ANALISIS PROSEDUR PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA TAHUN 2013

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ANALISIS PROSEDUR PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA TAHUN 2013

Disusun Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh : Lis Martiningsih F3611052

DIPLOMA III KEUANGAN PERBANKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSTAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2014


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

ANALISIS PROSEDUR PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET SURAKARTA TAHUN 2013

LIS MARTININGSIH NIM.F3611052 Seperti yang telah diamanat UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dimana dalam pasal 12 huruf k disebutkan bahwa partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dengan adanya amanat undang-undang tersebut, maka dalam hal ini Pemerintah Kota Surakarta wajib menganggarkan bantuan keuangan partai politik dalam APBD Kota Surakarta untuk setiap tahun anggaran. Penelitian tentang Analisis Prosedur Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No 2 Surakarta. Dinas yang berkaitan erat dengan pencairan bantuan keuangan partai politik di Pemerintahan Kota Surakarta adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan, keuangandan asset daerah. Partai politik sebagai penerima bantuan keuangan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan menurut peraturan yang berlaku serta mengikuti prosedur permohonaan mulai dari Kesbangpol sebagai SKPD terkait sampai dengan proses pencairannya di DPPKA. Kata Kunci :Bantuan Keuangan Partai Politik, APBD, DPPKA

ii


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT DISBURSEMENT PROCEDURES ANALYSIS OF FINANCIAL ASSISTANCE TO THE DEPARTMENT OF POLITICAL PARTIES AND FINANCIAL ASSET MANAGEMENT INCOME OF SURAKARTA in 2013 LIS MARTININGSIH NIM.F3611052 As was being mandated of law No. 2 of 2008 as amended by law No. 2 of 2011 in concerning Political Parties, which is in Article12 states that the letter k political parties are entitled to earn financial assistance from the State Budget or Budget in accordance with the Regional laws and regulations. With the mandate ofthe law, so in this case Surakarta City Government shall allocate financial support of political parties In Surakarta budget for each financial year. The Research on Analysis of Financial Aid Disbursement Procedure Political Party in Revenue Service Finance and Asset Management Surakarta is located at Jl. Sudirman No. 2 Surakarta. The office which is closely related to the disbursement of financial aid a political party in Surakarta City Government is the Department of Revenue Finance and Asset Management (DPPKA) which has the main task in the field of income held government affairs, management, financial and regional assets. Political parties as recipients of financial aid must complete the requirements established under applicable rules and follow procedures ranging start from Kesbangpol as SKPD related to the disbursement process in DPPKA. Keywords: Financial Assistance of Political Parties, APBD, DPPKA


digilib.uns.ac.id

iii


digilib.uns.ac.id

iv


digilib.uns.ac.id

v


digilib.uns.ac.id

MOTTO “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim” (H.R. Baihaqi)

“Whatever you are, be a good one” (Abraham Lincoln)

“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat” (Winston Chuchill)

“Keep smile and everythings gonna be ok” (Penulis)

vi


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN Tugas akhir ini kupersembahkan kepada :

Bapak dan Ibuku tercinta

Keluarga besar dan sahabat-sahabatku yang selalu memberikanku semangat dan masukan

Almamaterku

vii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan pada Allah SWT karena atas segala rahmat dan kasih sayangNya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang

berjudul

KEUANGAN

“ANALISIS PARTAI

PROSEDUR

POLITIK

PADA

PENCAIRAN DINAS

BANTUAN

PENDAPATAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA TAHUN 2013” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Keuangan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan dan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, karena itulah penulis ingin mengucapkan terima kepada : 1. Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. 2. Drs. Sutanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan

semangat,

dukungan

perkuliahan.

viii

dan

arahan

selama

masa


digilib.uns.ac.id

3. Riwi Sumantyo SE,MM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingannya selama proses penulisan Tugas Akhir. 4. Ariyanto Adhi Nugroho, SE selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan saran dan masukan selama kegiatan magang. 5. Dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu dan pengalaman sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan Tugas Akhir. 6. Ir. Budi Yulistianto, M.Si selaku Kepala DPPKA Surakarta yang telah memberikan ijin dan kesempatan kuliah magang kerja di DPPKA Surakarta. 7. Sri Rahayu, SE selaku Pembimbing Institusi Mitra selama kuliah magang kerja di DPPKA, terima kasih untuk bimbingan dan arahan yang telah diberikan. 8. Eka Arif Rustanto, S.Sos selaku Pembimbing Institusi Mitra selama kuliah magang di DPPKA, terima kasih untuk semua waktu, arahan dan pikiran yang telah diberikan dalam proses penulisan Tugas Akhir. 9. Seluruh Pegawai DPPKA Surakarta terutama bidang Sekretariat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk bimbingannya selama kuliah magang di DPPKA. 10. Bapakku Marso Supatmo (Alm) semangatmu akan selalu ada untukku, ibuku Sri Lestari tercinta, kakakku Mas Agus dan Mbak

ix


digilib.uns.ac.id

Mawar, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya selama kuliah dan dalam penulisan Tugas Akhir ini. 11. Rachma, Nuke, Grace sahabat terbaik yang selalu ada, tempat berbagi keluh, kesah, dan bahagiaku. 12. Nila, Nuri, Rossi dan semua teman-teman Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan angkatan 2011, sukses untuk kita semua. 13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak penulis harapkan agar kedepannya penulis bisa lebih baik lagi.Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi pembelajaran baru bagi penulis untuk mencapai sukses.Aamiin. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Surakarta, April 2014 Penulis

x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i ABSTRAK ...................................................................................................... ii HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iv SURAT PERNYATAAN................................................................................. v MOTTO........................................................................................................... vi PERSEMBAHAN............................................................................................ vii KATA PENGANTAR ..................................................................................... viii DAFTAR ISI ................................................................................................... xi DAFTAR TABEL ........................................................................................... xiv DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xv DAFTAR SINGKATAN ................................................................................. xvi DAFTAR LAMPIRAN...................................................................................xvii BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG ........................................................ 1 B. RUMUSAN MASALAH .................................................... 10

xi


digilib.uns.ac.id

C. TUJUAN PENULISAN ...................................................... 11 D. MANFAAT PENULISAN .................................................. 11 E. METODOLOGI PENULISAN ........................................... 12 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A. BantuanKeuanganPartaiPolitik 1. PengertianBantuanKeunganPartaiPolitik ....................... 15 2. Sumber Keuangan Partai Politik .................................... 16 B. Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBD 1. Dasar Hukum ................................................................ 17 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)....... 18 3. Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Bersumber Dari APBD .................................................. 21 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ................ 22 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ........................ 26 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait ......................... 29 7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ................... 32 8. Bendahara SKPKD....................................................... 32 9. Rencana Kerja danAnggaran ......................................... 32 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran .................................. 33 11. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ............................. 34 12. Surat Perintah Membayar (SPM)................................... 35 13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) .......................... 35

xii


BAB III

digilib.uns.ac.id

PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah dan Perkembangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Surakarta............................... 37 2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Surakarta............................... 42 3. Struktur

Organisasi

Dinas

Pendapatan

Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Kota Surakarta............................... 43 4. Deskripsi Tugas Jabatan Struktural................................ 46 B. Pembahasan Masalah 1. Syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan partai politik pada Pemerintah Kota Surakarta tahun 2013.................. 61 2. Prosedur mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan partai politik pada Pemerintah Kota Surakarta tahun 2013 .................................................................... 63 3. Prosedur pencairan bantuan keuangan partai politik pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Surakarta tahun 2013..................................................... 71 A. Kesimpulan......................................................................... 88 B. Saran................................................................................... 90 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perolehan Suara dan KursiPartai Politik di DPRD Kota Surakarta Hasil PemiluTahun 2009........................................... 4 Tabel 1.2 Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai PolitikTahun 2013 Pemerintah Kota Surakarta ....................................................... 8

xiv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 . Persentase Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Kota Surakarta Tahun 2009 ......................................................

6

Gambar 3.1 Struktur Organisasi DPPKA ....................................................

45

Gambar 3.2 Prosedur Permohonan Pencairan Dari Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik .............................................................................

65

Gambar 3.3 Prosedur Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik..................................................... 69 Gambar 3.4 . Prosedur Permohonan Pencairan Pada DPPKA Bagian Hibah, Bansos dan Bantuan KeuanganPartai Politik .............................

73

Gambar 3.5 Prosedur Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik di bidang Perbendaharaan ........................................................................

80

Gambar 3.6 . Prosedur Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik dari Bank Jateng ke Rekening Penerima Bantuan......................................

xv

84


digilib.uns.ac.id

DAFTAR SINGKATAN

APBD

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BPD

: Bank Pembangunan Daerah

DPA

: Dokumen PelaksanaanAnggaran

DPA-PPKD

: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola KeuanganDaerah

DPA-SKPD

: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPPKA

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

DPRD

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PPK

: Pejabat Penatausahaan Keuangan

PPKD

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PPTK

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

RKA-PPKD

: Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

RKA-SKPD

: Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKPD

: Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKPKD

: Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

SPD

: Surat Penyediaan Dana

SP2D

: Surat Perintah Pencairan Dana

SPM

: Surat Perintah Membayar

SPP

: Surat Perintah Pembayaran

TAPD

: Tim Anggaran Pemerintah Daerah

xvi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :

Formulir Pendaftaran Magang Kerja

Lampiran 2 :

Surat Jawaban Magang dari DPPKA

Lampiran 3 :

Lembar Penilaian

Lampiran 4 :

Daftar Hadir Magang

Lampiran 5 :

Laporan Kegiatan Harian Magang Kerja

Lampiran 6 :

Surat Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada Kesbangpol.

Lampiran 7 :

Surat keputusan tentang susunan kepengurusn partai politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik.

Lampiran 8 :

Fotocopy NPWP yang dilegalisir oleh Kantor Pajak Setempat.

Lampiran 9 :

Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara parpol hasil pileg DPRD Kota yang ditandatangani Ketua KPU atau Sekretaris KPU Kota.

Lampiran 10 :

Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank Jateng.

Lampiran 11 :

Rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan

Lampiran 12 :

Rekapitulasi

laporan

realisasi

atau

pertanggungjawaban

penerimaan dan penggunaan bantuan tahun sebelumnya yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lampiran 13 :

Surat

Pernyataan

Parpol

xvii

memberikan

keterangan

benar


digilib.uns.ac.id

bermeterai. Lampiran 14 :

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ketua DPC Parpol.

Lampiran 15 :

Kuitansi rangkap 3 bermaterai cukup, ditandatangani Ketua DPC dan Bendahara DPC Parati Politik serta dibubuhi cap dari DPC Partai Politik dan dicantumkan nama lengkap Ketua DPC Partai Politik.

Lampiran 16 :

Keputusan Walikota tentang Daftar penerima bantuan keuangan kepada partai politik.

Lampiran 17 :

Perjanjian Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Lampiran 18 :

Pakta integritas penerima bantuan keuangan yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan perjanjian pemberian bantuan keuangan kepada partai politik bermeterai Rp. 6000,-.

Lampiran 19 :

Berita acara hasil verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Lampiran 20 :

Berita acara tentang penyerahan dana bantuan keuangan kepada partai poltik.

Lampiran 21 :

Nota dinas permohonan pencairan bantuan keuangan partai politik dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Lampiran 22 :

Kuitansi rangkap 3 bermaterai cukup, ditandatangani Ketua DPC dan Bendahara DPC Parati Politik serta dibubuhi cap dari DPC Partai Politik dan dicantumkan nama lengkap Ketua DPC Partai

xviii


digilib.uns.ac.id

Politik. Lampiran 23 :

Keputusan Walikota tentang Daftar penerima bantuan keuangan kepada partai politik.

Lampiran 24 :

Perjanjian Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Lampiran 25 :

Pakta integritas penerima bantuan keuangan yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan perjanjian pemberian bantuan keuangan kepada partai politik bermeterai Rp. 6000,-.

Lampiran 26 :

Berita acara hasil verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Lampiran 27 :

Berita acara tentang penyerahan dana bantuan keuangan kepada partai poltik.

Lampiran 28 :

Nota dinas permohonan pencairan bantuan keuangan partai politik dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Lampiran 29 :

SP2D, SPP-LS, SPM-LS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Lampiran 30 :

SP2D, SPP-LS, SPM-LS Partai Demokrat

Lampiran 31 :

SP2D, SPP-LS, SPM-LS Hanura, PAN,PKS, Golkar, Gerindra, PDS. (Bersifat Kolektif)

Lampiran 32 :

UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

xix

ANALISIS PROSEDUR PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA TAHUN 2013

Recommend Documents