1
PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA TERHADAP PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA, SERTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RSUD KABUPATEN MAGELANG
Assalamualaikum, wr. wb. - Yang Terhormat Saudara Bupati Magelang ; - Yang Kami Hormati: - Ketua dan para Wakil Ketua serta segenap Anggota DPRD Kabupaten Magelang; - Saudara Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda dan Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian serta Pimpinan
BUMD
di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Magelang; - Para Tamu Undangan, Rekan - rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia.
2
Sebagai insan yang beriman terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahNya sehingga
kita
sekalian masih diberikan
kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Magelang dalam rangka
Penyampaian Pandangan Umum Fraksi
terhadap
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang tahun Anggaran 2014 dengan keadaan sehat wal afiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul, Nabi Besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Atas nama Fraksi Partai Golongan Karya (FPG) kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Saudara Bupati beserta seluruh jajaran eksekutif yang telah menyusun dan mengajukan, terhadap
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 yang penyerahannya telah dilaksanakan secara resmi kepada pimpinan DPRD pada rapat paripurna DPRD hari Kamis , tanggal 9 Oktober 2014 kemarin.
Sidang Dewan dan Hadirin yang kami hormati, Mengamati kondisi yang berkembang dimasyarakat saat ini, Fraksi Partai Golkar (FPG)
sangat apresiatif dan mendukung terhadap
penyampaian terhadap
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014, yang selanjutnya akan dibahas oleh DPRD bersama-sama dengan Eksekutif dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. FPG berharap dengan akan segera dibahasnya RAPBD perubahan ini bisa memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat Magelang pada umumnya. Sebelum kami menyampaikan Pandangan Umum Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
3
Magelang tahun Anggaran 2014 yang telah diajukan kepada DPRD, Fraksi Partai Golkar (FPG) ingin mengajak kepada
semua pihak
khususnya kepada yang hadir dalam kesempatan ini, marilah kita selalu menggali dan meningkatkan potensi diri guna menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan zaman menuju terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Para hadirin Sidang Dewan yang berbahagia Baru saja kaum muslimin merayakan Hari Raya Idul Adha 1435 Hijriyah, dimana peringatan itu mengandung
esensi yaitu semangat
pengorbanan, memperingati hari Raya Idul Adha mengingatkan pada kita akan jiwa ketaatan dan pengorbanan Nabi Ibrahim as untuk menjalankan perintah-perintah-Nya. FPG berharap hal itu memunculkan semangat bagi kita semua baik Eksekutif maupun Legislatif agar mau mengembangkan keteladanan dan kemauan untuk memberikan pengorbanan, terutama sekali bagi kebaikan pembangunan dan juga untuk melindungi dan melayani kepentingan masyarakat di Kabupaten Magelang.
Hadirin peserta sidang yang kami hormati, Sebagaimana disampaikan Saudara Bupati Magelang pada Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 bahwa terdapat perubahan pada asumsi pendapatan dan belanja. Untuk itu FPG memberikan pandangan umumnya terkait beberapa hal sebagai berikut:
1. FPG
menyampaikan
apresiasi
dan
penghargaan
kepada
Pemerintah Daerah atas usaha-usaha eksekutif dan pihak-pihak terkait sehingga pada tahun ini PAD Kabupaten Magelang diproyeksikan naik sebesar Rp 66,7 M lebih, naik sekitar 48,09 %, walaupun di sisi lain FPG melihat, kalau dibandingkan dengan realisasi PAD 2013 yang sudah mencapai Rp. 173.253.651.914,kenaikannnya menjadi masih kecil. Mohon tanggapannya!
4
2. Melihat Struktur Belanja Daerah pada RAPBD tahun 2014 sebesar Rp. 1.975.894.730.045,- yang terdiri dari
belanja tak langsung
sebesar Rp. 1.091.959.588.180,- dan belanja langsungnya Rp. 732.783.635.243,- tetapi setelah FPG cermati ternyata belanja modalnya hanya Rp. 447.124.346.737,-, artinya sangat kecil bagi kebutuhan pembangunan Kabupaten Magelang untuk itu harus ada usaha-usaha yang signifikan untuk meningkatkan hal itu, mohon Penjelasan usaha-usaha apa yang akan dilakukan oleh saudara Bupati untuk meningkatkan belanja modal tersebut! 3. Musim kemarau panjang sangat berpengaruh terhadap sumber mata air yang ada, tak terkecuali di Kabupaten Magelang yang berada di daerah cekungan sumber mata air. Dari data yang kita miliki, dari tahun ke tahun kita melihat bahwa setiap musim kemarau,
wilayah/daerah
yang
mengalami
kekeringan
di
Kabupaten Magelang semakin meluas. Melihat kondisi tersebut FPG
memandang perlu
Pemda Kabupaten Magelang untuk
menangani masalah tersebut dengan sangat serius, termasuk didalamnya hubungannya dengan konservasi lingkungan dan juga merehabilitasi alam akibat penambangan galian C di wilayahwilayah resapan air, untuk itu FPG Mohon Tanggapannya!.
4. FPG
akan
memberikan
dukungan
penuh
upaya
program
peningkatan ketahanan pangan melalui penguatan lembaga ketahanan
pangan
serta
peningkatan
ketersediaan
dan
kesinambungan produksi pangan dalam mewujudkan Magelang yang Gemilang, untuk itu FPG mempertanyakan adakah program berkaitan dengan hal tersebut,seperti apa usaha Pemerintah daerah dalam hal ini, mohon penjelasan! 5. Berkaitan dengan pelaksanaan DAK Pendidikan yang belum teresalisasi dengan maksimal sejak 2010. Dan dari hasil komunikasi dengan Disdikpora disampaikan bahwa ditargetkan tahun 2014 ini semua anggaran DAK Pendidikan yang ada sejak
5
2010 akan diselesaikan. Untuk itu FPG meminta penjelasan dari Bupati, sejauh mana yang sudah berjalan? FPG amat sangat mengharapkan dana DAK pendidikan tersebut bisa terserap semua di tahun ini. Mohon tanggapan dan penjelasannya!. 6. Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dana
Cadangan
Pembangunan
Gedung
Dinas
Pendidikan
Pemuda dan Olah raga FPG mempertanyakan terkait dengan aspek perencanaan kegiatan tersebut, mengingat di dalam pembahasan-pembahasan
sebelumnya
belum
pernah
ada
penjelasan akan hal tersebut kepada DPRD. Termasuk juga bahwa Raperda tersebut belum masuk dalam Prolegda yang telah disepakati di tahun 2014 ini. Mohon tanggapannya! 7. Terkait
dengan
Pembentukan
Rancangan
Dana
Peraturan
Cadangan
Daerah
Pengadaan
Tentang
Tanah
untuk
Pembangunan RSUD Kabupaten Magelang, FPG meminta penjelasan terkait dengan rencana Pembangunan RSUD tersebut, mengingat rencana ini sudah menjadi kesepakatan bahwa direncanakan 2016 sudah mulai pembangunan, tetapi dalam raperda ini justru baru merencanakan dana cadangan untuk pembelian tanah. Untuk itu mohon penjelasannya!
Hadirin peserta sidang yang kami hormati, Selain itu, Berkenaan dengan penyelenggaraan manajemen kepegawaian di Kabupaten Magelang, terdapat hal-hal yang menurut pendapat kami perlu mendapatkan telaah atau pendalaman lebih lanjut yaitu :
1. Mutasi staf yang ditempatkan sangat jauh dari tempat tinggal. Staf yang ditempatkan terlalu jauh dari tempat tinggalnya bisa berdampak kontraproduktif. Kendala tingginya biaya transportasi atau operasional sehari-hari pegawai menyebabkan mereka tidak bisa bekerja secara optimal.Hal ini justru pemerintah daerah yang
6
dirugikan.Tingginya biaya operasional tentu berdampak pada menurunnya pendapatan yang diterima oleh pegawai.Turunnya pendapatan pegawai akan berdampak pada aspek ekonomi dan sosial pegawai. Hal ini bertentangan dengan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yang berazaskan kesejahteraan yaitu penyelenggaraan ASN diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup pegawai ASN.Yang terjadi bukannya peningkatan kualitas hidup namun justru penurunan kesejahteraan pegawai. Pemerintah daerah membutuhkan staf yang bisa mencurahkan pikiran, tenaga dan waktunya serta bekerja untuk melayani kepentingan masyarakat.Apabila pemindahan staf tersebut karena pertimbangan untuk penyegaran, maka itu harus dievaluasi apakah pemindahan staf tersebut berdampak pada peningkatan kinerja atau justru menurunkan motivasi dan etos kerja.Kurun waktu hampir setahun ini dirasa cukup untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan penempatan staf tersebut.Kebijakan tersebut harus segera ditinjau ulang untuk mengembalikan staf ke unit kerja yang dekat dengan tempat tinggalnya.
2. Demosi 10 (sepuluh) pejabat struktural yang patut diduga sebagai dampak pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Magelang Tahun 2013. Mutasi pejabat struktural adalah hal yang biasa dilakukan namun menjadi perhatian publik ketika ada indikasi bahwa mutasi tersebut untuk menyingkirkan pejabat yang dipandang tidak mendukung Bupati terpilih pada Pilkada Tahun 2013.Adanya demosi atau penurunan jabatan struktural pada hakikatnya merupakan salah satu penjatuhan hukuman disiplin berat bagi pegawai negeri sipil. Proses penjatuhan hukuman disiplin berat tersebut membutuhkan proses klarifikasi dan pemeriksaan agar pejabat yang berwewenang menjatuhkan hukuman disiplin memiliki informasi yang cukup mengenai pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil tersebut.
7
Proses
administrasi
kepegawaian
khususnya
mengenai
penjatuhan hukuman disiplin telah diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS yaitu pelanggaran terhadap kewajiban PNS dan/ atau pelangagran terhadap larangan PNS. Proses pelanggaran peraturan disiplin didahului dengan pemanggilan dan pemeriksaan yang merupakan kewajiban pejabat yang berwenang. Tanpa dilakukannya proses pemanggilan dan pemeriksaan tersebut maka penjatuhan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan atau demosi 10 (sepuluh) pejabat tersebut tidak memenuhi kaidah hukum manajemen kepegawaian yang berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Proses promosi dan/atau demosi haruslah melalui kajian yang mendalam yang dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Hal
ini
untuk
menjamin
kualitas
dan
objektivitas
dalam
pengangkatan dan pemindahan PNS dalam dan dari jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural yang telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Perlu dikaji apakah demosi 10 pejabat struktural tersebut telah dikaji mendalam oleh Baperjakat, oleh pejabat yang kompeten, dan oleh SKPD yang membidangi ataukah kajian demosi terebut dilakukan oleh staf yang tidak berkompeten namun berada di lingkar kekuasaan. Berkenaan dengan kasus Demosi tersebut di atas mohon penjelasannya!
8
3. Dirumahkannya Saudara H. Rohadi Pratoto, SH, M.Si, PNS aktif yang menjadi Calon Bupati Magelang periode 2014-2019. Saudara H. Rohadi Pratoto, SH, M.Si merupakan salah Calon Bupati Magelang 2014-2019. Saudara Rohadi merupakan PNS aktif yang dicalonkan sebagai Bupati Magelang.Pasca penetapan Bupati – Wakil Bupati Magelang 2014-2019 oleh Mahkamah Konstitusi yang berkekuatan hukum tetap yaitu memenangkan pasangan Zaenal Arifin, SIP – Zaenal Arifin, SH maka selaku PNS diaktifkan kembali.Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Informasi yang kami dapatkan bahwa sampai saat ini Saudara H. Rohadi Pratoto, SH, M.Si belum memperoleh surat penugasan untuk aktif bekerja atau “dirumahkan” padahal masih berstatus PNS aktif. Saudara Bupati telah mengajukan surat kepada Bupati Magelang untuk aktif kembali bekerja pasca putusan MK atas gugatan
perselisihan
hasil
Pilkada
Kabupaten
Magelang
ditetapkan.Selain itu telah dilakukan upaya juga denga telah menghadap Bupati Magelang, Sekretaris Daerah dan Kepala BKD namun tetap tidak membuahkan hasil sampai sekarang. Bupati
Magelang
dipandang
melakukan
pembiaran
atas
administrasi kepegawaian Saudara H. Rohadi Pratoto, SH, M.Si. Di sisi lain, Saudara H. Rohadi Pratoto, SH, M.Si masih menerima gaji PNS yang ditransfer. Hal ini tentu bertentangan dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa gaji diberikan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan. Dengan tidak diperkerjakan atau diaktifkan kembali maka beliau tidak memiliki beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan.Hal ini tentu dapat dilihat sebagai kerugian negara.
9
PNS didorong untuk meningkatkan produktivitas dan kinerjanya yang diikuti dengan pemberian gaji yang adil dan layak namun yang terjadi adalah PNS yang tidak aktif diperkerjakan tetap diberi gaji.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan azas keterbukaan yaitu dalam penyelenggaraan manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik.Dalam rangka keterbukaan untuk publik inilah kami mendorong untuk dibentuknya Pansus atas Manajemen Kepegawaian di Kabupaten Magelang.Pansus ini kami pandang penting karena persoalan kepegawaian memiliki aspek multidimensi baik ekonomi, sosial, dan psikologis bagi pegawai negeri sipil.Aspek ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan pegawai dan keluarganya, aspek sosial berkaitan
dengan
status
sosial
pegawai
dalam
kehidupan
bermasyarakat, dan aspek psikologis berkaitan dengan kebutuhan aktualisasi diri melalui pekerjaan dan penghargaan yang layak. Dengan dibentuknya pansus ini maka akan diperoleh informasi dan data yang benar dan transparan dari pejabat yang berwewenang dan berkompeten yang dapat dijadikan bahan evaluasi kebijakan dan manajemen kepegawaian Pemerintah Kabupaten Magelang, yang pada akhirnya bermuara pada optimalnya tugas PNS dalam melayani kepentingan publik, pemerintahan dan pembangunan sebagaimana diamatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh Karena hal itu maka dalam hal ini FPG mempertanyakan alasan Bupati sampai hari ini tidak memberikan pos tugas kepada Saudara Rohadi Pratoto, padahal beliau masih terdaftar sebagai PNS aktif, mohon penjelasannya!
10
Hadirin peserta sidang yang kami hormati, Sebelum menutup pandangan umum ini Fraksi Partai Golkar berharap agar proses pembahasan RAPBD Perubahan dan Raperda ini betul-betul dimaksimalkan agar menghasilkan APBD dan Peraturan Daerah yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat Kabupaten Magelang. Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar (FPG) terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang tahun Anggaran 2014, dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga serta Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RSUD Kabupaten Magelang, ada kurang lebihnya dalam penyampaian
Pandangan Umum ini kami mohon maaf yang setulus-
tulusnya, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum, Wr. Wb
Kota Mungkid, 10 Oktober 2014 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG FRAKSI PARTAI GOLKAR Ketua,
Sekretaris,
Drs. H. SUNARNO
ARIF ROHMAN IMAM
