PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBD) PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015
DISAMPAIKAN OLEH : H. ACHMAD YANI, S.IP., M.Pd.
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA RABU, 14 JANUARI 2015
1
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Wr. Wb, Salam sejahtera untuk kita semua Yang Terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta; Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Yang Terhomat Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta; Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Para undangan dan hadirin yang kami hormati;
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada awal tahun 2015 ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum fraksi-fraksi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. Tidak lupa dalam rangka memperingati Maulid Nabi pada 12 Rabiul’Awal 1436 Hijriyah yang jatuh pada 11 Januari 2015 lalu, marilah kita haturkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.
Dalam penyampaian Pemandangan Umum ini, izinkan kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk membacakan pokok-pokok pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD DKI Jakarta Tahun 2015 yang telah disampaikan Sdr. Gubernur pada 12 Januari 2015 lalu. Adapun secara lebih rinci, pimpinan rapat dan hadirin dapat membaca Pemandangan Umum Fraksi PKS selengkapnya, yang tercantum pada bagian Naskah Lengkap.
Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati; Pokok-Pokok Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 adalah sebagai berikut, 2
Di Bidang Pemerintahan: (1) Belum adanya dasar hukum yang kuat bagi upaya menyejahterakan Para Pengurus RT dan RW. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 belum memberikan kejelasan tentang keseimbangan hak dan kewajiban para Pengurus RT dan RW. (2) Para Camat dan Lurah belum dibekali dengan dana penanggulangan bencana yang mencukupi. (3) Anggaran penataan terhadap para pedagang kaki lima yang kurang tertib terus dialokasikan setiap tahunnya, namun efektivitasnya belum memuaskan. (4) Penjualan minuman keras (miras) di mini market yang beroperasi 24 jam masih marak. Kami tidak setuju dengan mini market yang menjual miras. (5) Kebijakan mutasi dan rotasi di lingkungan PNS Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu tidak didasarkan pada tolak ukur yang jelas. (6) Program PTSP yang sudah mulai dilaksanakan terlihat belum didukung oleh sumber daya manusia yang memadai serta tidak tersosialisasi ke masyarakat secara luas. (7) Fungsi pelayanan dan keberadaan kantor pemerintahan kabupaten Kepulauan Seribu dirasakan tidak optimal karena tidak memaksimalkan sarana yang sudah disediakan. Mohon Pejelasan Atas 7 Permasalahan Di Atas!
Di Bidang Ekonomi (1) Biaya penerangan jalan umum (PJU) di wilayah DKI Jakarta yang sangat besar selalu dianggarkan setiap tahunnya. (2) Pada program otomatisasi perparkiran yang berbasis investasi seharusnya dilakukan dengan cara lelang, bukan dengan penunjukan. (3) Kebijakan pelarangan penggunaan sepeda motor di beberapa ruas jalan protokol merupakan bentuk perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap warga pengguna jalan. (4) Rencana pembangunan dan penyediaan sarana Light Rapid Transit (LRT) belum didukung oleh pengkajian yang matang, baik dari sisi teknis seperti kapasitas daya angkut maupun dari sisi keuangan seperti jumlah dana Public Service Obligation (PSO) yang dibutuhkan. (5) Penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) di area Pasar Tanah Abang yang dilakukan Pemprov DKI 3
Jakarta ternyata tidak mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha PKL. (6) Pertumbuhan mini market yang sangat menjamur di wilayah DKI Jakarta telah mengancam usaha perekonomian masyarakat kecil. Mohon Penjelasan Atas 6 Permasalahan Di Atas!
Di Bidang Keuangan (1) Pendapatan Asli Daerah di tahun 2015 dalam bentuk Pajak Daerah ditargetkan mencapai Rp 38,37 Triliun. Hal ini merupakan target yang sangat ambisius. (2) Perlu dilakukan penyesuaian pengelompokan Zona Nilai Tanah atau re-clustering pada PBB-P2 agar lebih menjamin asas keadilan. Mohon Penjelasan Atas 2 Permasalahan Di Atas?
Di Bidang Pembangunan (1) Pembangunan “Giant Sea Wall” dan penataan pesisir harus transparan dan memiliki dasar hukum yang jelas. (2) Penanganan masalah sampah di wilayah DKI Jakarta hingga kini belum berjalan secara baik. (3) Kegiatan normalisasi daerah aliran sungai yang ditujukan untuk menangani masalah banjir belum diikuti dengan penyediaan lokasi permukiman yang layak dan memadai bagi warga yang tergusur. (4) Pelaksanaan pembangunan proyek utilitas terlihat tidak terkoordinasi dengan baik. Mohon Penjelasan Atas 4 Permasalahan Di Atas!
Di Bidang Kesejahteraan Rakyat (1) Biaya Operasional Pendidikan (BOP) selama ini hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri. Seharusnya BOP juga harus diberlakukan untuk sekolah swasta. (2) Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak dimiliki secara merata oleh warga yang membutuhkan. (3) Penyelenggaraan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di DKI Jakarta masih menyisakan banyak masalah. (4) Keberadaan RSUD yang ada, harus ditingkatkan fasilitasnya agar menjadi RSUD yang modern dan lengkap. (5) Keberadaan guru non formal harus mendapat apresiasi dari Pemprov DKI Jakarta. (6) Bagaimana kelanjutan status hukum Taman BMW sebagai lokasi pembangunan Stadion 4
Olahraga? (7) Fraksi PKS meminta Pemprov DKI Jakarta untuk kembali menganggarkan bantuan makan dan transportasi bagi jamaah haji asal DKI Jakarta. Mohon Penjelasan Atas 7 Permasalahan Di Atas?
Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati;
Kami juga meminta penjelasan Pemprov DKI Jakarta terkait dengan alokasi pengeluaran untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mencapai Rp 5,62 Triliun. Melihat pada kebijakan PMP yang setiap tahunnya selalu dialokasikan untuk BUMD, maka Pemprov DKI Jakarta sebaiknya memiliki landscape atau blue print tentang pengembangan BUMD yang menjelaskan tentang arah kebijakan pengembangan BUMD di DKI Jakarta. Peran BUMD dalam konteks pembangunan di DKI Jakarta harus dipertegas terutama terkait dengan pelayanan masyarakat di satu sisi dan kebutuhan untuk mencetak laba di sisi lain.
Demikianlah Pokok-Pokok Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD DKI Jakarta Tahun 2015.
Wallahu muafiq illa aqwamithoriq, Fastabiqul khairat Billahit-taufik wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb
5
Naskah Lengkap Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DKI Jakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015
Di awal tahun 2015 ini, perekonomian Indonesia dihadapkan pada kondisi yang kurang baik, yaitu kenaikan harga barang-barang dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang melemah. Dengan laju inflasi sebesar 8,36% di tahun 2014 lalu dan kurs rupiah yang mencapai level Rp 12.500 sudah pasti akan memberi dampak pula terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Untuk itu di dalam menjalankan roda pembangunan melalui APBD 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memperhatikan faktor ekonomi makro yang kurang kondusif ini. Dampak laju inflasi dan kurs rupiah diperkirakan akan masih dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta di tahun 2015 ini.
Dari sisi realisasi APBD 2014, tercatat realisasi pendapatan tahun 2014 hingga posisi 30 September ternyata masih banyak yang di bawah 50% dari target, seperti pada Pajak Reklame yang hanya 23,36%, Pajak Parkir (36,58%), BPHTB (41,61%), dan Pajak Rokok (34,66%). Belum lagi dari Retribusi, seperti realisasi penerimaan dari Retribusi Jasa Umum yang hanya 3,88%. Selain itu realisasi Dana Perimbangan juga mengalami hal yang sama, yaitu realisasi dana Bagi Hasil Pajak hanya mencapai 28,57 persen. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak terulang di tahun 2015.
Upaya meningkatkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu langkah positif. Namun strategi intensifikasi pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) dan pemutakhiran basis data PBB-P2 merupakan kebijakan yang sangat memberatkan warga. Kebijakan yang tidak dikomunikasikan dengan DPRD tersebut telah menuai 6
banyak resistensi dari masyarakat. Mestinya, untuk hal-hal strategis dan menyangkut langsung dengan kepentingan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta harus melibatkan DPRD. Selain itu, upaya peningkatan pendapatan melalui pajak harus lebih smart seperti dengan melakukan upaya modernisasi sistem pemungutan pajak, dan bukan dengan langkah yang memberatkan warga. Mohon Penjelasan!
Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk menunaikan komitmennya sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2013-2017 yang tidak berorientasi proyek melainkan berorientasi pada tercapainya keinginan masyarakat Jakarta yang ingin terbebas dari masalah-masalah yang selama ini dihadapi.
Dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2015, beberapa permasalahan yang harus dijelaskan oleh Pemprov DKI Jakarta antara lain adalah,
Di Bidang Pemerintahan:
1. Belum adanya dasar hukum yang kuat bagi upaya menyejahterakan Para Pengurus RT dan RW. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 belum memberikan kejelasan tentang keseimbangan hak dan kewajiban para Pengurus RT dan RW. Padahal peranan mereka sangat penting dalam aktivitas warga DKI Jakarta. Mohon Penjelasan!
2. Para Camat (Kecamatan) dan para Lurah (Kelurahan) belum dibekali dengan dana penanggulangan bencana yang mencukupi. Padahal merekalah yang berada di garis terdepan, yaitu berhadapan langsung dengan warga DKI Jakarta. Mohon Penjelasan!
3. Anggaran penataan terhadap para pedagang kaki lima yang kurang tertib terus
dialokasikan setiap
tahunnya,
memuaskan. Mohon Penjelasan! 7
namun
efektivitasnya
belum
4. Penjualan minuman keras (miras) di mini market yang beroperasi 24 jam masih marak. Harus dikeluarkan kebijakan penertiban berkaitan dengan pengawasan dan pelarangannya. Kami tidak setuju dengan mini market yang menjual miras. Mohon Penjelasan!
5. Kebijakan mutasi dan rotasi di lingkungan PNS Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu tidak didasarkan pada tolak ukur yang jelas, sehingga banyak menghasilkan penempatan PNS yang tidak sesuai dengan latarbelakang keahliannya. Mohon Penjelasan!
6. Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah mulai dilaksanakan terlihat belum didukung oleh sumber daya manusia yang memadai serta tidak tersosialisasi ke masyarakat secara luas. Hal ini dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan program. Mohon Pejelasan! 7. Fungsi pelayanan dan keberadaan kantor pemerintahan kabupaten Kepulauan Seribu dirasakan tidak optimal karena tidak memaksimalkan sarana yang sudah disediakan. Karena itu kantor perwakilan pemerintah Kepulauan Seribu di Gedung Mitra Praja Jakarta Utara tersebut harus ditinjau ulang. Mohon Penjelasan!
Di Bidang Ekonomi:
1. Biaya penerangan jalan umum (PJU) di wilayah DKI Jakarta yang sangat besar selalu dianggarkan setiap tahunnya. Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan penghematan atas hal itu. Apakah Pemprov DKI Jakarta telah melakukan kajian? Mohon Penjelasan!
2. Pada program otomatisasi perparkiran yang berbasis investasi seharusnya dilakukan dengan cara lelang, bukan dengan penunjukan. Mohon Penjelasan! 8
3. Kebijakan pelarangan penggunaan sepeda motor di beberapa ruas jalan protokol yang didasarkan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 195 Tahun 2014 merupakan bentuk perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap warga pengguna jalan. Apalagi kebijakan pelarangan itu tidak secara signifikan berdampak pada pengurangan tingkat kemacetan. Mohon Penjelasan!
4. Rencana pembangunan dan penyediaan sarana Light Rapid Transit (LRT) belum didukung oleh pengkajian yang matang, baik dari sisi teknis seperti kapasitas daya angkut maupun dari sisi keuangan seperti jumlah dana Public Service Obligation (PSO) yang dibutuhkan. Terlebih lagi Pemprov DKI Jakarta belum mampu mengimplementasikan pembangunan sarana Bus Rapid Transit (BRT) dan Monorail yang telah direncanakan sebelumnya. Mohon Penjelasan! 5. Penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) di area Pasar Tanah Abang yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta ternyata tidak mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha PKL. Apa upaya selanjutnya? Mohon Penjelasan! 6. Pertumbuhan mini market yang sangat menjamur di wilayah DKI Jakarta telah mengancam usaha perekonomian masyarakat kecil. Patut diduga banyak mini market yang perizinannya bermasalah. Untuk itu mini market perlu ditertibkan baik melalui perizinan yang ketat maupun pengaturan pertumbuhannya. Mohon Penjelasan!
Di Bidang Keuangan:
1. Sesuai KUA-PPAS 2015, Pendapatan Asli Daerah di tahun 2015 dalam bentuk Pajak Daerah ditargetkan mencapai Rp 38,37 Triliun. Hal ini jelas merupakan target yang sangat ambisius di tengah kondisi realisasi Pajak 9
Daerah di tahun 2014 yang tidak mencapai Rp 30 Triliun. Mohon Penjelasan!
2. Kebijakan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan-Perkotaan (PBB P2) melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 208 Tahun 2012 terbukti telah membebani warga DKI Jakarta. Karena itu harus dilakukan penyesuaian pengelompokan Zona Nilai Tanah atau re-clustering agar lebih menjamin asas keadilan. Mohon Penjelasan!
Di Bidang Pembangunan:
1. Pembangunan “Giant Sea Wall” dan penataan pesisir harus transparan dan memiliki dasar hukum yang jelas. Pemprov DKI Jakarta harus memastikan lokasi tersebut nantinya tidak akan dikhususkan bagi kelompok masyarakat menengah atas saja. Kelompok masyarakat menengah ke bawah harus diakomodasi di wilayah tersebut. Tidak boleh pula melanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Jangan sampai diulangi lagi pembangunan lokasi seperti kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). Selain itu perlu dipastikan bahwa tidak akan ada area di Kepulauan Seribu yang sulit diakses oleh para pegawai Pemprov yang bertugas di lapangan. Mohon Penjelasan!
2. Penanganan masalah sampah di wilayah DKI Jakarta hingga kini belum berjalan secara baik. Terbukti masih banyak wilayah di DKI Jakarta yang tidak memiliki tempat penampungan sementara, sehingga sampah terlihat berserakan dimana-mana dan sangat mengganggu aktivitas warga. Mohon Penjelasan! 3. Kegiatan normalisasi daerah aliran sungai yang ditujukan untuk menangani masalah banjir belum diikuti dengan penyediaan lokasi permukiman yang layak dan memadai bagi warga yang tergusur. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan kemanusiaan dan permasalahan sosial. Mohon Penjelasan! 10
4. Pelaksanaan pembangunan proyek utilitas seperti kabel listrik, pipa gas, saluran telepon, saluran PAM, saluran air limbah, perbaikan jalan, dan perbaikan gorong-gorong terlihat tidak terkoordinasi dengan baik karena sering mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Mohon Penjelasan!
Di Bidang Kesejahteraan Rakyat:
1. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) selama ini hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri. Seharusnya sesuai prinsip keadilan yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2006, BOP juga harus diberlakukan untuk sekolah swasta. Fraksi PKS meminta agar Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan BOP untuk sekolah swasta. Mohon Penjelasan!
2. Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak dimiliki secara merata oleh warga yang membutuhkan. Bahkan pembagian KJP ini seringkali salah sasaran. Padahal anggaran penyediaan KJP ini relatif besar. Pemprov DKI Jakarta juga harus memastikan bahwa KJP tidak akan disalahgunakan sebagai tindakan money politic. Mohon Penjelasan! 3. Penyelenggaraan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di DKI Jakarta masih menyisakan banyak masalah, seperti lamanya mendapatkan Kartu BPJS untuk premi yang dibayar Pemprov DKI Jakarta; kebingungan warga miskin untuk membayar biaya yang tidak di-cover oleh BPJS; lemahnya koordinasi di antara rumah sakit dalam memindahkan pasien dari rumah sakit yang tidak mempunyai fasilitas yang memadai, dan lain sebagainya. Apa peran Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi hal ini? Mohon Penjelasan!
4. Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ada harus ditingkatkan fasilitasnya agar menjadi RSUD yang modern dan lengkap. Selain itu Puskesmas di tingkat kecamatan harus ditingkatkan statusnya 11
menjadi rumah sakit umum kecamatan. Hal ini penting untuk meningkatan pelayanan kesehatan bagi warga DKI Jakarta. Mohon Penjelasan!
5. Keberadaan guru non formal seperti guru TPA, guru PAUD, dan guru di majelis taklim yang didasarkan pada Perda No. 8 Tahun 2006 harus mendapat apresiasi dari Pemprov DKI Jakarta karena peran mereka yang signifikan dalam membantu mencerdaskan warga DKI Jakarta. Fraksi PKS meminta alokasi anggaran untuk guru non formal. Mohon Penjelasan! 6. Bagaimana kelanjutan status hukum Taman BMW sebagai lokasi pembangunan Stadion Olahraga. Mohon Penjelasan! 7. Fraksi PKS meminta Pemprov DKI Jakarta untuk kembali menganggarkan bantuan makan dan transportasi bagi jamaah haji asal DKI Jakarta. Mohon Tanggapan!
Kami juga meminta penjelasan Pemprov DKI Jakarta terkait dengan alokasi pengeluaran untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mencapai Rp 5,62 Triliun. Beberapa hal yang terkait dengan BUMD di tahun 2015 ini adalah,
1. Alokasi kepada PT MRT Jakarta, BUMD yang dibentuk berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2013, sebesar Rp 4,63 Triliun yang belum dijelaskan tentang business model-nya, dampaknya pada public service obligation (PSO), soal aset yang akan dilimpahkan, dan soal pembebasan lahan yang berkonsekuensi pada adanya denda, dan lain-lain. Mohon Penjelasan!
2. Rencana PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk melakukan pembelian Palyja ternyata mengalami hambatan. Apa saja langkah-langkah yang sudah Pemprov DKI Jakarta lakukan dan kemana PMP yang dialokasikan kepada PT Jakpro di tahun 2013 yang digunakan untuk pembelian Palyja?. Mohon Penjelasan! 12
3. Pembentukan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No. 13 Tahun 2013 ternyata belum tuntas dilakukan. Bagaimana tindaklanjutnya? Mohon Penjelasan!
4. Terkait pembangunan 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota, Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki otoritas dalam pengelolaannya, seperti tidak punya wewenang untuk menetapkan tarif, dan jalan tol tersebut juga tidak bisa digunakan untuk moda transportasi publik. Selain itu Pemprov DKI Jakarta harus mengantisipasi kemacetan yang ditimbulkan akibat pembangunan enam ruas jalan tol tersebut. Fraksi PKS keberatan dengan pola kerjasama tersebut. Mohon Penjelasan!
5. Khusus untuk BUMD PT Transjakarta yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2014, Mohon Penjelasan terkait dengan hal-hal sebagai berikut,
a. BUMD ini belum memiliki model keuangan yang jelas. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan pada lingkup bisnisnya dan batasan public service obligation (PSO).
b. Proses pengalihan aset yang diperuntukkan bagi PT Transjakarta belum jelas. Karenanya perlu dilakukan identifikasi dan percepatan pengalihan aset agar operasional PT Transjakarta bisa berjalan efektif.
c. Patut dipertanyakan bagaimana bentuk kerjasama PT Transjakarta dengan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) dan dengan pengelola bus sedang seperti Metromini dan Kopaja. PT Transjakarta hingga kini belum memiliki depo yang memadai. Namun malah dibebani oleh pengadaan bus tingkat dan bus regular.
13
Melihat pada kebijakan PMP yang setiap tahunnya selalu dialokasikan untuk BUMD, maka Pemprov DKI Jakarta sebaiknya memiliki landscape atau blue print tentang pengembangan BUMD yang menjelaskan tentang arah kebijakan pengembangan BUMD di DKI Jakarta. Peran BUMD dalam konteks pembangunan di DKI Jakarta harus dipertegas terutama terkait dengan pelayanan masyarakat di satu sisi dan kebutuhan untuk mencetak laba di sisi lain.
Terakhir, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta supaya melakukan koordinasi dengan legislatif, dan juga melakukan kerja sama yang sinergis di antara sesama eksekutif. Dengan demikian proses pelaksanaan pembangunan di DKI Jakarta akan berjalan secara harmoni.
Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan, dengan harapan bahwa butir-butir catatan penting yang kami sampaikan dalam pemandangan umum ini dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan serius dari pihak-pihak terkait.
Jakarta, 14 Januari 2015
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROPINSI DKI JAKARTA Ketua,
Sekretaris,
Selamat Nurdin, MM
Drs. H. Nasrullah
14
