Asas Tunggal Partai Politik

Asas Tunggal Partai Politik Asas tunggal Pancasila bagi partai politik (parpol) kembali diperdebatkan. Ada fraksi yang ingin dicantumkan secara eksplisit. Tapi ada yang berpendapat cukup implisit dan bahkan dihapuskan saja dari RUU tentang Parpol. Wacana penerapan asas tunggal Pancasila bagi partai politik (parpol) kembali mengemuka. Persoalan ini mencuat terkait pembahasan RUU Parpol oleh Pansus RUU Politik DPR bersama Menteri Dalam Negeri di gedung DPR. Khususnya yang menyangkut asas dan ciri parpol dalam RUU yang merupakan inisiatif pemerintah. Dalam RUU itu pemerintah tetap mengacu pada UU No.31/2002 tentang Parpol yang hingga kini masih berlaku. Y akni, asas parpol tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Sebelumnya, soal ini sudah masuk dalam daftar inventarisasi masalah (DIM). Tiga partai besar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar (PG) dan Partai Demokrat (PD) memandang perlu dalam UU Parpol nantinya secara tegas disebutkan asas Parpol adalah Pancasila dan UUD 45. Berbagai argumen pun dilontarkan untuk memperkuat usulan tersebut. Sekretaris F-PDIP Ganjar Pranowo menyatakan partainya ingin merevitalisasi ideologi Pancasila karena bangsa ini belum selesai. Bhinneka Tunggal Ika belum diterima sepenuhnya. PDIP berpendapat, karena dasar negara adalah Pancasila, maka diharapkan dasar semua parpol juga sama, yakni Pancasila. “Idealnya, asas partai in line dengan dasar negara, yakni Pancasila,” tegas Ganjar yang juga Ketua Pansus RUU Politik. Politisi Golkar Idrus Marham berpendapat, seyogyanya parpol menyepakati Pancasila sebagai dasar perjuangan politik. Alasan paling rasional adalah karena kemampuan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan kemampuan itu Pancasila bisa mencegah terjadinya sektarianisme partai. “Fakta-fakta sosial menunjukkan gangguan-gangguan yang mengancam NKRI, salah satunya dipicu oleh paham sektarianisme,” jelasnya. Cendekiawan Muslim Dawam Rahardjo, bahkan menyatakan, sebaiknya agama tidak dijadikan asas partai. “Agama ya agama, jangan diotak-atik menjadi asas partai,” tegasnya seperti dikutip Investor Daily (20/9). Menurutnya, yang namanya asas partai itu harus lintas agama. Jika asasnya hanya dari salah satu agama, maka tidak bisa bersifat lintas agama. Senada dengan itu, Sekjen Indonesian Conference on Region and Peace (ICRP) – organisasi dialog lintas agama – Siti Musdah Mulia berpendapat, seyogyanya asas parpol mengacu kepada ideologi negara. Jika mengacu pada agama tertentu dikhawatirkan akan terjadi eksklusivitas partai. “Toh ideologi negara, yakni Pancasila mewakili semua agama. Ia tidak terikat pada salah satu agama,” ujarnya. Di pihak lain, sejumlah parpol dan pengamat politik menolak diterapkannya Pancasila sebagai asas partai. Sekjen DPP PPP , Irgan Chaerul Mahfiz, menilai, adanya usulan kembali mengunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas parpol dalam UU Parpol menunjukkan bahwa amanat reformasi kembali memperoleh tantangan.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Bagi PPP dan sejumlah partai Islam lainnya, isu Islam dan Pancasila sudah selesai. Butir-butir dan substansi Pancasila sudah terakomodasi dan diadopsi sebagai mission statement dan dirumuskan dalam khitah perjuangannya. Pengamat politik LIPI, Fachry Ali menilai, keinginan menerapkan asas tunggal Pancasila merupakan bentuk ketakutan mereka terhadap kekuatan partai Islam. “Gagasan ini jelas merupakan ketakutan munculnya partai-partai Islam. Makanya muncul dari PDIP dan Golkar,” katanya seperti ditulis Suara Pembaruan (22/9). Kekuatan Islam saat ini memang sangat diperhitungkan oleh partai sekuler. Fachry menduga ada political game di parlemen atas hal itu. Dalam perdebatan di DPR yang berlangsung alot, sejumlah fraksi menghendaki asas Pancasila dicantuman eksplisit, tapi ada juga fraksi yang menginginkan implisit. Selain itu ada yang menyarankan dihapus agar tidak menimbulkan perdebatan berkepanjangan. Untung Wahono dari F-PKS mengusulkan agar pasal mengenai asas ini sebaiknya dihapus agar pembahasan tidak melebar. Dia mempertanyakan apakah dasar negara harus disamakan dengan asas partai. Perdebatan alot di rapat pansus yang dilanjutkan dengan lobi di luar gedung parlemen toh tidak membuahkan hasil yang final. Para pihak yang berbeda pendapat tetap dalam posisi masing-masing. Pansus kemudian menyepakati masalah asas dan ciri parpol ini dibahas dalam rapat Panitia Kerja (Panja) yang akan membahasnya secara lebih mendalam. Menteri Dalam Negeri Mardiyanto usai rapat Pansus di gedung DPR (27/9) mengaku sulit dalam menentukan sikap. Karena kalau pemerintah sampai membela salah satu pihak, maka akan dikesankan pemerintah telah melakukan intervensi. “Belum tentu pihak lain mau menerima. Kita (pemerintah) nanti dianggap intervensi,” tandasnya. SP (BI 48)


Jangan Sampai Polarisasi Pasca Pemilu Seperti Bangkok oleh Prof. Dr. Hikmahanto Juwana Jakarta (ANTARA News) - Hari-hari ini merupakan momen yang sangat menentukan bagi bangsa Indonesia. Kini para peserta Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif seolah telah terbagi menjadi dua blok. Terjadinya dua blok ini tidak didasarkan pada pengusungan siapa yang akan menjadi presiden, yang kemudian dikenal dengan istilah Blok S, Blok M dan seterusnya. Munculnya polarisasi karena penyelenggaraan Pemilu 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ada pun blok yang muncul adalah blok yang menganggap dalam Pemilu terjadi banyak permasalahan, bahkan kecurangan. Paling tidak ada tiga kategori permasalahan yaitu masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), masalah distribusi logistik serta kecurangan dan kesalahan administrasi. Dalam blok ini yang bertemu di kediaman mantan Presiden Megawati Soekarnoputri , ada yang mewakili partai, namun ada pula yang atas nama pribadi. Secara kepartaian, paling tidak ada tiga partai yang masuk 10 besar berdasarkan hasil quick count lembaga survei atau real count sementara KPU. Ketiga partai tersebut yang diwakili oleh para petingginya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Gerindra dan Hanura. Disamping itu ada sejumlah partai yang tidak mendapat suara secara signifikan. Dalam konferensi pers, blok ini menyampaikan pernyataan sikap mereka di depan para wartawan. Pernyataan sikap ini intinya adalah Pemilu 2009 merupakan Pemilu terburuk sejak reformasi dan pelaksanaannya jauh dari sikap yang jujur, bermartabat, adil dan demokratis. Oleh karena itu, blok ini akan membawa ke proses hukum berbagai permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Pemilu. Sementara itu blok lain adalah blok yang meski mencatat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu namun menerima hasilnya. Ada paling tidak empat partai dari partai yang masuk 10 besar berdasarkan hasil quick count lembaga survei atau real count sementara KPU yang masuk dalam blok ini. Mereka adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa.


Suara dari blok ini paling tidak tertampung pada pernyataan Presiden Susilo Bambang Y udhoyono usai memimpin rapat kabinet terbatas Selasa (13/4). Presiden meminta agar KPU bertanggung jawab atas segala kekisruhan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu dan bagi mereka yang tidak puas agar menggunakan saluran hukum yang tersedia.

Menahan Diri Polarisasi dua blok pasca Pemilu harus diwaspadai oleh semua pihak, termasuk para tokoh politik dan pimpinan partai, pemerintah, penyelenggara Pemilu, bahkan para aparat penegak hukum. Bila tidak diwaspadai polarisasi dua blok di tingkat elit akan mendorong masyarakat untuk turut terbelah. Bangsa ini tentu sangat tidak mengharapkan apa yang terjadi di Bangkok dalam beberapa waktu terakhir ini. Di Bangkok , dunia menyaksikan berbagai peristiwa akibat terbelahnya masyarakat menjadi dua blok antara kaos merah dan kaos kuning. Kaos merah saat ini melakukan upaya untuk dapat menurunkan Perdana Menteri Abhisit V ejjajiva. Upaya ini dilakukan secara anarkis, menggunakan kekerasan dan melawan aparat. Tindakan kaos merah merupakan reaksi terhadap tindakan kaos kuning tahun lalu yang ditandai dengan penguasaan Bandar Udara Suvarnabhumi di Bangkok. Kaos kuning berhasil membuat Perdana Menteri ketika itu , Somchai Wongsawat tidak dapat menjalankan pemerintahan secara efektif. Kita bersyukur bahwa dalam pernyataan dua blok pasca Pemilu 2009 para elit politik baik yang menerima maupun cenderung menolak hasil Pemilu sama-sama mengedepankan penyelesaian melalui saluran hukum. Bangsa dan masyarakat Indonesia memang tidak seharusnya menerima beban sebagai akibat adanya polarisasi yang mengabaikan hukum. Bangsa ini sudah banyak mengalami penderitaan akibat polarisasi ditingkat elit yang diterjemahkan dengan penggunaan kekerasan. Disinilah pentingnya para elit politik dan pemerintahan untuk menahan diri menggunakan kekerasan dalam menindaklanjuti ketidakpuasan maupun responsnya. Mereka wajib untuk menghindari penggunaan kekerasaan dan upaya membawa negeri ini ke jurang kekacauan. Dalam menegakkan demokrasi , tidak ada ruang yang membenarkan penggunaan kekerasan meski yang diusungnya adalah benar. Hukum merupakan satu-satunya upaya dalam penyelesaian berbagai masalah. Dalam konteks inilah, aparat penegak hukum serta lembaga yang menjadi saluran hukum harus menunjukkan kesigapannya.


Kesigapan Kesigapan aparat penegak hukum berikut lembaga yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan hasil Pemilu tercermin dalam tiga hal. Pertama, netralitas dalam penanganan permasalahan Pemilu. Kedua, berani berbuat dan mengambil keputusan yang didasarkan pada argumentasi yang kuat. Terakhir, selalu melandaskan diri pada rel aturan dalam pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan kesigapan tersebut, para aparat dan lembaga penegak hukum wajib menindaklanjuti setiap pengaduan dan permasalahan yang ada, sekecil apa pun. Semua pihak harus sadar bahwa aparat penegak hukum berikut lembaga yang menangani Pemilu memiliki peran penting dalam menyikapi polarisasi yang terjadi. Peran mereka dapat meredam polarisasi tapi di saat bersamaan, bila tidak sigap, justru menjadi pemicu penguatan polarisasi yang berujung pada anarkisme seperti di Bangkok. Oleh karena itu, demi rakyat semua menghendaki agar aparat dan lembaga yang terkait dengan Pemilu menjalankan tugasnya secara netral, profesional dan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Rakyat pasti akan mendukung aparat dan lembaga hukum yang demikian.(*)


Presiden: Salurkan Ketidakpuasan Sesuai Aturan JAKART A -- Sejumlah ketidakpuasan akibat dugaan pelanggaran selama berlangsungnya pemungutan suara pada Pemilu 9 April lalu hendaknya disampaikan melalui saluran dan langkah yang telah diatur oleh undang-undang sehingga tidak menganggu proses pemilu itu sendiri. Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Y udhoyono saat memberikan pengantar sebelum membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Selasa. "Saya mengikuti pemberitaan media massa, apa yang disampaikan berbagai pihak seperti sejumlah pelanggaran pemilu legislatif 2009. Diduga ada yang bersifat administratif, ada juga bersifat pidana. Tapi biarkanlah proses hukum yang sedang berjalan diselesaikan, baik administratif maupun apakah itu pidana atau bukan," kata Kepala Negara. Presiden Y udhoyono mengatakan, yang menjadi perhatian saat ini adalah bukan pada angka pengaduan namun pada bagaimana menyelesaikannya sehingga semua pihak merasa adil dan proses yang digunakan berdasar undang-undang. "Gerakan politik protes itu dibenarkan dalam demokrasi, termasuk dalam pemilu tentu kita berharap semua itu disalurkan melalui apa yang telah diatur dalam UU. Harapan kita itu jangan menjadi tindakan-tindakan yang keluar dari situ apalagi kalau sampai anarkis. Lebih baik kita cegah dan kita ikuti mekanisme aturan yang ada," tegasnya. Kepala negara setuju perlunya tindaklanjut dari laporan ketidakpuasan tersebut. "Saya setuju bahwa apapun tuntutan dan gugatan itu kita respon dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang ada," katanya saat memberikan gambaran situasi politik terkini dalam negeri pada para menteri yang hadir. Ia juga merasa prihatin dengan maraknya permasalahan pada daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluhkan di sejumlah daerah. "Saya pribadi selaku kepala negara juga prihatin dan menyesalkan atas permasalahan yang berkaitan dengan DPT. Sekali lagi kita persilakan KPU yang harus menjelaskan, bertanggungjawab dan melakukan perbaikan-perbaikan. Kita akan mendorong KPU melakukan itu agar semua terang benderang," katanya. Ia menambahkan,"Kita ingin rangkaian pemilu berjalan baik dan manakala ada kekurangan silakan mengikuti aturan yang ada silakan dibaca," paparnya. Y udhoyono mengatakan bahwa UUD dan UU telah mengatur penyelesaian gugatan terkait pemilu. Menurutnya, lembaga-lembaga yang berwenang merespon dan menangani juga sudah diatur, kepolisian dan juga kejaksaan, beserta jajarannya, dan juga perwakilan, apakah Panwaslu atau Bawaslu, dan juga MA. "Gunakanlah mekanisme dan prosedur yang sama-sama telah disepakati. Kalau itu


bisa dilakukan semuanya, kita akan masuk ke dalam tatanan demokrasi, rule of law. Dengan demikian keadilan bisa didapatkan dan bisa mendapatkan kejelasan," tegasnya.

Sumber : Republika


Sidang Perdana Kisruh DPT Digelar di PN Jakpus Jakarta - Kisruh daftar pemilih tetap (DPT) memasuki meja hijau. Sidang perdana gugatan citizen law suit kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Presiden cq Mendagri digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN) Jakpus hari ini. "Pukul 11.00 WIB sidang perdana, paling pemeriksaan indentitas. Karena kami (penggugat) datang semua, jadi tidak ada masalah," ujar juru bicara Serikat Pengacara Rakyat (SPR) Habiburokhman pada detikcom, Kamis (16/4/2009). SPR adalah pengacara dari FX Arief Payuono, yang menggugat masalah DPT. Arief menggugat karena merasa dirugikan akibat namanya tidak tercantum dalam DPT. Sidang hari ini akan dipimpin oleh hakim ketua Reno Listono. "Menghukum KPU dan Presiden cq Mendagri untuk memperbaiki DPT di seluruh Indonesia," ujar Habib membacakan salah satu petitumnya. Habib yakin pihaknya menang dalam sengketa DPT ini. "Menang atau kalah itu tergantung fakta-fakta. Dan fakta di lapangan dan media massa sudah terlihat jika DPT itu kacau. Sehingga tidak ada kemungkinan untuk kalah," ujarnya.v


Asas Tunggal Partai Politik

Recommend Documents