BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI PADA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

HASIL PEMERIKSAAN

ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI PADA BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI

DI JAKARTA

Nomor : 48/S/V-XIII.1/08/2005 Tanggal : 29 Agustus 2005

1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI PADA BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DI JAKARTA

DAFTAR ISI

Resume Hasil Pemeriksaan

1

Bab I

4 4 4 4 4 4 5 8 8 8 9 9 9 10 10 10 12 12

Pendahuluan 1. Dasar Hukum Pemeriksaan 2. Tujuan Pemeriksaan 3. Lingkup Pemeriksaan 4. Metode Pemeriksaan 5. Jangka Waktu Pemeriksaan 6. Obyek Pemeriksaan Bab II Uraian Hasil Pemeriksaan A. Riview Sistem Pengendalian Intern 1. Organisasi 2. Perencanaan 3. Personalia 4. Prosedur 5. Pencatatan 6. Pelaporan 7. Pengawasan B. Temuan Pemeriksaan 1. Penyimpangan Terhadap Kriteria/Peraturan Yang Telah Ditetapkan 1.1 Dana bantuan umum yang bersumber dari beberapa negara sahabat untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sebesar Rp2.216.065.225,00 digunakan tidak sesuai tujuan peruntukannya (02.15) 2. Kelemahan Yang Mengganggu Azas Kehematan 2.1 Harga pengadaan obat untuk bantuan pengungsi eks Timor Timur di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terlalu mahal sebesar Rp59.902.154,00.. (03.01) 2.2 Terjadi ketidakhematan sebesar Rp682.915.200,00 pada kegiatan

2

12 17

17

monitoring dan evaluasi bantuan Pemerintah Jepang dalam rangka penanganan pengungsi eks Timor Timur di Propinsi NTT. (03.05) 2.3 Pengeluaran biaya sebesar Rp32.850.651,00 dalam rangka Pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support (BTCLS) belum dapat dipertanggungjawabkan (03.05) 2.4 Kontrak pekerjaan supervisi dan pembuatan laporan keuangan sebesar Rp926.740.000,00 belum memperhitungkan segi kehematan. (03.05) 3. Kelemahan Yang Dapat Mengakibatkan Tidak Tercapainya Program Yang Direncanakan 3.1 Penggunaan/pemanfaatan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan Siap Pakai (Dana On Call) sebesar Rp4.552.725.000,00 oleh beberapa Satkorlak/Satlak penerima bantuan tidak tepat sasaran. (05.11) 3.2 Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak dibawah lima tahun (balita) dan ibu hamil (bumil) di Kabupaten Kupang sebesar Rp528.300.000,00 tidak efektif. (05.11) 3.3 Dana bantuan dari Pemerintah Jepang untuk penanganan pengungsi eks Timor Timur di Propinsi NTT digunakan untuk pinjaman kepada pihak lain sebesar Rp1.046.226.400,00 (05.05) Lampiran-lampiran

3

18

21 27 26

26

32

34


Resume Hasil Pemeriksaan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP), merupakan wadah koordinasi non struktural yang bertugas mengelola dana bantuan darurat kemanusiaan, baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN. Terdapat 3 jenis dana bantuan darurat kemanusiaan yang dikelola oleh BAKORNAS PBP, yaitu : 1. Dana bantuan siap pakai/on call yang berasal dari APBN. 2. Dana bantuan umum yang bersumber dari sumbangan masyarakat/organisasi dalam maupun luar negeri. 3. Dana bantuan Pemerintah Jepang untuk penanganan pengungsi eks Timor Timur di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pelaksanaan pemberian bantuan didasarkan atas kebijakan dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) selaku Wakil Ketua BAKORNAS PBP, karena belum adanya Petunjuk Teknis (Juknis) yang baku sebagai pedoman pengelolaan dan tata cara pemberian/pertanggungjawaban bantuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada BAKORNAS PBP sejak TA 2002 sampai dengan Nopember 2004 di Jakarta, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Anggaran dan Realisasi a. Dana yang bersumber dari APBN Alokasi anggaran untuk bantuan yang berasal dari dana APBN TA 2002 sebesar Rp10.500.000.000,00, direalisasikan sebesar Rp10.464.695.000,00 (99,66%) dan telah diperiksa sebesar Rp10.464.695.000,00 (100%); TA 2003 dari alokasi dana sebesar Rp20.500.000.000,00, telah direalisasikan sebesar Rp12.285.750.000,00 (59,93%), dan telah diperiksa sebesar Rp12.285.750.000,00 (100%); dan TA 2004 dari alokasi dana sebesar Rp6.500.000.000,00 telah direalisasikan s.d Agustus 2004 sebesar Rp5.965.000.000,00 (91,77%) dan telah diperiksa sebesar Rp5.965.000.000,00 (100%). b. Dana Bantuan Umum Dana bantuan umum yang diterima BAKORNAS PBP sejak Tahun 2000 sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 4 Oktober 2004 adalah sebesar Rp4.397.307.386,00 dan telah direalisasikan/dipergunakan sebesar Rp3.899.275.859,00 dan telah diperiksa sebesar Rp3.899.275.859,00 (100%). c. Dana yang bersumber dari Pemerintah Jepang Dalam rangka penanggulangan pengungsi eks Timor Timur di Propinsi NTT, pada Tahun 2002 Pemerintah Jepang telah memberikan bantuan senilai Rp53.213.680.000,00, dan sampai dengan 11 Oktober 2004 telah direalisir senilai

4

Rp41.043.039.337,00 (77,13%), sedangkan dana bantuan yang telah dilakukan pemeriksaan senilai Rp20.320.097.200,00 (49,51%). Jumlah keseluruhan dana bantuan yang telah dilakukan pemeriksaan sebesar Rp52.934.818.059,00 (Rp10.464.695.000,00 + Rp12.285.750.000,00 + Rp5.965.000.000,00 + Rp3.899.275.859,00,00 + Rp20.320.097.200,00) atau 71,87 % dari nilai realisasi dana bantuan. 2. Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, berupa pembangunan resettlement di Propinsi NTT dan pemberian bantuan bencana di berbagai daerah di Indonesia, BPK-RI berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan penerimaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana bantuan kemanusiaan terdapat kelemahan, sebagai berikut : a. Dana bantuan umum yang bersumber atau diterima dari beberapa negara sahabat untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sebesar Rp2.216.065.225,00 atau 56,83% dari realisasi yang diperiksa sebesar Rp3.899.275.859,00, antara lain digunakan untuk dukungan kerja Menko Kesra, bantuan operasional Sekretariat BAKORNAS PBP, seminar SAR, bantuan kemanusiaan LSM MER-C ke Irak, jamuan makan siang Menko Kesra beserta Anggota DPR, dan bantuan operasional Skadron Udara 17/VIPHP. b. Harga pengadaan obat untuk bantuan pengungsi eks Timor Timur di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dilaksanakan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia melalui Surat Perjanjian Kontrak No. 03/Kont/PBP-JPN/I/2004 tanggal 16 Januari 2004 senilai Rp1.322.317.000,00 lebih tinggi sebesar Rp59.902.154,00 jika dibandingkan dengan standar harga yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 639/MENKES/SK/V/2003 tanggal 12 Mei 2003. c. Kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan Pemerintah Jepang dalam rangka penanganan pengungsi eks Timor Timur di Propinsi NTT yang dilaksanakan oleh Sekretariat BAKORNAS PBP tidak hemat sebesar Rp682.915.200,00, karena kegiatan tersebut telah dilakukan oleh PT Inter Multi Planindo (IMP), konsultan supervisi/pengawas d.h.i CV Teradyan Konsultan, CV Kukuh Abadi, CV Sabana dan CV Decobt Mitra, dan Satkorlak PBP Propinsi NTT. d. Pengeluaran biaya sebesar Rp32.850.651,00 dalam rangka Pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support (BTCLS) belum dapat dipertanggungjawabkan, yakni untuk pembayaran biaya hidup peserta pelatihan BTCLS sebesar Rp20.018.691,00, perjalanan dinas sebesar Rp10.706.960,00 dan biaya sewa mobil yang tidak diperlukan sebesar Rp2.125.000,00. e. Kontrak lanjutan pekerjaan supervisi dan pembuatan laporan keuangan program bantuan Jepang dalam rangka penanganan pengungsi eks Timor Timur di Propinsi NTT yang dilaksanakan oleh PT Inter Multi Planindo sebesar Rp926.740.000,00 tidak hemat. Hal tersebut terjadi karena keterlambatan pelaksanaan program bantuan Jepang yang seharusnya berakhir Desember 2002 menjadi Desember 2004, dan atas hal tersebut BAKORNAS PBP mengambil kebijakan melaksanakan kontrak lanjutan sebanyak dua kali senilai Rp926.740.000,00. f. Penggunaan dan pemanfaatan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan Siap Pakai (Dana On Call) sebesar Rp4.552.725.000,00 atau 15,85% dari realisasi sebesar Rp28.715.445.000,00 oleh beberapa Satkorlak/Satlak penerima bantuan tidak tepat sasaran, antara lain digunakan untuk biaya operasional Satkorlak, lokakarya, pembelian kendaraan, rehabilitasi pura, dan charter pesawat yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan kedaruratan. g. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak dibawah lima tahun (Balita) dan ibu hamil (Bumil) yang akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut di Kabupaten Kupang sebesar Rp528.300.000,00 atau 30,10% dari dana PMT sebesar Rp1.755.000.000,00 apabila dilaksanakan tidak efektif karena sampai dengan tanggal

5

21 Oktober 2004 belum ada kepastian pelaksanaan kegiatan tersebut, sedangkan program kegiatan bantuan Jepang berakhir tanggal 31 Desember 2004. h. Dana bantuan dari Pemerintah Jepang untuk penanganan pengungsi eks Timor Timur di Propinsi NTT digunakan untuk pinjaman kepada Universitas Al Khairun Kupang, Departemen Kehutanan untuk kegiatan Malino, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL Yogyakarta dan Manado) seluruhnya sebesar Rp1.046.226.400,00 yang sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 18 Oktober 2004 belum dikembalikan. Penyimpangan tersebut antara lain disebabkan oleh belum optimalnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh BAKORNAS PBP dan Tim Pengendali Bantuan Pemerintah Jepang, ketentuan yang ada belum sepenuhnya ditaati, belum ada petunjuk teknis yang mengatur tata cara pengelolaan dana bantuan dan pertanggungjawabannya, Panitia Pengadaan Barang/Jasa kurang cermat dalam melaksanakan pembuatan/perhitungan OE/HPS dan mengevaluasi harga kontrak. BPK-RI menyarankan agar kelemahan yang ada segera diatasi, fungsi pengawasan dan pengendalian ditingkatkan, BAKORNAS PBP segera membuat Juknis tentang tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan, mengalihkan anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat serta menarik kelebihan pembayaran dan menagih dana bantuan yang dipinjamkan untuk disetorkan ke kas BAKORNAS PBP. Atas permasalahan tersebut diatas BAKORNAS PBP telah melakukan tindak lanjut yaitu teguran tertulis terhadap pelaku yang melakukan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membuat usulan revisi DIPA sebagai pengganti Dana Bantuan Umum, melakukan penyetoran kepada kas BAKORNAS PBP atas kemahalan harga dan kelebihan pembayaran dan telah dilakukan penarikan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang kepada Satkorlak PBP Propinsi NTT atas dana PMT yang tidak dapat dilaksanakan.

Jakarta,

Agustus 2005

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Penanggungjawab Pemeriksa

Suharto NIP. 240002231

6


BAB I Pendahuluan 1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 2. Tujuan Pemeriksaan Untuk menilai, apakah : a. Sistem Pengendalian Intern Sekretariat BAKORNAS PBP terhadap laporan keuangan maupun pelaksanaan fisik telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; b. Penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban keuangan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; c. Laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan telah disajikan sesuai kriteria yang ditetapkan; d. Penggunaan dana bantuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan aspek kehematan dan efektivitas; 3. Lingkup Pemeriksaan Lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan utama Sekretariat BAKORNAS PBP, yaitu : b. Pertanggungjawaban penerimaan dan penyaluran bantuan; c. Pemberian dan pengiriman bantuan; d. Pengadaan/pemborongan pekerjaan; e. Pemanfaatan atas hasil kegiatan. 4. Metode Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan dengan pengumpulan dan analisa data untuk mencapai tujuan audit. Pengumpulan data dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, tanya jawab maupun analisa. Metode analisa yang digunakan oleh auditor adalah analisa prosedur, pengujian data, analisa hasil, studi kasus dan analisa kuantitatif. 5. Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja mulai tanggal 27 September s.d 8 Nopember 2004 sesuai dengan Surat Tugas Anggota/Pembina Auditorat Utama Keuangan Negara III No.54/ST/V-XIII.1/09/2004 tanggal 21 September 2004.

7

6. Obyek Pemeriksaan a. Kelembagaan BAKORNAS PBP dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 9 Januari 2001 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 tanggal 12 Oktober 2001, yang bertugas : 1) Merumuskan dan menetapkan kebiajakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang cepat, efisien, dan efektif; 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terpadu; 3) Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang meliputi pencegahan, penyalematan, rehabilitasi dan rekonstruksi. b. Anggaran dan Realisasi 1) Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan Siap Pakai (dana on call) merupakan dana bantuan yang bersumber dari APBN disediakan melalui Bagian Anggaran 69 (Belanja Lain-lain) adalah sebagai berikut: NO 1

TAHUN 2002

2

2003

3

2004

NO & TGL SKOR No.107/KM.3-43/SKOR/2002 tgl 18/02/2002 No.089/KM.3-43/SKOR/2003 tgl 07/02/2003 No.1538/KM.343/SKOR/2003 tgl 11/12/2003 No.0124/KM.343/SKOR/2004 tgl 03/03/2003 No.0209/KM.343/SKOR/2004 tgl 14/04/2004 Jumlah

ANGGARAN 10.500.000.000

REALISASI 10.464.695.000

% 99,66

10.500.000.000

10.485.750.000

99,86

10.000.000.000

1.800.000.000

18,00

3.500.000.000

3.500.000.000

100,00

3.000.000.000

2.465.000.000

82,17

37.500.000.000

28.715.445.000

76,57

Bantuan yang berasal dari dana APBN TA 2002 s.d 2004 sebesar Rp37.500.000.000,00 telah digunakan sebesar Rp28.715.445.000,00,00 (76,57%) dan telah diperiksa sebesar Rp28.715.445.000,00 (100%). Sebelum digunakan dana bantuan dari APBN tersebut disimpan pada Rekening Nomor 070.003186627.004 pada Bank BNI Cabang Harmoni atas nama BAKORNAS PBP. 2) Dana Bantuan Umum merupakan dana yang bersumber dari masyarakat/organisasi lainnya, mulai Tahun 2000 sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 4 Oktober 2004 jumlah dana bantuan umum adalah sebagai berikut : Dalam Rupiah

Uraian

Tahun 2002

Tahun 2003

Tahun 2004 (s.d 4 Oktober 2004) Saldo Awal 4.307.309.466,00 1.093.958.772,00 509.507.222,00 Penerimaan 68.854.710,00 16.232.450,00 4.910.760,00 Pengeluaran 3.282.205.404,00 600.684.000,00 68.130.000,00 Saldo Akhir 1.093.958.772,00 509.507.222,00 446.287.982,00 Dana bantuan umum yang diterima BAKORNAS PBP sejak Tahun 2000 sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 4 Oktober 2004 adalah sebesar Rp4.397.307.386,00 dengan realisasi penggunaan sebesar Rp3.951.019.404,00 dan yang dilakukan pemeriksaan sebesar Rp3.951.019.404,00 (100,00 %). Dana bantuan masyarakat disimpan pada Rekening Nomor 070.000042549.001 pada Bank BNI Cabang Harmoni atas nama BAKORNAS PBP.

8

3) Dana Bantuan Jepang merupakan bantuan kemanusiaan Pemerintah Jepang untuk penanggulangan pengungsi eks Timor Timur (Timtim) di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sesuai dengan Joint Appeal Of GOI-UN Agencies For The East Timorese Refugees tanggal 27 Nopember 2001 sebesar Rp53.213.680.000,00 (US $ 5,386,000). Rincian anggaran dan realisasi penggunaan dana bantuan Jepang mulai TA 2002 s.d Oktober 2004, adalah sebagai berikut: No. 1 2 3 4

Uraian Bidang Kimpraswil Bidang Kesehatan (Satkorlak) Bidang kesehatan (Pusat) Pinjaman kepada pemegang Dana On Call untuk bantuan Univ. Al Khairun Jumlah

Anggaran 18.664.393.500 5.037.355.921 29.511.930.579 -

Realisasi 18.016.781.271 5.025.208.983 17.501.049.083 500.000.000

Sisa 647.612.229 12.146.938 12.010.881.496 (500.000.000)

53.213.680.000

41.043.039.337

12.170.640.663

Dari data di atas terlihat bahwa s.d Oktober 2004 Dana Bantuan Pemerintah Jepang untuk penanggulangan pengungsi eks Timor telah direalisasikan sebesar Rp41.043.039.337,00 (77,13%) diantaranya sebesar Rp500.000.000,00 merupakan pinjaman kepada pemegang dana on call untuk bantuan Universitas Al Khairun, sedangkan yang telah dilakukan pemeriksaan sebesar Rp20.320.097.200,00 (49,51%). Dana bantuan dari Pemerintah Jepang tersebut ditampung dalam rekening giro pada Bank Negara Indonesia Cabang Harmoni atas nama BAKORNAS PBP dengan nomor rekening 070.003106627.002 dan untuk menampung bunganya dibuatkan rekening tersendiri atas nama BAKORNAS PBP dengan nomor rekening 070.003106627.003. Posisi bunga sejak Tahun 2002 sampai dengan Oktober 2004 adalah sebagai berikut : Uraian

Tahun 2002

Tahun 2003

Saldo Awal

-

1.847.351.759

Tahun 2004 (s.d 4 Oktober 2004) 1.246.688.819

Penerimaan

1.853.763.339

2.350.460.980

3.383.177.610

Pengeluaran

6.411.580

2.951.123.920

1.834.178.910

Saldo Akhir

1.847.351.759

1.246.688.819

2.795.687.519

Pengeluaran dana dari rekening bunga tersebut antara lain sebesar Rp1.496.226.400,00 digunakan untuk pinjaman, yaitu untuk kegiatan Malino sebesar Rp223.000.000,00; kegiatan Menko Kesra sebesar Rp1.000.000.000,00; Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL Bukit Tinggi & Soft Opening Yogyakarta) sebesar Rp100.000.000,00 dan GN-RHL (Manado) sebesar Rp173.126.400,00. Berdasarkan data-data tersebut, maka realisasi penerimaan dan penggunaan dana BAKORNAS PBP sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2004 (tanggal 4 Oktober 2004) adalah sebagai berikut : No 1. 2.

Sumber Dana Bantuan Masyarakat Dana APBN

3. 4.

Bantuan Jepang Bunga Jumlah

Penerimaan 4.397.307.386 37.500.000.000

Pengeluaran 3.951.019.404 28.715.445.000

Saldo 446.287.982 -

53.213.680.000 7.587.401.929 102.698.389.315

41.043.039.337 4.791.714.410 78.501.218.151

12.170.640.663 2.795.687.519 15.412.616.164

Keterangan Pencairan dana sesuai dengan kebutuhan

9

Adapun permasalahan pokok hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut: 1. Dana bantuan umum yang bersumber dari beberapa negara sahabat untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sebesar Rp2.216.065.225,00 digunakan tidak sesuai tujuan peruntukannya. 2. Harga pengadaan obat untuk bantuan pengungsi eks Timor Timur di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terlalu mahal, mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp59.902.154,00. 3. Terjadi ketidakhematan sebesar Rp682.915.200,00 pada kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan Pemerintah Jepang dalam rangka penanganan pengungsi eks Timor Timur di Propinsi NTT. 4. Pengeluaran biaya sebesar Rp32.850.651,00 dalam rangka Pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support (BTCLS) belum dapat dipertanggungjawabkan. 5. Kontrak pekerjaan supervisi dan pembuatan laporan keuangan sebesar Rp926.740.000,00 belum memperhitungkan segi kehematan. 6. Penggunaan/pemanfaatan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan Siap Pakai (Dana On Call) sebesar Rp4.552.725.000,00 oleh beberapa Satkorlak/Satlak penerima bantuan tidak tepat sasaran. 7. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak dibawah lima tahun (balita) dan ibu hamil (bumil) di Kabupaten Kupang sebesar Rp528.300.000,00 tidak efektif, karena terbatasnya waktu pelaksanaan. 8. Dana bantuan dari Pemerintah Jepang untuk penanganan pengungsi eks Timor Timur di Propinsi NTT digunakan untuk pinjaman kepada pihak lain sebesar Rp1.046.226.400,00 sehingga pencapaian program bantuan menjadi tidak optimal.

10

BAB II Uraian Hasil Pemeriksaan A. Review Sistem Pengendalian Intern 1. Organisasi a. Berdasarkan Keppres No. 3 Tahun 2001 tanggal 9 Januari 2001 tentang BAKORNAS PBP keanggotaan BAKORNAS PBP adalah : - Ketua merangkap anggota : Wakil Presiden - Anggota : 1. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 2. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah 3. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi 4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7. Menteri Keuangan 8. Menteri Kehutanan 9. Menteri Negara Lingkungan Hidup 10. Panglima TNI 11. Kepala kepolisian RI 12. Gubernur yang wilayahnya terkena bencana/terjadi pengungsian - Sekretaris merangkap anggota : Sekretaris Wakil Presiden Keppres No. 3 Tahun 2001 tersebut kemudian diubah dengan Keppres No. 111 Tahun 2001 dengan susunan keanggotaan ditambah Wakil Ketua merangkap Anggota yaitu Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Sosial sebagai anggota, sedangkan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) dan Menteri Kehutanan tidak lagi termasuk dalam keanggotaan BAKORNAS PBP. Dari segi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Kehutanan mempunyai peranan yang sangat besar dalam penanganan dan penanggulangan bencana. Menteri ESDM erat kaitannya dengan bencana yang ditimbulkan oleh gunung berapi berupa gempa, sedangkan Menteri Kehutanan erat kaitannya dengan kerusakan hutan yang berdampak terjadinya banjir, tanah longsor dan penanganan kebakaran hutan, sehingga dengan tidak masuknya kedua Menteri tersebut kedalam keanggotaan BAKORNAS PBP akan mempunyai pengaruh terhadap penanganan bencana. b. Sekretariat BAKORNAS PBP dipimpin oleh Sekjen dalam hal ini Sekretaris Wakil Presiden dan beberapa pejabat Eselon II dan Eselon dibawahnya yang pada umumnya tanpa didukung staf pendukung/pelaksana. c. Organisasi dan tata kerja Sekretariat BAKORNAS PBP telah mengatur tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, namun dalam pelaksanaannya tugas pokok dan fungsi tersebut menjadi tidak jelas karena belum didukung job description yang lengkap sampai pada tingkat paling bawah.

11

Organisasi selengkapnya Setjen BAKORNAS PBP adalah sebagai berikut : 1) Sekretaris BAKORNAS PBP 2) Wakil Sekretaris BAKORNAS PBP 3) Deputi Bidang Penanggulangan Bencana 4) Deputi Bidang Penanganan Pengungsi 5) Deputi Bidang Peranserta Masyarakat 6) Deputi Bidang Administrasi 2. Perencanaan Perencanaan program di BAKORNAS PBP terutama yang berkaitan dengan dana bantuan kemanusiaan (kecuali dana on call) merupakan perencanaan masing-masing Deputi yaitu Deputi Bidang Penanggulangan Bencana, Deputi Bidang Penanganan Pengungsi, Deputi Bidang Peran serta Masyarakat, dan Deputi Bidang Administrasi yang mengelola dana bantuan kemanusiaan tanpa diwujudkan dengan perencanaan terpadu sebagai perencanaan BAKORNAS PBP secara utuh. Biro Perencanaan dan Evaluasi yang bertugas menyusun rencana program dan evaluasi kegiatan koordinasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi belum optimal dalam melaksanakan fungsinya. Sebagai contoh realisasi pelaksanaan bantuan Jepang sampai saat pemeriksaan tanggal 20 Oktober 2004, beberapa kegiatan belum dapat dikatakan selesai tuntas seperti bangunan rumah sakit/puskesmas, pengadaan alat kesehatan dan supervisi/pembuatan laporan keuangan dan sebagainya. Sehingga masih diperlukan waktu beberepa bulan untuk dapat selesai yaitu sampai dengan Desember 2004. Berdasarkan Joint Appeal tanggal 21 Nopember 2001, jangka waktu penggunaan dana Bantuan Jepang untuk penanganan pengungsi di Propinsi NTT hanya 1 tahun (Januari s.d Desember 2002). 3. Personalia Sumber daya manusia yang ada pada Sekretariat BAKORNAS PBP berjumlah 69 orang dengan klasifikasi pendidikan Sarjana Muda berjumlah 25 orang, Sarjana (S1) berjumlah 15 orang, Strata 2 (S2) berjumlah 26 orang dan Strata 3 (S3) berjumlah 3 orang. Dari segi golongan/kepangkatan sebagian besar (72,46%) memiliki pangkat golongan IV. Hal tersebut sangat wajar mengingat jabatan yang ada pada Sekretariat BAKORNAS PBP memerlukan persyaratan minimal golongan IV (Kepala Bagian/Eselon III/a, Kepala Biro/Eselon II/a dan Deputi/Eselon I/a), namun demikian Sekretariat BAKORNAS PBP berasal dari berbagai instansi pemerintah pusat yang tentunya berbeda pula dalam hal pengalaman, latar belakang dan gaya kepemimpinan, sehingga koordinasi internal antar pejabat belum berjalan dengan baik. Sekretariat BAKORNAS PBP adalah unsur pelaksana fungsi BAKORNAS PBP yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Presiden selaku Ketua BAKORNAS PBP. 4. Prosedur Sampai dengan saat pemeriksaan (tanggal 20 Oktober 2004) petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan, penyaluran dan penggunaan dana bantuan darurat kemanusiaan belum disusun/dibuat, baik untuk dana on call, dana bantuan umum maupun dana bantuan Pemerintah Jepang untuk penanganan pengungsi di Propinsi NTT. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijaksanaan.

12

5. Pencatatan Pencatatan yang dilakukan bendaharawan atau pemegang kas dalam mengelola keuangan dana bantuan darurat kemanusiaan dilaksanakan belum sesuai dengan petunjuk Menteri Keuangan No. 332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968, yaitu : a. Pencatatan pada bendaharawan dana on call (APBN) Terdapat pengeluaran yang belum dibukukan oleh Bendaharawan Rutin dalam Buku Kas Umum (BKU). Hasil pemeriksaan kas pada tanggal 27 September 2004 diketahui terdapat selisih kurang antara uang kas (uang yang terdapat di brankas + uang yang terdapat di bank ) dengan pembukuan yang dilaksanakan oleh Bendaharawan Rutin sebesar Rp380.664.710,00, dengan rincian sebagai berikut : Uang yang terdapat di brankas : Rp 6.069.900,00 Uang yang terdapat di bank : Rp 523.994.269,00 Jumlah Rp 530.064.169,00 Saldo menurut buku kas : Rp 910.728.879,00 Selisih kurang : Rp 380.664.710,00 Selisih kurang tersebut merupakan pengeluaran/pembayaran pada bulan September 2004 (s.d 27 September 2004) yang belum dibukukan/dicatat ke dalam Buku Kas Umum (BKU). Menurut penjelasan Bendaharawan Rutin, pengeluaran/pembayaran akan dicatat kedalam BKU pada akhir bulan setiap bulannya. Bendaharawan Rutin dalam melaksanakan pengurusan dan penatausahaan keuangan selain menyelenggarakan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Bank, juga menyelenggarakan pembukuan pada buku pembantu lainnya sebagai alat pengendalian, yaitu Buku Pembantu Pajak, Buku Pengawasan Anggaran per Jenis Mata Anggaran, tetapi Buku Kas Harian tidak dibuat. b. Pencatatan pada pemegang kas bantuan Pemerintah Jepang Bendaharawan belum menyelenggarakan BKU dan buku-buku pembantu lainnya, pencatatan yang dilakukan hanya berupa buku bank yang mencatat aliran pengeluaran dana yang merupakan uang muka kerja dan sejak bulan April 2004 pencatatan buku rekening nominal dan bunga tidak dipisahkan. 6. Pelaporan a. BAKORNAS PBP berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada Presiden sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, namun ternyata sampai saat pemeriksaan Ketua BAKORNAS PBP (Wakil Presiden) belum pernah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. b. Laporan pertanggungjawaban dana on call dan bantuan umum dari Satkorlak/Satlak sebagai penerima bantuan dana hanya berupa kwitansi atau rincian penggunaan dana tanpa didukung bukti yang memadai, sehingga sulit dinilai kewajaran penggunaannya apakah telah tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.. c. Pelaporan dan administrasi keuangan bantuan Pemerintah Jepang untuk penanganan pengungsi di Propinsi NTT, baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas belum ada keseragaman, bahkan ada yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban. d. Sekretariat BAKORNAS PBP telah membuat laporan keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca untuk Belanja Rutin dan Dana On Call yang disampaikan ke Sekretariat Wakil Presiden dan BAKUN. 7. Pengawasan Pengendalian/pengawasan penggunaan dana bantuan darurat kemanusiaan masih lemah. a. Dana Bantuan Umum

13

Terdapat beberapa lembar disposisi penggunaan/permintaan dana untuk Dana Bantuan Umum yang berasal dari staf Deputi Penanganan Pengungsi yang tidak mempunyai otoritas/kewenangan dalam penggunaan dana tersebut. b. Bantuan Pemerintah Jepang 1) Ketua Tim Teknis Bantuan Jepang untuk penanganan pengungsi di Propinsi NTT sejak bulan April 2004 belum pernah melakukan pemeriksaan atas buku uang muka kerja. 2) Pada tanggal 26 Nopember 2003 Satkorlak Propinsi NTT telah mengembalikan dana tunai sebesar Rp976.794.500,00 kepada Sekretariat BAKORNAS PBP, dana tersebut tadinya akan dialokasikan untuk kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Program Daerah. Dana tersebut tidak ditransfer ke Bank BNI Cabang Harmoni dengan Nomor Rekening 070.003106627.002 atas nama BAKORNAS PBP, akan tetapi ditransfer ke Bank BNI Cabang Harmoni Nomor Rekening 070.3109023.001 atas nama Tim Pengendalian Pusat BAKORNAS PBP. Jumlah dana tersebut setelah ditambah bunga sebesar Rp9.812.850,00 dan penerimaan dari dana Pengembangan dan Pembinaan Program Daerah sebesar Rp187.001.028,00 sehingga jumlah seluruhnya menjadi sebesar Rp1.173.608.378,00 dan telah digunakan untuk membiayai kegiatan sebesar Rp976.809.034,00, (s.d 30 september 2004) dengan rincian sebagai berikut : No. Kegiatan Nilai (Rp) 1 Perjalanan Dinas 381.556.800,00 2 Membayar Konsultan 508.674.000,00 3 Rapat Koordinator 33.984.000,00 4 Pinjaman kegiatan GN RHL 50.000.000,00 5 Biaya pengelolaan rekening dan pajak 2.459.850,00 6 Biaya lain-lain 134.384,00 Jumlah 976.809.034,00 Sehingga masih terdapat sisa/saldo s.d 30 September 2004 sebesar Rp196.799.344,00 (Rp1.173.608.378,00 – Rp976.809.034,00). Berdasarkan review terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi menunjukkan bahwa SPI belum dirancang dengan baik dan belum efektif. Kelemahan-kelemahan tersebut telah mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap kriteria/peraturan yang telah ditetapkan dan dapat mengakibatkan pula terjadinya ketidakhematan penggunaaan dana bantuan kemanusiaan.

14

B. Temuan Pemeriksaan 1. Penyimpangan Terhadap Kriteria/Peraturan Yang Telah Ditetapkan (Kode:02) 1.1 Dana bantuan umum yang bersumber dari beberapa negara sahabat untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sebesar Rp2.216.065.225,00 digunakan tidak sesuai tujuan peruntukannya. (02.15) Selain bersumber dari dana APBN, BAKORNAS PBP juga mendapat bantuan dalam rangka penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dari negaranegara sahabat dan masyarakat/organisasi lainnya seperti Pemerintah Malaysia, Korea Selatan, Filipina, KBRI di Inggris, KBRI di Australia, KBRI di Belanda dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp4.047.941.420,00 dengan rincian sebagai berikut : NO

DONATUR

Tgl Serah Terima Bantuan 18/08/2000

JUMLAH (Rp)

1

Pemerintah Malaysia

2

Pemerintah Korea Selatan Pemerintah filipina KBRI di Inggris Pemerintah Malaysia

19/06/2000

256.800.000

11/10/2000 04/08/2000 16/02/2001

182.800.000 22.906.660 307.210.050

Berbagai organisasi Menko Kesra KBRI di Australia Dharma Wanita KJRI New York Lain-lain yang tidak jelas donaturnya KBRI di Belanda Jumlah

31/12/2001 01/03/2002 15/05/2002

264.958.134 2.000.000.000 25.779.360 9.210.000

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nop. 2002

889.411.050

UNTUK KEPERLUAN

Penanganan bencana dan dampak kerusuhan di Prop Maluku Korban gempa bumi di Bengkulu Korban gempa bumi di Bengkulu Belum ada peruntukannya Korban bencana alam banjir dan tanah longsor di Sumatera dan Sulawesi Bantuan untuk Kab Nias Bantuan untuk beberapa daerah Belum ada peruntukannya Belum ada peruntukannya

49.495.166

Belum ada peruntukannya

39.371.000 4.047.941.420

Belum ada peruntukannya

Dana tersebut dikenal dengan istilah “Dana Bantuan Umum” yang disimpan di Bank BNI Cabang Harmoni dengan No. Rekening 070.000042549.001 a.n. BAKORNAS PBP. Penggunaan dana bantuan umum tersebut dalam periode 1 Agustus 2000 s.d. 24 September 2004, telah direalisasikan dalam dua periode yaitu periode tanggal 01 Agustus 2000 s.d 09 Agustus 2002 sebesar Rp Rp2.388.461.859,00 dan periode tanggal 10 Agustus 2002 s.d 24 September 2004 sebesar Rp1.510.814.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp3.899.275.859,00 dengan rincian sebagai berikut : NO

DONATUR

A

Penggunaan Periode tanggal 1 Agustus 2000 s.d 9 Agustus 2002 Pemerintah Malaysia Pemerintah Korea Selatan Pemerintah Filipina KBRI di Inggris Pemerintah Malaysia Berbagai organisasi

1 2 3 4 5 6

JUMLAH BANTUAN PENGGUNAAN

889.411.050 256.800.000 182.800.000 22.906.660 307.210.050 264.958.134

816.946.625 47.148.100 181.156.500 255.710.634

SISA

72.464.425 209.651.900 182.800.000 22.906.660 126.053.550 9.247.500

15

NO

DONATUR

7 8 9 10 B

Menko Kesra Dharma Wanita KJRI New York Lain-lain yang tidak jelas donaturnya KBRI di Australia Penggunaan tanggal 10 Agustus 2002 s.d 24 September 2004 KBRI di Belanda

1

Jumlah

JUMLAH BANTUAN PENGGUNAAN 2.000.000.000 1.087.500.000 9.210.000 49.495.166 25.779.360 -

39.371.000

1.510.814.000,00

4.047.941.420

3.899.275.859

SISA 912.500.000 9.210.000 49.495.166 25.779.360

148.665.561

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Umum dan rekapitulasi pertanggungjawaban keuangan, dijumpai adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp2.216.065.225,00 atau 56,83% dari realisasi yang diperiksa sebesar Rp3.899.275.859,00, yaitu untuk periode 1 Agustus 2000 s.d 9 Agustus 2002 sebesar Rp1.070.251.225,00 dan periode 10 Agustus 2002 s.d 24 September 2004 sebesar Rp1.145.814.000,00. Rincian atas penggunaan Dana Bantuan Umum yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut : a. Penggunaan dana periode tanggal 1 Agustus 2000 s.d 9 Agustus 2002 sebesar Rp2.388.461.859,00 diantaranya sebesar Rp1.070.251.225,00 digunakan untuk kegiatan-kegiatan berikut : 1) Bantuan Pemerintah Malaysia Berdasarkan Surat Duta Besar Malaysia tertanggal 16 Agustus 2000 dana bantuan tersebut diperuntukan untuk program penanganan dan pemulihan keamanan yang terjadi di Propinsi Maluku. Menko Kesra selanjutnya menerbitkan SK No. 27/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2000 tanggal 15 Agustus 2000 yang menetapkan bahwa dana yang berasal dari bantuan Pemerintah Malaysia digunakan sebagai bantuan untuk : -

Propinsi Maluku sebesar Propinsi Maluku Utara sebesar Propinsi Sulawesi Tenggara sebesar Propinsi Sulawesi Selatan sebesar Propinsi Sulawesi Utara sebesar Irian Jaya sebesar Biaya operasional dan bantuan untuk daerah lainnya sebesar Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

150.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 189.411.050,00

Rp

889.411.050,00

Berdasarkan rekapitulasi pertanggungjawaban keuangan diketahui bahwa bantuan dari Pemerintah Malaysia tersebut telah direalisasikan sebesar Rp816.946.625,00, yang penggunaanya tidak sesuai dengan SK.27/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2000 tanggal 15 Agustus 2000 yaitu bantuan penanggulangan bencana/gempa bumi di Kabupaten Pandeglang Propinsi Jawa Barat, bantuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi/kerusuhan sosial di Propinsi Kalimantan Tengah, dan bantuan penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Purworejo sebesar Rp547.730.000,00 dan biaya operasional sebesar Rp169.216.625,00.

16

2) Bantuan Pemerintah Korea Selatan Berdasarkan Surat Duta Besar Korea Selatan No. ROKE-199 tanggal 9 Juni 2000, Pemerintah Korea Selatan memberikan bantuan sebesar Rp256.800.000,00 dalam rangka bantuan kemanusiaan korban gempa bumi yang terjadi di Bengkulu. Dana tersebut telah diterima pada tanggal 19 Juni 2000 dan telah digunakan sebesar Rp47.148.100,00 dalam rangka dukungan dana kunjungan kerja rombongan Staf Menko Kesra. 3) Bantuan Pemerintah Malaysia Berdasarkan Surat Duta Besar Malaysia tertanggal 19 Pebruari 2001, Pemerintah Malaysia memberikan dana bantuan sebesar Rp307.210.050,00 dalam rangka bantuan kemanusiaan korban banjir dan tanah longsor di Indonesia. Dana tersebut telah diterima tanggal 22 Maret 2001 dan telah digunakan sebesar Rp181.156.500,00 untuk dukungan dana kunjungan kerja ke Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Sulawesi Utara serta bantuan tanggap darurat penanggulangan bencana di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Propinsi Sulawesi Utara, dan Kota Pagar Alam Propinsi Sumatera Selatan diantaranya digunakan dalam rangka dukungan dana kunjungan kerja rombongan staf Menko Kesra sebesar Rp31.156.500,00. 4) Bantuan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan penjelasan lisan staf BAKORNAS PBP dana bantuan Menko Kesra bersumber dari sisa UYHD dana On Call Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp2.000.000.000,00 dan telah digunakan sebesar Rp1.087.500.000,00, diantaranya untuk dukungan biaya operasional BAKORNAS PBP sebesar Rp275.000.000,00. b. Realisasi penggunaan dana periode 10 Agustus 2002 s.d 24 September 2004 sebesar Rp1.510.814.000,00 diantaranya sebesar Rp1.145.814.000,00 digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai ketentuan atau tidak sesuai dengan tujuan penghimpunan dana, yaitu : a. Dukungan biaya operasional penanganan TKI di Rp 50.000.000,00 Nunukan bulan September 2002 b. Dukungan kunjungan kerja Menko Kesra ke 4 Propinsi Rp 75.000.000,00 daerah timur bulan Oktober 2002 c. Dukungan kunjungan kerja Menko Kesra ke Rp 17.000.000,00 Kabupaten Garut bulan Nopember 2002 d. Dukungan kunjungan kerja Menko Kesra ke Propinsi Rp 150.000.000,00 Papua dan Maluku bulan Nopember 2002 e. Bantuan operasional Sekretariat BAKORNAS PBP Rp 100.000.000,00 bulan Desember 2002 f. Dukungan kunjungan kerja Tim Bantuan Kemanusiaan Rp 50.000.000,00 ke NAD bulan Desember 2002 g. Dukungan penyusunan program di Propinsi NAD Rp 50.000.000,00 bulan Desember 2002 h. Dukungan kunjungan kerja Menko Kesra ke Propinsi Rp 150.000.000,00 NAD dan Sulawesi Selatan i. Bantuan tugas kemanusiaan LSM MER-C ke Irak Rp 100.000.000,00 bulan April 2003 j. Dukungan kunjungan kerja Menko Kesra ke NTT Rp 100.000.000,00 bulan April 2003 k. Dukungan kunjungan kerja Menko Kesra ke Maluku Rp 50.000.000,00 dan Sulawesi Tenggara bulan April 2003

17

l. m. n. o. p.

q. r. s.

Bantuan operasional Skadron Udara 17/VIP-HP bulan Mei 2003 Dukungan jamuan makan siang Menko Kesra beserta Anggota DPR RI bulan Agustus 2003 Bantuan Seminar SAR Universitas Hasanudin Makasar Bulan Juni 2003 Dukungan kunjungan kerja Menko Kesra ke Sulawesi Tengah bulan Oktober 2003 Dukungan kunjungan kerja Menko Kesra ke Propinsi Sumatera Utara, Jambi, Banten, Sulawesi Selatan bulan Desember 2003 Dukungan kunjungan kerja Menko Kesra ke Propinsi NTB Dukungan kunjungan kerja Menko Kesra Ke Propinsi Jawa Timur dan Kalimantan Selatan Dukungan kunjungan kerja Menko Kesra (sisa) Jumlah

Rp

10.000.000,00

Rp

15.000.000,00

Rp

5.005.000,00

Rp

20.000.000,00

Rp

135.679.000,00

Rp

56.030.000,00

Rp

11.600.000,00

Rp Rp

500.000,00 1.145.814.000,00

Hasil konfirmasi kepada Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat diketahui bahwa kunjungan kerja Menko Kesra ke beberapa daerah tersebut merupakan kunjungan kerja selaku Wakil Ketua BAKORNAS PBP dalam rangka meninjau daerah-daerah yang terkena bencana. Penggunaan dana-dana tersebut diatas seperti dukungan dana kunjungan kerja, bantuan operasional Sekretariat BAKORNAS PBP, penyusunan program, bantuan kemanusiaan LSM MER-C ke Irak, jamuan makan, dan seminar SAR pada dasarnya merupakan biaya teknis operasional Departemen/Instansi terkait dan tidak dibebankan pada Dana Bantuan Umum penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. Selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan atas disposisi pencairan dana, dan bukti pertanggungjawaban diketahui hal-hal sebagai berikut : a. Terdapat beberapa lembar disposisi permintaan/pengajuan pencairan Dana Bantuan Umum yang berasal dari staf Deputi Penanganan Pengungsi yang tidak mempunyai otoritas/kewenangan atas pencairan/penggunaan dana tersebut. Pencairan dana berdasarkan disposisi tersebut adalah sebesar Rp107.419.000,00 yang digunakan untuk mendukung Menko Kesra/Ketua Harian BAKORNAS PBP dalam rangka peninjauan bencana banjir di Propinsi Riau dan Sumatera Utara sebesar Rp32.579.000,00, dukungan biaya operasional dalam rangka kunjungan kerja Menko Kesra beserta rombongan ke Propinsi Banten sebesar Rp11.040.000,00 serta Propinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp63.800.000,00. b. Bukti penggunaan Dana Bantuan Umum hanya berupa kwitansi tanda terima tanpa didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai seperti surat perintah perjalanan dinas untuk biaya lumpsum perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja, bukti-bukti pengeluaran dalam rangka penyusunan program di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan bukti-bukti pengeluaran dalam rangka jamuan makan siang dengan Anggota DPR serta bukti lainnya yang sah. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan : 1. Keppres Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 9 Januari 2001 tentang BAKORNAS PBP Pasal 14 menyebutkan bahwa pembiayaan kegiatan teknis operasional

18

Departemen/Instansi dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dibebankan kepada anggaran departemen/instansi masing-masing. 2. Surat Keputusan BAKORNAS PBP No. 25 Tahun 2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan Untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Bab III Butir 3 ditetapkan bahwa Pejabat yang berwenang memerintahkan pengeluaran dana Bantuan Darurat Kemanuasiaan adalah Sekretaris BAKORNAS PBP setelah mendapat penetapan dan persetujuan dari Ketua atau Wakil Ketua BAKORNAS PBP. Penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan mengakibatkan dana bantuan umum sebesar Rp2.216.065.225,00 tidak dapat mencapai sasaran pokok yang ditetapkan, tujuan negara donatur untuk meringankan beban masyarakat dari bencana alam/sosial tidak terwujud, dan penggunaan dana menjadi tidak terkendali. Kondisi tersebut antara lain disebabkan lemahnya fungsi pengendalian dan pengawasan serta belum adanya perangkat lunak seperti petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan. Atas temuan tersebut, pihak BAKORNAS PBP memberi tanggapan bahwa masih banyaknya daerah yang memerlukan bantuan baik yang disebabkan bencana alam maupun bencana sosial yang segera harus ditanggulangi dan atau dilakukan peninjauan ke lokasi bencana. Sehubungan kondisi tersebut, dengan keterbatasan dana pemerintah, telah diambil suatu kebijakan untuk membuat skala prioritas terhadap pemberian bantuan agar seluruhnya dapat diselesaikan secara proporsional, dan selanjutnya akan menjadi perhatian untuk perbaikan kedepan. BPK RI menyarankan agar Ketua BAKORNAS PBP memerintahkan Sekretaris BAKORNAS PBP menegur secara tertulis pejabat yang menyetujui penggunaan Dana Bantuan Umum untuk biaya teknis operasional dan mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana tersebut serta lebih selektif menggunakan dana bantuan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh penerima bantuan sekaligus dapat memenuhi tujuan utama para donatur dalam pemberian bantuan tersebut. Selanjutnya segera membuat juknis/juklak secara rinci tentang tata cara pengelolaan, penyaluran sampai dengan pertanggungjawabannya bagi setiap penerima bantuan. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan teguran oleh Seswapres selaku Sekretaris BAKORNAS PBP kepada Wakil Sekretaris BAKORNAS PBP dan pejabat yang menyetujui penggunaan dana bantuan umum agar pada kesempatan yang akan datang tidak terulang kembali dan segera menyiapkan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan secara rinci tentang tata cara pengelolaan, penyaluran sampai dengan pertanggungjawabannya sesuai surat teguran nomor : B. 371.A/PBP/VII/2005 tanggal 28 Juli 2005. Selain itu berdasarkan Surat Sekretaris BAKORNAS PBP No. B.371.c/PBP/VII/2005 tanggal 29 Juli 2005 menjelaskan penggunaan Dana Bantuan Umum yang tidak sesuai dengan peruntukanya merupakan dana talangan karena terbatasnya dana operasional Sekretariat BAKORNAS PBP dalam rangka mendukung pelaksanan bantuan kemanusiaan. Sekretariat BAKORNAS PBP

19

mengajukan usulan revisi DIPA yang semula Sub Kegiatan 0510 menjadi penggantian pinjaman dana talangan yang digunakan bagi kegiatan-kegiatan bantuan kemanusiaan. 2. Kelemahan Yang Mengganggu Azas Kehematan (Kode : 03) 2.1 Harga Pengadaan Obat Untuk Bantuan Pengungsi Eks Timor Timur Di Propinsi NTT Terlalu Mahal Sebesar Rp59.902.154,00. (03.01) BAKORNAS PBP telah mendapat dana kemanusiaan dari Pemerintah Jepang berdasarkan Joint Appeal Of GOI-UN Agencies For The East Timorese Refugees tanggal 27 Nopember 2001 sebesar Rp53.213.680.000,00 (US $ 5,386,000) untuk penanganan pengungsi eks Timor Timur di Propinsi NTT. Salah satu tujuan pemberian bantuan tersebut adalah untuk meningkatkan bidang kesehatan, antara lain pengadaan obat yang dilaksanakan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia melalui Surat Perjanjian Kontrak No. 03/Kont/PBPJPN/I/2004 tanggal 16 Januari 2004 senilai Rp 1.444.420.000,00. Harga yang ditetapkan dalam kontrak tersebut sudah termasuk biaya pengiriman sampai ke Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan merupakan harga setelah negosiasi. Pengadaan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu 90 hari kalender atau paling lambat sampai dengan tanggal 14 April 2004. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan obat-obatan tersebut maupun penawaran harga yang diajukan rekanan dan data-data lain yang terkait, menunjukkan hal-hal sebagai berikut : a. Pengadaan obat tersebut telah mengalami dua kali addendum kontrak, yaitu sebagai berikut : 1) No. 03/ADD I/PBP-JPN/IV/04, tanggal 15 April 2004 dengan nilai tetap Rp1.444.420.000,00, dengan mengubah jangka waktu pelaksanaan bertambah 50 hari kalender atau sampai dengan tanggal 4 Juni 2004; 2) No. 03/ADD II/PBP-JPN/VI/2004, tanggal 7 Juni 2004 dengan ketentuan nilai kontrak berubah dari Rp1.444.420.000,00 menjadi Rp1.322.317.000,00 atau telah terjadi penurunan sebesar Rp122.103.000,00. Perubahan nilai kontrak tersebut, antara lain karena PT Rajawali Nusantara Indonesia tidak dapat memenuhi beberapa jenis obat sesuai yang telah ditetapkan dalam kontrak, dan pembatalan pengadaan serum dengan rincian sebagai berikut : -

Obat yang tidak dapat dipenuhi karena stock pasar kosong Obat yang kurang dikirim/tidak lengkap Kekurangan - Kelebihan pengiriman Amoksilin kaps Total Kekurangan Serum yang dibatalkan pengadaannya Penurunan Nilai kontrak

Rp 66.206.630,00 Rp 298.750,00 Rp 67.517.779,00 Rp 10.275.400,00 Rp 57.242.379,00 Rp 64.860.621,00 Rp122.103.000,00

b. Terdapat kemahalan harga satuan obat yang ditetapkan dalam kontrak dibandingkan dengan harga satuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 639/MENKES/SK/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 termasuk ongkos kirim sampai di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kemahalan harga tersebut seluruhnya senilai Rp59.902.154,00, dengan rincian sebagaimana terlihat dalam lampiran I.

20

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres 42 tanggal 8 Juni Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran Negara didasarkan atas prinsip antara lain: a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi setiap Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah. Keadaan di atas mengakibatkan terjadi ketidakhematan pembayaran atas pengadaan obat yang bersumber dari dana bantuan Pemerintah Jepang senilai Rp59.902.154,00. Kondisi tersebut disebabkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak memperhatikan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dalam membuat perhitungan HPS, serta belum optimalnya pengawasan dan pengendalian secara menyeluruh yang dilakukan Tim Pengendali BAKORNAS PBP. Pihak BAKORNAS PBP cq Tim pengendali Pusat Dana Bantuan Pemerintah Jepang menanggapi bahwa atas temuan tersebut akan dilakukan koordinasi dengan pihak Departemen Kesehatan selaku Panitia Pengadaan Obat, untuk menjajaki agar selisih kemahalan tersebut dapat ditarik untuk dimasukan kembali ke kas dana bantuan Jepang dan bukti penarikan akan disampaikan kepada BPK RI. BPK RI menyarankan agar Ketua BAKORNAS PBP memerintahkan Tim Pengendali Pusat Bantuan Pemerintah Jepang memberi teguran tertulis kepada Panitia Pengadaan untuk mempertanggungjawabkan kemahalan pengadaan obat serta menarik kembali kemahalan harga tersebut kepada rekanan yang bersangkutan dan disetor ke kas BAKORNAS PBP. Selanjutnya fungsi pengendalian dan pengawasan lebih diefektifkan. Atas permasalahan tersebut diatas telah dilakukan teguran oleh Ketua Tim Pengendali Pusat bantuan Pemerintah Jepang kepada Ketua Panitia Pengadaan di Jakarta sesuai surat teguran nomor B.33-A/PBP/D.II/XI/2004 tanggal 9 Nopember 2004 untuk menarik kembali kemahalan harga sebesar Rp59.902.154,00 dan disetorkan ke kas BAKORNAS PBP dan selanjutnya lebih selektif dan professional dalam menentukan rekanan terpilih dan harga perkiraan tersendiri. Atas kemahalan harga tersebut telah dilakukan pemotongan pada pembayaran terakhir sebesar Rp59.902.154,00 sesuai bukti pembayaran nomor : B.155/PBP-JPN/XI/2004 tanggal 10 Nopember 2004, bukti pemotongan telah disampaikan kepada BPK RI. 2.2

Terjadi Ketidakhematan Sebesar Rp682.915.200,00 Pada Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Pemerintah Jepang Dalam Rangka Penanganan Pengungsi Eks Timor Timur Di Propinsi NTT. (03.05) Dalam rangka memantau pelaksanaan kegiatan bantuan Jepang untuk penanganan pengungsi Timor Timur di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), BAKORNAS PBP telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa disamping kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan perjalanan dinas oleh Sekretariat BAKORNAS

21

PBP dengan biaya sebesar Rp682.915.200,00 juga dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan ikatan perjanjian kontrak yakni pekerjaan supervisi dan penyusunan laporan keuangan Bantuan Jepang untuk penanganan pengungsi Timor Timur di Propinsi NTT dan konsultan supervisi (konsultan pengawas) untuk pekerjaan fisik, yaitu : a. Pekerjaan supervisi dan penyusunan laporan keuangan bantuan Jepang untuk penanganan pengungsi Timor Timur dilakukan melalui dua kontrak yang dilaksanakan oleh PT Inter Multi Planindo (PT IMP). Kontrak pertama No. 22/PL-DII/IX/2002 tanggal 16 September 2002 senilai Rp748.050.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 345 hari (16 September 2002 s.d 31 Agustus 2003), kemudian dilakukan addendum dengan No. AMD 1-2/PBPJPN/2003 tanggal 1 September 2003 dengan jangka waktu pelaksanaan menjadi 361 hari (16 September 2002 s.d 16 september 2003). Sedangkan kontrak kedua No. 1-02/Kont/PBP-JPN/03 tanggal 17 September 2003 senilai Rp626.740.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 302 hari (17 September 2003 s.d 30 juni 2004). Berdasarkan usulan teknis PT Inter Multi Planindo ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi penyusunan program kerja, koordinasi dan sosialisasi dengan departemen teknis, dinas dan instansi terkait pelaksana kegiatan, membuat format dan program pengawasan kemajuan fisik dan finansial berdasarkan laporan dari masing-masing sektor, melaksanakan checking lapangan untuk kegiatan supervise fisik dan financial, membuat laporan kemajuan secara berkala (bulanan, triwulanan, semester), serta melaksaankan diskusi/asistensi dan presentasi di BAKORNAS PBP. Hasil dari kegiatan supervisi adalah berupa Laporan Bulanan yang berisi tentang bobot kemajuan pekerjaan rencana dan realisasi penyerapan dana dan deviasi bobot pekerjaan dari masing-masing item pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Departemen/Dinas terkait dan Laporan Akhir yang merupakan laporan lengkap dari realisasi penyerapan keseluruhan dana bantuan Pemerintah Jepang dan merupakan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. b. Konsultan pengawas (Konsultan supervisi) 1) Supervisi (pengawasan) atas pembangunan ressetlement dengan Nomor Kontrak PB.01.08/W.24/JPG/XI/03/2002 tanggal 11 Nopember 2002 yang dilaksanakan oleh CV Teradyan Konsultan Kupang senilai Rp48.860.000,00. 2) Supervisi (pengawasan) atas pekerjaan perpipaan dan pembangunan rumah dengan kontrak No. PB.01/W.24/JPG/VIII/19/2003 tanggal 15 Agustus 2003, kemudian diaddendum dengan No. PB.01.08/W.24/JPG.VIII/19/2003-ADD tanggal 11 Oktober 2003 yang dilaksanakn CV Kukuh Abadi Kupang senilai Rp98.000.000,00. 3) Supervisi (pengawasan) atas pekerjaan perpipaan dengan kontrak No. PB.01.08/W.24/JPG/VIII/20/2003 tanggal 15 Agustus 2003 kemudian diaddendum dengan No. PB 01.08/W.24/JPG/VIII/20/2003-ADD tanggal 11 Oktober 2003 yang dilaksanakan CV Putra Timor Jaya Kupang senilai Rp97.500.000,00. 4) Supervisi (pengawasan) atas pekerjaan perpipaan dan pembangunan rumah serta rehabilitasi dengan kontrak No. PB.01.08/W.24/JPG/X/27/2003 tanggal 31 Oktober 2003 yang dilaksanakan oleh CV Sabana Kupang senilai Rp49.000.000,00.

22

5) Supervisi (pengawasan) atas pekerjaan pembuatan barak SPN denngan kontrak No. PB.01.08/W.24/JPG/X/31/2003 tanggal 21 Nopember 2003 yang dilaksanakan oleh CV Decont Mitra Kupang senilai Rp30.000.000,00. Ruang lingkup pekerjaan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) diantaranya membantu pihak pengguna barang/jasa dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dari awal sampai dengan akhir. c. Selain itu dalam rangka memantau pelaksanaan kegiatan/pekerjaan

Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satkorlak PBP) telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dilakukan Satkorlak PBP dan Satlak. Dengan telah dilaksanakan pekerjaan supervisi dan penyusunan laporan keuangan dan konsultan pengawas (konsultan supervisi) serta kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Satkorlak PBP NTT berarti kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan BAKORNAS PBP merupakan kegiatan tumpang tindih atau pemborosan bagi dana bantuan Jepang dalam rangka penanganan pengungsi Timor Timur. Selain itu pada dasarnya kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut merupakan biaya teknis operasional yang tidak perlu dibebankan pada dana bantuan Jepang tersebut. Hal tersebut tidak sesuai dengan : 1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 9 Januari 2001 tentang BAKORNAS PBP Pasal 14 yang menyebutkan pembiayaan kegiatan teknis operasional Departemen/Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dibebankan kepada anggaran departemen dan instansi masing-masing. 2. Keppres 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran Negara didasarkan atas prinsip antara lain: a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi setiap Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah. Hal tersebut mengakibatkan terjadi ketidakhematan dana bantuan Pemerintah Jepang untuk Penanganan Pengungsi Eks Timor Timur sebesar Rp682.915.200,00. Kondisi tersebut disebabkan Tim Pengendali Pusat Bantuan Jepang belum melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan secara optimal. Atas temuan tersebut diatas, BAKORNAS PBP cq Tim Pengendali Pusat Bantuan Pemerintah Jepang memberikan penjelasan bahwa kegiatan monitoring dilakukan sebagai upaya untuk memback up kegiatan supervisi dan pembuatan laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Inter Multi Planindo (PT IMP) yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan supervisi dan pembuatan laporan keuangan, mengingat keberadaan lokasi kegiatan yang cukup jauh (Propinsi NTT), dan adanya gejolak yang saat itu terjadi sehingga ada kecenderungan akan mengganggu kegiatan yang dilakukan PT IMP. Selain itu juga sebagai bahan pembanding/pengendali terhadap hasil supervisi dan pembuatan laporan

23

keuangan yang dilaksanakan oleh PT IMP. Selanjutnya temuan BPK tetap akan menjadi perhatian dan perbaikan ke depan. BPK RI menyarankan Sekretaris BAKORNAS PBP menegur secara tertulis Tim Pengendali Pusat Bantuan Jepang agar lebih meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga pekerjaan tumpang tindih dan penggunaan dana yang tidak perlu dapat dihindarkan. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan teguran oleh Sekretaris BAKORNAS PBP kepada Ketua Tim Pengendali Pusat sesuai surat teguran nomor : B.370.A/PBP/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005 untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud pada waktu yang akan datang, guna menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan dan penghematan penggunaan dana bantuan. 2.3

Pengeluaran Biaya Sebesar Rp32.850.651,00 Dalam Rangka Pelatihan Basic Trauma And Cardiac Life Support (BTCLS) Belum Dapat Dipertanggungjawabkan. (03.05) Dalam rangka meningkatkan keterampilan paramedis dalam pelayanan gawat darurat, maka diadakan kegiatan pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support (BTCLS) yang dilaksanakan di Asrama Haji Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama 4 hari (tanggal 17 s.d 20 september 2003) oleh Departemen Kesehatan Pusat. Kegiatan tersebut dibiayai dengan Dana Bantuan Pemerintah Jepang untuk Penanganan Pengungsi di Propinsi NTT sebesar Rp320.000.000,00 yang diterima Panitia Penyelenggara sebagai uang muka kerja. Hasil pemeriksaan atas bukti pengeluaran dan laporan penyelenggaraan pelatihan dapat dikemukakan hal-hal berikut : a. Biaya yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggaran Pelatihan sesuai pertanggungjawaban uang muka adalah sebagai berikut : - Biaya perjalanan peserta pelatihan 56 x Rp600.000,00 Rp 33.600.000,00 - Biaya hidup peserta 75 x Rp900.000,00 Rp 67.500.000,00 - Biaya perjalanan Panitia dan instruktur (Jakarta-Kupang) Rp 123.143.080,00 - Uang transport lokal peserta 19 x Rp200.000,00 Rp 3.800.000,00 - Biaya pelatihan 75 x Rp1.100.000,00 Rp 82.500.000,00 - Transport lokal panitia daerah 4 x Rp200.000,00 Rp 800.000,00 - Sewa mobil Rp 2.125.000,00 - Biaya komunikasi cepat Rp 1.155.729,00 - Honor panitia Rp 5.600.000,00 - Biaya ATK dan fotocopy Rp 1.980.000,00 Jumlah Rp 322.203.809,00 Hasil konfirmasi dengan Panitia Penyelenggara Pelatihan BTCLS menyebutkan bahwa biaya hidup digunakan untuk keperluan biaya makan, minum, akomodasi dan penginapan. Berdasarkan bukti kwitansi pertanggungjawaban yang diterima Kepala Badan Pengelola Asrama Haji Kanwil Departemen Agama Propinsi NTT disebutkan bahwa biaya makan minum dan akomodasi bagi 75 (tujuh puluh lima) orang peserta pelatihan BTCLS adalah sebesar Rp45.277.500,00 atau lebih rendah sebesar Rp22.222.500,00 Dengan demikian biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh panitia Penyelenggara Pelatihan BTCLS sebesar Rp299.981.309,00.

24

Berdasarkan bukti pertanggungjawaban dan perhitungan pengeluaran biaya yang sebenarnya, maka terdapat uang muka yang belum dipertanggungjawabkan atau merupakan kelebihan pemberian uang muka kepada panitia Penyelenggara Pelatihan BTCLS sebesar Rp20.018.691,00 (Rp320.000.000,00 – Rp299.981.309,00). b. Dari 21 orang yang melakukan perjalanan dinas terdapat 2 orang atas nama Drs. AS dan ASP, SKM senilai Rp10.706.960,00 yang tidak tercantum dalam daftar hadir baik selaku pengajar/instruktur maupun kepanitiaan. c. Biaya sewa mobil sebesar Rp2.125.000,00 merupakan pemborosan penggunaan dana Bantuan Pemerintah Jepang, karena para peserta sudah diberi uang transport serta panitia dan pengajar sudah diberikan uang perjalanan dinas (lumpsum) dan biaya angkutan setempat. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan berikut : 1. Keppres 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran Negara didasarkan atas prinsip antara lain: a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi setiap Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah. 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Bab III Pasal 7 ayat (1) butir e yang menyatakan bahwa uang harian mencakup biaya penginapan, biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. Hal tersebut mengakibatkan : 1. Terjadi kelebihan pembayaran uang muka sebesar Rp20.018.691,00 dalam kegiatan BTCLS. 2. Biaya perjalanan dinas sebesar Rp10.706.960,00 adalah fiktif. 3. Terjadi ketidakhematan sebesar Rp2.125.000,00 atas sewa kendaraan dalam kegiatan BTCLS. Kondisi tersebut disebabkan adanya itikad tidak baik dari Panitia Penyelenggara Pelatihan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana BTCLS dan pengawasan oleh penanggungjawab kegiatan BTCLS kurang optimal. BAKORNAS PBP cq Tim Pengendali Pusat Bantuan Pemerintah Jepang menanggapi temuan Tim BPK memang benar, dan untuk selanjutnya akan menjadi perhatian untuk lebih cermat dalam membuat analisa kegiatan/biaya, sehingga kejadian serupa tidak terulang. BPK RI menyarankan agar Sekretaris BAKORNAS PBP memberi teguran tertulis kepada Panitia Penyelenggara agar mempertanggungjawabkan atas pembayaran biaya hidup peserta pelatihan BTCLS, perjalanan dinas, dan biaya sewa mobil, serta menarik kembali kelebihan bayar sebesar Rp32.850.651,00 atas kegiatan tersebut dan disetor ke kas BAKORNAS PBP. Selanjutnya fungsi pengendalian dan pengawasan lebih diefektifkan.

25

Atas permasalahan tersebut diatas telah dilakukan teguran oleh Ketua Tim Pengendali Pusat Bantuan Pemerintah Jepang kepada Panitia Penyelenggara di Jakarta sesuai surat teguran nomor B.33-B/PBP/D.II/XI/2004 tanggal 9 Nopember 2004 untuk segera menarik kembali kelebihan bayar atas biaya hidup peserta pelatihan, perjalanan dinas dan biaya sewa mobil sebesar Rp32.850.651,00, serta lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pelatihan serupa. Selanjutnya berdasarkan bukti aplikasi kiriman uang dari Bank BNI yang disampaikan kepada BPK RI telah dilakukan penyetoran atas kelebihan bayar kegiatan tersebut diatas dalam dua tahap yaitu penyetoran tahap I tanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp20.018.691,00 dan penyetoran Tahap II tanggal 27 Juli 2005 sebesar Rp12.831.960,00. 2.4

Kontrak Lanjutan Pekerjaan Supervisi Dan Pembuatan Laporan Keuangan Sebesar Rp926.740.000,00 Belum Memperhitungkan Segi Kehematan (03.05) Pemanfaatan dana bantuan kemanusiaan Pemerintah Jepang, antara lain telah digunakan untuk pekerjaan supervisi/pengawasan dan penyusunan laporan keuangan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan bagi pengungsi eks Timtim di NTT. Pekerjaan tersebut diborongkan kepada PT. Inter Multi Planindo dengan nilai keseluruhan Rp1.674.790.000,00 yang dituangkan dalam tiga buah kontrak yaitu : a. No.22/PL-DII/IX/2002, tanggal 16 September 2002 untuk periode 16 September 2002 sampai dengan 31 Agustus 2003 selanjutnya di addendum dengan No. AMD 1-02/PBP-JPN/2003 tanggal 1 September 2003 dengan nilai tetap sebesar Rp748.050.000,00 sedang periode menjadi 16 September 2002 sampai dengan 16 September 2003. b. No. 1-02/Kont/PBP-JPN/2003, tanggal 17 September 2003 dengan nilai sebesar Rp626.740.000,00 untuk periode 17 September 2003 sampai dengan 30 Juni 2004 c. No.12/Kont/PBP-JPN/VII/2004, tanggal 5 Juli 2004 senilai Rp300.000.000,00 untuk periode 5 Juli sampai dengan 1 November 2004 Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak, bukti pembayaran dan data-data lain yang terkait dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: a. Penunjukan PT. Inter Multi Planindo sebagai pelaksana kegiatan, dilakukan secara langsung melalui perbandingan harga dari dua rekanan lain yaitu PT. Sanibina Arkayasa dan PT. Griska Cipta. b. PT Inter Multi Planindo antara lain telah membuat dan menyerahkan hasil pekerjaan yang menjadi kewajibannya berupa laporan bulanan, triwulanan dan laporan akhir. Berdasarkan pemeriksaan atas laporan bulan September 2003 dan Juni 2004 ditemukan hal-hal sebagai berikut : 1) Laporan bulan September 2003 Sampai dengan akhir September 2003, sesuai hasil laporan bulan September 2003, progres fisik hanya mencapai 17,73%. Rendahnya realisasi fisik yang dicapai tersebut disebabkan keterlambatan dalam pengadaan obat dan bahan habis pakai serta pengadaan alat-alat medis yang belum dilaksanakan, sehingga terjadi deviasi sampai 82,27%. 2) Laporan bulan Juni 2004 Sampai dengan akhir Juni 2004, sesuai hasil laporan, progress fisik hanya mencapai 77,25%. Rendahnya realisasi fisik tersebut, disebabkan hal

26

yang sama yaitu keterlambatan pengadaan alat medis/kesehatan, sehingga masih terjadi deviasi sebesar 22,75%. Untuk memberikan gambaran yang jelas atas perkembangan progress fisik dan deviasi yang terjadi, dapat dilihat pada tabel berikut : No.

1

2

Uraian

Per 30 September 2003 - Pelayanan Kesehatan - Kimpraswil

Per 30 juni 2004 - Pelayanan Kesehatan - Kimpraswil

Program Jumlah (Rp) Fisik (%)

Progress Jumlah (Rp)

Fisik (%)

Deviasi Jumlah (Rp)

Fisik (%)

31.540.402.255 15.939.286.920 47.479.689.175

63,06 36,94 100,00

2.621.195.000 6.260.440.509 8.881.635.589

5,23 12,50 17,73

28.919.207.255 9.678.846.331 38.598.053.586

57,83 24,44 82,27

34.311.430.422 18.439.913.290 52.751.343.712

65,04 34,96 100,00

13.087.415.540 17.439.913.290 30.527.328.830

43,31 33,94 77,25

21.224.014.882 538.465.737 21.759.480.619

21,73 1,02 22,75

Rendahnya progress fisik sebagai tampak pada table diatas, antara lain disebabkan adanya keterlambatan pelaksanaan pengadaan obat dan alat kesehatan serta pekerjaan lainnya, yaitu: a. Kontrak pengadaan obat bagi pengungsi NTT baru dapat direalisasikan pada tanggal 15 April 2004 dengan kontrak No. 03/Kont/PBP-JPN/IV/2004 senilai Rp1.444.420.000,00, oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia untuk periode 90 hari kalender atau sampai dengan 14 April 2004. Kontrak tersebut, telah mengalami dua kali addendum terakhir dengan addendum No. 03/ADD.II/PBP-JPN/VI/2004, tgl 7 Juni 2004 senilai Rp1.322.317.000,00 untuk periode sampai dengan 4 Juni 2004. b. Pengadaan Alat Medis dan Alat Kesehatan untuk rumah sakit dan puskesmas di NTT, baru direalisasikan tanggal 16 Juni 2003 sesuai kontrak No.01/Kont/PBPJPN/2003 senilai Rp10.404.832.000,00, oleh PT. Putera Pratama Hayu untuk periode 16 Juni sampai dengan 31 Agustus 2003. Atas kontrak tersebut diatas, telah dilakukan addendum dengan No.01/ADD.I/PBP-JPN/VIII/2003 tanggal 28 September 2003 sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi sampai dengan tanggal 29 Februari 2004. Pada kenyataannya sampai dengan pemeriksaan tanggal 18 Oktober 2004, pengadaan Alat Medis dan Alat Kesehatan tersebut belum dapat diselesaikan dan mengalami kendala diantaranya terjadi perbedaan spek/merk atas barang-barang yang dikirim sesuai hasil temuan BPKP sebagai dimuat dalam Laporan Hasil Audit Operasional No. LHA-1767/PW.24/5/2004 tanggal 13 Mei 2004. c. Selain itu terdapat pekerjaan/pengadaan berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita, pengadaan obat dan bahan habis pakai dan buffer stock, perbaikan sarana air bersih, pengadaan kendaraan roda dua, pengadaan alat medis emergency untuk Puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes dan lain sebagainya yang sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 8 Nopember 2004 masih dalam proses. Untuk dapat mencakup kegiatan tersebut telah ditandatangani kontrak pekerjaan Supervisi dan Pembuatan Laporan Keuangan tahap II dengan PT. Inter Multi Planindo No. 1-01/Kont/PBP-JPN/2003 tanggal 17 September 2003 untuk periode 17 September 2003 sampai dengan 30 Juni 2004 senilai Rp626.740.000,00 yang sampai dengan pemeriksaan tanggal 18 Oktober 2004 seluruhnya telah dibayar lunas.

27

Sehubungan dengan telah berakhirnya kontrak II Pekerjaan Supervisi dan Pembuatan Laporan Keuangan PT Inter Multi Planindo pada tanggal 18 Oktober 2004, sedangkan pengadaan Alat Medis, Alat Kesehatan, pekerjaan PMT, perbaikan sarana air bersih, pengadaan kendaraan roda dua, pengadaan alat medis emergency untuk Puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes ternyata belum selesai, sehingga untuk dapat mencakup masalah dimaksud, Sekretariat BAKORNAS PBP telah mengambil kebijakan menandatangani Kontrak Pekerjaan Supervisi dan Pembuatan Laporan Keuangan tahap III dengan PT. Inter Multi Planindo No. 12/Kont/PBP-JPN/VII/2004, tanggal 5 Juli 2004 senilai Rp300.000.000,00 untuk periode 5 Juli sampai dengan 1 November 2004. Hal tersebut ditempuh dengan pertimbangan batas penyelesaian atas bantuan pengungsi eks Timtim secara fisik akan diakhiri sampai dengan akhir Oktober 2004 dan untuk kegiatan pelayanan tanggal 31 Desember 2004. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan berikut : 1. Keppres No. 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip antara lain a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi setiap Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah 2. Joint Appeal tanggal 21 November 2001 mensyaratkan bahwa jangka waktu penggunaan dana pada tahun 2002 periode Januari sampai dengan Desember Sehubungan dengan kondisi tersebut terjadi pemborosan dalam penggunaan dana bantuan kemanusiaan Pemerintah Jepang sebesar Rp926.740.000,00 (Rp626.740.000,00 + Rp300.000.000,00) dan hilangnya kesempatan pemanfaatan dana bantuan untuk halhal yang lebih bermanfaat bagi penanggulangan korban pengungsi. Hal tersebut terjadi antara lain disebabkan karena hal-hal berikut : 1. Panitia Pengadaan tidak cermat melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh. 2. Tim Pengendalian BAKORNAS PBP belum efektif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan pengungsi eks Timor Timur khususnya pengadaan obat dan Alat Medis/Kesehatan. BAKORNAS PBP cq Tim Pengendali Pusat Bantuan Pemerintah Jepang menanggapi bahwa temuan Tim BPK benar, hal tersebut disebabkan adanya peningkatan suhu politik di daerah penerima bantuan saat itu yakni penggantian Gubernur NTT, sehingga demi keamanan beberapa kegiatan tidak dapat segera dilaksanakan secara efektif khususnya dalam pengadaan obat-obatan dan alat medis/kesehatan. Sehingga Gubernur selaku Ketua Satkorlak Daerah, akhirnya menyerahkan pengadaan obat-obatan dan alat medis kesehatan untuk dilaksanakan oleh Tim Pengendali Bantuan Pusat dengan melakukan koordinasi dengan Departemen Kesehatan yang dianggap ahli dibidang obat-obatan dan peralatan medis dimaksud. Berkaitan dengan pelimpahan kembali pelaksanaan kegiatan dari daerah kepada Pemerintah Pusat tersebut, waktu penyelesaian menjadi tertunda karena Pemerintah Pusat perlu waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya seperti berkoordinasi dengan Departemen Kesehatan dan sebagainya. Sementara itu, kontrak supervisi dan pembuatan laporan I sudah berakhir. Oleh karena itu agar kegiatan dapat diliput dalam satu laporan yang berkesinambungan, maka diambil kebijakan untuk menandatangani

28

kontrak II dan III pada perusahaan yang sama yaitu PT Inter Multi Planindo. Untuk selanjutnya saran dan temuan Tim BPK akan menjadi perhatian dan perbaikan kedepan. BPK RI menyarankan agar BAKORNAS PBP cq Tim Pengendali Pusat Bantuan Pemerintah Jepang memberi teguran tertulis kepada Panitia Pengadaan agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya ke depan. Selanjutnya Tim Pengendali lebih efektif untuk meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya. Atas permasalahan tersebut diatas Ketua Tim Pengendali Bantuan Pemerintah Jepang telah melakukan teguran kepada Panitia Penyelenggara di Jakarta dengan surat teguran nomor : B.45-A/PBP/D.II/XII/2004 tanggal 2 Desember 2004 agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa pada kesempatan yang akan datang guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi. 3. Kelemahan Yang Dapat Mengakibatkan Tidak Tercapainya Program Yang Direncanakan. (Kode : 05) 3.1. Penggunaan/Pemanfaatan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan Siap Pakai (Dana On Call) Sebesar Rp4.552.725.000,00 Oleh Beberapa Satkorlak/Satlak Penerima Bantuan Tidak Tepat Sasaran. (05.11) Dalam rangka penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, secara cepat dan tepat sasaran, diperlukan adanya dana bantuan darurat yang siap pakai dari Pemerintah Pusat untuk membantu daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu sumber dana yang terdapat pada BAKORNAS PBP untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi tersebut, adalah dana bantuan darurat kemanusiaan siap pakai (dana on call) yang berasal dari APBN Bagian Anggaran 69 (Belanja lain-lain) dengan anggaran (dari Tahun Anggaran 2002 s.d Agustus 2004) sebesar Rp37.500.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp28.715.445.000,00, dengan rincian sebagai berikut : NO 1

TAHUN 2002

2

2003

3

2004

NO & TGL SKOR No.107/KM.3-43/SKOR/2002 tgl 18/02/2002 No.089/KM.3-43/SKOR/2003 tgl 07/02/2003 No.1538/KM.343/SKOR/2003 tgl 11/12/2003 No.0124/KM.343/SKOR/2004 tgl 03/03/2003 No.0209/KM.343/SKOR/2004 tgl 14/04/2004 Jumlah

ANGGARAN 10.500.000.000

REALISASI 10.464.695.000

% 99,66

10.500.000.000

10.485.750.000

99,86

10.000.000.000

1.800.000.000

18,00

3.500.000.000

3.500.000.000

100,00

3.000.000.000

2.465.000.000

82,17

37.500.000.000

28.715.445.000

76,57

Dana bantuan kemanusiaan tersebut merupakan bantuan kepada Pemerintah Daerah (Gubernur/Ketua SATKORLAK PBP dan/atau Bupati/ Walikota/Ketua SATLAK PBP) untuk keperluan penanganan taktis tanggap darurat bencana, baik karena bencana alam maupun karena ulah manusia. Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap Berita Acara Serah Terima Bantuan dan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan darurat kemanusiaan tersebut, ditemukan penggunaan/pemanfaatan dana yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp4.552.725.000,00 atau 15,85% dari realisasi, yaitu :

29

a. Dana yang bersumber dari SKOR No. 107/KM3-43/2002 tanggal 18 Pebruari 2002 senilai Rp10.500.000.000,00. Dari realisasi penggunaan sebesar Rp10.464.695.000,00, diantaranya terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan maksud kedaruratan yakni biaya operasional, lokakarya, pembelian kendaraan, mendukung pergeseran pasukan, rehabilitasi irigasi, sewa alat berat, pengadaan peti jenazah, dan rehabilitasi pura sebesar Rp2.999.099.500,00 atau 28,66% dari realisasi. b. Dana yang bersumber dari SKOR No. 089/KM.3-43/2003 tanggal 7 Pebruari 2003 senilai Rp10.500.000.000,00. Dari realisasi penggunaan sebesar Rp10.485.750.000,00, diantaranya terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan maksud kedaruratan yakni pemberian uang saku, biaya operasional, sewa truk, biaya perawatan alat berat, pemberian uang insentif, charter pesawat dan perbaikan jembatan gantung sebesar Rp938.629.500,00 atau 8,95% dari realisasi. c. Dana yang bersumber dari SKOR No. 1538/KM.3-43/2003 tanggal 11 Desember 2003 senilai Rp10.000.000.000,00. Dari realisasi penggunaan sebesar Rp1.800.000.000,00, diantaranya digunakan untuk biaya operasional satkorlak sebesar Rp100.000.000,00 atau 5,56% dari realisasi. d. Dana yang bersumber dari SKOR No. 0209/KM.3-43/2004 tanggal 14 April 2004 senilai Rp3.000.000.000,00. Dari realisasi penggunaan sebesar Rp2.465.000.000,00, diantaranya terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan maksud kedaruratan yakni rehabilitasi gedung Polda NTT dan penanganan TKI di Kuala Lumpur Malaysia sebesar Rp515.000.000,00 atau 17,17% dari realisasi. Selain hal tersebut di atas, Sekretariat BAKORNAS PBP telah melakukan kegiatan pemantauan terhadap daerah-daerah yang pernah memperoleh bantuan, dengan hasil pemantauan sebagai berikut : a. Dalam rangka penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi tanggal 27 Desember 2002 di Kabupaten Lampung Barat Propinsi Lampung, BAKORNAS PBP telah memberikan bantuan kepada Kabupaten Lampung Barat senilai Rp 1 milyar yang bersumber dari SKOR No. 107/KM.343/SKOR/2002 tanggal 18 Pebruari 2002 dan diterima pada tanggal 8 Januari 2003. Dalam pelaksanaan/realisasi penggunaan bantuan tersebut Bupati Lampung Barat tidak memberdayakan organisasi Satlak PBP tapi membentuk organisasi pelaksanaan kegiatan tersendiri yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/09.a/KPTS/IV.14/2003 tanggal 20 Januari 2003. Penggunaan bantuan sebesar Rp 1 milyar tersebut kurang proporsional, karena yang diberikan kepada masyarakat terkena bencana tanah longsor hanya sebesar Rp82.542.000,00 atau 8,25% dari jumlah bantuan yang diterima yaitu untuk Kecamatan Pesisir Tengah berupa bantuan material senilai Rp5.142.000,00 dan bantuan uang senilai Rp71.500.000,00, dan Kecamatan Karya Penggawa berupa bantuan uang senilai Rp5.900.000,00. Sedangkan sisa dana sebesar Rp917.458.000,00 digunakan untuk rehabilitasi irigasi di empat kecamatan senilai Rp916.858.000,00 atau 91,69% dan biaya administrasi kegiatan senilai Rp600.000 atau 0,06% dari jumlah bantuan yang diterima. Hasil peninjauan ke lokasi jaringan irigasi yang direhabilitasi di Way Warkuk diketahui bahwa, perbaikan tanggul hanya

30

dengan menggunakan batu kali yang diikat dengan bronjong kawat tanpa ada unsur semen, sehingga mutu atau kekuatan tanggul tersebut kurang dapat dipertanggungjawabkan. b. Sehubungan dengan adanya bencana banjir di Propinsi Kalimantan Selatan, Satkorlak Propinsi Kalimantan Selatan telah menginventarisir kebutuhan baik uang maupun bahan makanan. Dari inventarisir tersebut, didapat kekurangan berupa bahan pangan (beras) sebangyak 96 ton dan uang sebesar Rp355.000.000,00. Kekurangan tersebut telah dimintakan kepada BAKORNAS PBP pada tanggal 4 Pebruari 2004 dengan Surat Nomor 362/42.III/Kesbang. Berdasarkan permohonan Satkorlak tersebut, BAKORNAS PBP pada tanggal 6 Pebruari 2004 memberikan bantuan uang melebihi dari yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp1 milyar yang bersumber dari SKOR No. 0124/KM.3-43/SKOR/2004 tanggal 3 Maret 2004. Bantuan tersebut telah disalurkan pada tanggal 26 Pebruari 2004 kepada : 1. Kabupaten Banjar Rp 250.000.000 2. Kabupaten Tabalong Rp 50.000.000 3. Kabupaten Banjarmasin Rp 50.000.000 4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rp 15.000.000 5. Kabupaten Hulu sungai Utara Rp 50.000.000 6 Kabupaten Tanah Bumbu Rp 50.000.000 Jumlah Rp 465.000.000 Saldo Rp 535.000.000 Akibat dari pemberian bantuan yang melebihi dari kebutuhan, terdapat sisa dana bantuan yang menurut penjelasan Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Selatan sebagai pihak yang berperan dalam penanganan bantuan, semuanya dipergunakan untuk pembelian natura dan peralatan lainnya sebagai cadangan bila terjadi bencana dan sewaktu-waktu bila dibutuhkan tetapi bukti pembeliannya tidak diperlihatkan. Sampai dengan pemeriksaan tanggal 12 Oktober 2004, Satkorlak Propinsi Kalimantan Selatan belum memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada BAKORNAS Pusat. Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2004, BAKORNAS PBP memberikan bantuan ke II sebesar Rp75.000.000,00 yang bersumber dari SKOR No. 0209/KM.3-43/SKOR/2004 tanggal 14 April 2004 melalui transfer kepada Satkorlak Propinsi Kalimantan Selatan untuk penanganan musibah banjir di Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu. Pemberian bantuan tersebut tidak ada dasarnya karena surat yang berasal dari Kepala Dinas Kesehatan, Kessos dan Naker Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 466.1.1173.03 tanggal 27 Juli 2004 hanya bersifat sebagai laporan telah terjadi bencana banjir bukan permohonan bantuan. Dalam laporan tersebut hanya menjelaskan bahwa Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu telah menerima bantuan berupa uang dari masyarakat sebesar Rp45.000.000,00. Bantuan tersebut telah disalurkan dan tidak terserap semuanya dan masih ada saldo sebesar Rp34.000.000,00. Sampai kedatangan tim monitoring dan evaluasi BAKORNAS Pusat pada tanggal 18 September 2004, ternyata bantuan dari BAKORNAS PBP sebesar Rp75.000.000,00 tersebut belum disalurkan dan tersimpan di bagian Keuangan Propinsi. c. Berkaitan dengan bantuan uang yang diterima dari BAKORNAS PBP pada tanggal 4 Pebruari 2004 sebesar Rp200.000.000,00 yang bersumber dari

31

SKOR No. 0124/KM.3-43/SKOR/2004 tanggal 3 Maret 2004 untuk penanganan korban banjir, maka Satkorlak Propinsi Kalimantan Barat telah mendistribusikan bantuan tersebut kepada tujuh kabupaten yaitu Kabupaten Pontianak sebesar Rp20 juta, Kabupaten Landak sebesar Rp25 juta, Kabupaten Sambas sebesar Rp30 juta, Kabupaten Bengkayang sebesar Rp35 juta, Kabupaten Singkawang sebesar Rp20 juta, Kabupaten Sintang sebesar Rp20 juta, dan Kabupaten/Kota Sanggau sebesar Rp20 juta. Total dana bantuan yang telah didistribusikan sebesar Rp170 juta sehingga masih ada sisa dana bantuan sebesar Rp30 juta. Sisa dana tersebut digunakan oleh Satkorlak untuk perjalanan dinas dan konsultasi penyelesaian administrasi bantuan/pelaporan ke BAKORNAS PBP. Atas penggunaan sisa dana tersebut, Satkorlak Propinsi Kalimantan Barat tidak dapat memberikan buktibukti penggunaan/pengeluaran uang. Bukti yang diberikan hanya berupa rencana penggunaan, sehingga belum jelas apakah sisa dana bantuan tersebut digunakan atau tidak dan bagaimana cara pengelolaannya. Sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2004, Satkorlak Propinsi Kalimantan Barat belum memberikan laporan pertanggungjawaban. d. Pada tanggal 30 Maret 2004, Menko Kesra/Wakil Ketua BAKORNAS PBP telah menyerahkan bantuan kepada Satlak PBP Kabupaten Gowa sebesar Rp500 juta yang bersumber dari SKOR No. 0209/KM.3-43/SKOR/2004 tanggal 14 April 2004 untuk penanganan bencana alam akibat tanah longsor. Selain itu Satlak PBP Kabupaten Gowa juga memperoleh bantuan dari masyarakat sebesar Rp335.100.000,00, sehingga total bantuan yang diterima adalah sebesar rp835.100.000,00. Tetapi dalam penyaluran dana tersebut yang lebih berperan adalah Forum Peduli Keluarga Miskin (FKPM) Propinsi Sulawesi Selatan yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa bukan Dinas Sosial dan Linmas sebagai Sekretariat Satlak PBP. Dari dana bantuan BAKORNAS sebesar Rp500 juta digunakan untuk kebutuhan korban/ahli waris korban sebesar Rp173.591.500,00, biaya operasional sebesar Rp76.408.000,00 dan sisanya sebesar Rp250 juta digunakan untuk pasca banjir yaitu pembelian bahan bangunan/ressetlement. Sedangkan bantuan dari masyarakat sebesar Rp335.100.000,00 digunakan untuk biaya operasional sebesar Rp55.563.000,00 dan sisanya sebesar Rp279.537.000,00 belum diketahui penggunaannya. Tim monitoring menyarankan kepada Sekretariat BAKORNAS PBP untuk meneliti setiap ada permohonan bantuan darurat dari daerah. Hal ini untuk menghindari jangan sampai terjadi bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam masa kedaruratan (cenderung berlebihan) seperti bantuan yang diberikan kepada Kabupaten Gowa. Selain itu bantuan darurat kemanusiaan bukan untuk pasca bencana yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Pemda dan departemen terkait. Sekretariat BAKORNAS PBP sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 18 Oktober 2004 belum menindaklanjuti hasil pemantauan staf tersebut di atas. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan : 1. Keppres Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 9 Januari 2001 tentang BAKORNAS PBP Pasal 14 menyebutkan bahwa pembiayaan kegiatan teknis operasional Departemen/Instansi dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dibebankan kepada anggaran departemen/instansi masing-masing.

32

2. Keputusan Ketua BAKORNAS PBP Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi BAB IV butir (1) yang menyatakan dana bantuan darurat kemanusiaan diberikan kepada daerah dengan tujuan untuk keperluan penanganan darurat akibat bencana yang meliputi evakuasi, penyelamatan, penampungan sementara, pemberian bantuan pangan, sandang, kesehatan, air bersih dan sanitasi dan butir (3) yang menyatakan dana bantuan darurat kemanusiaan tidak dapat digunakan untuk kegiatan pemabangunan fisik yang tidak terkait dengan kedaruratan. 3. Keppres 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran Negara didasarkan atas prinsip antara lain: a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi setiap Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah. Hal tersebut mengakibatkan : 1. Pemberian bantuan darurat kemanusiaan siap pakai (on call) sebesar Rp4.552.725.000,00 menjadi tidak tepat sasaran atau tidak menyentuh langsung kepada para korban bencana baik yang ditimbulkan oleh alam maupun karena ulah manusia. 2. Bantuan yang melebihi dari permohonan yang diajukan, akan terjadi penggunaan dana yang tidak terkendali. Hal tersebut terjadi karena : 1. Belum adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan atas pengelolaan, penyaluran dan pelaksanaan penggunaan dana bantuan darurat kemanusiaan. 2. Pejabat pada Satkorlak/Satlak sebagai penerima bantuan dari BAKORNAS PBP tidak mentaati ketentuan Keppres tersebut diatas. 3. Pejabat yang menyetujui pemberian bantuan kurang memperhatikan prinsipprinsip pengeluaran keuangan yaitu efektif, terarah dan terkendali. Kepala Biro Umum BAKORNAS PBP menjelaskan bahwa temuan tersebut diatas memang demikian kondisinya. Hal tersebut dilakukan karena kondisi dilapangan yang kadang-kadang penerima bantuan/daerah harus merubah kebijakan awal yang telah diperhitungkan secara cermat seperti untuk rehabilitasi irigasi, gedung, pembelian kendaraan dan lain-lain, yang memang diperlukan dan secara tidak langsung untuk mendukung kegiatan kemanusiaan. Untuk selanjutnya temuan Tim BPK tetap akan menjadi perhatian dan perbaikan kedepan. BPK RI menyarankan agar ketua BAKORNAS PBP menegur secara tertulis pejabat yang menyetujui pemberian bantuan yang melebihi permohonan yang diajukan dan Sekretaris BAKORNAS PBP memberikan teguran tertulis kepada Satkorlak/Satlak yang menggunakan dana bantuan darurat kemanusiaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak tepat sasaran. Selanjutnya BAKORNAS PBP menyusun juknis/juklak tentang pengelolaan penerimaan, penyaluran dan pertanggungjawaban dana bantuan kemanusiaan yang diterima. Untuk selanjutnya agar pemberian bantuan darurat kemanusiaan dilakukan secara cermat, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

33

Atas permasalahan tersebut telah dilakukan teguran oleh Sekretaris BAKORNAS PBP kepada : a. Wases BAKORNAS PBP dan para Pejabat yang menyetujui pemberian bantuan sesuai surat teguran nomor : B.371.B/PBP/VII/2005 tanggal 28 Juli 2005 untuk menyiapkan Petunjuk Teknis menngenai penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian bantuan dan sebelum menetapkan jumlah uang bantuan kepada daerah agar terlebih dahulu dilakukan kajian staf sesuai dengan kebutuhan lapangan; b. Bupati/Ketua Satlak PBP Kabupaten Lampung Barat sesuai surat teguran nomor : B.369.A/PBP/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005 agar mentaati peraturan Keputusan Ketua BAKORNAS PBP Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang antara lain adalah bahwa dana darurat kemanusiaan diberikan kepada daerah dengan tujuan untuk keperluan penangann darurat akibat bencana serta dana bantuan darurat tidak dipergunakan untuk pembangunan fisik yang tidak terkait dengan kedaruratan. Selanjutnya menyampaikan penjelasan tentang penggunaan dana diluar ketentuan yang ada, khususnya untuk kepentingan rehabilitasi irigasi; c. Gubernur/Ketua Satkorlak PBP Propinsi Kalimantan Barat sesuai surat teguran nomor B.368.A/PBP/VII/2005 tanggal 22 Juli 2005 agar mentaati ketentuan Keputusan Ketua BAKORNAS PBP No. 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dana Bantuan Darurat Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Bab IV butir (1) yang menyatakan dana darurat akibat bencana diberikan kepada daerah dengan tujuan untuk keperluan penanganan darurat akibat bencana yang meliputi pangan, sandang, kesehatan, air bersih dan sanitasi dan butir (3) yang menyatakan dana bantuan darurat tidak dipergunakan untuk pembangunan fisik yang tidak terkait dengan kedaruratan. Selanjutnya menyampaikan penjelasan tentang penggunaan ndana diluar ketentuan tersebut diatas; d. Gubernur/Ketua Satkorlak PBP Propinsi Kalimantan Selatan sesuai surat nomor B.367.A/PBP/VII/2005 tanggal 22 Juli 2005 agar mentaati ketentuan Keputusan Ketua BAKORNAS PBP No. 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dana Bantuan Darurat Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Bab IV butir (1) yang menyatakan dana darurat akibat bencana diberikan kepada daerah dengan tujuan untuk keperluan penanganan darurat akibat bencana yang meliputi pangan, sandang, kesehatan, air bersih dan sanitasi dan butir (3) yang menyatakan dana bantuan darurat tidak dipergunakan untuk pembangunan fisik yang tidak terkait dengan kedaruratan. Selanjutnya menyampaikan penjelasan tentang penggunaan ndana diluar ketentuan tersebut diatas; e. Bupati/Ketua Satlak PBP Kabupaten Gowa sesuai surat teguran nomor : B.366.A/PBP/VII/2005 tanggal 22 Juli 2005agar mentaati ketentuan Keputusan Ketua BAKORNAS PBP No. 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dana Bantuan Darurat Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Bab IV butir (1) yang menyatakan dana darurat akibat bencana diberikan kepada daerah dengan tujuan untuk keperluan penanganan darurat akibat bencana yang meliputi pangan, sandang, kesehatan, air bersih dan sanitasi dan butir (3) yang menyatakan dana bantuan darurat tidak dipergunakan untuk pembangunan

34

fisik yang tidak terkait dengan kedaruratan. Selanjutnya menyampaikan penjelasan tentang penggunaan dana diluar ketentuan khususnya untuk kepentingan pasca banjir (pembelian bahan bangunan/resettlement). 3.2. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Untuk Anak Dibawah Lima Tahun (Balita) Dan Ibu Hamil (Bumil) Di Kabupaten Kupang Sebesar Rp528.300.000,00 Tidak Efektif. (05.11) Berdasarkan laporan bulan September 2004 dari Konsultan Supervisi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Jepang, dapat diketahui aliran dana bidang kesehatan di Satkorlak Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu : No.

Uraian Kegiatan

1 2 3 4

Kesehatan dasar Kesehatan rujukan Kesehatan lapangan Perencanaan & monitoring

5 6 7

Pengolah data Konsultan monitoring Balita dan Bumil

Jumlah

Alokasi Kota Kupang Kab Kupang Kab TTS Kab TTU Kab Belu Propinsi Propinsi Pusat Kota Kupang Kab Kupang Kab TTS Kab TTU Kab Belu

Uang Muka

Progres

51.275.000 282.714.000 103.693.000 199.173.000 499.655.000 244.985.000 239.700.000 999.184.025 22.050.000 528.300.000 206.550.000 331.650.000 666.450.000 4.375.379.025

51.275.000 282.714.200 100.926.000 199.173.200 499.655.000 244.985.000 239.700.000 748.050.000 22.050.000 206.550.000 331.650.000 666.450.000 3.593.178.400

Belum Terealisasi (200) 2.767.000 (200) 251.134.025 528.300.000 782.200.625

Dari data diatas masih terdapat sisa dana sebesar Rp782.200.625,00 diantaranya sebesar Rp528.300.000,00 merupakan uang muka yang diterima Satkorlak Propinsi NTT pada tanggal 7 Nopember 2003 yang dialokasikan untuk kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita dan Ibu Hamil selama 3 bulan di Kabupaten Kupang. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas proses pengadaan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita dan Ibu Hamil selama 3 bulan di Kabupaten Kupang dapat dikemukakan hal berikut : a. Proses pengadaan dilakukan mulai tanggal 8 Juni 2004 dengan cara pelelangan terbuka dan perusahaan yang memasukkan penawaran sebanyak 18 rekanan. Dari 18 rekanan tersebut yang lulus seleksi administrasi teknis dan harga sebanyak 3 rekanan yakni CV Siska, CV Suhita dan CV Pedro Jaya. Dari 3 rekanan yang dinyatakan lulus evaluasi/seleksi administrasi dan harga, CV Siska dinyatakan sebagai pemenang tender dengan harga terendah sebesar Rp369.825.290,00. b. Keputusan Panitia Pelelangan menyatakan CV Siska sebagai pemenang tender disanggah oleh peserta pelelangan yang lain (peserta yang kalah tender) dengan alasan sebagai berikut : 1) CV Siska dalam pelelangan tidak melampirkan surat pengantar dokumen. 2) Materai tidak dibubuhi tanggal 3) Panitia telah melawan hukum, karena dalam pelelangan telah bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003.

35

c. Dengan adanya sanggahan tersebut, kemudian Panitia meminta Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kupang untuk mengevaluasi pelaksanaan pelelangan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kupang dinyatakan bahwa Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa telah bekerja sesuai dengan prosedur Keppres No.80 Tahun 2003 dan sanggahan tidak dapat membatalkan hasil pelelangan, akan tetapi hasil evaluasi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kupang disanggah lagi oleh rekanan yang menyanggah. Dengan adanya kondisi tersebut diatas pelaksanaan pengadaan PMT bagi Balita dan ibu hamil sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 21 Oktober 2004 belum dilaksanakan oleh CV Siska. Kegiatan PMT kepada Balita dan Ibu hamil akan diberikan selama 3 bulan berturut-turut yang didahului dengan pengukuran gizi awal Balita dan ibu hamil, yang selanjutnya setelah 3 bulan dilakukan evaluasi untuk mengetahui gizi dan perkembangan pertumbuhan bagi Balita dan ibu hamil. Sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 21 Oktober 2004 belum ada kepastian pelaksanaannya, padahal program bantuan Pemerintah Jepang untuk penanganan pengungsi di Propinsi NTT akan berakhir tanggal 31 Desember 2004 atau waktu pelaksanaan program bantuan Jepang tersisa 2 bulan lagi. Dengan demikian apabila PMT bagi balita dan ibu hamil tetap dilaksanakan akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan kegiatan PMT bagi balita dan ibu hamil. Hal tersebut tidak sesuai dengan Program Bantuan Pemerintah untuk penanganan pengungsi di Propinsi NTT untuk kegiatan pelayanan akan berakhir tanggal 31 Desember 2004. Hal tersebut mengakibatkan akan terjadi penggunaan dana sebesar Rp528.300.000,00 tidak efektif apabila kegiatan PMT bagi Balita dan Bumil tetap dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/jasa kurang tegas dalam pengambilan keputusan pemenang tender. BAKORNAS PBP cq Tim Pengendali Pusat Bantuan Pemerintah Jepang menanggapi bahwa temuan Tim BPK memang benar, dan akan menjadi perhatian dan pertimbangan secara cermat, sehingga kegiatan PMT bagi Balita dan Bumil di Kabupaten Kupang dibatalkan, karena secara teknis medis tidak mungkin dilaksanakan lagi sampai dengan akhir Desember 2004. Selanjutnya dana yang tersedia akan dialokasikan pada bidang kesehatan yang dibutuhkan masayarakat. BPK RI menyarankan agar Tim Pengendali Bantuan Pemerintah Jepang menegur secara tertulis Panitia Lelang untuk lebih tegas dalam pengambilan setiap keputusan dan menarik kembali dana sebesar Rp528.300.000,00 tersebut, untuk selanjutnya dilakukan perencanaan kembali untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Atas permasalahan tersebut diatas Ketua Tim Pengendali Pusat Bantuan Pemerintah Jepang telah memberikan teguran secara tertulis kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dengan surat teguran nomor : B.33-C/PBP/D.II/XI/2004 tanggal 9 Nopember 2004 agar menyetorkan kembali ke kas BAKORNAS PBP dana sebesar Rp528.300.000,00 dan melakukan perencanaan kembali untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat.

36

Selanjutnya telah dilakukan penarikan dana PMT sebesar Rp528.300.000,00 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang kepada rekening Satkorlak PBP Propinsi NTT sesuai dengan bukti formulir setoran tanggal 2 Pebruari 2005. 3.3. Dana Bantuan Dari Pemerintah Jepang Untuk Penanganan Pengungsi Eks Timor Timur Di Propinsi NTT Digunakan Untuk Pinjaman Kepada Pihak Lain Sebesar Rp1.046.226.400,00. (03.05) Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Jepang yang diterima BAKORNAS PBP sebesar Rp53.213.680.000,00 pada Tahun 2002 untuk penanganan pengungsi eks Timor Timur, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut : a. Dana bantuan tersebut disimpan pada Bank BNI Cabang Harmoni, yang dibagi dalam tiga kelompok rekening yaitu rekening nominal, rekening bunga dan rekening khusus, dengan saldo masing-masing rekening per tanggal 11 Oktober 2004, yaitu : - Rekening nominal (No. 070.003106627.002) sebesar Rp 12.170.640.663,00 - Rekening bunga (No. 070.003106627.003) sebesar Rp 2.795.687.519,00 - Rekening khusus (No. 070.003109023.001) sebesar Rp 195.226.928,00 Rekening-rekening tersebut dibuka atas nama BAKORNAS PBP. b. Terdapat pengeluaran dana yang tidak direncanakan dalam program pemberian bantuan, antara lain untuk dipinjamkan kepada pihak/kegiatan lain, yaitu : 1) Rekening Nominal (No. Rek. 070.003106627.002) Dana Bantuan Pemerintah Jepang telah dipinjamkan kepada pemegang dana on call (APBN) pada tanggal 26 Mei 2004 d.h.i Biro Umum pada Sekretariat BAKORNAS PBP sebagai bantuan kepada Universitas AlKhairun Mataram sebesar Rp500.000.000,00, dan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2004 (± 5 bulan) belum dilunasi/dikembalikan. 2) Rekening Bunga (No. Rek. 070.003106627.003) Terdapat pinjaman dari rekening bunga sebesar Rp1.496.226.400,00 yang sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 18 Oktober 2004 belum dilunasi/dikembalikan, dengan rincian sebagai berikut : No.

Uraian

1 2 3

Kegiatan Malino Menko Kesra GN-RHL (Bukit Tinggi & Soft Opening Yogyakarta) GN-RHL Manado Jumlah

4

Pinjaman Tanggal Jumlah 8/9/2003 623.100.000 20/12/2003 2.000.000.000 7/4/2003 100.000.000

26/5/2004

173.126.400 2.896.226.400

Pengembalian

Sisa

400.000.000 1.000.000.000 -

223.100.000 1.000.000.000 100.000.000

1.400.000.000

173.126.400 1.496.226.400

Hasil konfirmasi kepada BAKORNAS PBP tanggal 6 Juni 2005, diketahui bahwa pinjaman sebesar Rp1 milyar tersebut telah dikembalikan oleh Menko Kesra kepada BAKORNAS PBP yang diterima oleh Kepala Biro Pemberdayaan Pengungsi pada tanggal 11 Mei 2005 dengan cek Nomor CZ 343010.

37

Umur Piutang 13 bulan 10 bulan 6 bulan

5 bulan

3) Rekening Khusus (No. Rek.070.003109023.001) Pada tanggal 10 Mei 2004 telah dipinjamkan dana sebesar Rp50.000.000,00 untuk kegiatan GN-RHL, akan tetapi sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 18 Oktober 2004 (± 5 bulan) pinjaman tersebut belum dilunasi/dikembalikan. Dengan belum dilunasinya/dikembalikannya pinjaman tersebut akan berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian program bantuan Jepang secara fisik yang direncanakan akan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2004, sedangkan untuk kegiatan pelayanan akan berakhir tanggal 30 Desember 2004. Selain itu semua pihak yang berutang tidak membuat surat pernyataan utang secara tertulis sehingga kewajiban atas pengembalian pinjaman tersebut menjadi tidak jelas. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAKORNAS PBP No.11/KEP/PBP/ VIII/2002 tanggal 6 Agustus 2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Jepang untuk Penanganan Pengungsi Timor Timur di Propinsi NTT Bab I butir (8) menetapkan target group Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Jepang dalam Penanganan Pengungsi Timor Timur di Propinsi NTT adalah pengungsi Timor Timur yang berada di Propinsi NTT khususnya di Timor Barat dan masyarakat lokal. Kondisi tersebut mengakibatkan penggunaan dana sebesar Rp1.046.226.400,00 (Rp500.000.000,00 + Rp496.226.400,00 + Rp50.000.000,00) cenderung tidak dapat dikembalikan sampai batas rencana penyelesaian program bantuan selesai yaitu akhir Desember 2004 sehingga pencapaian program bantuan pemerintah Jepang menjadi tidak optimal. Hal tersebut antara lain disebabkan lemahnya fungsi pengendalian dan pengawasan dan belum adanya petunjuk teknis/ pelaksanaan dalam pengelolaan, penyaluran, dan pemanfaatan atas dana bantuan kemanusiaan. Atas temuan tersebut diatas, pihak BAKORNAS PBP menjelaskan bahwa pinjaman diperkirakan dapat dikembalikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga diperkirakan tidak akan mengganggu bantuan penanggulangan pengungsi eks Timor Timur yang sedang berjalan. Sebagai langkah awal akan segera dilakukan peneguran agar pinjaman-pinjaman tersebut dapat diselesaikan sebelum waktu penanganan pengungsi berakhir dan menyampaikan hasil penagihan tersebut kepada Tim BPK. BPK RI menyarankan agar BAKORNAS PBP cq Tim Pengendali Pusat Bantuan Pemerintah Jepang meminta kepada pihak yang berutang untuk membuat surat pernyataan hutang dan secara proaktif menagih kepada pihak-pihak yang berhutang dan menyetorkan dana tersebut ke rekening dana bantuan Pemerintah Jepang atas nama BAKORNAS PBP. Selanjutnya meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan serta membuat juknis/juklak tentang tata cara pengelolaan dana bantuan sebagai acuan. Atas permasalahan tersebut diatas, melalui memorandum tanggal 29 Juli 2005 Seswapres selaku Sekretaris BAKORNAS PBP telah memerintahkan Wases BAKORNAS PBP untuk mengembalikan dana talangan sebesar Rp500.000.000,00 yang telah diberikan kepada Gubernur Maluku Utara untuk perbaikan darurat Universitas Al-Khairun dan disetorkan ke Pos dana Bantuan

38

Jepang untuk Penanganan Pengungsi Timor Timur di Propinsi NTT. Selain itu telah dikembalikan dana talangan dari Tim GN-RHL sebesar Rp596.266.400,00 terdiri dari penyetoran tanggal 19 Juli 2005 sebesar Rp50.000.000,00, penyetoran tanggal 23 Juli 2005 sebesar Rp273.126.400,00 dan penyetoran tanggal 27 Juli 2005 sebesar Rp223.100.000,00 serta telah dikembalikan dana talangan dari Kantor Menko Kesra sebesar Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 11 Mei 2005. Seluruh bukti setor tersebut telah disampaikan kepada BPK RI pada tanggal 29 Juli 2005.


39

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Pada Sekretariat BAKORNAS PBP Di Jakarta (dlm rupiah) No.

Anggaran

Realisasi

% Realisa si

1

Dana On Call T.A. 2002 s.d 2004 37.500.000.000

28.715.445.000

76,57

Dana Bantuan Umum 4.047.941.420

3.899.275.859

96,33

Bantuan Pemerintah Jepang 53.213.680.000 41.043.039.337

77,13

2

3

Cakrik

% Cakrik

Total Pymp

52.934.818.059

71,87

10.045.724.630

% Total Pymp

Kode Temuan

Uraian Temuan

18,98 Penyimpangan Ditetapkan

Terhadap

Kriteria/Peraturan

Yang

a. Dana bantuan umum yang bersumber dari beberapa negara sahabat untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sebesar Rp2.216.065.225,00

Ketidakhematan

Efektivitas

02.15

2.216.065.225

digunakan tidak sesuai tujuan peruntukannya

c

d

di Propinsi NTT. Pengeluaran biaya sebesar Rp32.850.651 dalam rangka pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support (BTCLS) belum dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak lanjutan pekerjaan supervisi dan pembuatan laporan keuangan sebesar Rp926.740.000 belum memperhitungkan segi kehematan.

Penyimpangan Yang Dapat Mengakibatkan Tidak Tercapainya Program Yang Direncanakan a. Penggunaan/pemanfaatan dana bantuan darurat kemanusiaan siap pakai (dana on call) sebesar Rp4.552.725.000,00 oleh beberapa Satkorlak/Satlak penerima bantuan tidak tepat sasaran. b. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak dibawah lima tahun (Balita) dan Ibu Hamil (Bumil) di Kabupaten Kupang sebesar Rp528.300.000,00 tidak efektif. c. Dana bantuan dari Pemerintah Jepang untuk penanganan pengungsi di Propinsi NTT digunakan untuk pinjaman kepada pihak lain sebesar Rp1.046.226.400,00. 73.657.760.196

Kekurangan Uang tdk Pen. Negara dpt diptgjwb

Telah

Kelemahan yang Mengganggu Azas Kehematan a. Harga pengadaan obat untuk bantuan pengungsi eks Timor Timur terlalu mahal sebesar Rp59.902.154 b. Terjadi ketidakhematan sebesar Rp682.915.200 pada kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan Pemerintah Jepang dalam rangka penanganan pengungsi eks Timtim

94.761.621.420

Indikasi kerugian Negara

77,73

52.934.818.059

71,87

10.045.724.630

18,98

03.01

59.902.154

03.05

682.915.200

03.05

32.850.651

926.740.000

03.05

05.11

4.552.725.000

05.11

528.300.000

03.05

1.046.226.400

32.850.651

0

0

1.669.557.354

8.343.316.625

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI PADA

Recommend Documents