PENGELOLAAN PARTAI POLITIK MENUJU PARTAI POLITIK YANG MODERN DAN PROFESIONAL Muryanto Amin1
Pendahuluan Konstitusi Negara Republik Indonesia menuliskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh undang-undang dasar. Makna kedaulatan rakyat yang disepakati tersebut diterjemahkan sebagai sebuah asas, pendirian dan dilaksanakan berdasarkan sistem konstitusi karena seluruh tugas dan kewenangan negara, seperti pembuatan undang-undang (UU), pelaksanaan UU, dan penghakiman pelanggaran UU akan dilaksanakan oleh rakyat secara bersama-sama. Jika merujuk pada sila keempat Pancasila yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”, maka representasi kedaulatan rakyat diatur dalam kelembagaan negara. UUD 1945 antara lain mengatur pembentukan DPR, DPD, dan DPRD melalui pemilihan umum, MPR sebagai gabungan DPR dengan DPD, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis. Artinya, kedaulatan rakyat atau demokrasi yang diadopsi UUD 1945 bukan demokrasi langsung melainkan demokrasi tak langsung (representative democracy) karena partai politik yang menawarkan calon. Bila demokrasi tak langsung yang diadopsi, peran parpol sangat diperlukan untuk menggerakkan demokrasi perwakilan dan pemerintahan demokratis. Kontribusi partai politik dalam sistem perwakilan sangat menentukan baik atau buruknya kualitas pelaksanaan demokrasi. Peran partai politik menjadi sangat penting dalam mengurai persoalan publik, mendorong perbaikan kebijakan, dan memastikan perbaikan tersebut dilaksanakan. Oleh karena peran yang dimiliki partai politik itu, maka cepat atau lambannya konsolidasi demokrasi sangat tergantung dari pengelolaan partai politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Makalah ini akan membahas pentingnya pengelolaan partai politik yang modern dan profesional untuk
1 Dosen Ilmu Politik FISIP USU dan Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Medan.
1
menjaring, menganalisis, melaksanakan dan mengevaluasi aspirasi konstituennya serta mengedepankan kepentingan nasional.
Peran parpol Peran penting yang dimiliki partai politik ditulis sangat jelas dalam UUD 1945 yaitu mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan menjadi peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Selain dua peran itu, undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menugaskan parpol untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih rakyat. Konstitusi maupun undang-undang memberikan ruang partai politik untuk bertugas sebagai bagian dari penentu kebijakan publik di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota,
serta
memfasilitasi
pemerintahan
presidensial
dan
pemerintahan daerah. Sebagai peserta pemilu anggota DPR dan DPRD, parpol tak saja bersaing dengan partai lain untuk menarik simpati dan kepercayaan rakyat melalui kampanye pemilu, tetapi juga menentukan siapa calon anggota DPR dan DPRD, serta menetapkan visi, misi, dan program partai sebagai materi kampanye. Singkat kata, parpol ditugaskan terutama mempersiapkan calon pemimpin sekaligus rencana kebijakan publik untuk ditawarkan kepada rakyat pada masa kampanye pemilu. Ilmu politik mengajarkan bahwa partai politik dipandang sangat mutlak diperlukan agar berfungsinya demokrasi.2 Akan tetapi, parpol saja tak cukup untuk membuat demokrasi berfungsi. Diperlukan faktor lain, seperti pembagian kekuasaan negara secara berimbang dan saling mengecek, rule of law (nomokrasi), dan partisipasi politik warga negara. Parpol dipandang sebagai faktor yang mutlak diperlukan untuk menggerakkan demokrasi perwakilan dan pemerintahan demokratis karena tiga peran yang dilaksanakan.3 Pertama, parpol sebagai jembatan antara warga negara dengan negara. Untuk itu parpol melakukan rekrutmen warga negara menjadi anggota parpol, dan menjadikan parpol wahana partisipasi politik warga negara. Kedua, parpol 2
Larry Diamond and Richard Gunther. 2001. (eds) Political Parties and Democracy. The John Hopkins University Press. Baltimore & London. hal. 10. 3 Lihat Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). 2012. Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis. Jakarta.
2
menyiapkan calon pemimpin dan menawarkannya ke rakyat pada masa kampanye pemilu. Untuk fungsi kedua, parpol melakukan kaderisasi anggota menjadi kader partai, menugaskan kader partai melakukan berbagai jenis kegiatan partai, seperti mendampingi anggota DPR atau DPRD, mendampingi kader partai yang menjadi kepala daerah atau menteri, memimpin kepanitiaan kegiatan partai, mendengarkan dan merumuskan suara rakyat, dan menominasikan kader partai yang telah teruji menjadi calon berbagai jenis pemilu. Ketiga, merumuskan pola dan arah kebijakan publik dalam berbagai bidang isu publik dan kemudian menawarkannya kepada rakyat pada kampanye pemilu. Untuk fungsi ini, parpol melakukan tiga hal berinteraksi dengan dan mendengarkan aspirasi berbagai lapisan masyarakat, menjabarkan ideologi partai menjadi preskripsi yang berfungsi sebagai penuntun kebijakan partai, dan merumuskan pola dan arah kebijakan publik. Agar berfungsi, parpol melakukan tiga hal dalam menggerakkan rakyat pemilik kedaulatan untuk berperan serta dalam pemilu: membuat warga negara peduli politik, menyiapkan dan menyederhanakan alternatif pilihan calon, dan menyiapkan dan menyederhanakan alternatif pilihan pola dan arah kebijakan publik. Merujuk fungsi
seperti
ini,
parpol
memang
sangat
membantu
rakyat
menyatakan
kedaulatannya. Parpol akan dapat melaksanakan ketiga fungsi ini jika parpol dikelola berdasarkan tiga karakteristik berikut. Pertama, parpol sebagai pengorganisasian warga negara dikelola secara demokratis berdasarkan prinsip "kedaulatan partai berada di tangan anggota". Pengelolaan parpol secara demokratis berarti pengambilan keputusan partai dilakukan secara inklusif (melibatkan semua anggota dan semua unsur partai) dan desentralistik (pengambilan keputusan untuk sebagian persoalan partai diserahkan kepada cabang/daerah, tetapi cabang juga harus inklusif). Pengambilan keputusan yang harus inklusif dan desentralistik tersebut menyangkut tiga isu: penentuan ketua partai dari tingkat lokal sampai nasional, penentuan calon atau pasangan calon partai untuk berbagai jenis pemilu, dan pembahasan, penetapan kebijakan partai baik untuk internal partai maupun untuk rencana kebijakan publik. Kedua, untuk melaksanakan berbagai fungsi partai itu diperlukan dana tidak sedikit. Untuk itu parpol perlu memiliki sumber dana yang memadai dari tiga sumber yang relatif seimbang, yaitu negara, internal partai (iuran anggota, sumbangan kader, dan usaha partai dalam bidang komoditas yang tak menimbulkan konflik kepentingan
3
dengan kedudukan kader partai dalam pemerintahan dan lembaga legislatif), dan dari masyarakat (individu, kelompok, dan dunia usaha swasta). Agar tak tergantung kepada negara, jumlah pengeluaraan partai tak boleh lebih dari 30 persen dari total pengeluaran partai. Sumber penerimaan dari negara diperlukan tak hanya karena partai melaksanakan tugas yang diberikan konstitusi, tetapi juga untuk mencegah kontrol penyandang dana dari masyarakat terhadap partai. Sumber dana dari partai tetap diperlukan tak hanya agar elite partai akuntabel kepada anggota, tetapi juga untuk mencegah dominasi negara dan masyarakat terhadap partai. Sumber dana dari masyarakat diperlukan tidak saja untuk mencegah ketergantungan kepada negara, tetapi juga agar elite partai peduli kepada masyarakat. Singkat kata, ketiga sumber penerimaan ini diperlukan demi menjaga kemandirian partai. Ketiga, parpol dibentuk dan digerakkan oleh suatu cita-cita politik tentang suatu negara-bangsa dan individu warga negara yang dianggap ideal. Cita-cita politik atau preskripsi tentang negara-bangsa ini merupakan penjabaran dari tujuan negara dan UUD. Preskripsi tentang negara-bangsa seperti inilah yang dalam ilmu politik disebut ideologi. Setiap parpol memiliki ideologi sebagai inspirasi, semangat dan tujuan perjuangan partai. Ideologi dalam partai tak hanya berfungsi sebagai "tontonan" sebagaimana ditunjukkan oleh tanda gambar, warna, bendera, jargon, dan tokoh, tetapi terutama berfungsi sebagai "tuntunan" bagi tindakan partai sebagaimana diperlihatkan oleh visi, misi, dan program partai. Sebagai tuntunan, ideologi berfungsi untuk garis perjuangan partai, menjadi pedoman dan pegangan bagi setiap anggota dan kader partai dalam mengelola partai dan terutama dalam merumuskan pola dan arah kebijakan publik dalam berbagai bidang isu publik. Oleh karena peran ideologi dalam partai seperti ini, maka parpol lebih dikenal dari pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkan daripada figur dan pesona ketua partai. Atas dasar itu, parpol akan dapat disimpulkan sebagai penggerak demokrasi perwakilan dan pemerintahan demokratis jika telah mencapai kelima indikator berikut. Pertama, pengambilan keputusan partai dilakukan secara inklusif dan desentralistik. Pengambilan keputusan partai tak diletakkan pada ketua umum atau pengurus pusat melainkan pada semua anggota dan semua unsur dalam partai. Kedua,
4
mandiri dari segi penerimaan keuangan karena memperoleh dana dari tiga sumber penerimaan (negara, internal partai, dan masyarakat) yang relatif berimbang. Ketiga, semua kader partai yang duduk di lembaga legislatif dan/atau pemerintahan taat kebijakan partai (disiplin partai). Kebijakan partai yang harus ditaati itu penjabaran visi, misi, dan program partai yang dijanjikan kepada rakyat pada masa kampanye pemilu. Kebijakan itu dirumuskan secara tertulis dan ditegakkan oleh pimpinan fraksi di DPR dan DPRD begitu juga di pemerintahan. Kader yang bertindak "liar" alias di luar garis partai dikenai sanksi mulai dari peringatan sampai pemberhentian (recall). Keempat, parpol lebih dikenal dari pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkannya daripada figur dan ketokohan ketuanya. Sehingga, memilih suatu parpol pada hari pemungutan suara pada dasarnya bukan memilih kucing dalam karung melainkan memilih pola dan arah kebijakan publik tertentu. Kelima, jumlah pemilih yang mengidentifikasi diri dengan suatu parpol mencapai persentase yang signifikan (party identification/PI). Jumlah PI seperti ini menggambarkan jumlah anggota yang loyal kepada partai, dan menggambarkan jumlah pemilih yang bukan swing voter dalam pemilu.
Belum ada yang memenuhi Tampaknya belum ada parpol peserta pemilu di Indonesia yang telah mencapai kelima indikator ini. Pertama, proses pengambilan keputusan masih dilakukan secara oligarkis bahkan personalistik. Banyak kasus partai politik pada Pemilu 2014 dan pemilihan kepala daerah yang berlanjut ke pengadilan terkait dengan keputusan pencalonan dan hanya proses pencalonan yang dapat dilihat oleh masyarakat. Sebenarnya jika diamati dan diteliti secara lebih utuh, maka akan banyak kasus proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara oligarki atau personalistik.4 Hampir seluruh partai politik peserta Pemilu 2014, mengajukan guguatan calon anggota legislatif terpilih dari kalangan internalnya sendiri.5 Kasus tentang konflik internal di Partai Golkar dan PPP menyebabkan proses pencalonan kepala 4
Beberapa hasil penelitian lihat Syamsudin Haris. (ed). 2005. Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai. Jakarta. PT. Gramedia. 5 Mahkamah Konstitusi mengadili 767 sengketa Pemilu 2014 dengan rincian 735 perkara diajukan oleh partai politik dan 32 perkara diajukan oleh calon anggota DPD.
5
daerah menuai persoalan dan berlanjut di pengadilan. Mekanisme penyelesaian konflik internal partai politik tidak cukup memberikan kepastian kepada kader yang merasa dicurangi oleh caleg sesama partai pada saat pemilihan umum. Artinya, ketidakpuasan hasil pemilu mengindikasikan adanya alur proses pengambilan keputusan, yang terlihat dari pencalonan, tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua, sumber penerimaan utama partai berasal dari kalangan elite internal partai sehingga kurang peduli kepada anggota. Pendanaan kegiatan partai politik lebih dominan diberikan dari elit partainya pada tingkat nasional maupun lokal. Donasi tersebut menyebabkan lemahnya kemandirian partai politik dalam membuat keputusan dan menentukan sikap jika bertentangan dengan kepentingan elit partai. Kasus korupsi yang terjadi dalam anggaran pemerintah (APBN dan APBD) banyak berkaitan dengan partai politik. Sebagai contoh, bukti-bukti dalam proses pengadilan kasus korupsi Gubernur Sumatera Utara non aktif sangat kuat mengindikasikan keterlibatan partai politik dan kadernya. Sejumlah
studi
mandiri
yang
dilakukan
oleh
lembaga
independen
mengindikasikan temuan korupsi yang dilakukan partai politik. Gambar 1 Indeks Partai Korupsi Periode 2002-2014
Sumber: http://antikorupsi.org
Ketiga, penegakan disiplin partai politik tidak selalu dilaksanakan secara konsisten. Kader yang bertugas di lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga negara lainnya seharusnya tidak hanya memiliki sikap loyalitas kepada elit parpol tetapi wajib menghayati ideologi partai politik. Kader parpol yang bersalah dalam
6
melaksanakan tugas harus diberikan sanksi yang sama, tetapi terkadang aturan itu tidak berlaku bagi kader yang hanya mengandalkan loyalitas kepada elit parpol. Keempat, partai lebih dikenal dari figur dan pesona ketuanya daripada pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkan. Disiplin partai sangat rendah, bahkan kader partai pendukung pemerintah lebih "gaduh" daripada kader dari partai oposisi. Perdebatan yang terjadi di parlemen misalnya banyak yang tidak terkait dengan substansi program atas dasar keyakinan ideologi, tetapi yang terjadi adalah semacam debat kusir yang tidak jelas substansi materi yang dibahas dan arah kesimpulan kebijakan yang akan diputuskan. Akibatnya, selalu saja ketua partai menjadi satusatunya rujukan dalam mengatasi perdebatan yang arahnya tidak sesuai dengan ideologi parpolnya.6 Kelima, tidak ada parpol yang mencapai party identification secara signifikan, dan jumlah swing voters mencapai sekitar 40 persen. Akibat fungsi partai tidak dikelola secara profesional maka tidak ada basis pemilih partai yang besifat konsisten. Setiap kali pemilu atau pilkada maka setiap daerah mengalami perubahan komposisi partai politik dalam perolehan suaranya. Semua partai politik menawarkan program yang sama (kesehatan dan pendidikan gratis, perbaikan dan peningkatan infrastruktur, dan sebagainya), tidak ada pembeda dari program tersebut. Sehingga, pemilih bebas memilih setiap partai politik karena tidak ada kekhasan atau kekhususan menyelesaikan masalah keseharian pemilih di daerahnya. Jika dilihat dari lima indikator di atas, maka partai politik peserta pemilu di Indonesia umumnya belum mampu berperan sebagai penggerak demokrasi perwakilan dan pemerintahan demokratis. Program reformasi telah berjalan hampir 18 tahun, konsolidasi demokrasi yang menitikberatkan berfungsinya partai politik ternyata masih mengalami banyak persoalan. Politik tidak hanya diartikan pada saat pemilu, pilpres, dan pilkada tetapi yang lebih penting adalah lahirnya kebijakan yang konsisten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan konstitusi. Oleh karena itu, partai politik harus dikelola secara mandiri dan profesional agar demokrasi menghasilkan kesejahteraan pemilihnya.
6
Sebagai contoh perdebatan tentang pemberian subsidi bahan bakar minyak di parlemen tahun 2013, penyusunan susduk parlemen 2014, dan lain sebagainya.
7
Daftar Pustaka Diamond, Larry and Richard Gunther. 2001. (eds) Political Parties and Democracy. The John Hopkins University Press. Baltimore & London. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). 2012. Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis. Jakarta. Haris, Syamsudin. (ed). 2005. Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai. Jakarta. PT. Gramedia.
8
