www.parlemen.net
PANDANGAN AKHIR FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA DPR-RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK
Disampaikan oleh
: Ir. Apri Hananto Sukandar, M.Div
Nomor Anggota
: A- 419
¾ Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI, ¾ Yang terhormat Menteri Dalam Negeri, Menteri Departemen Hukum dan HAM, dan Menteri Sekretariat Negara dan jajarannya ¾ Hadirin sekalian yang kami hormati.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat Siang dan salam sejahtera buat kita semua.
Shalom ! Pertama-tama marilah kita memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan dan rahmat-Nya yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna pada siang hari ini. Fraksi PDS memberi apresiasi dan perhatian terhadap pembahasan tentang RUU Partai Politik, yang telah dibahas secara serius dan cukup alot, dan akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Pimpinan yang kami hormati; Dalam Undang-Undang ini kembali adanya penegasan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik belum optimal mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat. Adanya tuntutan Partai Politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan tuntutan mewujudkan Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern sehingga Undang-Undang tersebut perlu diperbarui. Dalam Pandangan Fraksi PDS, ada beberapa hal yang perlu diberi apresiasi tentang Rancangan Undang-Undang tentang Partai Politik, antara lain, yaitu: Eksistensi Partai Politik Undang-Undang ini kembali menegaskan tentang eksistensi dan nilai-nilai keutamaan dari Partai Politik, yang tercermin dalam tujuan, dan fungsinya. Partai Politik adalah
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
organisasi yang bersifat nasional (bukan lokal) dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik , Indonesia Tahun 1945. Partai Politik juga diharapkan dapat melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dan anggota partainya. Partai Politik diharapkan menjadi lebih mendidik dengan wajah yang lebih ramah, sehingga banyak warga negara yang tertarik untuk menggeluti dunia Parpol tersebut. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (pasal 1). Adapun yang menjadi Tujuan umum Partai Politik yaitu untuk, mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana, dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menjaga dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia;
mengembangkan
kehidupan
demokrasi
berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (pasal 10). Partai Politik juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia, yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud diwujudkan secara konstitusional (pasal 11). Lemahnya Pelembagaan Partai Politik Salah satu problematik partai-partai politik di Indonesia dewasa ini adalah belum terlembaganya partai sebagai organisasi modern. Yang dimaksud dengan pelembagaan Partai Politik, adalah proses pemantapan sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk suatu budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Dalam konteks pembangunan politik, yang terpenting bukanlah jumlah partai yang ada, melainkan sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian yang berlangsung. suatu sistem kepartaian disebut kokoh dan adaptabel kalau ia mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang ini, jumIah partai hanya akan menjadi penting bila ia mempengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Sistem kepartaian yang kokoh sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas. Pertama, melancarkan partisipasi politik melalu jalur partai, sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan dari jalanan kedalam Partai Politik. kedua, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru di mobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan yang dihadapi oleh sistem politik. Dengan demikian, sistem kepartaian yang kuat menyediakan organisasi-organisasi partai yang mengakar dan prosedur yang melembaga guna mengasimilasikan kelompok-kelompok baru kedalam sistem politik. Persoalan lain yang dihadapi sistem kepartaian adalah belum berjalannya secara maksimal fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Partai Politik, baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap masyarakat. Diantara fungsi partai terhadap negara adalah jaminan menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya kekuatan kontrol (oposisi) terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sementara fungsi Partai Politik terhadap masyarakat, antara lain, adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman. Partai Politik juga belum memberikan pendidikan politik yang baik dan melakukan pengkaderan serta rekruitmen politik yang demokratis sehingga menghasilkan kaderkader calon pemimpin yang memiliki kemampuan. Lemahnya pelembagaan Partai Politik di Indonesia, terutama disebabkan oleh belum munculnya pola partai kader. Dalam sejarahnya sebagian besar partai di Indonesia belum terbiasa dengan pengembangan partai kader. Partai Politik cenderung tergoda untuk membangun partai massa yang memiliki ciri-ciri: hanya sibuk menjelang pemilu, menganut sistem keanggotaan yang amat longgar sekaligus berarti tidak memiliki sistem seleksi dan rekruitmen keanggotaan yang ketat, tidak memiliki sistem pengembangan kaderisasi dan kepemimpinan yang kuat. Partai massa memiliki kelemahan menyolok menyangkut kurang intensifnya kerja partai. Sepanjang tahun sebagian besar kantor partai hampir tidak memiliki agenda kegiatan yang berarti. Padahal, Partai Politik semestinya merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama, dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik itu memperjuangkan kepentingan rakyat. Ini membuat partai tidak memiliki program yang jelas dalam hal bagaimana melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, melakukan artikulasi kepentingan, melakukan agregasi kepentingan, dan membangun sosialisasi politik dan komunikasi politik untuk menjembatani rakyat dengan pemerintah. Partai Politik dengan demikian seolah hanya terfokus pada fungsi rekruitmen politik dan sekaligus hanya sibuk mengumpulkan massa bila mendekati pemilu. Keanggotaan yang terlalu longgar pada partai massa akan menyebabkan Partai Politik sering kali gagal membangun kader-kader berdedikasi kuat sekaligus memiliki karakter,
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
sehingga tidak jarang kita melihat anggota partai yang tidak memiliki disiplin atau mungkin pengurus partai yang dengan mudahnya lompat pagar ke Partai Politik lain. Tidak Mempersulit dan Tidak Diskriminatif Untuk diketahui bahwa Partai Politik berdiri menjelang Pemilu 1999 mencapai 184 Partai. Dari jumlah tersebut, 148 mendaftarkan diri ke Departemen Hukum dan HAM, 141 diantaranya memperoleh pengesahan sebagai Partai Politik. dari jumlah tersebut setelah melalui seleksi, yang memenuhi syarat ikut pemilu 1999 hanya 48 Partai Politik. Dalam rangka menghadapi Pemilu 2004, pendirian Partai Politik semakin menjamur. Tercatat kurang Iebih 200 partai yang berdiri, yang merupakan akumulasi dari jumlah, Partai Politik yang didirikan semenjak awal reformasi. dari jumlah tersebut tercatat hanya 50 Partai Politik yang memperoleh pengesahan sebagai Partai Politik, sedangkan sebagian besar tidak lolos sebagai Partai Politik yang berbadan hukum. Dari jumlah 50 Partai Politik tersebut, yang lolos sebagai Partai Politik yang berbadan hukum. Dari jumlah 50 Partai Politik tersebut, yang lolos sebagai peserta pemilu 2004 hanya 24 Partai Politik. Semangat yang dibangun dalam pembahasan RUU parpol ini yaitu sebisa mungkin tidak mempersulit eksistensi Partai Politik yang baru dan tidak bersifat diskriminatif. Sebagai hasil dalam persamaan pemahaman tersebut, tercermin dalam persyaratan pendirian Parpol, yang tetap 50 orang untuk mengapresiasi historikal para pendiri partai. Demikian juga dalam persyaratan untuk persebaran wilayah untuk mengatur kepengurusan, yaitu kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan. Hal ini tentunya sesuai dengan semangat tidak mempersulit dan tidak diskriminatif. Bahkan Undang-Undang ini ditegaskan juga tentang hak seluruh Partai Politik yaitu berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara; mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri; memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundangundangan (pasal 12). Keadilan Gender Undang-Undang ini kembali mengakomodir tuntutan masyarakat agar memperhatikan semangat keadilan gender, untuk kaum perempuan. Cerminannya secara gamblang dan jelas dalam kepengurusan Partai Politik. Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan
perempuan.
Kepengurusan
Partai
Politik
tingkat
provinsi
dan
kabupaten/kota sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 20 bahwa kepengurusan disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga pulu perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing. Pendirian dan pembentukan Partai Politik harus menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Diharapkan dengan adanya Undang- Undang ini, banyak kaum wanita akan mempersiapkan diri dan mendapat kesempatan yang sama untuk mengabdi bagi bangsa dan negara melalui Partai Politik. Pentingnya Pendidikan Politik. Sekali lagi Undang-Undang ini mendorong supaya Partai Politik berkomitmen untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dan bagi kadernya. Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun, karakter bangsa daIam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan politik dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila (pasal 31). Keuangan Partai Politik Belum munculnya kemandirian partai juga terkait dengan ketiadaan sumber pendanaan yang memadai diluar iuran anggota dan subsidi negara iuran anggota pada sebagian besar partai relatif tidak berjalan karena partai umumnya bersifat massa dan juga lemahnya mekanisme hadiah dan ganjaran didalam internal partai. Ini mengakibatkan partai-partai senantiasa tergantung atau berharap sumbangan dari pihak lain, baik pribadi atau perusahaan. Akibatnya partai-partai yang memperoleh jabatan publik lebih sibuk mencari dana bagi pundi-pundi partai ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena itu, Partai Politik harus menghindari penyelagunaan sumber keuangan partai, baik dari iuran, sumbangan yang sah menurut hukum dan APBN/APBD. Partai yang baik senantiasa menjunjung semangat transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban keuangannya.
Pimpinan Sidang Yang kami Hormati, Asas dan Ciri Partai Politik Dalam pandangan FPDS, bagian ini termasuk yang paling menarik dan paling alot pembahasannya. Mekanisme lobi antar pimpinan Partai maupun fraksi terus dilakukan untuk mencapai persamaan pengertian dan saling menerima dan menghormati pandangan dan cita-cita perjuangan partai masing-masing yang tercermin dalam Asas dan Ciri dari Partai Politik. Kami mensyukuri bahwa akhirnya fraksi-fraksi dapat mengambil sebuah rumusan tentang Asas dan ciri Partai Politik, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 9, ayat (1) Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ayat (2) Partai PoIitik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan citacita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , dan ayat (3). Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana termaktub dalam ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Dalam kesempatan ini kami menegaskan bahwa bagi Partai Damai Sejahtera (PDS) Asas Partai adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara, Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak ada yang lain. Hal ini merupakan komitmen partai dan kebangsaan partai, serta semangat para kader partai untuk berkomitmen agar Partai Politik sebagai alat pemersatu bangsa dari Merauke sampai Sabang tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan dan terus memantapkan komitmen berbangsa dan benegara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah Warisan para pendiri bangsa ini yang telah teruji dari waktu ke waktu adalah final dan harus terus dipelihara dan dijaga serta diwujuikan dalam kehidupan keseharian. Itulah penegasan FPDS dan tidak ada keraguan sedikitpun bahwa asas Partai adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pimpinan Yang Kami Hormat, Melalui penjelasan tersebut diatas dan dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Fraksi Partai Damai Sejahtera Menerima dan Menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Partai Politik untuk disahkan dalam pengambilan keputusan Tingkat Dua ini menjadi Undang-Undang. Demikianlah pandangan akhir Fraksi Partai Damai Sejahtera berkenaan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Partai Politik. Semoga kita terus bersama membangun demokrasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan kiranya Tuhan sumber kekuatan senantiasa memberkahi bangsa Indonesia dan kita sekalian. Damai Negeriku dan Sejahtera Bangsaku.
Jakarta, 6 Desember 2007,
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
