ARAH BARU POLITIK KEPARTAIAN DI INDONESIA
MENGKAJI UU NO 2/2011
UNDANG UNDANG PARTAI POLITIK ISU BARU DAN PENJELASANNYA
UU 2/2011 TENTANG PARTAI POLITIK •
•
•
•
ASALNYA ADALAH UU No. 31 /2003, LALU MENJADI UU No. 2 / 2008, DIPERBAHARUI LAGI MENJADI UU No. 2/2011 MENJELANG 2014 DISESUAIKAN DENGAN PERKEMBANGAN JAMAN, KAIDAH KAIDAH DEMOKRASI, SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YG KUAT DAN EFEKTIF, SERTA PERKEMBANGAN MENYONGSONG 2014. UU INI LEBIH MENJAMIN KETERWAKILAN PEREMPUAN, MENDORONG KETERWAKILAN DAERAH DAN KELOMPOK MASYARAKAT. UU DIBUAT DAN DIREVISI UNTUK PENGUATAN KEDAULATAN
UU PARPOL BARU
BERISI 11 BAB, DAN 53 PASAL •
•
LEBIH MENJAMIN KETERWAKILAN PEREMPUAN, MINIMAL 30 %, MULTI PARTAI, NAMUN LEBIH SEDERHANA DG ANCANGAN 3% ET (UU PEMILU), DASAR PARTAI TIDAK BOLEH BERTENTANGAN PANCASILA DAN UU 1945, KUATNYA DASAR BENTUK NEGARA KESATUAN, NKRI PENYEDERHANAAN SISTEM KEPARTAIAN
“ a Well controlled and transparent political parties system is crucial for strengthening of democracy and the rule of law an any country” •
KEUANGAN PARTAI HARUS LEBIH JELAS SUMBER DAN PENGAWASANNYA, KONTROL PUBLIK DAN PEMBEDAAN KEUANGAN PUBLIK (APBN) DENGAN KEUANGAN PARTAI
Menurut Naskah Akademik
•
MENATA KEMBALI TATA CARA Pembentukan Partai Politik
•
MENGUATKAN IDE Sistem Kepartaian Sederhana
•
MENJAMIN Pelembagaan Partai Politik
•
MEMPERKUAT Fungsi Partai Politik
INFORMASI PENTING YANG BARU •
•
•
KALAU TIDAK ADA ARAL MELINTANG. PEMILU DPR, DPRD, DPD DIRENCANAKAN SERENTAK PADA TANGGAL 9 APRIL 2014
VERIFIKASI PARPOL AKAN DISELESAIKAN PALING LAMBAT 2,5 TAHUN SEBELUM DILANGSUNGKANNYA PEMILU 2014
DIDAFTARKAN KE MENKUM HAM, LALU DIVERIFIKASI, BAIK
•
•
PARTAI POLITIK YANG LAMA, DISAHKAN OLEH UU 2/ 2008 MASIH SYAH KEBERADAANNYA DENGAN SYARAT AKAN DILAKUKAN VERIFIKASI KEMBALI SESUAI UU TERBARU INI
PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI HARUS TUNTAS SELAMA 60 HARI. KALAU TIDAK AKAN DISELESAIKAN DENGAN SIDANG MAHKAMAH PARTAI POLITIK ATAU NAMA LAIN YG DIBERIKAN
BEBERAPA DINAMIKA DI SENAYAN MASALAH ELECTORAL TRASEHOLD •
•
•
FRAKSI PDIP DAN FRAKSI GOLKAR MENGUSULKAN ET, 5%, SEBAGAI PARTAI BESAR AKAN SANGAT BESAR MANFAATNYA MEMPERBESAR ET FRAKSI DEMOKRAT, MENGUSULKAN ET 4%, BAGI DEMOKRAT INI YANG LAYAK KARENA TAK TERLALU MEMBUNUH, TAPI ADA KEUNTUNGAN POLITIK KARENA ADA INTEGRASI FRAKSI PKS, PKB DAN PAN MENGUSULKAN ET 3%. INI YANG PALING RASIONAL AGAR MEREKA DAPAT MENDUDUKKAN KADERNYA DI SENAYAN
BEBERAPA PERBEDAAN LAMA BARU ISU
LAMA
BARU
DIDIRIKAN OLEH 30 ORANG, SYARAT BERDIRI DIDIRIKAN OELH 50 ORANG, BERUSIA 21 TANPA MENYEBUT BERUSIA 21 OTANG DI SETIAP PARPOL SYARAT WILAYAH PROPINSI DIDAFTARKAN OLEH 50 ORANG YANG MEWAKILI PENDIRI BERDASARKAN AKTA NOTARIS PENGURUS PARTAI TERTENTU TIDAK BOLEH MERANGKAP MSEBAGAI PENGURUS PARTAI LAIN KETERWAKILAN PEREMPUAN
PENGURUS TINGKAT PUSAT PARPOL HARUS MENYERTAKAN PALING SEDIKIT 30% PEREMPUAN
KEMIRIPAN NAMA DAN LOGO
TIDAK BOLEH MIRIP SECARA MENONJOL
UU LAMA 50 ORANG DEWASA
SYARAT BERDIRI DAN KEPENGURUSAN PARPOL
PUSAT NASIONAL IBU KOTA
PROPINSI
UU
JUMLAH PROPINSI (TANPA PERSYARATAN)
DARI 50% MENJADI 75%
DARI JUMLAH KOTA KAB SETIAP PROPINSI
BARU:
30 ORANG DEWASA DI SETIAP PROPINSI TIDAK BOLEH MIRIP TIDAK BOLEH MERANGKAP SYARAT VERIFIKASI
DARI 60% DARI
KABUPATEN KOTA
DARI 25% MENJADI 50% DARI JUMLAH KECAMATAN DI TIAP KABUPATEN/KOTA
IMPLIKASI DARI PERKEMBANGAN INI •
•
•
SECARA MATERIAL UU YANG LAMA SUDAH BAIK, NAMUN LEBIH DIPERBAIKI, DITAMBAHKAN PENJELASAN, JUGA ADA SISIPAN PASAL
KEUANGAN PARTAI BELUM SOLID, BISA SAJA MENIMBULKAN PRAKTEK KORUPSI DALAM PARTAI, MAKA PERLU DIPERJELAS
KETERWAKILAN PEREMPUAN MASIH PERLU DIDOROMG
§
•
•
JUMLAH PARTAI SELAMA INI TERLALU BANYAK, LEBIH MERATA KEINDONESIAANNYA KARENA ADA PENDEKATAN KEWILAYAHAN DALAM SYARAT PENDIRIAN PARTAI
PARTAI BESAR AKAN SEMAKIN TERJAGA, PARTAI BARU DAN PARTAI KECIL AKAN SEMAKIN SULIT
VERIFIKASI AWAL AGUSTUS 2011, AKAN SULIT BAGI PARTAI
MASALAH PEMILU DAN KEPARTAIAN •
•
PARLIAMENTARY THRESHOLD
•
KETERWAKILAN
JUMLAH ANGGOTA DPR –DPRD PENENTUAN CALON TERPILIH
•
PEREMPUAN UU PARPOL •
•
PENYERDEHANAAN KAMPANYE DANA PEMILU 2009
DAERAH PEMILIHAN
•
UU PEMILU
•
•
JUMLAH KURSI DP
HAK PIILIH TNI POLRI
APA SYARAT PARTAI ITU?
Syarat PARTAI MODERN HARUS : •
Membangun Sistem Nilai
•
Menjadi Sistem Pengkaderan
•
Membangun KELEMBAGAAN
•
KOMUNIKASI POLITIK:
1.
Pemerintah
2.
Parpol dan Bisnis
3.
Masyarakat Luas
UU 18/1999
UU 32/2004
UU 21/1999
UU PARTAI POLITIK BARU UU PEMILU YANG BARU UU SUSDUK DPD, DPRD, DPR UU KEPRESIDENAN UU KEMENTRIAN
BALI
47,57
64,58
3,06 5,32 8,33 0
5,95 6,38
4,17
10
6,33 8,51 7,29
64,98 64,89
64,89 69,79
20
14,18 12,77 19,79
30
35,11
40
30,50 36,17
50
35,08 37,23 29,17
60
44,30
54,61
70
66,23 69,15 63,54
80
50
69,15
90
66,07 57,45 64,58
79,17
KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA NON-PEMERINTAH DI DAERAH
0
a G at M gi io ar an an t d d g S b ah a W a a a n A s L i M k m u R / K ga ga GI nT ara ng at a a r a P e y b / e u s P K Su ur em ma si ma si g a L a l r e i a Pe os iK sU nis i s s a l a A g je nis Or Ma a g Or Nasional
n a ol p ny r ma n a s i P ud La b Om
Jawa Timur
Blitar
Kandidat, Konstituen, Pemilih, Warga Negara
K Partai Konstituen Pemilih
K Konstituen Pemilih
Warga Negara
Warga Negara
KANDIDAT PARTAI
KANDIDAT PERSEORANGAN
•
MISAL TENTANG Keterwakilan Perempuan Prosentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen untuk
kawasan Dunia rata rata 14, 3% (International Idea, 2002, Laporan Bank Dunia, 2003) •
•
•
Prosentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen untuk kawasan Skandinavia (Swedia, Norwegia dan Denmark) sebesar 40 % (International Idea, 2002, Andayani, 2007) Prosentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen untuk kawasan Asia Tenggara sebesar 12, 7% (International Idea; 2002, Andayani; 2007). Prosentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen untuk
Keterwakilan di Indonesia •
•
•
Prosentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen untuk INDONESIA SEBESAR 11,5% (Wahidah Z. Siregar, 2005) Prosentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen untuk JAWA TIMUR SEBESAR 16% (Wahidah Z. Siregar, 2005) Prosentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen untuk JAWA TENGAH SEBESAR 15% (Laporan DPRD Jateng 2006)
PEMETAAN POLITISASI BIROKRASI DI DAERAH DPRD
KEPALA DAERAH JABATAN POLITIS JABATAN KARIR
TECHNO STRUCTURE
BAPPEDA
MIDLLE LINE
SEKDA
OPERATING CORE DINAS-DINAS PELAYANAN DASAR
SEKTOR UNGGULAN
SUPPORT STAFF
PERSONIL
KEUANGAN
UMUM
BEBERAPA DINAMIKA DI SENAYAN STRATEGI PEMILU 2014 •
•
•
•
•
PDIP MENYUSUN STRATEGI DI MUNAS BALI, 27 MARET : TEMA: “SATUKAN VISI UNTUK MENANG”, TARGET MENANG PEMILU, KONSOLIDASI BAWAH
PARTAI DEMOKRAT, MULTY STRATEGI, PARTAI BERKUASA, BANYAK MENERIMA LONCATAN, DIDUKUNG DEWAN PEMBINA YANG KUAT, KONSOLIDASI EXTERNAL DAN INTERNAL
PARTAI GOLKAR TELAH RAKORNIS DI JAKARTA, TARGET PEMILU 30%, TARGET PILKADA 50%, KENYANG PENGALAMAN, MAYORITAS MENANG DI PEMILUKADA
PPP TELAH MELAKSANAKAN MUNAS DAN AKAN KONGRES, ADA ARUS SEBAGAI KEMBALI KE RUMAH LAMA, FAKTOR KH A HASYIM MUZADI, MENAG
PKB TELAH MENCANANGKAN 20%, CARI UANG SEBANYAK BANYAKNYA, FAKTOR KH SAID AQIEL SIRODJ, BAGAIMANA DENGAN YENNY WAHID?
pertanyaan •
•
•
Pak Arifin Asror: Keterwakilan perempuan
•
Persoalan pengehentian anggota bu Lily Wahid, 22 2008. Pengamatan njenengan < atau UU nmr 2 ? 2008. Mana yg dipakai.
Bagaimana korelasinya dengan suara terbanyak, • Posisi Gus Choi, Bu Lily, Di ternyata berlakukan pilpres langsung> asusmsi negara lembaga legislative:
Mujer mujahidin •
•
Kota Kediri pergantian pimpinan surat masuk dari partai, wakil dewan yg di lembaga, apa boleh. Apa partai punya hak.
•
Syarat kader itu apa<
•
Kaderat point:
•
PANCASILA
•
Kayaknya sebuah lip service saja, kehupan bangsa dan megara
•
•
•
Mengapa mulai pusat daerah bicara Pancasila< barang kuno. Lemhanas, pancasila tetap, di daerah lain KETUA PARTAI: Syarat: Pribadi< sosialisiasi, ATM,
TERIMA KASIH BANYAK…. • THANK YOU VERY MUCH…. • MATOR SEKELANGKONG… • SYUKRON KATSIIROH… • SEMBAH NUWUN SANGET… • KAMSIA, KAMSIA KAMSIA…. •
