PEMERIKSAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

PEMERIKSAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

bantenpos-online.com

I.

PENDAHULUAN Peran partai politik dewasa ini sangat signifikan dalam sistem politik di Indonesia karena menjadi poros penting dalam proses demokrasi. 1 Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat ke dalam sistem politik. Partai politik tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan melalui pemilihan umum (pemilu) untuk menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif atau eksekutif, tetapi juga memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Untuk itu partai politik memerlukan sumberdaya agar dapat bertahan dan mengoperasikan struktur dasar partai untuk merepresentasi rakyat, mengembangkan kapasitas bersaing dalam pemilu, dan berkontribusi secara kreatif dalam perdebatan kebijakan publik. 2 Proses politik demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai, partai politik tidak akan dapat mengorganisasi dirinya, para politikus tidak akan dapat berkomunikasi dengan publik, dan kampanye pemilu tidak akan dapat dilaksanakan. Singkat kata, partai politik memerlukan dana yang cukup besar untuk dapat melaksanakan 1

Siaran Pers BPK, Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara Terkait Dana Politik, 28 November 2011, http://www.bpk.go.id/web/?p=10544 2 Sidik Pramono, Pengendalian Keuangan Partai Politik, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, halaman 3.

Tulisan Hukum – Seksi Informasi Hukum

1

fungsinya, baik sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara maupun sebagai peserta pemilu. 3 Berdasarkan pengalaman negara demokrasi di dunia, terdapat tiga alternatif sumber dana partai politik. 4 Pertama, dari internal partai, seperti iuran anggota, sumbangan dari kader partai yang duduk dalam lembaga legislatif atau eksekutif, dan badan usaha yang didirikan oleh partai. Pada mulanya semua kebutuhan keuangan partai politik dipenuhi oleh iuran anggota. Hubungan ideologis kuat antara partai politik dengan anggota menyebabkan partai politik tidak sulit menggalang dana dari anggota. Namun sejalan dengan perubahan struktur sosial masyarakat dan penataan sistem pemerintahan demokrasi yang semakin kompleks, kini nyaris tidak ada partai politik yang hidup sepenuhnya dari iuran anggota. 5 Kedua, dari kalangan swasta (private funding), seperti sumbangan dari individu (termasuk dari orang kaya, keluarga kaya), badan usaha swasta, organisasi (seperti organisasi lobi), dan kelompok masyarakat. Dan ketiga, dari negara (public funding), yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik yang dialokasikan secara langsung maupun secara tidak langsung kepada partai politik. Bantuan negara kepada partai politik ini merupakan hal wajar, karena hampir semua negara memberikan subsidi kepada partai politik. Misalnya Jerman, Amerika Serikat, Portugal, Ceko, Inggris, Afrika Selatan, dan Filipina. 6 Atas berbagai sumber dana yang diterima, sebagian besar partai politik hanya memiliki laporan keuangan yang berasal dari APBN dan APBD. Partai politik cukup taat membuat laporan tersebut karena jika laporan itu tidak dibuat maka dana bantuan keuangan berikutnya akan berkurang. Sayangnya, partai politik sering terlambat dalam memberikan laporan tersebut. Walaupun terlambat, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap mengucurkan anggaran untuk partai politik pada tahun berikutnya. 7

3

Sidik Pramono, Pengendalian Keuangan Partai Politik, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, halaman 3 Sidik Pramono, Pengendalian Keuangan Partai Politik, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, halaman 49 5 Didik Supriyanto, Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011, dalam “Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna”, Jurnal Perludem vol 3 Mei 2012, Jakarta: Yayasan Perludem, 2012, halaman 154. 6 Emmy Hafild, Laporan Studi: Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik, Jakarta: Transparency International Indonesia dan IFES, cetakan kedua, 2008, halaman 14. 7 www.hukumonline.com, ICW: Banyak Parpol Tak Punya Laporan Keuangan, 13 September 2012 4


2

Dalam rangka penguatan akuntabilitas keuangan negara terkait dengan kegiatan bidang politik, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan partai politik, yang penerimaannya berasal dari APBN/APBD. Sementara itu, untuk Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan yang tidak bersumber dari APBN/APBD, serta atas Laporan Dana Kampanye dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Sesuai Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari bantuan APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 8 Wewenang yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana dalam Undang-Undang tersebut BPK mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Peran BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan partai politik dirasa penting karena pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel diawali dari partai politik yang juga bersih, transparan dan akuntabel. 9 Saat ini administrasi keuangan partai politik tampak belum tertib. Hampir semua partai politik melaporkan penggunaan dana bantuan keuangan tidak sesuai dengan peruntukan. Laporan pertanggungjawaban pun, terkadang dalam format yang sangat sederhana dalam selembar kertas. 10 Selain itu, banyak pula partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Padahal, format laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan itu sangat sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang diperjelas lagi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,

8

Siaran Pers BPK, Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara Terkait Dana Politik, 28 November 2011, http://www.bpk.go.id/web/?p=10544 9 Siaran Pers BPK, Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara Terkait Dana Politik, 28 November 2011, http://www.bpk.go.id/web/?p=10544 10 http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=241030:-dari-mana-sumber-danapartai&catid=77:fokusutama&Itemid=131, 5 April 2012


3

Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 11

II.

PERMASALAHAN Berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdapat masalah hukum, yaitu: A. Bagaimanakah mekanisme bantuan keuangan untuk partai politik? B. Bagaimanakah pemeriksaan atas bantuan keuangan untuk partai politik?

III.

PEMBAHASAN A. Mekanisme Bantuan Keuangan untuk Partai Politik Bantuan keuangan dari negara kepada partai politik merupakan hal yang wajar dalam era demokrasi modern. Beberapa contoh negara yang memberi bantuan keuangan kepada partai politik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Negara yang menerima bantuan keuangan Nama Amerika Serikat

Pengaturan a. Kandidat Partai Republik dan Partai Demokrat yang memenangkan nominasi untuk pemilihan presiden mendapatkan dana untuk kebutuhan kampanye pemilu. Dana tersebut diberikan mulai dari $20 juta dan disesuaikan dengan tingkat inflasi pada setiap tahun pemilihan. Pada 2008, dananya mencapai $84.1 juta. Mereka yang menerima dana negara harus setuju untuk tidak menerima dana kontribusi dari swasta (individu atau komite partai) dan membatasi pengeluaran kampanye sejumlah dana publik yang mereka terima. Dana tersebut hanya digunakan untuk pengeluaran kampanye.

11 Didik Supriyanto, Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011, dalam “Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna”, Jurnal Perludem vol 3 Mei 2012, Jakarta: Yayasan Perludem, 2012, halaman 183-184.


4

Nama

Pengaturan b. Partai politik yang teregistrasi harus memberikan laporan audit aset dan akuntabilitas keuangan dalam waktu 6 bulan setelah registrasi; audit tahunan pajak/fiskal, laporan setiap tiga bulan pendapatan partai; dan laporan audit pengeluaran partai dalam waktu 6 bulan setelah hari pemilihan c. Asosiasi pemilu distrik yang teregistrasi harus melaporkan aset dan akuntabilitas dalam 6 bulan setelah registrasi; dan laporan pajak/fiskal tahunan (dengan laporan audit bila menerima dana atau mengeluarkan dana di atas $5,000 dalam satu periode pajak) d. Kandidat harus melaporkan pengeluaran selama kampanye, nama-nama penyumbang, pinjaman dan transfer dalam kurun waktu 4 bulan setelah hari pemilihan. e. Nominasi kontestan harus memberikan laporan keuangan dalam waktu 4 bulan setelah tanggal penominasian bila menerima dana atau mengeluarkan dana lebih dari $1,000 (dengan laporan audit) f. Kontestan kepala daerah memberikan laporan dana yang diterima sebelum mendaftar sebagai kontestan, laporan keuangan mingguan sejak 4 minggu kampanye sebelum hari pemilihan dan 3 minggu setelahnya. Laporan sumbangan dana dan pengeluaran selama masa kampanye (dengan laporan auditor jika lebih dari $1,000). g. Pengeluaran tidak sesuai atau laporan yang tidak sesuai: denda maksimal $10.000, atau hukuman penjara maksimal 5 tahun.

Inggris

a. The Electoral Commission (EC) sesuai dengan undang-undang The Political Parties, Elections and Referendums Act 2000, bertugas untuk menyalurkan dana Policy Development Grants (PDGs) kepada partai politik yang berhak. Alokasi dana yang diberikan mulai dari £2 juta setiap tahun, bertujuan membantu proses pembuatan kebijakan. Alokasi dana 2 juta pounds tersebut dibagikan kepada partai-partai di legislatif yang memiliki minimal dua kursi dalam House of Commons.


5

Nama

Pengaturan b. Partai politik harus memberikan laporan atas sumbangan dan pinjaman yang mereka terima dan dikirimkan ke nomor rekening mereka untuk dipublikasikan oleh komisi pemilihan. c. Semua partai yang teregistrasi pada komisi pemilihan harus menyerahkan laporan tahunan atas rekening mereka untuk dipublikasikan. Partai yang pendapatan kotor dan total pengeluarannya di bawah £250,000 harus menyerahkan laporan keuangan. Unit keuangan partai yang pendapatannya di atas £25,000 juga harus memberikan laporan kepada komisi pemilihan. Partai dan unit keuangan partai yang pendapatan atau pengeluarannya di atas £250,000 harus menyertakan bukti audit keuangan. Partai politik yang melanggar deadline untuk menyerahkan laporan keuangan denda £500, dan untuk unit keuangan yang melanggar deadline dikenakan denda £100. d. Batas waktu 30 hari untuk menyatakan bahwa penyumbang atau pemberi pinjaman itu diperbolehkan sesuai dengan peraturan dari hari sumbangan diterima. Tapi bila tidak sesuai, maka uang yang diterima tersebut harus dikembalikan dalam waktu 30 hari dari tanggal penerimaan. Apabila sumbangan tersebut sudah diterima, dan kemudian baru diketahui berasal dari donor yang tidak diperbolehkan maka sumbangan tersebut disita oleh the Consolidated Fund. Apabila pinjaman atau kredit diketahui berasal dari sumber yang tidak diperbolehkan, maka transaksi tersebut dibatalkan. e. Partai yang telah terdaftar harus melaporkan sumbangan dan pinjaman setiap 3 bulan sekali dalam 30 hari setelah akhir kalender. Laporan keuangan juga dilakukan setiap minggu selama pemilu untuk parlemen. Komisi pemilihan mempublikasikan laporan keuangan partai politik dalam Registrasi Sumbangan dan Pinjaman untuk Partai Politik. f. Untuk England and Wales atau Scotland, sanksi denda £20,000 atau penjara 12 bulan. Untuk Northern Ireland, denda £20,000 atau 6 bulan.


6

Nama Korea

Pengaturan a. The National Election Commission (NEC) memberikan subsidi nasional

Selatan

kepada partai politik, mendistribusikan dana politik dan mengawasi kegiatan partai untuk menjamin tranparansi keuangan. Bagi partai politik yang mencalonkan kandidat perempuan secara representatif untuk pemilihan legislatif nasional dan daerah mendapatkan tambahan subsidi dari negara. b. Partai mempunyai kewajiban membuat laporan tahunan di tahun bukan masa pemilu (1 Januari – 31 Desember pada tahun tersebut dan paling lambat diserahkan 15 Februari tahun berikutnya). Laporan pada tahun pemilu sejak 1 Januari sampai 20 hari sebelum hari pemilihan dan paling lambat 30 hari setelah pemilihan diserahkan. Laporan keuangan dalam bentuk laporan penerimaan dan pengeluaran partai, serta laporan aset kekayaan partai disertakan dengan laporan audit keuangan, bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran serta rekening koran.

Jepang

a. Subsidi negara diberikan kepada partai politik yang memperoleh suara (minimal 5 kursi). Total subsidi 30 triliun yen, dengan perhitungan 250 yen per suara dari jumlah populasi penduduk jepang. b. Partai politik harus melaporkan penerimaan dalam kegiatan fundrising yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada 31 Desember lengkap dengan rincian identitas penyumbang yang memberikan sumbangan di atas 50.000 yen pada tahun tersebut. c. Laporan keuangan dilengkapi dengan daftar aset kekayaan termasuk harta bergerak, tabungan, pinjaman, hutang dsb

Diolah dari Didik Supriyanto, Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, halaman 131-138.

Dalam konteks Indonesia, bantuan keuangan dari negara kepada partai politik bukan hal baru dalam penataan sistem kepartaian Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik, yang merupakan Undang-Undang pertama mengatur partai politik di Indonesia, menyebutkan bahwa sumber keuangan partai politik dan golongan karya adalah


7

iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, usaha lain yang sah, dan bantuan dari negara/pemerintah. Meskipun Undang-Undang produk rezim Orde Baru itu tidak mengatur lebih lanjut bagaimana penyaluran dana bantuan partai politik, namun Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), secara rutin menerima dana bantuan setiap tahun. Penyaluran disampaikan melalui Direktorat Jenderal Sosial dan Politik, Departemen Dalam Negeri, yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri. 12 Untuk memberi gambaran mengenai nominal bantuan keuangan, berikut data jumlah bantuan keuangan dari APBN/APBD kepada partai politik hasil pemilu 2009 untuk tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Untuk dapat digunakan sebagai pembanding, data yang diambil adalah data di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kota Yogyakarta, yang merupakan provinsi dan kota yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tabel 2. Jumlah Bantuan Keuangan APBN kepada Partai Politik DPR Hasil Pemilu 2009 (Rp 108 Per Suara)

Partai Politik

Jumlah Kursi

Jumlah Suara

Jumlah Subsidi

Partai Demokrat

148

21.655.295

Rp 2.338.771.860,-

Partai Golkar

106

14.576.388

Rp 1.574.249.904,-

PDIP

94

15.031.497

Rp 1.623.401.676,-

PKS

57

8.204.946

Rp 886.134.168,-

PAN

46

6.273.462

Rp 677.533.896,-

PPP

38

5.544.332

Rp 598.787.856,-

PKB

28

5.146.302

Rp 555.800.616,-

Partai Gerindra

26

4.642.795

Rp 501.421.860,-

Partai Hanura

17

3.925.620

Rp 423.966.960,-

Sumber: Didik Supriyanto (ed), Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, halaman 101.

12

Didik Supriyanto, Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011, dalam “Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna”, Jurnal Perludem vol 3 Mei 2012, Jakarta: Yayasan Perludem, 2012, halaman 157.


8

Tabel 2. Jumlah Bantuan Keuangan APBD Provinsi DI Yogyakarta kepada Partai Politik DPRD DIYogyakarta Hasil Pemilu 2009 (Rp 618 Per Suara)

Partai Politik

Jumlah Kursi

Partai Demokrat

Jumlah Suara

Jumlah Subsidi

8

327.799

Rp 202.579.782

11

274.679

Rp 169.751.622

7

258.800

Rp 159.938.400

PAN

10

243.416

Rp 150.431.088

PKS

7

159.132

Rp 98.343.576

Partai Gerindra

3

78.254

Rp 48.360.972

PDIP Partai Golkar


Tabel 3. Jumlah Bantuan Keuangan APBD Kota Yogyakarta kepada Partai Politik DPRD Kota Yogyakarta Hasil Pemilu 2009 (Rp 618 Per Suara)

Partai Politik

Jumlah Kursi

Jumlah Suara

Jumlah Subsidi

PDIP

11

47.414

Rp 29.301.852

Partai Demokrat

10

45.620

Rp 28.193.160

PAN

5

26.828

Rp 16.579.704

PKS

5

21.546

Rp 13.315.428

Partai Golkar

5

15.868

Rp 9.806.424

Partai Gerindra

2

8.788

Rp 5.430.984


Saat ini bantuan keuangan partai politik dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 memuat dua ketentuan baru tentang bantuan keuangan partai politik: pertama, penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik; kedua, laporan penggunaan bantuan partai politik diperiksa oleh BPK. 13

13

Didik Supriyanto, Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011, dalam “Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna”, Jurnal Perludem vol 3 Mei 2012, Jakarta: Yayasan Perludem, 2012, halaman 152.


9

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. 14 Bantuan

keuangan dari APBN/APBD diberikan

oleh Pemerintah

Pusat/Pemerintah Daerah setiap tahun secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. 15 Partai politik mendapat bantuan keuangan sesuai tingkatannya. Untuk partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR diberi bantuan keuangan dari APBN, 16 untuk partai politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi, diberi bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi, 17 dan untuk partai politik di kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota, diberi bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota. 18 Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota 19 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 20 Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode

14 Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 15 Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo. Pasal 1 angka 2, Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik jo. Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 16 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 17 Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 18 Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 19 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 20 Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik


10

sebelumnya. 21 Ketentuan yang sama juga berlaku untuk besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu pada DPRD provinsi/kabupaten/kota. 22 Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tersebut di atas dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota periode berkenaan. 23 Untuk bantuan yang berasal dari APBD, bantuan tersebut dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD provinsi/kabupaten/kota sesuai kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik. 24 Untuk mendapat bantuan keuangan, pengurus partai politik mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik. 25 Permohonan bantuan keuangan diajukan oleh: 1. Pengurus pusat partai politik kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri; 2. Pengurus daerah partai politik tingkat provinsi kepada gubernur; dan 3. Pengurus daerah partai politik tingkat kabupaten/kota kepada bupati/walikota. 26 Permohonan tersebut ditandatangani oleh: 1. ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) bagi DPP partai politik; 2. ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi DPD partai politik tingkat provinsi; dan 3. ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi DPC partai politik tingkat kabupaten/kota. 27

21

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 22 Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik jo. Pasal 3 ayat (2), (3) dan Pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 23 Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 24 Pasal 9-11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 25 Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 26 Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 27 Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik


11

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 menyatakan bahwa untuk pengajuan permohonan bantuan keuangan harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut. 1. penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilu oleh KPU; 2. susunan kepengurusan partai politik yang sah; 3. rekening kas umum partai politik; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) partai politik; 5. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik; dan 6. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya. 28 Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 memberi tambahan syarat administrasi selain syarat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009. Untuk pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat nasional dilakukan dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berikut dalam dua rangkap, 29 berupa: 1. foto copy akte notaris pendirian yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik; 2. foto copy surat keterangan kepengurusan partai politik yang telah terdaftar dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilegalisir oleh pejabat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. foto copy surat keterangan NPWP; 4. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; 5. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilihan umum DPR-RI yang dilegalisir oleh ketua atau wakil ketua atau Sekretaris Jenderal KPU; 6. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik; 7. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan 28

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

29


12

8. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan

apabila

memberikan

keterangan

yang

tidak

benar

yang

ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik. 30 Permohonan tersebut tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua KPU, dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri. 31 Untuk pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat provinsi disampaikan secara tertulis oleh DPD partai politik tingkat provinsi dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berikut dalam dua rangkap, 32 berupa: 1. surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD partai politik tingkat provinsi yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP partai politik atau sebutan lainnya; 2. foto copy surat keterangan NPWP; 3. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat provinsi yang dilegalisir ketua atau sekretaris KPUD; 4. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; 5. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik; 6. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan

30

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Politik 31 Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Politik 32 Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Politik

Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai


13

7. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik. 33 Permohonan tersebut tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua KPU provinsi, dan kepala Badan Kesbangpol provinsi atau sebutan lainnya. 34 Selanjutnya, untuk pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat kabupaten/kota disampaikan dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berikut dalam dua rangkap, 35 berupa: 1. surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya; 2. foto copy surat keterangan NPWP; 3. surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota; 4. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; 5. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik; 6. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;

33

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Politik 34 Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Politik 35 Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Politik

Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai


14

7. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik. 36 Permohonan tersebut tembusannya disampaikan kepada ketua KPU kabupaten/kota dan kepala Badan/Kantor Kesbangpol kabupaten/kota atau sebutan lainnya. 37 Atas

pengajuan

permohonan

Negeri/gubernur/bupati/walikota

melakukan

bantuan verifikasi

keuangan, keabsahan

Menteri dan

Dalam

kelengkapan

persyaratan administrasi, 38 yang hasilnya dituangkan dalam berita acara. 39 Untuk melakukan kegiatan verifikasi, Menteri Dalam Negeri/gubernur/bupati/walikota membentuk tim verifikasi. 40 Biaya verifikasi kelengkapan administrasi dibebankan pada APBN/APBD. 41 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, bantuan keuangan dari APBN/APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. 42 Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 43 Pendidikan politik tersebut berkaitan dengan kegiatan: 1. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 2. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;

36

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 37 Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 38 Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 39 Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 40 Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 41 Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 42 Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 43 Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik


15

3. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. 44 Ketentuan tersebut agak berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. 45 Kegiatan pendidikan politik tersebut berkaitan dengan: 1. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 2. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan 3. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 46

Pendidikan politik merupakan syarat utama dalam upaya mewujudkan partisipasi olitik. Dalam praktik demokrasi modern, partisipasi politik merupakan salah satu tujuan pembangunan, termasuk pembangunan demokrasi (pembangunan politik) agar sistem politik dapat berjalan secara efektif. Partisipasi politik juga menjadi indikator utama bagi tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dalam negara demokrasi modern. 47 Pendidikan politik juga penting sebagai upaya mewujudkan kaderisasi politik. Dalam ilmu politik, partai politik mengemban fungsi kaderisasi politik sebagai fungsi yang strategis untuk merekrut, mendidik dan melatih anggota partai politik yang berbakat menjadi kader politik yang dipersiapkan menduduki jabatan publik atau untuk mengisi regenerasi kepemimpinan partai politik. Berkaitan fungsi partai politik, Budiharjo (2005:164) menegaskan bahwa, “Partai politik mempunyai fungsi untuk mencari dan mengajak orang 44 Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 45 Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik jo. Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 46

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik jo. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 47 Soebagio, Distorsi dalam Transisi Demokrasi di Indonesia, dalam Jurnal Makara, Sosial Humaniora vol. 13, No. 2, Desember 2009. 111-116, Depok: Universitas Indonesia, 2009, halaman 114


16

yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment) dan berusaha menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dipersiapkan mengganti pimpinan lama (selection of leadership).” 48 Sementara itu, kegiatan operasional sekretariat yang boleh diselenggarakan dengan menggunakan bantuan keuangan adalah yang berkaitan dengan administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, dan pemeliharaan peralatan kantor. 49 Termasuk dalam kategori administrasi umum antara lain belanja keperluan alat tulis kantor, rapat internal sekretariat partai politik, dan ongkos perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat partai politik. Sementara itu, yang dimaksud dengan daya dan jasa antara lain telepon, listrik, air minum, jasa pos dan giro, dan surat menyurat. 50 Atas bantuan keuangan yang diterima dari APBN/APBD, partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 51 Laporan pertanggungjawaban terdiri dari: 1. Rekapitulasi Realiasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Per Kegiatan; dan 2. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/ Penggunaan Jasa. 52 Untuk membuat laporan pertanggungjawaban tersebut, partai politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan. 53 48

Soebagio, Distorsi dalam Transisi Demokrasi di Indonesia, dalam Jurnal Makara, Sosial Humaniora vol. 13, No. 2, Desember 2009. 111-116, Depok: Universitas Indonesia, 2009, halaman 112 49 Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik jo. Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 50 Penjelasan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. 51 Pasal 34A ayat (1) jo. Pasal 47 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik jo. Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 52 Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 53 Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik


17

BPK melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 54 Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran tersebut disampaikan kepada partai politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan. 55 Setelah selesai diperiksa BPK, paling lambat 1 (satu) bulan 56 partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Pemerintah. 57 Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada: 1. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh ketua umum atau sebutan lain partai politik tingkat pusat; 2. gubernur oleh ketua atau sebutan lain partai politik tingkat provinsi; dan 3. Bupati/walikota oleh ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten/kota. 58 Laporan pertanggungjawaban tersebut terbuka untuk diketahui masyarakat. 59 Partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan. 60 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2012. Pasal 12 A ayat (4) dan Pasal 18 A Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan kepada BPK RI untuk membuat Peraturan BPK mengenai Tata Cara Penyampaian Laporan oleh Partai Politik kepada BPK dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK kepada Partai Politik, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah tersebut 54

Pasal 34A ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 55 Pasal 34A ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 56 Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik jo. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 57 Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik jo. Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 58 Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik jo. Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 59 Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik jo. Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 60 Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.


18

diundangkan. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 yang tidak memberikan batasan porsi penggunaan bantuan keuangan antara pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik, Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 memberi batasan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh perseratus). 61

B. Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan untuk Partai Politik Hampir semua negara mewajibkan partai politiknya untuk mengumumkan laporan keuangannya kepada publik, terutama terkait jumlah bantuan keuangan dan daftar bantuan keuangan yang diterima. Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian. Misalnya, Argentina membolehkan bantuan keuangan dan daftar bantuan keuangan tidak diumumkan sampai jangka waktu 3 tahun setelah pemilu berlalu. Afrika Selatan tidak mewajibkan keterbukaan ini tetapi publik bisa mendapatkan informasi mengenai keuangan partai politik lewat Undang-Undang Hak atas Informasi. 62 Keterbukaan informasi atas laporan keuangan partai politik sangat penting bagi kelangsungan demokrasi di suatu negara. Banyak pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan partai politik, mulai dari pengurus, anggota, lembaga pengawas partai politik, pemerintah, penyumbang, kreditur, dan publik atau masyarakat luas, terutama konstituen partai politik. 63 Sayangnya, saat ini laporan keuangan partai politik belum tertib. 64 Hal itu diperparah dengan belum adanya standar akuntansi keuangan yang komprehensif untuk partai politik. Standar yang dipakai saat ini (PSAK 45, standar pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba)

61

Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012. Emmy Hafild, Laporan Studi: Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik, Jakarta: Transparency International Indonesia dan IFES, cetakan kedua, 2008, halaman 17. 63 Emmy Hafild (ed), Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik, Cetakan Kedua, 2008, Transparency International Indonesia, halaman 44. 64 Sekretaris Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Tarkosunaryo pernah menyatakan bahwa keuangan partai politik saat ini tidak bisa diperiksa. Selain karena tak ada tata administrasi yang jelas soal arus kas keluar masuk ke partai politik, pemeriksaan tidak bisa dilakukan karena sumber dana partai politik selama ini juga tidak pernah jelas. Lihat http://nasional.kompas.com/read/2011/10/10/19355380/Keuangan.Parpol.Tak.Bisa.Diaudit, 10 Oktober 2011. 62


19

sangat tidak mencukupi karena tidak mengakomodasi karakteristik partai politik yang berbeda dengan organisasi nirlaba yang lain. 65 Untuk di Indonesia, pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh BPK. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan bantuan pemerintah dan efektivitas dan operasi penggunaan dana bantuan. Pemeriksaan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 66 Dalam melakukan pemeriksaan bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBN/APBD, pemeriksa BPK perlu mengecek apakah realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan sesuai dengan rencana penggunaan dana bantuan keuangan sebagaimana dilampirkan oleh partai politik saat mengajukan permohonan bantuan. Bila realisasi dan rencana tidak sesuai, maka perlu dilakukan klarifikasi, karena partai politik sebagai lembaga publik sudah sewajarnya dapat merencanakan kegiatannya dengan baik. Pemeriksa juga perlu memastikan kewajaran pengeluaran dana bantuan keuangan dan buktibukti pendukungnya. Selain itu, pemeriksa perlu memperhatikan apakah terdapat pembebanan ganda pada pencatatan pengeluaran atas dana APBN/APBD, dengan pencatatan pengeluaran atas dana yang didapat dari selain dana APBN/APBD yang diperiksa oleh akuntan publik. Dua hal utama yang sering menjadi temuan BPK dalam pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban dana bantuan partai politik adalah penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai ketentuan dan tidak adanya bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah. Beberapa contoh temuan BPK atas penggunaan dana bantuan partai politik yang tidak sesuai ketentuan adalah sebagai berikut: 1. Pembayaran honorarium; 67 2. Pebebanan biaya kunjungan musibah anggota partai politik yang sakit pada biaya perjalanan dinas; 3. Pembebanan biaya sewa gedung pada biaya pemeliharaan; 65

Emmy Hafild, Laporan Studi: Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik, Jakarta: Transparency International Indonesia dan IFES, cetakan kedua, 2008, halaman viii. 66 Pasal 1 angka 1, Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 67 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 24 tahun 2009 sudah tidak ada lagi alokasi biaya untuk honorarium/gaji staf


20

4. Pembebanan biaya sewa hotel dalam rangka musyawarah cabang luar biasa pada biaya administrasi umum; 5. Pembebanan biaya angsuran kendaraan bermotor. 68 6. Sebagian besar partai politik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota tidak mengalokasikan subsidi untuk kegiatan pendidikan politik.69 Dalam melakukan pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik, terdapat beberapa hal yang patut mendapat perhatian, antara lain: 1. Partai politik belum memahami dengan baik peraturan mengenai bantuan keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 telah menyebutkan secara jelas peruntukan bantuan keuangan. Demikian pula format isian laporan penggunaan dana bantuan telah dirinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009. Jika kemudian partai politik mengalokasikan dana bantuan tidak sesuai dengan kedua peraturan tersebut, maka ada kemungkinan pengurus partai politik belum memahami dengan baik materi kedua peraturan tersebut. Seringkali

partai

politik

juga

tidak

konsisten

mengelompokkan

dan

mengklasifikasikan berbagai jenis biaya ke dalam masing-masing jenis kegiatan. Mereka kesulitan untuk membebankan gaji/honor karyawan, dan sewa kantor pada jenis kegiatan yang mana, dan masih tidak jelas diperbolehkan atau tidak. Selain itu, partai politik juga belum memiliki pemahaman apakah pembayaran asuransi diperbolehkan untuk dibebankan ke biaya pemeliharaan peralatan kantor. 70 Oleh karena itu, sosialisasi peraturan mengenai bantuan keuangan partai politik tersebut harus diintensifkan kepada pengurus partai politik.

68

http://www.keuanganlsm.com/article/audit-atas-laporan-keuangan-partai-politik/, 4 Januari 2012 Didik Supriyanto, Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011, dalam “Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna”, Jurnal Perludem vol 3 Mei 2012, Jakarta: Yayasan Perludem, 2012, halaman 180. Hal yang sama juga diungkap oleh Didik Supriyanto (ed), Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, halaman 127129. 70 Didik Supriyanto (ed), Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, halaman 127-129. 69


21

2. Belum ada standar akuntansi keuangan partai politik Pelaporan bantuan keuangan oleh partai politik saat ini sangat sederhana sehingga belum informatif dan tidak bisa menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pengambilan kebijakan. Hal ini terjadi karena memang format pelaporan bantuan keuangan diatur sangat sederhana oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009. Saat ini belum ada standar akuntansi keuangan untuk partai politik, yang secara khusus dapat dijadikan dasar penyusunan laporan keuangan bagi partai politik. Ada pendapat yang menyatakan bahwa PSAK 45 – Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dapat digunakan sebagai standar akuntansi keuangan partai politik, karena karakter partai politik mirip dengan karakter organisasi nirlaba. Namun ada beberapa hal yang membedakan partai politik dengan entitas nirlaba. Karakteristik khusus partai politik tersebut antara lain: jika pada organisasi nirlaba pada umumnya terdapat kejelasan jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkannya, maka tujuan utama partai politik adalah dalam rangka meraih kekuasaan politik; perjuangan utama partai politik dilakukan melalui pemilu, kepentingan publik yang lebih besar; dan adanya kegiatan besar lima tahunan yaitu kegiatan kampanye. Di samping itu, beberapa peraturan yang secara khusus mengatur partai politik sehingga menyebabkan kekhususan pada keuangan partai politik. 71 Dengan adanya perbedaan karakteristik, perbedaan kepentingan pemakai laporan keuangan dan adanya transaksi-transaksi khusus partai politik dengan entitas lain, diperlukan adanya standar akuntansi keuangan khusus yang mengatur pelaporan keuangan partai politik. Dengan penyempurnaan standar akuntansi keuangan ini diharapkan laporan keuangan partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipergunakan oleh para pengguna laporan keuangan dan tidak menyesatkan. Dengan demikian, transparansi di bidang keuangan dapat diwujudkan yang pada gilirannya penyalahgunaan dan pelanggaran keuangan oleh partai politik serta politik uang dapat dicegah atau setidaknya dikurangi. 72

71

http://www.jtanzilco.com/main/index.php/component/content/article/1-kap-news/394transparansiakuntabilitasdanauditlaporankeuanganpartaipolitik, 22 Februari 2012 72 http://www.jtanzilco.com/main/index.php/component/content/article/1-kap-news/394transparansiakuntabilitasdanauditlaporankeuanganpartaipolitik, 22 Februari 2012


22

Dengan standar akuntansi yang baik, dan informasi yang bisa diakses masyarakat luas, maka kendali masyarakat terhadap partai politik akan layak dilakukan. Kontrol publik akan mencegah terjadinya politik uang dalam proses politik dan proses pengambilan keputusan atau kebijakan di kalangan pemerintah. 73

3. Peraturan mengenai bantuan keuangan partai politik belum mengakomodasi belanja partai politik. Terdapat beberapa jenis belanja partai politik yang belum terakomodasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 24 TAhun 2009. Misalnya, banyak partai politik yang masih membutuhkan inventaris seperti komputer dan meubelair. Bahkan, terdapat DPD yang masih membebankan pembayaran cicilan kendaraan roda empat. 74 Namun demikian, ternyata pembelian inventaris (aset tetap) tidak diperbolehkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009. Pada kenyataan di lapangan, semua partai politik (terutama di tingkat DPP dan DPD/DPW provinsi) memiliki karyawan untuk sekretariat dan membayar honor/gaji karyawan sekretariat. Biaya gaji/honor bagi karyawan Sekretariat Partai tidak jelas masuk ke kegiatan yang mana, karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tidak mengakomodasi biaya tersebut. 75 Selain itu, sewa kantor (terutama untuk DPD/DPW/DPC) juga tidak diakomodasi, padahal hampir seluruh DPC belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih menyewa, dan gedung kantor sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional sekretariat. 76

73

http://www.jtanzilco.com/main/index.php/component/content/article/1-kap-news/394transparansiakuntabilitasdanauditlaporankeuanganpartaipolitik, 22 Februari 2012 74 Didik Supriyanto, Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011, dalam “Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna”, Jurnal Perludem vol 3 Mei 2012, Jakarta: Yayasan Perludem, 2012, halaman 180-181. 75 Didik Supriyanto (ed), Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, halaman 127-129. 76 Didik Supriyanto (ed), Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, halaman 127-129.


23

4. Banyak partai politik yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan Pemahaman mengenai perpajakan sangat lemah di kalangan pengurus partai politik, khususnya dalam hal pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) atas kegiatan sewa kantor dan pengenaan Pajak Penghasilan Pajak 21 (PPh 21) atas honorarium narasumber. Hal ini menjadi salah satu penyebab partai politik tidak seluruhnya memenuhi kewajiban perpajakan. Untuk itu perlu sosialisasi mengenai ketentuan perpajakan oleh Kesbangpol, baik di pusat maupun di daerah. 77

5. Jumlah bantuan keuangan dari APBN/APBD sangat kecil Jumlah bantuan keuangan yang sangat kecil (1,3% dari total belanja per tahun partai politik) membuat pengurus partai politik mengelola bantuan keuangan tersebut dengan sekedarnya, 78 termasuk dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Jumlah bantuan yang sangat kecil tersebut tentu tidak mungkin mencapai tujuan diadakannya bantuan keuangan partai politik, yakni menjaga kemandirian partai politik dari pengaruh para penyumbang. Dengan besarnya sumbangan dari pihak lain, baik perseorangan maupun perusahaan, yang mencapai 98,7% dari total belanja partai politik, menjadikan para penyumbang, dengan leluasa bisa mengendalikan partai politik. 79

6. Pencairan dana bantuan keuangan mendekati akhir tahun anggaran Pencairan dana bantuan keuangan yang mendekati akhir tahun anggaran, merupakan masalah besar bagi pengurus partai politik yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Sebagaimana diakui oleh beberapa pengurus partai politik dan pihak Kemendagri, dana bantuan keuangan dicairkan sepanjang Oktober-November tahun berjalan. Hal itu menyulitkan

77

Didik Supriyanto (ed), Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, halaman 127-129. 78 Didik Supriyanto, Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011, dalam “Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna”, Jurnal Perludem vol 3 Mei 2012, Jakarta: Yayasan Perludem, 2012, halaman 173. 79 Didik Supriyanto, Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011, dalam “Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna”, Jurnal Perludem vol 3 Mei 2012, Jakarta: Yayasan Perludem, 2012, halaman 171.


24

pengurus partai politik dalam mengalokasikan penggunaan dana sekaligus menyulitkan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan. 80 Administrasi keuangan partai politik saat ini belum tertib, sehingga mereka belum tentu memiliki catatan belanja beserta bukti-bukti pengeluaran. Apalagi jika transaksi itu terjadi pada bulan-bulan yang telah lewat. Jika pun mereka memiliki catatan belanja beserta bukti-bukti pengeluarannya, mereka tetap tidak bisa melaporkan pengeluaran sebelum bulan Oktober sebagai pengeluaran sesudah Oktober. Dengan demikian jika dana bantuan partai politik itu cair bulan Oktober atau November, maka partai politik harus membelanjakan sejak dana itu cair hingga batas akhir tahun anggaran, yakni 31 Desember. Akibatnya, partai politik terpaksa melakukan rekayasa alokasi penggunaan dana bantuan, yang kemudian diikuti oleh rekayasa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan. 81 Selain itu, pencairan dana bantuan yang mendekati tahun anggaran menjadikan pengurus partai politik tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan, sehingga mereka cenderung asal-asalan dalam membuat laporan. 82 Pencairan dana bantuan keuangan yang terlambat tersebut tidak terlepas dari terlambatnya penyampaian laporan dari partai politik kepada BPK untuk diperiksa. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 memberi batas waktu tertentu, mulai dari batas waktu penyampaian laporan, pemeriksaan, dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan bantuan keuangan partai politik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran 80

Didik Supriyanto, Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011, dalam “Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna”, Jurnal Perludem vol 3 Mei 2012, Jakarta: Yayasan Perludem, 2012, halaman 182. 81 Didik Supriyanto, Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011, dalam “Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna”, Jurnal Perludem vol 3 Mei 2012, Jakarta: Yayasan Perludem, 2012, halaman 182. 82 Didik Supriyanto, Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011, dalam “Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna”, Jurnal Perludem vol 3 Mei 2012, Jakarta: Yayasan Perludem, 2012, halaman 181.


25

berakhir. 83 Selanjutnya, pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran tersebut harus sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 84 BPK kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. 85

7. Belum ada sanksi keras terhadap partai politik BPK telah melaporkan adanya berbagai masalah dan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana subsidi ABPN/APBD. Namun sampai sejauh ini, hasil pemeriksaan BPK tidak dijadikan tolok ukur untuk memberikan sanksi kepada partai politik yang terbukti telah melanggar ketentuan penggunaan dana bantuan keuangan. 86 Bahkan ketentuan Undang-Undang yang menegaskan bahwa partai politik yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan tahun anggaran yang lalu tidak bisa mendapatkan pencairan subsidi tahun anggaran berjalan, tidak dijalankan secara konsisten oleh Kemendagri dan pemerintah daerah. 87 Penerapan sanksi atas ketidakpatuhan dalam pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan perlu dipertimbangkan. Sebagian besar negara memberlakukan sanksi administratif terhadap partai politik yang melanggar aturan-aturan tersebut di atas. Sanksi administratif ini dari mulai yang terberat seperti dibubarkannya partai, yang sedang seperti tidak diizinkan mengikuti pemilu atau yang ringan seperti tidak mendapatkan bantuan dari negara. Sebagian negara juga memberlakukan sanksi pidana terhadap pelanggaranpelanggaran ini dan prosesnya melalui pengadilan pidana. Negara-negara yang memberlakukan sanksi pidana ini antara lain Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Ceko, Kanada, Portugal, Filipina dan Thailand. 88 83

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Pasal 12 A Ayat (1). Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Pasal 12 A Ayat (2). 85 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Pasal 12 A Ayat (3). 86 Didik Supriyanto (ed), Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, halaman 127-129. 87 Didik Supriyanto (ed), Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, halaman 127-129. 88 Emmy Hafild, Laporan Studi: Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik, Jakarta: Transparency International Indonesia dan IFES, cetakan kedua, 2008, halaman 17. 84


26

C. PENUTUP Peran BPK RI dalam memeriksa pengelolaan dana partai politik dirasa penting karena pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel diawali dari partai politik yang juga bersih, transparan dan akuntabel. Namun, perlu disadari bahwa yang lebih mempunyai kewajiban untuk mewujudkan pengelolaan keuangan partai politik yang bersih, transparan dan akuntabel adalah partai politik itu sendiri. Untuk itu partai politik perlu mempunyai pemahaman yang memadai tentang bagaimana pengelolaan dana partai politik yang baik, khususnya dalam pengelolaan dana bantuan keuangan yang didapat dari APBN/APBD. Perlu digarisbawahi bahwa partai politik merupakan institusi publik yang mempunyai peran besar dalam menjaga demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, dan bebas korupsi. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik menjadi hal yang penting untuk diwujudkan. Dukungan dari segenap pihak menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Daftar Pustaka Buku dan Jurnal Hafild, Emmy. Laporan Studi: Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik. Jakarta: Transparency International Indonesia dan IFES. 2003. Pramono, Sidik. Pengendalian Keuangan Partai Politik. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 2011. Soebagio. Distorsi dalam Transisi Demokrasi di Indonesia, dalam Jurnal Makara, Sosial Humaniora vol. 13, No. 2, Desember 2009. 111-116. Depok: Universitas Indonesia. 2009. Supriyanto (ed), Didik. Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 2011. Supriyanto, Didik. Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011, dalam “Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna”. Jurnal Perludem vol 3 Mei 2012. Jakarta: Yayasan Perludem. 2012.

Internet Tulisan Hukum – Seksi Informasi Hukum

27

Siaran Pers BPK, Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara Terkait Dana Politik. http://www.bpk.go.id/web/?p=10544. 28 November 2011. ICW: Banyak Parpol Tak Punya Laporan Keuangan. www.hukumonline.com. 13 September 2012. Darimana Sumber Dana Partai? http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=241030:-darimana-sumber-dana-partai&catid=77:fokusutama&Itemid=131. 5 April 2012. Keuangan Parpol Tak Bisa Diaudit. http://nasional.kompas.com/read/2011/10/10/19355380/Keuangan.Parpol.Tak.Bisa.Diaudit. 10 Oktober 2011. Transparansi Akuntabilitas dan Audit Laporan Keuangan Partai Politik http://www.jtanzilco.com/main/index.php/component/content/article/1-kap-news/394transparansiakuntabilitasdanauditlaporankeuanganpartaipolitik. 22 Februari 2012.

Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.


28

PEMERIKSAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Recommend Documents