. b. Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kerjasama. c. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dan membahas masukan yang diperoleh tentang pelaksanaan kegiatan kerjasama minimal 1 (satu) tahun sekali. d. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.


10

BAB XI. MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA

Pasal 24 Monitoring dan evaluasi (1)

Unit kerja pelaksana kerjasama wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama di unit kerjanya.

(2)

Sekretariat Badan Litbang Kehutanan melakukan monitoring dan evaluasi atas seluruh kerjasama di lingkup Badan Litbang Kehutanan dan menyampaikan laporan secara periodik kepada Kepala Badan Litbang Kehutanan.

(3)

Evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali dan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerjasama.

BAB XII. HASIL KERJASAMA

Pasal 25 (1)

Hasil kerjasama dapat berupa data, informasi, rekomendasi, ilmu pengetahuan, teknologi, formula, bahan, produk, beasiswa, dan kekayaan intelektual lainnya, yang dihasilkan selama berlangsungnya kerjasama.

(2)

Pihak mitra dapat menggunakan data dan informasi hasil kerjasama tersebut dengan menyebutkan sumbernya dan disepakati kedua belah pihak.

(3)

Hasil kerjasama yang membawa dan menimbulkan isu sensitif tidak diijinkan dipublikasikan dan dibawa keluar dari wilayah Republik Indonesia, dan selanjutnya menjadi milik Badan Litbang Kehutanan.

Pasal 26 Publikasi (1)

Hasil kerjasama dapat dipublikasikan bersama-sama oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan kedua belah pihak untuk kepentingan kedua belah pihak.

(2)

Hasil kerjasama yang akan dipublikasikan baik ke luar negeri maupun di dalam negeri harus melalui persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 27 Kekayaan Intelektual (1)

Kepemilikan terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama diatur sesuai kesepakatan kedua belah pihak.


11

(2)

Pengambilan, pemanfaatan, pemindahan (transfering) sumberdaya genetik ke negara lain dapat dilakukan setelah ada perjanjian Material Transfer Agreement (MTA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3)

Pelaksanaan perlindungan Kekayaan Intelektual diatur sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 28 Komersialisasi

(1)

Bila hasil kerja sama oleh Pihak Mitra akan dikembangkan secara komersial, harus mendapat persetujuan tertulis dari Badan Litbang Kehutanan dan dibuatkan kontrak kerjasama tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

(2)

Badan Litbang Kehutanan berhak mendapatkan royalti dari hasil kerjasama yang dikembangkan secara komersial.

BAB XIII. PEYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 29 (1)

Semua perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2)

Penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak dan/atau dengan pihak ketiga mengutamakan konsultasi, negoisasi, konsiliasi, mediasi, atau penilaian para ahli dan cara lain yang dianggap sah.

(3)

Perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak dan/atau dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan hasil kerjasama untuk tujuan komersial atau tujuan lain di Indonesia maupun di luar negeri diselesaikan sesuai dengan aturan dimana masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya di luar jalur pengadilan arbitrase.

(4)

Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut tidak tercapai, akan diselesaikan secara hukum melalui lembaga pengadilan setempat yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak.

BAB XIV. KEADAAN MEMAKSA

(Force Majeure )

Pasal 30 (1)

Kedua belah pihak dibebaskan dari segala tanggung jawab berdasarkan perjanjian kerjasama apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure).


12

(2) Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa-peristiwa: a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, tsunami dan banjir); b. Kebakaran yang tidak disengaja; c. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan, terorisme, invasi dan endemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama dimaksud. (3)

Apabila terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengetahui terlebih dahulu kejadian keadaan memaksa harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai buktibukti yang sah, ditandatangani oleh para saksi dan keterangan saksi ahli atau Pejabat yang ditunjuk kedua belah pihak.

(4)

Setelah kejadian keadaan memaksa, setiap kegiatan kerjasama dapat diteruskan dan waktunya dapat diperhitungkan kembali.

BAB XV. PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 31 (1)

Perjanjian dapat berakhir apabila terjadi satu atau lebih hal-hal berikut: a. Kesepakatan kedua belah pihak b. Tujuan perjanjian telah tercapai c. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar perjanjian e. Dibuat perjanjian baru menggantikan perjanjian lama f. Muncul norma baru dalam hukum internasional dan/atau nasional g. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional

(2)

Perjanjian kerjasama yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XVI. AMANDEMEN DAN INTERPRETASI

Pasal 32 (1)

Penambahan dan/atau pengurangan isi kesepakatan dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.


13

(2)

Apabila terjadi penafsiran di luar makna perjanjian kerjasama, maka harus dikonsultasikan dan disepakati kedua belah pihak.

BAB XVII. LAIN-LAIN

Pasal 33 Remunerasi (1)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Badan Litbang Kehutanan dapat diperbantukan di lembaga/organisasi internasional yang mempunyai kerjasama dengan pemerintah Indonesia atau kerjasama dengan Badan Litbang Kehutanan berhak mendapatkan remunerasi berdasar ketentuan yang berlaku.

(2)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Badan Litbang Kehutanan yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama berhak memperoleh remunerasi dengan standar yang diberlakukan dalam pelaksanaan kerjasama.

Pasal 34 Kekebalan Diplomatik dan Hak Istimewa Kekebalan diplomatik dan/atau hak istimewa bagi tenaga asing di wilayah Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 35 Mobilitas Tenaga Asing Mobilitas tenaga asing kerjasama, masuk dan keluar negara Indonesia mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 36 Ijin Penelitian dan Pengembangan Asing bidang Kehutanan di Wilayah Indonesia (1)

Badan Litbang Kehutanan c.q Sekretaris Badan Litbang Kehutanan akan memberikan rekomendasi atas usulan ijin penelitian bagi peneliti asing/perguruan tinggi asing/lembaga litbang asing/badan usaha asing/orang asing apabila yang bersangkutan secara institusional mendapat jaminan dari lembaga penjamin dan mempunyai kerangka kerjasama yang jelas dengan Badan Litbang kehutanan.

(2)

Peneliti asing/perguruan tinggi asing/lembaga litbang asing/badan usaha asing/orang asing yang telah mendapat ijin penelitian dan pengembangan, wajib mempunyai


14

peneliti mitra dari Badan Litbang Kehutanan sebagai pendamping untuk melaksanakan penelitiannya secara bersama-sama. (3)

Peneliti asing/perguruan tinggi asing/lembaga litbang asing/badan usaha asing/orang asing sebagaimana ayat (2) bersama-sama peneliti pendamping diwajibkan memberikan laporan periodik dan laporan akhir kepada Sekretaris Badan Litbang Kehutanan.

(4)

Peneliti asing/perguruan tinggi asing/lembaga litbang asing/badan usaha asing/orang asing sebagaimana ayat (2) diwajibkan mempresentasikan hasil penelitian yang dilakukan kepada Badan Litbang Kehutanan.

Pasal 37 Pajak Segala sesuatu dalam kegiatan kerjasama yang dapat dikenakan pajak, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 38 Pemindahan bahan/peralatan Pemindahan bahan-bahan/alat-alat kerjasama dari dan ke negara pihak mitra mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 39 Status aset/sarana dan prasarana pada akhir kerjasama (1)

Pada saat berakhirnya kerjasama, segala fasilitas bergerak/sarana dan prasarana/peralatan, dimiliki oleh masing-masing pihak berdasarkan kontribusi masingmasing pihak sesuai kesepakatan.

(4)

Hasil kerjasama luar negeri berupa aset/fasilitas tidak bergerak menjadi Barang milik Negara (BMN) c.q. Badan Litbang Kehutanan yang pelimpahannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII. KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40 (1)

Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani sebelum peraturan ini ditetapkan, maka dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian.


15

(2)

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana ayat (1) selanjutnya wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Litbang Kehutanan sesuai ketentuan.

Pasal 41 Sejak ditetapkannya surat keputusan ini maka Surat keputusan Kepala Badan Litbang Kehutanan Nomor SK.124/Kpts/VIII/2007 tanggal 13 September 2007 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Badan Litbang Kehutanan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42 Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari timbul perkembangan baru maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 21 April 2009 KEPALA BADAN LITBANG KEHUTANAN,

Dr.Ir. Tachrir Fathoni, MSc. NIP. 19560929 19820210 01

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Menteri Kehutanan; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan; 3. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan; 4. Sekretaris Badan Litbang Kehutanan; 5. Kepala Pusat lingkup Badan Litbang Kehutanan; 6. Kepala Balai Besar lingkup Badan Litbang Kehutanan; 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Litbang Kehutanan.


16

KERJASAMA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

Recommend Documents