KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGBMBANGANKBHUTANAN JAKARTA
PER,ATURAN KEPALABADANPENELITIANDANPENGEMBANGAN KEHUTANAN NOMOR I P l / u l r l - s E \l 2 o t 1 TENTANG KODEETIK PEGAWAINEGERISIPIL LINGKUP BADANPENELITIANDAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN KEPALABADANPENELITIANDAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN
Menimbang :
pasal 13 ayat (2) Peraturan a . bahwa sebagai pelaksanaan Pemerintah Nomor42 Tahun2004tentangPembinaan JiwaKorps dan KodeEtikPegawaiNegeriSipilperluditetapkankodeetik oleh profesi; masing-masing instansi atauorganisasi bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitiandan Pengembangan Kehutanansecaraprofesional dan akuntabeldiperlukan PegawaiNegeriSipilBadanPenelitian dan Pengembangan Kehutanan yang memiliki integritas, profesionalisme, inovasi, transparansi, religiusitas, dan kepemimpinan dalammenjalankan tugasnya; peftimbangan dalam c . bahwaberdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkanPeraturanKepalaBadan Penelitiandan Pengembangan Kehutanantentang Kode Etik Pegawai NegeriSipillingkupBadanPenelitian dan Pengembangan Kehutanan. D.
Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1974 Kepegawaian Nomor 55), sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Tahun NegaraRepublik Indonesia Nomor43 Tahun1999(Lembaran Indonesia 1999Nomor169,TambahanLembaran NegaraRepublik Nomor3890); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor41 Tahun1999Tentang (Lembaran Indonesia Tahun1999Nomor Kehutanan NegaraRepublik 167,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor3BBB), Republik sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang IndonesiaNomor19 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndangNomor41 tahun1999tentangKehutanan menjadiUndang(Lembaran Undang NegaraRepublikIndonesia Tahun2004 Nomor 86,Tambahan Lembaran Indonesia Nomor4412); NegaraRepublik
Peraturan Pemerintah Nomor53Tahun2010tentangDisiplin Pegawai NegeriSipil (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor74, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
s135); Peraturan Pemerintah Nomor12 Tahun2010TentangPenelitian dan Pengembangan (Lembaran sertaPendidikan dan Pelatihan Kehutanan Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5099);
5. Keputusan Presiden Nomor87 Tahun1999tentanqRumDun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6 . Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor24 Tahun24 Tahun 2010 TentangKedudukan, Tugas,FungsiKementerian Negara sefta Susunan Organisasi Tugas danFungsi Kementerian Negara; 7 . Peraturan MenteriKehutanan NomorP.40/Menhut-II/2010 tentang (Berita Organisasi Tata Kerja Kementerian Kehutanan Negara dan Republik Indonesia Tahun2010Nomor 405). MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURANKEPALABADANPENELITIANDAN PENGEMBANGAN KEHUTANANTENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 DalamPeraturan iniyangdimaksud dengan: 1. PegawaiNegeri adalah setiap warga negara RepublikIndonesiayang telah memenuhisyarat yang ditentukan,diangkatoleh pejabatyang berwenangdan dan tugasdalamsuatujabatannegeri,ataudiserahi tugasnegaralainnya, diserahi peraturanperundang-undangan yangberlaku; digajiberdasarkan 2. KodeEtikadalahnormayangdigunakan sebagaipedomanyang harusditaatioleh tugasNegeriSipillingkupBadanLitbangKehutanan dalammelaksanakan Pegawai pribadi. kehidupan tugasorganisasi maupunmenjalani BAB II TUJUAN Pasal2 KodeEtik PegawaiNegeriSipil lingkupBadanLitbangKehutananbeftujuanmenjaga madabat, kehormatan,citra dan kredibilitasBadan Litbang Kehutananserta menghindarkan segalabenturanantar sesamaPegawaiNegeriSipil lingkupBadan Visidan Misi LitbangKementerian Kehutanan, dan mewujudkan dalamrangkamencapai BadanLitbangKementerian Kehutanan.
Pasal3 Dalammenjalankan tugaspokokdanfungsi,setiapPegawai NegeriSipillingkupBadan LitbangKehutanan wajib mewujudkan Visidan MisiBadanLitbangKehutanan BABIII NILAI-NILAI DASARPRIBADI Pasal 4 Pegawai NegeriSipillingkupBadanLitbangKehutanan wajibmelaksanakan nilai-nilai dasar pribadi ( basic indivrdua/ va/u es)sebagaiberikut: a. Integritas,bersikap,berperilakudan bertindakjujur terhadapdiri sendiridan lingkungan,objektif terhadappermasalahan, memilikikomitmenterhadapvisi dan misi, konsistendalam bersikapdan bertindak,berani dan tegas dalam mengambilkeputusandan resikokerja,disiplindan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasdanamanah; b. Profesionalisme, berpengetahuan luas, berketerampilanyang tinggi sehingga mampubekerjasesuaidengankompetensi, mandiritanpa intervensipihaklain, konsistendan bersungguh-sungguh dalammenjalankan tugas; c. Inovasi, kayaakanide-idebarudanselalumeningkatkan kemampuan; d. Transparansi,setiap pelaksanaantugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sefta senantiasadievaluasisecaraberkaladan terbuka untuksemuastakeholder BadanLitbangKehuta nan: e. Produktivitas, mampubekerjakerasdenganorientasihasilkerjayang sistematls, terarah dan berkualitassesuai denganstandar kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumberdayayang tersedia secara efektif dan efisiensi sertadapatdipedanggungjawabkan; f. Religiusitas, berkeyakinan bahwasetiaptindakanyang dilakukanberadadi bawah pengawasan TuhanYangMahaEsa,tekunmelaksanakan ajaranagama,mengawali setiap tindakanselaludidasariniat ibadahsehingga hariini apa yang dilakukan harusselalulebihbaikdariyangkemarin; g. Salingmembantu, menghormati, kooperatif dan menegur dansalingmengingatkan agartidakterjadikorupsi,kolusidan nepotisme sertamenjunjungtinggijiwa korsa rimbawan; h. Kepemimpinan, berani menjadi pelopor dan penggerakperubahan,dapat dipercayauntukmencapai kinerjayangprima. BAB IV KODEETIK Pasal5
(zero Kode Etik dilaksanakan tanpa toleransisedikitpunatas penyimpangannya tolerance) dan mengandung sanksitegasbagiPegawaiNegeriSipil lingkupBadan yangmelanggarnya. Litbang Kehutanan
Pasal6 1 ) Pegawai NegeriSipillingkupBadanLitbangKehutanan wajib:
jujur danprofessional; a. Melaksanakan tugasdenganpenuhtanggungjawab, jabatan/tugas b. Menjagakerahasian c. Menjagasaranaprasarana dan fasilitaskantor; d. Sanggupmenerimakonsekuensi dari tindakanberdasarkankeputusanatau pimpinan; kebijakan e. Melaporkan kepadapimpinanapabilamengetahui adanyadugaantelahterjadi suatupelanggaran disiplinpegawai; f. Mengutamakan kepentinganBadan Litbang Kehutanandi atas kepentingan pribadidankelompok; g. Mempergunakan fasilitas negarahanyauntukkepentingan dinas; h. Menyampaikan data hasilpenelitian dan pengembangan kepadaKepalaBadan LitbangKehutanan; i. Menjalin dan membinahubungan denganpihakeksternal hanyadalamkonters kepentingan, pelaksanaan kelancaran tugasdan atasBadanLitbangKehutanan. j. Meningkatkan keharmonisan hubungankerja antar sesamapegawailingkup BadanLitbangKehutanan.
2) Pegawai NegeriSipillingkupBadanLitbangKehutanan dilarang: a. Menggunakan fasilitas yangberkaitan kantorselainkegiatan denganpelaksaaan tugasdan kewenangan; b. Bersikapdiskriminatifmelaluitindakanatau pernyataanterhadaprekankerja, bawahan ataupunatasan; c. Menyampaikan data dan/atau informasiyang diketahui,didengaratau diperolehnyaterutama terkait tugas-tugasBadan Litbang Kehutananyang wajib dirahasiakan, kepadapihaklainyang tidakberhak. d. Melakukankegiatandenganpihak lain yang secara langsungatau tidak langsungyang patut diduga menimbulkanbenturankepentingandalam menjalankantugas, kewenangandan posisisebagaipegawaiBadan Litbang Kehutanan; e. Melakukantindakan tercelayang mencemarkannama baik Badan LitbanE Kehutanan. f, Mengabaikan pimpinan; tugas,perintah dankebijakan g. Melakukan gratifikasi, suapdan/ataukorupsi. BABV PENGAWASAN DAN SANKSI
Pasal 7 1. Pimpinan di setiapunit kerja,sesuaidengantingkatjabatannya, berkewajiban pengawasan melakukan terhadap bawahannya ataspelaksanaan KodeEtikini.
/2. Pegawai...
2. Pegawai Negeri Sipil lingkup Badan Litbang KementerianKehutananyang pelanggaran melakukan atau penyimpangan terhadapKodeEtikdikenakan sanksi perundang-undangan yangberlaku. sebagaimana diaturdalamPeraturan
BABVI KETENTUAN PENUTUP Pasal8 Peraturan ini berlakusejaktanggalditetapkan. Ditetapkan di : JAKARTA padatanggal: 2l Mq(etzoll
M.Sc
