Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dengan Kooperator Pendahuluan|Hak dan Kewajiban|Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Kerjasama | Hasil Kerjasama |Pembinaan dan Pengendalian |Penutup| Lampiran 1|Lampiran 2 |Lampiran 3
BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penelitian dan pengembangan di sektor pertanian memiliki tenaga ahli khusus yang menguasai teknologi maju di bidangnya, dan memiliki sarana yang memadai. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja/UPT tersebut dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Kooperator. Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dengan Kooperator ini merupakan penyempurnaan dari Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. TU.210.88.1997 tanggal 21 Agustus 1997. B. Maksud dan Tujuan Maksud ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama ini adalah sebagai pedoman kerja bagi semua Unit Kerja/UPT dalam melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan Kooperator. Tujuan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan Kooperator dalam rangka pemanfaatan/pendayagunaan tenaga teknologi dan sarana milik Badan Litbang Pertanian, agar dapat: 1. Mempercepat penemuan atau perakitan teknologi baru berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK); 2. Meningkatkan penyebarluasan penemuan atau perakitan teknologi kepada masyarakat pengguna; 3. Memberdayakan Kooperator dalam peningkatan produksi pertanian;
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup kerjasama penelitian dan pengembangan ini meliputi kerjasama dalam rangka pelaksanaan uji adaptasi, uji multilokasi, uji coba aplikasi teknologi, pengkajian sistem usahatani dan lain-lain yang sumber dananya berasal dari Unit Kerja/UPT/Proyek/Bagian Proyek.
BAB II. HAK DAN KEWAJIBAN
A. Hak dan Kewajiban Peneliti 1. Hak Peneliti Menggunakan hasil penelitian dan pengembangan yang berupa data, informasi, teknologi, prototipe dan atau rekomendasi untuk pengembangan penelitian.
2. Kewajiban Peneliti a. Menyiapkan rancangan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan teknis/ilmiah; b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan sesuai Kerangka Acuan; c. Memberikan bimbingan, arahan, konsultasi kepada Kooperator; dan d. Membuat laporan ilmiah pelaksanaan kerjasama. B. Hak dan Kewajiban Unit Kerja/UPT 1. Hak Unit Kerja/UPT a. Memberikan masukan dan saran terhadap topik penelitian dan pengembangan serta memberikan bimbingan dalam pelaksanaan kerjasama; b. Menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama seperti contoh Model-2 Ko; c. Menggunakan hasil kerjasama yang berupa data, informasi, teknologi, prototipe dan atau rekomendasi serta hasil fisik (khususnya hasil penelitian pemuliaan) sesuai dengan yang diperjanjikan; dan d. Dalam hal produksi benih, memiliki seluruh hasil. 2. Kewajiban Unit Kerja/UPT a. Menyusun rencana kerja bersama Kooperator dan dituangkan dalam Kerangka Acuan seperti contoh Model-1 Ko; b. Menyediakan peneliti/perekayasa biaya dan atau sarana produksi, dan membimbing Kooperator; c. Menyediakan kompensasi sewa lahan, khusus untuk kegiatan dalam rangka produksi benih dan perakitan varietas; d. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kerjasama; dan e. Menyetorkan PNBP kepada Rekening Kas Negara setempat berupa uang tunai. C. Hak dan Kewajiban Kooperator 1. Hak Kooperator a. Menandatangani perjanjian kerjasama; b. Mendapatkan bimbingan dari Unit Kerja/UPT dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama;
c. Menerima biaya dan atau sarana produksi dari Unit Kerja/UPT sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan teknis penelitian dan pengembangan; d. Menerima 90% hasil sesuai dengan yang diperjanjikan kecuali dalam rangka kegiatan produksi benih (multi lokasi, adaptasi, perbanyakan benih); dan e. Khusus untuk kegiatan dalam rangka produksi benih dan perakitan varietas (multilokasi, adaptasi, perbanyakan benih) hasil kerjasama sepenuhnya menjadi milik Unit Kerja/UPT dan petani mendapatkan imbalan sewa lahan sesuai yang diperjanjikan.
2. Kewajiban Kooperator a. Menyediakan lahan, kolam, kebun, kandang, bengkel untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai rancangan penelitian dan teknologi yang dibutuhkan; b. Menjamin keberlangsungan penelitian dan pengembangan; c. Menyerahkan 10% dari hasil kepada Unit Kerja/UPT untuk disetor sebagai PNBP, apabila dalam kerjasama Kooperator mendapat paket kredit usaha tani (KUT), kecuali kerjasama dalam rangka produksi benih; dan d. Dalam hal kerjasama produksi benih, Kooperator harus menyerahkan benih tersebut kepada Unit kerja/UPT dengan mendapatkan imbalan sewa lahan sesuai dengan yang diperjanjikan.
BAB III. SYARAT DAN TATACARA PELAKSANAAN KERJASAMA A. Syarat Pelaksanaan Kerjasama 1. Peneliti a. Memiliki keahlian sesuai tujuan kerjasama; b. Mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; c. Mewakili Unit Kerja/UPT; dan d. Tidak mengalihkan teknologi dan atau hasil penelitian kepada
pihak lain.
2. Unit Kerja/UPT a. Kerjasama dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja/UPT yang bersangkutan; b. Unit Kerja/UPT yang akan melaksanakan kerjasama harus memiliki peneliti/perekayasa, teknologi dan sarana sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan; c. Kerjasama dapat dilakukan serendah-rendahnya oleh UPT setingkat IP2TP; d. Kerjasama tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan kekayaan negara kepada Kooperator; dan e. Unit Kerja/UPT yang akan melaksanakan kerjasama harus menyusun rencana kerja berikut rincian rencana biayanya.
3. Kooperator a. Harus memiliki kesungguhan dalam bekerjasama; b. Bersedia mematuhi perjanjian kerjasama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan c. Menunjukkan bukti penguasaan lahan apabila menyediakan lahan/kolam/tambak untuk kegiatan penelitian. B. Tatacara Pelaksanaan Kerjasama a. Persiapan Unit Kerja/UPT bersama dengan Kooperator menyiapkan rencana kerjasama yang dituangkan dalam Kerangka Acuan seperti contoh Model-1 Ko dan menyiapkan Naskah Perjanjian Kerjasama, dilengkapi dengan Kerangka Acuan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerjasama (contoh Model-2 Ko). Perjanjian kerjasama antara lain memuat hal-hal sebagai berikut : 1) Nama-nama pihak yang bekerjasama 2) Maksud dan tujuan kerjasama 3) Ruang lingkup kerjasama 4) Dasar pelaksanaan kerjasama 5) Hak dan kewajiban masing-masing pihak 6) Jangka waktu kerjasama 7) Tempat/lokasi kerjasama 8) Pembiayaan 9) Pembinaan dan pengendalian 10) Pengaturan hasil kerjasama 11) Keadaan memaksa (Force Majeure) 12) Penyelesaian perselisihan 13) Lain-lain dan 14) Penutup. b. Penandatanganan Naskah Kerjasama Perjanjian kerjasama di tingkat Unit Kerja/UPT ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja/Kepala UPT yang bersangkutan dengan Kooperator. c. Pelaksanaan Kerjasama Unit Kerja/UPT berkewajiban membentuk unit pengelola kerjasama untuk melakukan penatausahaan kerjasama yang meliputi penatausahaan keuangan, sarana dan hasil kerjasama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. d. Pelaporan Unit pengelola kerjasama pada Unit Kerja/UPT melaporkan hasil penatausahaan kerjasama kepada Kepala Unit Kerja/UPT. Secara hierarhis Kepala Unit Kerja/UPT menyampaikan laporan lengkap yang terdiri atas laporan
teknis dan penatausahaan kerjasama kepada Kepala Badan Litbang Pertanian sebagai Laporan Akhir pelaksanaan kerjasama (contoh Model-3 Ko). Apabila Unit Kerja/UPT tidak menyampaikan laporan seperti diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, maka Badan Litbang Pertanian dapat mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
BAB IV. HASIL KERJASAMA 1. Hasil kerjasama yang berupa data, informasi, teknologi, prototipe dan atau rekomendasi menjadi milik Unit Kerja/UPT. 2. Hasil kerjasama yang berupa produksi diatur sebagai berikut: a. Hasil fisik kerjasama penelitian dan pengembangan yang tidak mendapatkan paket kredit usahatani (tidak ada introduksi teknologi baru) sepenuhnya menjadi milik Kooperator; b. Hasil fisik dari pengkajian dengan introduksi teknologi baru dan Kooperator mendapatkan paket kredit usahatani dari pemerintah, maka Kooperator berkewajiban menyerahkan 10 % dari sisa hasil produksi setelah dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar setempat, kepada Unit Kerja/UPT yang kemudian seluruhnya disetor kepada Rekening Kas Negara setempat berupa uang tunai; c. Apabila kerjasama menggunakan ternak ruminansia besar dalam rangka penelitian penggemukan, di mana ternak dan pakan berasal dari Unit kerja/UPT, maka setelah berakhirnya kerjasama, ternak tersebut menjadi milik Unit Kerja/UPT. Selisih bobot badan ternak sebelum dan sesudah penggemukan setelah dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar setempat, pembagiannya diatur sesuai perjanjian. Bagian yang diterima oleh Unit kerja/UPT seluruhnya disetorkan kepada Rekening Kas Negara setempat berupa uang tunai; d. Apabila kerjasama menggunakan ternak ruminansia kecil yang dananya berasal dari Unit Kerja/UPT, setelah berakhirnya kerjasama, ternak induk menjadi milik Unit Kerja/UPT selanjutnya untuk pembagian anak diatur sesuai perjanjian. Bagian yang diterima oleh Unit Kerja/UPT sepenuhnya disetorkan kepada Rekening Kas Negara setempat berupa uang tunai; dan e. Apabila kerjasama menggunakan ternak milik Kooperator, sedangkan Unit Kerja/UPT hanya memberikan pakan ternak, maka hasil fisik kerjasama sepenuhnya menjadi milik Kooperator.
BAB V. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN 1. Dalam rangka pembinaan dan pengendalian, maka Naskah Perjanjian Kerjasama dibuat minimal rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, untuk Unit Kerja/UPT dan Kooperator, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama. 2. Agar pelaksanaan kerjasama mencapai sasaran sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan setiap Kepala Unit Kerja/UPT wajib melakukan pengawasan fisik dan keuangan serta pengendalian secara berkala selama pelaksanaan kegiatan kerjasama, dan menyampaikan laporan seperti diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini. 3. Apabila Kooperator tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerjasama, maka Unit Kerja/UPT wajib memberi peringatan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selang waktu 1 (satu) bulan, dan apabila Kooperator masih tidak memenuhi kewajiban, maka Kepala Unit Kerja/UPT dapat menghentikan kerjasama secara sepihak.
VI. P E N U T U P 1. Petunjuk Pelaksanaan ini agar dipahami dan dimasyarakatkan serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua Unit Kerja/UPT. 2. Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. TU.210.88.1997 tanggal 21 Agustus 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran 1 MODEL-1 Ko PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN DENGAN KOOPERATOR
I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ● ●
Apa yang diteliti, mengapa diteliti, apakah karena ada permasalahan mendesak Keterkaitan kegiatan kerjasama ini dengan salah satu program penelitian unit kerja yang bersangkutan.
1.2. Dasar Pertimbangan Pernyataan tentang dasar pertimbangan mengapa penelitian perlu dilakukan dan bekerja sama dengan kooperator, besarnya sumbangan dari hasil penelitian yang diharapkan terhadap pemecahan
masalah dan lain-lain.
1.3. Tujuan Penelitian Dalam tujuan perlu dikemukakan hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut dan tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan kerjasama dengan kooperator.
1.4. Hipotesis Penelitian Hipotesis yang akan dibuktikan dalam pelaksanaan penelitian harus dinyatakan secara jelas. II. PROSEDUR/METODA PENELITIAN Dalam bab ini perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut: 2.1. Metoda penelitian yang dipergunakan 2.2. Rancangan uji hipotesis (uji statistik) 2.3. Cara pengumpulan data 2.4. Tempat/lokasi penelitian 2.5. Jangka waktu dan jadwal pelaksanaan.
III. TENAGA DAN ORGANISASI Organisasi mencerminkan pembagian tugas dan wewenang masing-masing tenaga dalam pelaksanaan kegiatan.
Contoh: Pihak Unit Kerja: 1. Penanggung jawab penelitian
: Sebutkan nama ybs
2. Pelaksana Penelitian o Peneliti
: Sebutkan nama ybs
o Para Pembantu
: Sebutkan nama ybs
3. Pelaksana Administrasi o Administrasi Keuangan
: Sebutkan nama ybs
o Administrasi Perlengkapan : Sebutkan nama ybs Pihak Kooperator : 1. Penanggung jawab Administrasi
: Sebutkan nama ybs
Keuangan 2. Penanggung jawab Administrasi
: Sebutkan nama ybs
Peralatan/Tenaga 3. Penanggung jawab Administrasi Pelaporan
: Sebutkan nama ybs
IV. JANGKA WAKTU Jangka waktu pelaksanaan kegiatan perlu ditetapkan dengan jelas dalam rangka penyelesaian kegiatan kerjasama yang direncanakan dan juga untuk keperluan penetapan alokasi anggaran.
V. PEMBIAYAAN o Sewa lahan
: Rp
o Bahan
: Rp
o Peralatan
: Rp
o Biaya Perjalanan (OJ)
: Rp
o Upah Kerja (HOK)
: Rp
o Analisis Data
: Rp
o Penulisan/Perbanyakan Laporan
: Rp
o Biaya Administrasi
: Rp
o Imbalan Jasa/Penerimaan Negara Bukan Pajak : *)
: Rp ----------------------Total
: Rp
*) Pilih salah satu
Lampiran 2 MODEL-2 Ko
NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA Antara UNIT KERAJ/UNIT PELAKSANA TEKNIS dan ......................................................... Nomor :
Pada hari ini, .......tanggal ..... bulan ...... tahun ......, kami yang bertandatangan di bawah ini : 1. ................,
jabatan Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis ............ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, yang selanjutnya dalam
perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. ................,
jabatan ......... berkedudukan di ............ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
..........yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA Kerjasama ini bertujuan untuk ......................................................................................................... .......................................................................................................................................... Pasal 2 RUANG LINGKUP Cakupan kegiatan akan meliputi : ................................................................................................... .......................................................................................................................................... Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN KERJASAMA Kerjasama tersebut dalam pasal 1 di atas harus dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Acuan (TOR) yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN A. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA 1. Hak PIHAK PERTAMA a. Memberikan masukan dan saran terhadap topik penelitian dan pengembangan serta memberikan bimbingan dalam pelaksanaan kerjasama; b. Menggunakan hasil penelitian yang berupa data, informasi , teknologi, prototipe dan atau rekomendasi serta hasil fisik (khususnya hasil penelitian pemuliaan); c. Dalam hal produksi benih, PIHAK PERTAMA dapat memiliki seluruh hasil dari PIHAK KEDUA 2. Kewajiban PIHAK PERTAMA a. Menyusun rencana kerja bersama dengan PIHAK KEDUA dan dituangkan dalam Kerangka Acuan; b. Menyediakan peneliti/perekayasa, biaya dan atau sarana produksi serta bimbingan kepada PIHAK KEDUA; c. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kerjasama; dan
d. Membantu menyetorkan PNBP (apabila ada) kepada Rekening Kas Negara setempat berupa uang tunai. B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA 1. Hak PIHAK KEDUA a. Mendapatkan bimbingan dari PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama; b. Menerima biaya dan atau sarana produksi dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan teknis penelitian dan pengembangan; c. Menerima 90% dari hasil produksi (kecuali dalam rangka kegiatan produksi benih, misalnya: uji multilokasi, uji adaptasi, perbanyakan benih); d. Mendapatkan imbalan sewa lahan dari PIHAK PERTAMA sebesar ………….. (apabila kerjasama dalam rangka produksi benih dan atau perakitan varietas). 2. Kewajiban PIHAK KEDUA a. Menyediakan lahan, kolam, kebun, kandang, bengkel untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai rancangan penelitian dan teknologi yang dibutuhkan; b. Menjamin keberlangsungan penelitian dan pengembangan; c. Menyerahkan 10% dari hasil kepada PIHAK PERTAMA untuk disetor sebagai PNBP, apabila dalam kerjasama PIHAK KEDUA mendapat paket kredit usaha tani (KUT), kecuali kerjasama dalam rangka produksi benih; dan d. Dalam hal kerjasama produksi benih, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan benih tersebut kepada PIHAK PERTAMA. Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan selama ...... (.............) tahun, sejak ....... s/d .......
Pasal 6 TEMPAT/LOKASI KEGIATAN KERJASAMA Lokasi kegiatan kerjasama bertempat di ........................................................................................... ................................................................................................................................................. Pasal 7 PEMBIAYAAN Semua pembiayaan yang timbul akibat dari perjanjian kerjasama ini sebesar Rp............... (.............) dibebankan/ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dengan rincian pengalokasiannya diatur dalam kerangka acuan kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Pasal 8 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan kerjasama berlangsung, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pembinaan/pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif maupun teknis. Pasal 9 HASIL KERJASAMA 1. Hasil kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang berupa data, informasi, teknologi, prototipe dan atau rekomendasi sepenuhnya menjadi milik PIHAK PERTAMA. 2. Hasil kerjasama yang berupa produksi diatur sebagai berikut (pilih salah satu yang relevan) : a. Hasil fisik kerjasama penelitian dan pengembangan yang tidak mendapatkan paket kredit usaha tani (tidak ada introduksi teknologi baru) sepenuhnya menjadi milik PIHAK KEDUA; b. Hasil fisik dari pengkajian dengan introduksi teknologi baru dan PIHAK KEDUA mendapatkan paket kredit uasahatani dari pemerintah, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan 10% sisa hasil produksi, setelah dinilai dengan uang dan ditentukan berdasarkan harga pasar setempat kepada PIHAK PERTAMA yang kemudian seluruhnya disetor kepada Rekening Kas Negara setempat berupa uang tunai. c. Apabila menggunakan ternak ruminansia besar dalam rangka penggemukan di mana ternak dan pakan berasal dari PIHAK PERTAMA, maka setelah berakhirnya kerjasama ternak tersebut menjadi milik PIHAK PERTAMA. Selisih bobot badan ternak sebelum dan sesudah penggemukan setelah dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar setempat, pembagiannya diatur sebagai berikut: …………………; d. Apabila menggunakan ternak ruminansia kecil yang dananya berasal dari PIHAK PERTAMA, setelah berakhirnya kerjasama, ternak induk menjadi milik PIHAK PERTAMA selanjutnya untuk pembagian anak akan diatur sebagai berikut:…………………; dan e. Apabila kerjasama menggunakan ternak milik PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA memberikan pakan ternak tersebut, maka hasil fisik kerjasama sepenuhnya menjadi PIHAK KEDUA. Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 1. Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut: a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir); b. kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kelalaian; c. perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, dan wabah atau epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama ini. e. kegagalan penelitian yang bukan karena kesalahan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA. 2. Apabila terjadi keadaan memaksa PIHAK PERTAMA harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA
secara tertulis paling lambat 7 hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir. Pasal 11 PERSELISIHAN 1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat. 2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/ mufakat, maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitrasi Nasional atau melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 LAIN - LAIN 1. Bea meterai/pajak dan pungutan lainnya yang timbul sebagai akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA. 2. Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. 3. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Pasal 13 PENUTUP Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di ......... pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap, 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA,
(.............…………....)
PIHAK PERTAMA,
(….………..................)
Lampiran 3 MODEL-3 Ko FORMULIR LAPORAN AKHIR *) KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN DENGAN KOOPERATOR Unit Kerja/UPT :
I. DATA UMUM 1. Judul Kegiatan Kerjasama
:
2. Nomor dan Tanggal Naskah
:
Perjanjian Kerjasama 3. Kerjasama Dengan
: **)
(Petani/Nelayan/Perajin/Peternak/ Petambak/Perorangan/Kelompok) 4. Instansi Pelaksana (Unit Kerja/UPT)
:
5. Lokasi Kegiatan
:
6. Tujuan Kegiatan
:
7. Jangka Waktu
: ....... s/d ......
8. a. Terkait pada Judul Proposal
:)
b. Terkait pada Rencana
:)
Kegiatan Operasional Terinci (RKOT) 9. Penanggungjawab Kegiatan
:
II. DATA KEUANGAN 1. Anggaran: o Anggaran dari Unit Kerja/UPT
: Rp
o Anggaran dari Pihak Kooperator
: Rp
(jika ada paket kredit usaha tani) -------------------Jumlah : Rp 2. Pengelola Anggaran Kerjasama
: **
(Unit Kerja/UPT atau Kooperator) III. KEMAJUAN PELAKSANAAN KERJASAMA 1. Biaya yang Telah Dikeluarkan 2. a. Sisa Biaya
: Rp
: Rp
b. Disetor ke Kas Negara, tanggal 3. Hasil Kerjasama
:
: ***)
a. Fisik : - Data/Informasi, Teknologi, Reko-
:
mendasi dan Publikasi dengan judul - Seminar Hasil Kerjasama
:
(Judul dan Tanggal) - Bibit Unggul
:
- Peralatan
:
- Konstruksi
:
- Tenaga trampil bidang - Lain-lain
: :
b. Uang PNBP
: Rp
(kalau ada, lampirkan copy bukti setoran ke Kas Negara) 4. Kesimpulan hasil penelitian/kegiatan kerjasama: ....................................................................... 5. a.Tanggal laporan
:
b.Diisi oleh
:
c.Tandatangan
:
*) Laporan akhir dikirimkan setelah suatu kegiatan kerjasama selesai dilaksanakan **) Pilih salah satu dan sebutkan ***) Jelaskan secara ringkas dan jelas
