PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP USUL PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2007-2012
DISAMPAIKAN OLEH: ERNAWATI SUGONDO, S.Sos
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA Jum'at, 2 5 Januari 2008
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP USUL PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2007-2012
DISAMPAIKAN OLEH: ERNAWATI SUGONDO, S.Sos Assalamul'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua. Yth. Sdr. Pimpinan Rapat; Sdr. Gubernur Provins i DKI J akarta; Sdr. Para MUSPIDA dan para Pejabat Pem erintahan Provins i DKI J akarta; Sdr. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi DKI J akarta, s erta Anggota DPR -RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI J akarta, Pimpinan Partai Poli tik dan Rekan-rekan Anggota Dewan s erta hadirin yang kami hormati. Diiringi dengan ungkapan puji s yukur kehadirat Tuhan Yang Maha Es a, Maha Pengas ih dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan ridlo -Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam r angka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi -Fraks i terhadap Usul Pers etujuan Penetapan Ranc angan Peraturan Daerah tentang Renc ana Pembangunan J angka Menengah Daerah (RPJ MD) Provinsi DKI J akarta T ahun 2007 2012. Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati; Sebelum menyampaikan materi Pemandangan Umum Fraksi, perkenankanlah pada kes empatan yang berbahagian ini Fraks i Partai Dem okrat menyampaikan uc apan terima kas ih kepada Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta bes erta s eluruh jajarannya yang telah men yus un Ranc angan Renc ana Pembanguan J angka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI J akarta T ahun 2007 -2012 yang telah dis ampaikan kepada Dewan melalui Pidato Gubernur dalam Rapat Paripurna Dewan tanggal 21 J anuari 2008 yang lalu, untuk dibahas dalam Rapat Komi siKomisi dan Rapat Fraks i-fraksi, s ehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah s es uai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati; Das ar hukum penyus unan Renc ana Pembangunan J angka Menengah Daera h (RPJ MD) tahun 2007-2012 antara lain adalah Undang-undang Nomor 25 T ahun 2004 tentang Sistem Perenc anaan Pembangunan Nas ional dan Undang undang Nomor 32 T ahun 2004 tentang Pem erintahan Daerah. RPJMD adalah dokumen yang s angat menentukan dalam pros es pemb angunan s ebuah pemerintahan daerah, khusus nya dalam kehidupan s os ial, budaya, ekon omi dan politik di Provinsi DKI J akarta. Karena s angat pentingnya RPJMD ini, maka Dokumen RPJ MD ini dapat diibaratkan s eperti Al -Quran atau Al Kitab -nya pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan tata pem erintahan yang baik {good governance), Pemerintah Provins i DKI J akarta s ebagai salah s atu perangkat sistem Ketataneg araan Republik Indonesia, tentunya perlu menuangkan renc ana penyelenggaraan pemerintahan s elama lima tahun ini dalam bentuk Renc ana Pembangunan J angka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2007-2012. Dokumen RPJ MD ini harus disus un s ec ara partis ipatif. Karena dokumen ini selanjutnya diturunkan dalam bentuk Renc ana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perenc anaan daerah untuk periode 1 (s atu) tahunan yang bersif at taktis dalam merenc anakan dan merealis as ikan setiap program Pemerintah Provins i DKI J akarta. Adapun mengenai penyus unan RPJMD T ahun 2007 -2012 ini yang s ec ara s itematis, terarah, terpadu, menyelur uh dan tanggap terhadap perubahan, diharapkan s ec ara integrasi, sinkronis asi dan s inergi antar fungsi pemerintahan daerah dan pemerintahan pus at dapat tercipta dengan baik. Begitu pun dalam penggunaan sumber daya (resources) harus s ec ara ef esien, ef ektif, berkeadilan dan berkelanjutan s ehingga akan dapat terwujud s es uai dengan harapan kita s emua.
Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati; Kota J akarta yang dapat dijadikan s ebagai pintu gerbang internas ional dan barometer stabilitas nas ional, perlu membangun kerjas ama antar daerah yang s inergik dan s aling menguntungkan berdas arkan potens i dan kekuatan masing-masing bas is mata rantai kegiatan produksi dan distibusi dengan peluang untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan jas a adalah s ua tu hal kongkrit yang harus dilakukan, apalagi bila melihat kondis i, permas alahan dan tantangan yang dihadapai oleh Pemerintah Provins i DKI J akarta, tentunya harus dapat memanf aatkan dan mengoptimalkan kedudukan dan perannya untuk memberikan kontribusi lebi h bes ar bagi kepentingan bangs a dan negara. Selanjutnya dalam rangka menc ermati terhadap pengaturan penataan kota dan lingkungan yang baik dalam hal ini pembangunan berwawas an lingkungan yang merata dan adil, manusiawi dalam pemanf aatan dinamika untuk kehidupan yang berkelanjutan, berupaya untuk menc iptakan kehidupan warga mas yarakat yang s ejahtera dengan tingkat budaya dan disipilin yang tinggi, kemudian dis ertai pula dengan adanya peningkatan produktivitas daerah yang dapat diandalkan. Untuk itu s ebagai pedom an bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, khus usnya dalam mengelola pembangunan dan pemerintahan yang bersih, maka melalui pemandangan umum ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang kongkrit dalam kajian yang lebih jauh berdas arkan relevansi a ktifitas kinerja para penyelenggara pemerintahan dalam hal ini Pemerintah Daerah Provins i DKI Jakarta. Dan s es uai dengan visi pembangunan Daerah Provinsi DKI J akarta untuk lima tahun ke depan, bagaiman a menciptakan J akarta menjadi kota yang nyam an, aman da n sejahtera untuk s emua, maka Fraksi Partai Demokrat melalui Pemandangan Umum ini ingin menyampaikan berbagai permas alahan yang perlu mendapat perhatian dari pihak Eks ekutif s ebagai berikut: 1.
Draft RPJMD Provins i DKI J akarta T ahun 2007 -2012 menyebutkan bah wa RPJ MD ini telah melalui pros es konsultasi dengan komunitas/prof es ional, melalui Musrenbang dengan melibatkan s eluruh stakeholders pada tanggal 29 November 2007, dan pros es lainnya. Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa Pemerintah Provins i DKI J akarta t elah melalui tahapan yang benar dalam penyus unan kebijakan yang sangat penting ini. Namun demikian kami melihat pros es yang dilakukan kurang maks imal dan menggema di publik DKI J akarta. Berkaitan dengan hal ters ebut, kami meminta kepada eks ekutif untuk mendis eminasikan ris alah/notulens i/ proceeding hasil pros es penyusunan RPJMD yang telah dilakukan kepada lapis an mas yarakat dan kepada s eluruh anggota DPRD, bahkan jika perlu ditampilkan di media mass a.
2.
Berkaitan dengan Dedic ated Program angka 4. peningkatan Kualitas Kebutuhan Das ar W arga dalam Rangka Millenium Develompment G oals (MDGs) huruf a. Peningkatan Kualitas pemukiman dan Perbaikan Kampung. Fraksi Partai Demokrat menyarankan eks ekutif untuk membuat Grand Strategi pemberantas an perumahan kumuh dan padat yang melibatkan tiap SKPD terkait dengan tetap mengedepankan nilai kemanusian, hak ec os oc, dan partisipatif. Dari tahun ke tahun perumahan kumuh tidak mengalami perubahan dan s aja permas alahan s ampah, penerapan strandar s anitasi dan kehidupan s ehat tidak terc apai karena s atu s ama lain s aling kerkaitan. Oleh karena itu pada point ini indikator yang telah dic antumkan harus dipertajam dan ditambah.
3.
Berkaitan dengan Dedic ated Program nomor 7 tentang Penerapan kaidah good Governanc e huruf b. pengelolaan komun ikasi dengan mas yarakat s ec ara elektronik. Pertanyaan mendas ar adalah kalangan ekonomi mana yang mengakas es media elektronik ters ebut, berapa pers en orang yang mengaks es media elektronik ters ebut dibandingkan dengan jumlah penduduk DKI J akarta, dalam hal k ualitas media elektronik, s eberapa s ering SKPD/unit menginput data. Sebagai c ontoh apakah data has il Musrenbang Kelurahan dan Kec amatan ditampilkan di media elektronik ? kenyataannya tidak. Padahal data ters ebut sangat penting bagi warga mis kin untuk menge tahui dan mendapatkan haknya. Fraks i partai Demokrat m e n u n t u t eks ekutif mulai 2007 ini data hasil Musrenbang Kelurahan dan Kec amatan dis ebarkan khusus nya kepada stakeholder/ para pemangku kepentingan di grass root, dipublikas ikan di media lokal dan media elektronik.
4.
Berkaitan dengan Dedic ated Program nomor 7 tentang Penerapan kaidah good Governanc e huruf f ref ormas i birokrasi. Sebaiknya direvis i, dipertajam dan ditambah beberapa indikator kinerjanya. Fraksi Partai Demokrat menilai indikator yang telah dic a ntumkan tidak dapat merubah kognisi dan mental birokras i. Harus dis adari adalah bahwa s alah s atu penyebab utama s angat lambatnya pertumbuhan ekonomi mas yarak at adalah buruknya birokrasi.
5.
Sebagaimana terc antum dalam misi Provins i DKI J akarta 2007 -2012, s alah s atu mis i pemerintah daerah adalah memberikan otoritas dalam memberdayakan mas yarakat. Pertanyaaanya adalah upaya apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas mas yarakat agar kes adaran berpartis ipasi meningkat dan berkualitas?
6.
Mengenai penanganan Benc ana, khusus nya dalam konteks Early Warning System (peringatan dini terhadap benc ana), apa yang telah dilakukan pemerintah agar mas yarakat bis a menangani benc ara s ec ara partisipatif dan mandiri?
7.
Kemudian dalam konteks perenc anaan pembangunan, beberapa permas alahan yang dihadapi diantaranya dis ebutkan "keterlibatan stakeholders perlu ditingkatkan orientasinya? Apa maks udnya ditingkatkan orientas inya? Usulan kita: Mestinya yang ditingkatkan itu adalah kualitas dan pe rluas an kelompokkelompok kepentingan di mas yarakat yang terlibat (active c itizen), tidak s emata orientasinya.
8.
Terkait lemahnya keterlibatan mas yarakat dalam penataan ruang, apa program yang dif okus kan untuk meningkatkan pemaham an mas yarak at ters ebut tent ang penataan ruang? Karena s eperti pemerintah selama ini jalankan adalah tidak c ukup melalui media elektronik s eperti webs ite. Berapa pros en warga Jakarta yang day to day bis a mengaks es internet? Saya kira tidak c ukup melalui media elektronik. Usul kita perlu dibuat buku s aku tentang pengetahuan penataan ruang yang diberikan kepada s etiap warga Jakarta. Dengan demikian urus an tata ruang bis a diaks es oleh s emua lapis an mas yarakat baik berbas iskan etnik, s uku, ras , agama dan s os ial budaya.
9.
Terkait dengan pen gelolaan s ampah dalam hal ini fungsi kebers ihan yang dimaksudkan untuk menciptakan suas ana kota yang bersih dan nyaman, terbebas dari segala mac am polusi yang dis ebabkan belum terkelolanya s ampah dan limbah s ec ara prof esional dengan memanf aatkan teknologi mutahir. Fraks i Partai Demokrat mohon penjelas an s ejauhmana Pemerintah Provi nsi DKI J akarta dalam mengaplikas ikan s ec ara utuh amanat RPJ MD terhadap penggunaan teknologi modern berupa pengolahan s ampah yang dikenal dengan Intermadiate Treatment Fac ility (IT F) ters ebut.
10. Kurangnya keterlibatan mas yarakat dalam kampaye pananggulangan s ampah. W arga s elam a ini mas ih sebatas menjadi obyek yang dipers alahkan dan belum dilibatkan s ebagai pelaku untuk mengatas i s ampah itu s endiri. O leh karena itu Fraksi Partai Demok rat mengharapkan atas penanggulangan s ampah dilakukan sec ara partisipatif. Sehingga mas alah s ampah bukan hanya menjadi domain pemerintah daerah s aja, tapi juga menjadi kewajiban mas yarakat. 11. Mengenai penanggulangan kemiskinan perlu mendapat perhatian khus u s dari Pemerintah Provins i DKI Jakarta. W alaupun pemerintah daerah telah menerapkan strategi yang dilakukan s elama ini, yaitu s eperti : upaya mengurangi beban pengeluaran keluarga mis kin melalui penyediaan beras (Raskin), membantu modal us aha melalui dana bergulir pada program PPMK, memberikan pelayanan kes ehatan, pendidikan dan pemak aman gratis, memberikan pelatihan dan memperbaiki lingkungan permukiman kumuh. Namun di lapangan masih ditemukan beberapa kendala s eperti belum adanya kriteria yang jelas menge nai definisi siapa orang mis kin itu. Hak untuk mendef inisikan kemis kinan masih menjadi otoritas pemerintah dan belum menjadi hak orang mis kin itu s endiri. Oleh karena itu harus ada program PPA (Participatory Paverty Assesment) 12. Mas ih terkait dengan mas alah kemiskinan, pemerintah dalam mengalokasikan bes arnya dana kepada mas yarakat di s etiap kelurahan belum didas arkan atas kebutuhan mas yarakat. Padahal kondis i masing mas ing kelurahan di J akarta tidak s ama, ada kelurahan yang warganya relatif rata -rata sudah berkecukupan dan s ebaliknya. 13. Untuk Pendidikan. Seiring diberlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi DKI J akarta telah melaks anakan pembenah an di bidang pendidikan yan g didukung anggaran yang c ukup signifikan, dimana s ampai s aat ini Angka Partis ipasi Murni (APM) untuk SD dan SMP mas ing -mas ing telah menc apai 98,84 % dan 92,63 % ini menunjukan APM untuk pendidikan das ar (SD dan SMP) telah menc apai lebih dari 90 %, berarti DKI J akarta sudah tuntas pendidikan das ar, s edangkan untuk Pendidikan Mene ngah (SMA/SMK) baru menc apai 57,76 %. Oleh karena itu, untuk lima tahun ke depan direnc anakan s elain meningkatkan mutu pendidikan juga akan diperluas c akupan pendidikan untuk menc apai tuntas pendidikan menengah. Namun dari kegiatan program pendidikan ini, Fraksi Partai Demokrat mohon penjelas an tentang penc apaian program 100 % terutama terhadap pendidikan menengah, mengingat masih banyaknya kendala yang dihadapi s eperti di s amping mas ih rendahnya mutu pendidikan dan belum memenuhi manajemen kemampuan guru, mas ih belum prof esionalnya pengelola s ekolah s erta masih rendahnya peran s erta mas yarak at. Begitu juga dengan banyaknya kondisi gedung yang rawan ambruk s erta s arana dan pras arana pendidikan lain yang tidak memad ai. 14. Untuk bidang kes ehatan. Fraks i Partai D emokrat berharap untuk bidang kes ehatan perlu ditingkatkan lagi dalam memberikan pelayanan kepada mas yarakat, baik itu mengenai s arana dan pras arana, alat -alat kes ehatan, kualitas dan kuantitas para medis s erta memberikan kemudahan -kemudahan untuk mendapatkan Kartu G akin. Dan yang terpenting dari pembangunan di bidang kes ehatan adalah memberikan penyuluhan dan pendidikan kes adaran kepad a mas yarakat tentang pola hidup s ehat. O leh karena itu, program kes ehatan harus lebih diorientasikan pada membangun kes adar an mas yarakat warga akan pola hidup s ehat. Sebab program bidang kes ehat an s elama ini lebih dominan pada aktifitas mengobati orang s akit, bukan menanamkan s ikap mental mas yarakat untuk hidup s ehat dan menc egah agar mas yarakat tidak s akit.
15. Selain itu masih di s ektor kes ehatan. Dalam rangka memperoleh manf aat kes ehatan bagi mas yarakat dengan berolahraga harus didukung dengan adanya s arana yang baik, mengingat J akarta s ebagai ibukota negara s udah s elayaknya memiliki s arana kompleks olahraga tingkat internas ion al. Berkaitan dengan hal ters ebut Fraks i Partai Demokrat berharap perlu dianggarkannya s ec ara khus us terhadap perbaikan gedung-gedung olahraga yang ada di s etiap kotamadya, karena s arana menjadi hal penting dalam memberikan manf aat yang langs ung diras akan mas yarakat. Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati; Demikian Penyampaian Pemandangan Umum ini, atas perhatian dan kes abaran hadirin dalam mengikuti Pemandangan Umum ini kami uc apkan terima kasih, s em oga Tuhan Yang Maha Es a, s enantias a membe rikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepad a kita s emua. Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 25 J anuari 2008
FRAKSI PARTAI DEM OKRAT DPRD PROVINSI DKI JAKART A Ketua,
H.M. FIRMANSYAH, SE
Sekretaris,
Drs. H. PERDATA TAMBUNAN, SH
