PANDUAN PEMBUATAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2016
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNI VE RS IT AS SEBELAS MARET JL. Ir. SUTAMI NO. 36 A SURAKARTA
I(ATA PENGANTAR
Assalamualtaihm" Wr. Wb. R4ii syr*ur mdlah senffitiasa selalu kita
paqidffi k@a Allah SWT, berlcd kaunia
serta hidayahl.Iya l
dm PengaMim
k€eada Ldasyralrd
Llniversitas Sebelas }daret Tahun 241,6.
Bulnr Panduan Pembudan Pemmggpqiawaban Kemngan Pelaksanam Penelitia dan
PengaMim ke@a f{asyrdra Universitas S€belas lvlarct Tahrm 2016 memryakm hilct
ptti/pengabdi di linghrngm Uriversitas Sebelas l\,Iarct datam membud petug$mgau,aban keumgm pelalsaa t4as penelitian dan pengabdian
@rm
yang dih{ukan bagi pma
iui memud uraim mengenai mekanisne m€nyu$m petanggung jaurah k€umgm png dengan perafilran perundang
-
tndmgan ymg berlaku.
Penyusman pe,rtang$mgiauabm keumgan
ymg tel&
selesai melaksanakm tugas
pen$Aim tenseht
bersumb€r
petggunaannya Mendasa*an Ksuangan Negra, maka
sesuai
dili
dai
@a
segs
penting bagi para penelid/pemgsbdi
perelitim dan pengabdim km€na dana penelitim dm
keumgro Undmg
rcgffi 1mg heus aipertmggungiauat*m
- Udmg Nomor 17 Tahrm 2003 Tentmg
sisi prmes ksuangro negra mencangktrp sehmrh rmgkaian
png bertaitm d€ngm pengelolaan obyek sebagaimma t€rsebut diatas mulai dad rumusar kebijakm dan penptit k€etfirsm smpi der,gnn pertmggungiaunabm.
kegiatan
pm&ru ini d@ *eqiadi actrur bagi penelitir?engaHi di lingkrmg@ Univenitas S€belas lvlmst dale penyo$man pertmsgungiarraban keuegm kegidan pe,nelitian Se,moga buku
dm pengabdim keeada mastrualrd yang telah dilalsmakar.
Kmi
smgat mengharapken txitik
deean"
Wcsalamuallaihm" Wr. Wb.
ffi$
Sap,rt
r,ll[.tli,PhJ)
1E1403
tmt
7
PANDUAN PEMBUATAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2016
A.
PENDAHULUAN Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(LPPM)
merupakan unsur pelaksana Universitas Sebelas Maret yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat – Pusat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas, Jurusan, Bagian, Kelompok, dan Perorangan, mengusahakan pengendalian dalam hal penggunaan sumber daya, serta mengusahakan pengembangan dan peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berkaitan dengan peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta diatas, hal tersebut didalamnya berhubungan dengan pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi yang secara umum tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disetujui untuk didanai meliputi pengusulan, seleksi, pelaksanaan dan pelaporan. Mengenai pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mewajibkan adanya laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, juga perlunya dibuat laporan penggunaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Guna menjamin ketertiban dan kelancaran
pelaksanaan
administrasi
keuangan
perlu
disusun
laporan
pertanggungjawaban keuangan (SPJ) secara benar. Mendasarkan pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
negara
adalah
penyampaian
laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum dan menurut Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung 1
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan terkait mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara,
serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu disusunnya buku panduan pembuatan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberi petunjuk pencairan dana dan pengelolaan keuangan
dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan dan
penyusunan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan kegiatan.
B.
KETENTUAN
UMUM
PENYUSUNAN
PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN Dalam pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan buku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi IX, bahwa program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Ditlitabmas menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut : a. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdaftar dalam pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang tersedia di : http://pdpt.dikti.go.id atau http://evaluasi.dikti.go.id. b. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang harus mempunyai NIDN, sedangkan anggota peneliti/pelaksana bukan dosen harus mengisi form kesediaan. c. Proposal diusulkan melalui Lembaga Penelitian dan atau Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan pimpinan tertinggi perguruan tinggi tempat dosen tersebut bertugas secara tetap di perguruan tinggi bersangkutan yang dikirim ke Ditlitabmas
dengan
cara
diunggah
melalui
SIM-LITABMAS
(http://simlitabmas.dikti.go.id).
2
d. Pada tahun yang sama setiap peneliti hanya boleh terlibat dalam 1 (satu) judul penelitian atau pengabdian sebagai ketua dan 1 (satu) judul sebagai anggota, atau sebagai anggota didalam usulan proposal maksimum pada 2 (dua) skema yang berbeda, baik program Hibah Penelitian Desentralisasi, Hibah Penelitian Kompetitif Nasional maupun hibah pengabdian kepada masyarakat. e. Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau pengabdian atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang didanai oleh Ditlitabmas selama 2 (dua) tahun berturut – turut dan diwajibkan mengembalikan dana penelitian atau pengabdian ke kas negara. f. Lembaga Penelitian dan atau Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat perguruan tinggi diwajibkan untuk melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pengelolaan penelitian dan pengabdian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di masing – masing perguruan tinggi. g. Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat perguruan tinggi yang tidak melaksanakan point f tidak akan diikutkan dalam program pemetaan kinerja penelitian atau pengabdian kepada masyarakat tahun berikutnya. h. Peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tidak berhasil memenuhi luaran (output) yang dijanjikan pada proposal akan dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukkan usulan baru sampai dipenuhinya output yang dijanjikan. i.
Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada aturan yang berlaku. Selain ketentuan yang diuraikan diatas, mengenai Laporan Pertanggungjawaban
(SPJ) Keuangan dibuat oleh Ketua Pelaksana Kegiatan/Tim Peneliti dengan mengacu pada sistem pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Universitas Sebelas Maret dan bukti-bukti Anggaran
SPJ
dibuat dan disusun
mengacu Rencana
Biaya Penelitian yang termuat dalam Pelaksanaan Kegiatan
Penelitian/ Pengabdian kepada Masyarakat; disusun sesuai Rekapitulasi Realisasi Pengeluaran.
3
C.
PENCAIRAN DANA Tahapan pencairan dana menyesuaikan dengan tahapan yang tertera dalam kontrak Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
D.
PENYUSUNAN BUKTI-BUKTI SPJ a.
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
disusun
sesuai
dengan
Rekapitulasi Realisasi Pengeluaran Pelaksanaan Penelitian / Pengabdian. b.
Warna cover menyesuaikan Laporan Hasil Penelitian / pengabdian.
c.
Pada halaman satu disusun Laporan Penggunaan Dana yang memuat urutan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan kelompok biaya/belanja kemudian diurutkan sesuai tanggal pengeluaran (lihat Lampiran I);
d.
Bukti pengeluaran berupa ; a. Belanja Honorarium (lihat Lampiran II). -
Dasar honorarium peneliti/pengabdi dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015.
-
Jabatan Fungsional Peneliti mendasarkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti adalah : No 1
2
3
4
Jabatan
Golongan Ruang
Angka Kredit
III/a
100
III/b
150
III/c
200
III/d
300
IV/a
400
IV/b
550
IV/c
700
IV/d
850
IV/e
1050
Peneliti Pertama
Peneliti Muda
Peneliti Madya
Peneliti Utama
b. Belanja barang Kuitansi untuk pengeluaran berupa pembelian barang (lihat Lampiran III); c. Belanja Operasional Lainnya : 1) Rapat Persiapan Kegiatan Rapat persiapan kegitan yang dilaksanakan di kantor, yang dapat dipertanggungjawabkan hanya
snack rapat
atau
makan siang. 4
Apabila rapat persiapan yang dilaksanakan di kantor mengundang instansi atau wakil kementerian/lembaga, maka perserta rapat dari instansi atau wakil kementerian/Lembaga dapat diberikan Surat Perjalanan Dinas (SPD) atau transport lokal. Absensi (daftar hadir) dibuat pada saat rapat persiapan kegiatan yang dilaksanakan dikantor dan yang dilaksanakan di luar kantor. Absensi (daftar hadir) diperlukan untuk mengetahui berapa banyak peserta yang hadir ( lihat Lampiran IV) 2) Tanda terima transport lokal Tanda terima transport lokal dibuat dalam bentuk tabel seperti daftar hadir
(absen)
kegiatan.
Transpor
lokal
diberikan
maksimal
Rp 150.000,-. (lihat Lampiran V ). Satuan biaya uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri / TNI / pihak lain yang melakukan kegiatan dalam komplek perkantoran yang sama. d. Belanja Perjalanan Dinas /SPD. Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Ketua Peneliti, anggota peneliti maupun tenaga teknis yang melaksanakan kegiatan penelitian di kabupaten / kota. Perjalanan dinas mengacu pada Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Pegawai Negeri, 65/PMK.02/2015
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,
dan Pegawai Tidak Tetap, dan
Peraturan
Permenkeu
Direkt ur
No.
Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER – 22/PB/2013, yang terdiri dari: 1) Uang Harian (uang makan, uang saku dan transport lokal); 2) Transport luar kota. (tiket+boarding+Airport Tax jika menggunakan Pesawat Udara); 3) Biaya Akomodasi Hotel berdasarkan ketentuan yang berlaku (Permenku 65/PMK.02/2015) Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; 4) Transport Bandara dibuktikan dengan tanda tangan pengeluaran Riil.; 5) Perjalanan Dinas didukung dengan Surat Tugas dari Sekretaris LPPM UNS dan Surat Perjalanan Dinas (SPD). Pelaporan pertanggungjawaban ketua peneliti, anggota peneliti dan tenaga teknis yang melakukan perjalanan dinas dibuat dalam bentuk 5
SPD (Surat Perjalanan Dinas) yang berisi antara lain : 1) Kuitansi Perjalanan Dinas. Lihat (Lampiran VI) 2) Rincian perjalanan Dinas. Lihat ( Lampiran VII) 3) Daftar Pengeluaran Riil untuk biaya transport dari propinsi ke Kabupaten / Kota. (lihat lampiran VIII) 4) Surat Tugas Perjalanan Dinas dari Sekretaris LPPM. (lihat Lampiran IX) 5) Lembar 1 SPD (lihat Lampiran X) 6) Lembar 2 SPD, dilengkapi dengan stempel dan tanda tangan pejabat/ pegawai negeri Kabupaten / Kota. e.
Bukti Pengeluaran dibuat ”rangkap” 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut : 1. Arsip LPPM dalam bentuk asli. 2. Arsip Peneliti dalam bentuk asli.
f.
Kuitansi/bukti pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan, untuk kemudian dijilid dan diserahkan ke LPPM-UNS melalui Sub Bagian Umum.
g.
Hasil Penelitian dan Pengabdian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang harus dilaporkan kepada instansi/lembaga pada masing – masing fakultas asal peneliti/pengabdi kepada pengelola SIMAK BMN Fakultas/Lembaga atau jika di hibahkan kepada masyarakat harus di buatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan diketahui pejabat setempat dan penerima.
E.
BIAYA MATERAI Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi meterai sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009 Tentang Bentuk Ukuran dan Warna Benda Materai. Berkaitan dengan dokumen yang dikenakan tarif Bea Materai untuk dokumen yang menyatakan nominal uang dengan batasan sebagai berikut : a. nominal sampai Rp 250.000,- tidak dikenakan Bea Materai. b. nominal diatas Rp 250.000,- sampai Rp.1.000.000,- dikenakan Bea Meterai 3.000,c. nominal diatas Rp.1.000.000,- dikenakan Bea Meterai 6.000,-
6
F.
KEWAJIBAN PAJAK 1.
Pajak Penghasilan (PPh 21) Pemotongan PPh Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi di dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Pembayaran Penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendahara Pengeluaran adalah pembayaran atas honorarium pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2.
Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22) Dasar pemotongan PPh Psl 22 adalah Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. Setiap pembelian barang lebih dari Rp. 2.000.000,- dan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari DPP (dilampiri SSP PPN; SSP PPh psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).
3.
Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23) Dasar pemotongan PPh Ps 23 adalah Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. Setiap transaksi pembelian Jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2 %. (dilampiri SSP PPh psl. 23 yang distempel toko). Setiap pembelian Jasa/Sewa lebih dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh psl. 23 yang distempel toko) Khusus pembelian Konsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 % dan tidak dikenakan PPN.Apabila pembelian Konsumsi/Jasa Catering tidak mempunyai NPWP maka dikenakan pajak 2 kali lipat atau 4% (dilampiri SSP PPh psl,23). Berkaitan dengan penyetoran PPh 23 menggunakan NPWP Universitas Sebelas Maret.
4.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dasar pemotongan PPN Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009. Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender; maka dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) disertai Faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP). 7
CARA MENGHITUNG DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) DPP = 100/110 x Jumlah Pembelian. CARA MENGHITUNG BESARAN PPN PPN = 10% x DPP
G.
PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan
APBN/APBD, baik
yang dilaksanakan secara swakelola
maupun oleh penyedia barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun Pengadaan peralatan Barang/Jasa menggunakan dua cara yaitu: 1. Swakelola Swakelola
adalah
Pengadaan
Barang/Jasa
dimana
pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Kontrak pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. Mendasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomot 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan “pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola meliputi” : a.
pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I;
b.
pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I;
c.
pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; 8
d.
pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar;
e.
penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
f.
pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
g.
pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
h.
pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
i.
pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
j.
penelitian dan pengambangan dalam negeri; dan/atau
k.
pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.
Dalam Pasal 26 ayat (3) disebutkan bahwa“prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan”. 2. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Berkaitan dengan Penyedia Barang/Jasa mendasarkan Pasal 35 - 40 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan sebagai berikut : Pasal 35 (1) Kelompok Kerja ULP /Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. (2) Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan : a.
Pelelangan Umum;
b.
Pelelangan Terbatas;
c.
Pelelangan Sederhana;
d.
Penunjukan Langsung; 9
e.
Pengadaan Langsung; atau
f.
Kontes.
Pasal 36 (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi. (2) Khusus untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyediannya terbatas, pemilihan Penyedia Barang/Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas. (3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. (4) Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga. Pasal 37 (1) Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan : a.
Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya; atau
b.
Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
(2) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses pasca kualifikasi. Pasal 38 (1) Penunjukkan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal : a. Keadaan tertentu; dan/atau b. Pengadaan Barang Khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus. (2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa
Lainnya
yang
dinilai
mampu
melaksanakan (3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan 10
secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 39 (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan : a. kebutuhan operasional K/L/D/I; b. teknologi sederhana; c. resiko kecil; dan/atau d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Kecil. (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. (3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan. Pasal 40 (1) Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut : a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. (2) Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki karakteristik sebagai berikut : a. tidak mempunyai harga pasar; dan b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
11
VII. PENUTUP Demikian
petunjuk
penyusunan
Pertanggungjawaban
Keuangan
Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat disusun, semoga bermanfaat.
Surakarta, Ketua,
Prof. Sulistyo Saputro, M.Si, Ph.D NIP. 19680904 199403 1001
12
Lampiran I LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH PENELITIAN / PENGABDIAN……………… TAHUN ANGGARAN 2016 Ketua Peneliti
:……………………….
Fakultas
: ………………………
Judul Penelitian
: ………………………
Skim
: .....................................
Uang yang diterima
:
Tahap I Tahap II Jumlah Penggunaan Tahap ( I atau II ) Pajak pph 21 (Gol III(5%) atau IV(15%) – sumber dana DIKTI Pajak PPN dan PPh 23 (sumber dana APBN & PNBP UNS) Sisa
NO. I
II
,,-
Rp. Rp. Rp.
,-
KETERANGAN HONOR TIM PENELITI (MAKS 30%) Volume TGL Honorarium Pembimbing xx Honorarium peneliti xx Honorarium Survei/petugas Lab xx Honorrium lain-lain xx PERALATAN PENUNJANG, DITULIS Volume SECARA
III
: Rp. : Rp. Rp. Rp.
TERPERINCI
KEBUTUHAN (5 – 15 %) TGL Pembelian……… Pembelian……… Dan lain-lain BAHAN HABIS PAKAI, SECARA
TERPERINCI
Satuan xx xx xx xx Satuan
SESUAI
Total (Rp)
Satuan (Rp)
xx xx xx DITULIS Volume
xx xx xx Satuan
SESUAI
KEBUTUHAN (20 – 30 %) TGL Biaya pengolahan data, uji Lab dll)
Honor /Jam xx xx xx xx Harga
xx xx xx Harga Total (Rp)
Satuan (Rp) xx xx
xx xx
xx xx
13
IV
PERJALANAN, JELASKAN KEMANA
Volume
Satuan
DAN UNTUK TUJUAN APA (15-25%)
V
SPD Survei FGD Dan lain-lain Lain – Lain : Administrasi, Publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan (maks. 15 %)
Biaya Total (Rp)
Satuan (Rp) xx xx xx xx
xx xx xx xx
xx xx xx xx
Rp.
Surakarta, …………… Mengetahui/Menyetujui Ketua LPPM UNS
Ketua Peneliti
Prof. Sulistyo Saputro, M.Si, Ph.D
(N A M A T E R A N G)
NIP. 19680904 199403 1001
NIP …………...........
14
Lampiran II
Contoh Daftar Honorarium
DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM TIM PENELITIAN / PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT … TAHUN 2016 DENGAN JUDUL ………………………. Berdasarkan Surat Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian/ Pengabdian ………..Nomor: .../UN27.21/PL/2016, Tanggal,………. NO
NAMA
1
JABATAN HONORARIUM
2
3
4
GOL 5
PPh Ps.
PENERIMAAN
21 6
7
xxxxxxxxxxxx Ketua Peneliti
Gol 4
6 = 4-5
xxxxxxxxxxxx Anggota
Gol 3
6 = 4-5
TANDA TANGAN 8
xxxxxxxxxxxx Administrasi xxxxxxxxxxxx Teknisi xxxx xxxxxxxxxxxx Pengolah data
JUM Terbilang………………………………………………. Keterangan: a. Honorarium dibayarkan berdasarkan PMK No. 65/PMK.02/2015 b. Golongan anggota sesuai dengan golongan ketua peneliti. Mengetahui Ketua Peneliti
(Nama Terang) NIP………… 15
Lampiran III
Contoh kuitansi < Rp.1.000.000
TA
:
No. Bukti
:
KUI TANSI
Sudah terima dari
:
Jumlah
: Rp
Terbilang
:
Guna membayar :
Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UNS
Foto
Copy
laporan penelitian
untuk
kegiatan
Penelitian
berjudul ……….… sesuai Penelitian/pengabdian Surat Tugas Pelaksanaan Kegiatan ………..
(Skim
penelitian/pengabdian)
sumber dana…… Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sbb : - 3 exp x Rp. 250.000,- = Rp. 750.000,-
…………..…. , …… Setuju dibebankan Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UNS
Meterai Stempel
Rp. 3.000,-
Ir. Ary Setyawan M.Sc.,P.hD.
Tanda tangan
NIP. 196612041995121001
(Nama Terang)
Mengetahui, Ketua Peneliti
(Nama Terang)
16
Contoh kuitansi ≥ 1.000.000,-
TA
:
No. Bukti
:
KUI TANSI
Sudah terima dari
:
Jumlah
: Rp
Terbilang
:
Guna membayar :
Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UNS
Foto
Copy
laporan penelitian
untuk
kegiatan
Penelitian
berjudul ……….… sesuai Penelitian/pengabdian Surat Tugas Pelaksanaan Kegiatan ………..
(Skim
penelitian/pengabdian)
sumber dana…… Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sbb :
Setuju dibebankan
…………..…. , ……
Pejabat Pembuat Komitmen
Meterai
LPPM UNS
Rp. 6.000,Stempel
Ir. Ary Setyawan M.Sc.,P.hD.
Tanda tangan
NIP. 196612041995121001
(Nama Terang)
Mengetahui, Ketua Peneliti
(Nama Terang)
17
LAMPIRAN IV
DAFTAR HADIR
Acara
:
Hari/Tanggal
:
Tempat
:
No
Nama
Jabatan dan
Tanda Tangan
Instansi
Surakarta, .............................. Mengetahui, Ketua Peneliti
Nama terang NIP
18
LAMPIRAN V
TANDA TERIMA TRANSPORT
Acara
:
Hari / Tanggal
:
Tempat
:
No
Nama
TOTAL
Jumlah Rp. 150.000,Rp. 150.000, Rp. 150.000, Rp. 150.000, Rp. 150.000, Rp
Tanda Tangan
Surakarta, ....................... Mengetahui, Ketua Peneliti
Nama terang NIP
19
Lampiran VI Contoh Kuitansi Perjalanan Dinas
TA
:
NO. BUKTI :
KUITANSI
Sudah terima dari
: Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UNS
Jumlah
: Rp
Terbilang
: ............................................................................................................
Guna pembayaran
: Belanja Perjalanan/SPD Solo.................dalam rangka ..................... Untuk kegiatan Penelitian berjudul ................. Sumber dana ........... Tahun Anggaran 2016.
Surakarta, Setuju Dibebankan
Penerima,
Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UNS
Ir. Ary Setyawan M.Sc.,P.hD.
............................
NIP. 196612041995121001.
NIP........................
Mengetahui, Ketua Peneliti
(Nama Terang)
20
Lampiran VII RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS
NO 1.
PERINCIAN BIAYA Transpot berangkat
JUMLAH Rp .................................,-
KETERANGAN Atas dasar SPPD dari :Ketua LPPM UNS
2.
3.
Uang harian Lumpsum : a. Uang harian .... (.....) hari
Rp .................................,-
Tanggal : ............
b. Penginapan
Rp .................................,-
Nomor : ...............
c. Transpor Pegawai
Rp .................................,-
d. Biaya Taksi
Rp .................................,-
e. Airport tax
Rp .................................,-
Transpot Kembali
Rp .................................,-
Jumlah
Rp ..................................,-
Terbilang : (..............................................................................................................................)
..................., tanggal, bulan, tahun Telah dibayar sejumlah
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.................................
Rp.............................................
Ketua Peneliti
Yang Menerima
(..................................)
(.........................................)
NIP. ...................................
NIP. ........................................
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah
: Rp .....................................................
Yang telah dibayar semula
: Rp .....................................................
Sisa Kurang/Lebih
: Rp .....................................................
21
Lampiran VIII
DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Yang bertandatangan di bawah ini : Nama
:
NIP
:
Jabatan
:
Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor ................. tanggal ................., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1.
Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti – bukti pengeluaran, meliputi : NO 1.
URAIAN
JUMLAH
Transpor Bandara / Stasiun PP JUMLAH
2.
Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar – benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan Dinas dalam rangka .........................................seperti dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Negara.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,
Surakarta, .....................................
Pejabat Pembuat Komitmen
Yang nelaksanakan tugas
Ir. Ary Setyawan M.Sc.,P.hD
Nama
NIP. 196612041995121001
NIP.
22
Lampiran IX
Format Surat Tugas satu orang
KOP LPPM UNS
SURAT
TUGAS
Nomor : ………./UN27.21/PL/2016
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret memberi tugas kepada:
Nama
: .................................
NIP
: ................................
Pangkat/Gol
: .................../............
Jabatan
untuk
: Ketua Peneliti
melaksanakan
tugas
..................
.................... (skim Penelitian / pengabdian)
berkaitan Tahun
dengan
penelitian/pengabdian
Anggaran
2016
yang
berjudul...................................................... dengan tujuan ..........selama......., mulai tanggal ......... s.d............... Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagimana mestinya.
Surakarta, .............................. Ketua
Prof. Sulistyo Saputro, M.Si, Ph.D NIP. 19680904 199403 1001
23
Format Surat Tugas beberapa orang
KOP LPPM UNS
SURAT
TUGAS
Nomor : ………./UN27.21/PM/2016
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas S e be la s Mar et memberi tugas kepada:
NO 1. 2. 3. 4. 5.
NAMA
NIP
PANGKAT/GOL
-
Honorer Mahasiswa
JABATAN Ketua Peneliti Anggota Anggota Surveyor Surveyor
untuk melaksanakan tugas .................. berkaitan dengan penelitian ........................ (skim Penelitian/Pengabdian)
Tahun
Anggaran
2016
yang
berjudul ...................................................... dengan tujuan ..........selama......., mulai tanggal ......... s.d...............
Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagimana mestinya.
Surakarta, .............................. Ketua
Prof. Sulistyo Saputro, M.Si, Ph.D NIP. 19680904 199403 1001
24
Lampiran X KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SEBELAS MARET LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nomor
Jl.Ir.Sutami No.36A Kentingan Surakarta
:
/SPPD/2016
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 1. 2. 3.
4. 5. 6.
Pejabat berwenang yang memberi perintah Nama Pegawai yang diperintahkan/NIK a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 11 Th 2003 b. Jabatan c. Gaji Pokok d. Tingkat menurut Peraturan perjalanan dinas Maksud perjalanan dinas
Alat angkut yang dipergunakan a. Tempat berangkat b. Tujuan 7. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali 8. Pengikut : Nama 1. 2. 3. 4. 9. Pembebanan Anggaran 10. Keterangan lain-lain 11. Tembusan disampaikan kepada
: Ketua LPPM UNS : : : : : : : : : : ....... (......) hari : ............................... : ............................... Umur hubungan keluarga/keterangan
: : 1. 2. Dikeluarkan di Pada tanggal
: Surakarta :
KETUA LPPM UNS
Prof. Sulistyo Saputro, M.Si., Ph.D NIP. 19680904 199403 1 001
25
I.
Berangkat dari Pada tanggal Ke
: : : Ketua
Prof. Sulistyo Saputro, M.Si., Ph.D NIP. 19680904 199403 1 001 II
Tiba di Pada tanggal Kepala
: : :
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: : : :
III
Tiba di Pada tanggal Kepala
: : :
Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
: : : :
IV. Tiba kembali di : Surakarta (tempat kedudukan) dilaksanakan Pejabat yang member perintah :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa Perjalanan tersebut diatas benar
KETUA
Atas perintahnya dan semata mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya. Pejabat yang memberi perintah: KETUA
Prof. Sulistyo Saputro, M.Si., Ph.D NIP. 19680904 199403 1 001
Prof. Sulistyo Saputro, M.Si., Ph.D NIP. 19680904 199403 1 001
V. CATATAN LAIN LAIN : VI. PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita kerugian akibat kesalahan,kelalaian dan kealpaannya.(angka 8,lampiran surat Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 No.B.296/M/K/1/4/1974
26
Lampiran XI Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Melewati Batas Kota.
27
28
Lampiran XII Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Di Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam.
29
30
Lampiran XIII Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Di Dalam Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam.
31
32
Lampiran XIV Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi
33
Lampiran XV II.
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
34
Lampiran XVI Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Tarif Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (Uang saku, transport lokal, dan uang makan,(Dalam US$))
35
36
37
Lampiran XVII Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
38
Lampiran XVIII Satuan Biaya Fasilitas Transpor Bagi Pelaksana SPD dan Keluarga.
39
Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu : 1. Tingkat
A
untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung,
Mahkamah
Konstitusi, dan Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur,
Bupati,
Wakil Bupati,
Walikota, Wakil Walikota,
Ketua/Wakil Ketua/ Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara; 2. Tingkat
B untuk
Pejabat
Negara
Lainnya, Pejabat Eselon II, dan
Pejabat lainnya yang setara; dan 3.
Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.
40
TIM PENYUSUN PANDUAN PEMBUATAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2016
1. Penanggung jawab
: Prof. Sulistyo Saputro, M.Sc. Ph.D
2. Ketua
: Ir. Ary Setyawan, M.Sc, Ph.D
3. Sekretaris
: Drs. Pramista Magna, M.Si
4. Anggota
: Drs. Winarno : Erna Nur’aini, S.Sos : Sri Hasti Noerainingsih, SE : Yugo Asmoro, S.H
41
