MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SUMBER DANA : APBN IPB tahun 2013 Program Desentralisasi disusun oleh : DIREKTORAT KEUANGAN Institut Pertanian Bogor disampaikan pada : Sosialisasi Pertanggungjawaban Keuangan Program PPM LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Bogor, 23 Mei 2013
Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang No.19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013 Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa PMK No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013 PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabata Negara, Pegawai Negeri & Pegawai Tdk Tetap PMK No.31/PMK.02/2013 tentang Perubahan PMK No.37/PMK.05/2012 tentang Standar Biaya Tahun 2013
STRUKTUR PENGANGGARAN DIPA IPB Tahun 2013 Satuan Kerja
: Institut Pertanian Bogor (189772)
Fungsi IPB
: Pendidikan (10)
Sub Fungsi IPB
: Pendidikan Tinggi (10.06)
Program
: Pendidikan Tinggi (023.04.08)
Kegiatan
: Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (023.04.08.2013)
KEGIATAN PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT No Sub Kegiatan
1
Penelitian Unggulan Strategis Nasional
Kode Kegiatan
2013.006.521219
∑ Judul
88
MEKANISME PEMBAYARAN KONTRAKTUAL
disesuaikan dengan isi kontrak
LANGSUNG (LS)
Tahap II : 20% Tahap I : 80 %
KPPN
KETUA PENELITI
PENCAIRAN DANA Tahap - 1 : 80% Dokumen : 1. Proposal Penelitian (disetujui oleh LPPM) 2. SK Rektor 3. Kontrak (fotocopy NPWP, KTP, Buku Rekening Bank)
Dokumen :
1. SPP/SPM 2. Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh Pasal 23 3. Fotocopi NPWP Ketua Peneliti 4. Fotocopi NPWP Bendahara DIPA IPB 5. Fotocopi Buku Rekening Bank Ketua Peneliti
Atas dasar SPM, KPPN mengeluarkan SP2D – LS dimana dana langsung masuk ke rekening bank ketua peneliti setelah dikurangi pajak (Pajak PPN : 10%, PPh Ps 23 /jasa : 2%)
PENCAIRAN DANA Tahap -2 : 20% Dokumen :
1. Laporan Kemajuan Penelitian 2. Laporan Keuangan Tahap-1 (SPJ)
Dokumen :
1. SPP/SPM 2. Surat Setoran Pajak (SSP) PPn dan PPh Pasal 23 3. Fotocopi NPWP Ketua Peneliti 4. Fotocopi NPWP Bendahara DIPA IPB 5. Fotocopi Buku Rekening Bank Ketua Peneliti
Atas dasar SPM, KPPN mengeluarkan SP2D – LS dimana dana langsung masuk ke rekening bank ketua peneliti setelah dikurangi pajak (Pajak PPN : 10%, PPh Ps 23 /jasa : 2%)
Jangka Waktu Penelitian Tanda tangan Kontrak
Sebelum kontrak
15 Mei 2013
s.d
31 Oktober 2013
Mulai adanya “Transaksi/Belanja” Tidak boleh ada transaksi
PENGGUNAAN DANA PENELITIAN “Unggulan Strategis Nasional" Peruntukkan :
Panduan Pelaksanaan PPM di PT Edisi IX tahun 2013 (Dikti)
Honorarium
• Maks : 30%
Bahan Habis
• Maks : 30 – 45 %
Perjalanan Lain-lain
• Maks : 10-25% • Maks : 15%
RAB (Rencana Anggaran Belanja)
A. BELANJA UPAH/HONORARIUM Honorarium dapat diberikan terkait dengan output kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri (Non Fungsional Peneliti) dengan maksimal 4 (empat) jam per hari, tarif yang diberikan adalah 85% dari tarif SBU (Fungsional Peneliti). Acuan : PMK No.37/PMK.05/2012; dan PMK Perubahan No.31/PMK.02/2013 Kelengkapan Administrasi : 1. Kuitansi atau Daftar penerima upah/honor; 2. SSP Pajak PPh 21
ACUAN STANDAR TARIF TARIF PENELITIAN No
Peruntukan
Satuan
SBU (Fungsional Peneliti)
SBU (Non Fungsional Peneliti) : 85%
1
Peneliti Utama
OJ
60.000,-
51.000,-
2
Peneliti Madya
OJ
3
Peneliti Muda
OJ
4
Peneliti Pertama
OJ
5
Pembantu Peneliti (Asisten)
OJ
50.000,40.000,35.000,20.000,-
42.500,34.000,29.750,17.000,-
Lanjutan ……Belanja Upah/Honorarium :
Perpajakan : a. dipungut pada saat menerima honorarium b. Tarif untuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 final PNS sebagai berikut : - Golongan IV : 15% - Golongan III : 5% - Golongan II/I : tidak dikenakan c. Jika ada tim yang belum PNS, maka perhitungan pajak PPh 21 menggunakan tarif pasal 17 (progresif ), yaitu sebesar 5% dari jumlah bruto yang diterima
Lanjutan ……Belanja Upah/Honorarium :
d. Surat Setoran Pajak (SSP) disetor ke bank persepsi paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya, dengan menggunakan : NPWP : Bendahara DIPA IPB Nomor : 00.002.658.3-434.000 Alamat : Kampus IPB Darmaga Bogor e. Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) lampiran 1 & 3 dan Daftar Penerima dikirim ke Direktorat Keuangan IPB, untuk di laporkan pada SPT masa bulanan
PAJAK PPh Pasal 21 (sesuai PP Nomor : 80 Tahun 2010)
Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat 1 bersifat final dengan tarif : a. Sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto bagi PNS Golongan I dan II b.
Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto bagi PNS Golongan III
c.
Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto bagi PNS Golongan IV
Contoh : Kwitansi Upah/Honorarium Tahun Anggaran : 2013 No. Bukti : Mata Anggara : 2013.006.521219
Harus sama
KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN Sudah Terima dari Banyaknya Uang Untuk Pembayaran
: Rektor Institut Pertanian Bogor : satu juta dua puluh ribu rupiah : Honorarium peneliti utama kegiatan pelaksanaan Penelitian Unggulan Strategis Nasional , sesuai Kontrak Nomor : ………. Kode MAK : 2013.006.521219, dengan rincian sbb : - Jumlah kotor (20 jam x Rp. 51.000) : 1.020.000 - Pajak PPh Pasal 21 15% : 153.000 Jumlah bersih yang diterima : 867.000 Bogor, 30 Mei 2013 Yang menerima,
JUMLAH :
1.020.000 Erlin Herlina, SE
Barang/Pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Mengetahui Penanggungjawab Kegiatan/Ketua Peneliti
……………………………………………… NIP…………………………………………
Disesuaikan dengan Golongan
Contoh : Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 SURAT SETORAN PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
0
:
0
0
0
2
6
5
8
3
1
LEMBAR
(SSP)
Untuk Arsip Wajib Pajak 4
3
4
0
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
Bendahara DIPA IPB
ALAMAT WP
:
BOGOR
NOP
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Akun Pajak
4
Jan
1
1
Feb
1
2
1
Mar
Uraian Pembayaran : Pajak PPh Pasal 21
Kode Jenis Setoran
4
Apr
Mei
0
2
a/n Dr.Ir. Maman, DKK (3 orang), kegiatan penelitian Hibah Pascasarjana, kontrak nomor : …….
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
2 Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
/
:
/
0
1
3
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran
:
Rp2.500.000
Diisi dengan rupiah penuh
Terbilang : Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal …………………………………………… Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :
…………………………………….
Wajib Pajak/Penyetor BOGOR , Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :
…………………………………………..
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Contoh : Lampiran Bukti Pungut Daftar Penerima
NO
NAMA
JUMLAH BRUT0 PAJAK PPh 21 (Rp) (Rp)
NOMOR NPWP
GOLONGAN
1 Dr.Ir. Maman
67.081.472.2-404.000
IV
1,200,000
180,000
2 Neneng
67.081.475.2-404.000
III
800,000
40,000
3 Hasyim
67.081.472.2-404.000
II
500,000
-
2,500,000
220,000
JUMLAH
B. Belanja Bahan 1.
Jika Belanja : s/d ≤ Rp. 1.000.000,Kelengkapan administrasi : - Kuitansi, Bon/Nota - materai 3000 (jika belanja > Rp. 250.000 s/d Rp. 1.000.000) - Stempel toko - Nama jelas dan tanda tangan penerima
2. Jika belanja bahan yang bernilai > Rp. 1.000.000 s/d < Rp. 50.000.000 : Kelengkapan administrasi: - Kuitansi (+ bea materai 6000) - Bon/Nota/Faktur Barang - Stempel toko, Nama jelas & Ttd penerima
Lanjutan ……..B. Belanja Bahan
3. Jika belanja ≥ Rp. 50.000.000 (oleh ULP IPB) Kelengkapan Administrasi : a. Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak pengadaan barang/jasa yang prosedurnya mengacu kepada Keppres Nomor 70Tahun 2012 b. Berita Acara Pemeriksaaan Barang c. Berita Acara Serah Terima Barang d. Kuitansi e. Bon/Faktur Barang f. Faktur Pajak g. SSP PPn dan SSP PPh Psl 22
Tarif Bea Meterai (UU No 13 Tahun 1985 Ps 2 jo. PP No.24 Tahun 2000):
a.
Mempunyai harga nominal sampai dengan Rp. 250.000,- tidak dikenakan Bea Meterai
b.
Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000
c.
Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,-
Contoh : Kwitansi belanja bahan Tahun Anggaran : 2013 No. Bukti : Mata Anggara : 2013.006.521219
Harus dilampirkan
KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN Sudah Terima dari Banyaknya Uang Untuk Pembayaran
JUMLAH :
: Rektor Institut Pertanian Bogor : satu juta lima ratus ribu rupiah : Pembelian bahan (sesuai bon/nota terlampir) untuk kegiatan pelaksanaan Penelitian Unggulan Strategis Nasional , sesuai Kontrak Nomor : ………. Kode MAK : 2013.006.521219
1.500.000
Kelengkapan : Bogor, 13 September 2013 -Materi 6000 Yang menerima, -Stempel toko -Nama jelas & tanda tangan Erlin Herlina, SE
Barang/Pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Mengetahui Penanggungjawab Kegiatan/Ketua Peneliti
……………………………………………… NIP…………………………………………
C. BELANJA PERJALANAN PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
PRINSIP PERJALANAN DINAS : 1. Selektif : hanya kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas; 2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian; 3. Efisiensi penggunaan belanja; 4. Akuntabilitas pemberian perintah perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas
PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
PERJALANAN DINAS harus berdasarkan : 1. Surat Tugas; Surat Tugas diterbitkan oleh : Kepala Satuan Kerja/Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II/Atasan langsung pelaksana perjalanan dinas Surat Tugas sedikitnya mencantumkan : - Pemberi Tugas atasan langsung (Dekan/Wadek/Kadep/Sekdep) - Pelaksana Tugas - Waktu Pelaksanaan Tugas; dan - Tempat Pelaksanaan Tugas 2. Surat Perjalanan Dinas (SPD) atasan langsung (Dekan/Wadek/Kadep/Sekdep)
C. Belanja Perjalanan PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
BIAYA PERJALANAN DINAS terdiri atas komponen sbb : 1. UANG HARIAN; 2. BIAYA TRANSPORT 3. BIAYA PENGINAPAN 4. SEWA KENDARAAN DALAM KOTA
PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
1. UANG HARIAN Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
Uang harian diberikan sesuai Sandar Biaya Umum (SBU) PMK No.37/PMK.02/2012 (lampiran-1, hal-9, point-26) yang merupakan batas tertinggi.
PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
2. UANG TRANSPORT: a. Tiket pesawat/kereta/kapal laut (at cost) b. Perjalanan dari tempat kedudukan sampai dengan tempat keberangkatan dan kepulangan (kota asal), termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara Biaya ini diberikan at cost sesuai dengan bukti pengeluaran (bukti-bukti tersebut sebagai dokumen administrasi Laporan Keuangan/SPJ) (Jika menggunakan kendaraan dinas, tidak ada komponen ini)
c. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. Biaya ini diberikan at cost sesuai dengan bukti pengeluaran (bukti-bukti tersebut sebagai dokumen administrasi Laporan Keuangan/SPJ)
PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
3. BIAYA PENGINAPAN : a. Hotel atau sejenis; Biaya yang dikeluarkan adalah sebesar biaya yang yang dibebankan pihak penyedia jasa (hotel) di buktikan dengan bukti tagihan/kwitansi yang sah (at cost) b. Tempat menginap lainnya Jika tidak menggunakan penginapan, pelaksana tugas perjalanan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai dengan standar tarif SBU, biaya tersebut dibayarkan secara lumpsum.
PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
4. SEWA KENDARAAN : Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan. Sewa kendaraan tersebut sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak (at cost)
PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
KELENGKAPAN ADMINISTRASI/DOKUMEN SPJ PERJALANAN DINAS : Sebagai akuntabilitas terhadap pembebanan biaya perjalanan, dokumen sebagai bukti pertanggungjawaban : 1. Kwitansi total 2. Rincian Biaya Perjalanan Dinas 3. Surat Tugas; 4. Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang sudah dilegalisasi; 5. Bukti Kwitansi Hotel/Penginapan; 6. Bukti-bukti lain (retribusi, airport tax, boarding pass, taxi/kendaraan dll) 7. Bukti pengeluaran riil (jika ada)
Contoh : Bukti Kwitansi Perjalanan PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran No. Bukti Mata Anggara
: 2013 : : 2013.006.521219
KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN Sudah Terima dari Banyaknya Uang Untuk Pembayaran
: Rektor Institut Pertanian Bogor : empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah : Biaya perjalanan dinas ke …………. selama 3 hari tanggal 23 s/d 25 Mei 2013 (rincian terlampir) kegiatan pengambilan/survey data pelaksanaan Penelitian Unggulan Strategis Nasional , sesuai Kontrak Nomor : ………. Kode MAK : 2013.006.521219
Bogor, 13 September 2013 Yang menerima,
JUMLAH :
4.175.000 Erlin Herlina, SE
Barang/Pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Mengetahui Penanggungjawab Kegiatan/Ketua Peneliti
……………………………………………… NIP…………………………………………
Contoh : Rincian Biaya Perjalanan PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran SPD Nomor Tanggal
: : PERINCIAN BIAYA
NO
JUMLAH (Rp)
1
Uang harian Daerah Yogyakarta (3 hr x Rp. 420.000)
1.260.000
2
Tiket pesawat PP (Jakarta - Yogyakarta/Yogyakarta-Jakarta)
1.500.000
3
Penginapan (2 mlm x Rp. 450.000)
900.000
4
Transport : - Taxi (Darmaga - Baranangsing) PP (2 kali x Rp. 120.000) - Dambri PP (2 kali x Rp.40.000,-) - Boarding pass Keberangkatan - Boarding pass Kepulangan - Taxi di tempat tujuan PP (2 kali x Rp. 60.000,-)
240.000 80.000 40.000 35.000 120.000
JUMLAH (Rp)
KETERANGAN
4.175.000
Terbilang : empat juta dua ratus lima ribu rupiah
Telah dibayar sejumlah uang sebesar : Rp. 4.175.000,Ketua Peneliti
Bogor, 23 Mei 2013 Telah menerima jumlah uang sebesar …………… Rp. 4.175.000 Yang menerima/Pelaksana SPD
……………………………………………………. NIP……………………………………………..
……………………………………………………. NIP. ……………………………………………..
Contoh : Daftar Pengeluaran Riil PMK : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri DAFTAR PENGELUARAN RIIL Yang bertanda tangan di bawah Nama
:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP
:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jabatan
:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) nomor : ………... Tanggal ……..……, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi : PERINCIAN BIAYA
NO 1
2
JUMLAH (Rp)
Transport : - Transport Darmaga - Baranangsing - Transport lokal di tempat tujuan Biaya penginapan
20.000 30.000 900.000
JUMLAH (Rp)
950.000
Terbilang : sembilan ratus lima puluh ribu rupiah 2.
Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui/Menyetujui : Penanggungjawab kegiatan/Ketua Peneliti
Bogor, 23 Mei 2013 Yang menerima/Pelaksana SPD
……………………………………………….. NIP. ………………………………………..
……………………………………………………. NIP. ……………………………………………..
SURAT
TUGAS
Nomor : …………….................
Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama NIP Jabatan Instansi
: : : :
………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. …………………………………..
menugaskan kepada : 1.
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan
: : : :
………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. …………………………………..
2.
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan
: : : :
………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. …………………………………..
Untuk melaksanakan “pengumpulan data/survey lapangan kegiatan penelitian dengan judul ……….” pada tanggal 19 s/d 21 Mei 2013 di Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bogor, 17 Mei 2013 Ketua/Sekretaris Departemen
……………………………………… NIP.
Contoh : SPPD (Halaman depan) Kementerian Negara / Lembaga INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Lembar ke Kode No Nomor
: : :
SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) 1
Pejabat Pembuat Komitmen/Atasan Langsung
2
Nama Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas NIP
3
a.
Pangkat dan Golongan
a.
b.
Jabatan/Instansi
b.
c.
Tingkat Biaya Perjalanan Dinas
c.
4
Maksud Perjalanan Dinas
5
Alat angkutan yang dipergunakan
6
a.
Tempat berangkat
a.
b.
Tempat tujuan
b.
a.
Lamanya Perjalanan Dinas
a.
b.
Tanggal berangkat
b.
c.
Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)
c.
7
8
9
10
Tanggal Lahir
Pengikut : Nama 1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
Keterangan
Pembebanan Anggaran a.
Instansi
a.
b.
Akun
b.
Keterangan lain-lain Dikeluarkan di Tanggal : a.n. Pejabat Pembuat Komitmen Atasan Langsung Pelaksana SPD
………………………………………………………………………… NIP.
Contoh : SPPD (Halaman belakang) I.
II.
Tiba di Pada Tanggal Kepala
: : :
Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala
: : : : :
(………………………………………………………………………..) NIP Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
III.
(………………………………………………………………………..) NIP Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :
(………………………………………………………………………..) NIP Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
IV.
(………………………………………………………………………..) NIP Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :
(………………………………………………………………………..) NIP Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
V.
(………………………………………………………………………..) NIP Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :
(………………………………………………………………………..) NIP Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
VI.
(………………………………………………………………………..) NIP Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :
(………………………………………………………………………..) NIP Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
(………………………………………………………………………..) NIP
(………………………………………………………………………..) NIP
VII.
Catatan Lain-lain
VIII.
PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negar menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.
D. BELANJA LAIN-LAIN 1. Biaya rapat : konsumsi Kelengkapan Administrasi : Kwitansi pembelian konsumsi Surat undangan Daftar hadir Jika rapat di kantor/komplek perkantoran : tidak diperkenankan adanya “penggantian transport” Tarif satuan konsumsi “daerah propinsi Jawa Barat” (tarif tertinggi): - makan : Rp. 37.000,-/kali PMK No 37/PMK.05/2012 - snack : Rp. 11.000,-/kali
2. Fotocopy /Penggandaan Kelengkapan administrasi : Kwitansi/bon (materai, stempel toko, nama jelas)
3. Sewa alat / kendaraan: Kwitansi (materai, stempel toko, nama terang)
4. Penyusunan Laporan
FORMAT LAPORAN KEUANGAN A. B. C. D. E.
Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (format-1) Laporan Keuangan / Buku Kas Umum (format-2) Rekapitulasi Penggunaan Dana (format-3) Cashflow (format-4) Penutupan Kas (format-5)
A. SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA Format-1
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Kegiatan Penelitian : Hibah Bersaing/Fundamental/Hibah Pascasarjana/Unggulan Strategis SUMBER DANA : APBN / DIPA - IPB TAHUN 2013 1. Kode Satuan Kerja : 189772 2. Nama Satuan Kerja : INSTITUT PERTANIAN BOGOR 3. Tanggal/No DIPA : 01 Mei 2013 / No : 023.04.2.189772/2013
4. Judu Penelitian
: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Peneliti, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan meterial serta atas kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran belanja-belanja ini dengan perincian sebagai berikut :
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tanggal 13 April 2012 13 April 2012 13 April 2012 20 April 2012 23 April 2012 23 April 2012 29 April 2012 30-Apr-12 dst
Penerima
CV. Antara Mandala FC Prof.Dr. ….., Dr.Ir. ….. Maman, A.Md Prof.Dr. ., JUMLAH
Uraian Potongan Pajak PPN Potongan Pajak PPh pembelian bahan kimia biaya perbanyakan materi honorarium ketua peneliti honorarium tim peneliti untuk honorarium teknisi untuk biaya perjalanan dinas survey
No Bukti 1-a 1-b 2 3 4 5 6 dst dst
Jumlah (Rp)
Pajak yang dipungut PPN PPh
1.000.000 200.000 4.000.000 120.000 1.000.000 2.500.000 250.000 450.000 9.520.000
Bukti-bukti pengeluaran anggaran tersebut di atas disimpan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat(LPPM) IPB untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. Bogor, …………………………… Ketua Peneliti
……………………………………… NIP………………………………..
B. LAPORAN KEUANGAN / BUKU KAS UMUM LAPORAN KEUANGAN Kegiatan Penelitian : Hibah Bersaing/Fundamental/Hibah Pascasarjana/Unggulan Strategis SUMBER DANA : APBN / DIPA - IPB TAHUN 2013 Judu Penelitian
: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ketua Peneliti : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Total Kontrak : Rp. …………………………………… Realisasi Penerimaan Dana Tahap I : 10.000.000 Dana Tahap II : Jumlah : 10.000.000 Realisasi Belanja : 9.520.000 Sisa : 480.000
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tanggal 13 April 2012 13 April 2012 13 April 2012
PENERIMAAN Uraian Kegiatan Potongan Pajak PPN Potongan Pajak PPh Pencairan dana tahap I (70%)
dst dst
No Bukti 1-a 1-b 2 3 4 5 6 dst dst
Jumlah (Rp) 1.000.000 200.000 8.800.000 -
JUMLAH
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tanggal 13 April 2012 13 April 2012 17 April 2012 20 April 2012 23 April 2012 23 April 2012 29 April 2012 30-Apr-12 dst
10.000.000 Mengetahui Kepala LPPM
Prof.Dr.Ir. Bambang Pramudya N, M.Eng NIP. 19500301 197603 1 001
PENGELUARAN Uraian Kegiatan Potongan Pajak PPN Potongan Pajak PPh CV. Antara (Juli), pembelian bahan kimia Mandala FC (Eko), biaya perbanyakan Prof.Dr. ….., honorarium ketua peneliti Dr.Ir. ……. DKK (5 orang), honorarium tim Maman, A.Md, honorarium teknisi untuk Prof.Dr. ., biaya perjalanan dinas survey JUMLAH
C. REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA Format-3
REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA Kegiatan Penelitian (Hibah Bersaing/Fundamental/Hibah Pascasarjana/Unggulan Strategis ) SUMBER DANA : APBN / DIPA - IPB TAHUN 2013 Judul Penelitian Ketua Peneliti Nilai Kontrak Realisasi Tahap I Tahap II Jumlah Realisasi Penggunaan Sisa/Saldo Dana
: : :
………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………….. …………………………………..
: : : : :
8.800.000 (setelah dikurangi pajak) 8.800.000 8.320.000 480.000
Rekapitulasi Belanja
: URAIAN
NO
JUMLAH (Rp)
1
Gaji dan Upah
3.750.000
2
Bahan Habis Pakai
4.000.000
3
Perjalanan
450.000
4
Lain-lain
120.000 JUMLAH BELANJA
8.320.000
Bogor, Ketua Peneliti
…………………………………………….. NIP. ………………………………………
D. CASH FLOW Format-4
CASH FLOW Kegiatan Penelitian : Hibah Bersaing/Fundamental/Hibah Pascasarjana/Unggulan Strategis SUMBER DANA : APBN / DIPA - IPB TAHUN 2013 Judul Penelitian Nama Peneliti Nilai Kontrak NO
URAIAN
1 Saldo bulan yang lalu 2 Penerimaan bulan ini 3 Penggunaan bulan ini 1. Gaji/upah 2. Bahan 3. Perjalanan 4. Lain-lain 4 Saldo bulan ini
: ……………………………………………….. : ……………………………………………….. : 60.000.000
APRIL -
MEI
TAHUN ANGGARAN 2012 JUNI JULI AGUST
SEPT
OKT
NOP
DES
480.000
480.000
480.000
480.000
480.000
480.000
480.000
480.000
JUMLAH
%
8.800.000
-
-
-
-
-
-
-
-
8.800.000
14,67%
8.320.000
-
-
-
-
-
-
-
-
8.320.000
94,55%
3.750.000
-
-
-
-
-
-
-
-
3.750.000
42,61%
4.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
4.000.000
45,45%
450.000
-
-
-
-
-
-
-
-
450.000
5,11%
120.000
-
-
-
-
-
-
-
-
120.000
1,36%
480.000
480.000
480.000
480.000
480.000
480.000
480.000
480.000
480.000
480.000
Bogor, Ketua Peneliti
……………………………………………………. NIP. ………………………………………………
D. PENUTUPAN KAS Format-5
BERITA ACARA PENUTUPAN KAS Kegiatan Penelitian : Hibah Bersaing/Fundamental/Hibah Pascasarjana/Unggulan Strategis SUMBER DANA : APBN / DIPA - IPB TAHUN 2013 Judu Penelitian
:
………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tanggal Penutupan Nama Penutup Kas Total Penerimaan Total Pengeluaran Total Saldo - Saldo di Bank - Saldo kas tunai
: : : : : : :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Rp. 10.000.000 Rp. 9.520.000 Rp. 480.000 Rp. 0 Rp. 480.000
Saldo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kas tunai terdiri dari : Lembar uang kertas Rp. Lembar uang kertas Rp. Lembar uang kertas Rp. Lembar uang kertas Rp. Lembar uang kertas Rp. Lembar uang kertas Rp. Lembar uang kertas Rp. Keping uang logam Rp. Keping uang logam Rp. Keping uang logam Rp. Keping uang logam Rp.
100.000 = 2 50.000 = 4 20.000 = 2 10.000 = 2 5.000 = 0 2.000 = 8 1.000 = 3 500 = 2 200 = 0 100 = 0 50 = 0 JUMLAH
lembar lembar lembar lembar lembar lembar lembar keping keping keping keping
= = = = = = = = = = = =
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
200.000 200.000 40.000 20.000 16.000 3.000 1.000 480.000
Mengetahui Kepala LPPM
Bogor, Ketua Peneliti
Prof.Dr.Ir. Bambang Pramudya N, M.Eng NIP. 19500301 197603 1 001
………………………………………… NIP……………………………………
Catatan : A. Pembelian bahan/barang/jasa : kwitansi tidak boleh ditanda tangan oleh peneliti tetapi harus oleh pihak penyedia barang/jasa (stempel toko, beamaterai & nama jelas) Penunjukkan Penyedia barang/jasa harus sesuai dengan bidangnya Jika pembelian kepada Petani/Perorangan : fotocopy KTP dan beamaterai B. Jika perjalanan menggunakan sewa kendaraan, komponen perjalanan harus dikurangi biaya transport. C. Biaya penelitian tidak diperkenankan untuk pembelian peralatan dalam bentuk aset/investasi. D. Jika ada biaya sewa peralatan/barang, harga tersebut jangan sampai melebihi harga pembelian barang tersebut E. Tidak diperkenankan ada transaksi yang tidak sesuai peruntukkannya (misal : bantuan sosial kepada pegawai dll)
45