LAPORAN RESES FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2017 15 – 20 MEI 2017
DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH RABU, 31 MEI 2017
Dibacakan Oleh: JASIMAN, Lc
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Yang Terhormat Saudara Gubernur Jawa Tengah Yang Terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Yang Kami Hormati Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Yang Kami Hormati Para Anggota Forkompimda Yang Kami Hormati Para Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Para Wartawan, Mahasiswa, segenap tamu undangan serta hadirin yang berbahagia
Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga pada kesempatan ini, kita dapat hadir dalam acara sidang paripurna dalam keadaan sehat wal’afiat dan dapat menjalankan tugas - tugas yang telah diamanahkan kepada kita.
Kepada hadirin yang sedang menjalankan ibadah puasa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua dapat meraih keberkahan yang dilimpahkan di bulan Ramadhan ini.
Hadirin yang kami hormati, tanggal 1 Juni kemarin yang merupakan Hari
Kesaktian
Pancasila,
hendaknya
kita
peringati
dengan
mengamalkan nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila. Melalui halhal tersebut, kita dapat mempererat persaudaraan dalam interaksi kita;
saling memahami, saling menghormati dan berkomunikasi dengan bahasa yang santun dan baik.
Terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Reses Masa Persidangan II tahun 2017 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah kami laksanakan pada tanggal 15 – 20 Mei tahun 2017 berlokasi di daerah pemilihan se- Jawa Tengah.
Hadirin yang kami hormati, Dalam Reses II Tahun Sidang 2017, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan agenda Reses di 10 daerah pemilihan: 1.
Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang oleh Saudara H. Ahmadi, SE
2.
Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak dilaksanakan oleh Saudara H. Amir Darmanto, SH
3.
Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati dan Kabupaten
Rembang
dilaksanakan
oleh
Saudara
Ikhsan
Mustofa,SE 4.
Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen oleh Saudara H. Hadi Santoso, ST, MSi
5.
Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta oleh Saudara Ir. H. Muhammad Rodhi
6.
Kabupaten
Magelang,
Kabupaten
Wonosobo,
Kabupaten
Temanggung, Kabupaten Purworejo dan Kota Magelang oleh Saudara Jamaluddin 7.
Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga oleh Saudara Karsono, S.PdI
8.
Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap oleh Saudara Jasiman, Lc
9.
Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal oleh Saudara Rusman
10. Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan oleh saudara Riyono, S.Kel, M.Si
Hadirin yang kami hormati, Reses yang dilaksanakan pada tahun 2017 ini merupakan tahun yang masih mengusung perbaikan infrastruktur. Sudah tahun ketiga Jawa Tengah
menekankan
pada
urusan
infrastruktur,
namun
pada
kenyataannya masih saja ada sejumlah persoalan infrastruktur yang tidak kunjung selesai. Banyak infrastruktur terutama jalan yang mengalami kerusakan parah. Banyak ruas jalan di Jawa Tengah yang kondisinya semakin memprihatinkan yang menyebabkan arus lalu lintas pengguna jalan terhambat bahkan membahayakan pengguna jalan. Ancaman kerusakan menjadi semakin besar pada saat ini dimana frekuensi dan kuantitas hujan yang kian banyak sepanjang tahun.
Jika
tidak
segera
diantisipasi
dan
ditanggulangi
bisa
menyebabkan kerusakan yang semakin parah dan jumlah kecelakaan lalu lintas yang meningkat. Bila hal itu terjadi, kitalah sebagai pemegang amanah pemerintahan ini yang bertanggung di dunia dan tanggung jawab yang lebih berat di akhirat nanti.
Grafik anggaran
untuk infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir naik, namun belum mampu menjawab persoalan infrastruktur di Jawa Tengah. Dibutuhkan respon cepat dari Gubernur Jawa Tengah untuk menerapkan biaya pemeliharaan infrastruktur terutama jalan.
Hadirin yang kami hormati Adapun aspirasi, masukan, saran temuan selama kegiatan reses secara khusus di antaranya sebagai berikut :
A.
BIDANG PEMERINTAHAN 1.
Perangkat Desa Ngampas Kec. Weru Kab. Sukoharjo menyampaikan usulan agar tanah bengkok untuk perangkat desa di bedakan antara perangkat desa yang sudah lama dengan perangkat desa yang baru menjabat. Hal ini sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja perangkat desa yang sudah lama mengabdi sehingga bisa di jadikan semangat untuk perangakat desa yang baru.
2.
Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kab. Wonogiri mengeluhkan tentang status kepegawaian mereka yang sampai sekarang masih honorer dan belum diangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka berharap pemerintah lebih memperhatikan dan memprioritaskan nasib tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) melalui momentum pengangkatan melalui CPNS.
B.
BIDANG PEREKONOMIAN 1.
Pedagang Pasar Rejowinangun Kab. Magelang mengeluhkan masuknya bawang impor yang tidak terkendali. Akibatnya pembeli lebih memilih bawang impor dikarenakan ukurannya lebih besar walaupun harganya lebih mahal. Padahal bawang impor pada awalnya ukurannya lebih besar dari pada bawang lokal, namun ketika disimpan beberapa hari ukurannya menyusut hingga 35%. Berbeda dengan bawang lokal yang mengalami penyusutan hanya sampai 10% saja.
2.
Masyarakat Mertoyudan Kab. Magelang mengeluhkan tidak mengetahui perbedaan antara bawang putih impor dan lokal. Mereka hanya mengetahui bahwa harga bawang putih naik 100% dari harga normal Rp. 20.000 – 25.000 per kilogram.
3.
Harga daging ayam di berbagai daerah merangkak naik sebelum memasuki Bulan Puasa. Hal ini dikhawatirkan masyarakat akan melonjak tinggi menjelang Hari Lebaran.
4.
Berdasarkan temuan di atas, diharapkan pada Dinas terkait untuk melakukan pengendalian harga dan proteksi sehingga masyarakat mempunyai daya beli yang kuat.
5.
Pencabutan subsidi listrik 900 VA pada tanggal 1 Mei 2017 menyebabkan tarif dasar listrik (TDL) mengalami kenaikan hampir 150% dari tarif TDL lama sebelum Januari sebesar 585 Rupiah/KWH menjadi 774 Rupiah/KWH. Kemudian mengalami
kenaikan lagi
sebesar
1.023 Rupiah/KWH.
Masyarakat mengeluhkan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang bertepatan dengan momen Ramadhan dan menjelang Lebaran menjadi sangat sensitif soal kebutuhan bahan pokok, sehingga dengan adanya kenaikan TDL dipastikan sangat membebani masyarakat. Mohon menjadi perhatian pihak terkait. 6. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di beberapa daerah mengeluhkan kenaikan TDL yang menyebabkan meningkatnya biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi dinilai tidak sebanding dengan harga jual produk sehingga banyak UMKM
yang
merugi.
Pemerintah
diharapkan
dapat
memberikan bantuan modal kerja/usaha kepada UMKM untuk menanggulangi tingginya biaya produksi akibat kenaikan TDL. 7. Pelaku usaha Koperasi UMKM mengeluhkan tentang larangan dana hibah bagi koperasi. Hal ini berdasarkan Permendagri RI No.14
Tahun
2016
tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) yang Bersumber Dari APBD. Sesuai Pasal 5 dalam Permendagri tersebut disebutkan
bahwa koperasi tidak boleh menerima dana hibah. Peraturan tersebut menganggap koperasi sebagai sebuah lembaga yang mencari keuntungan semata. Oleh karenanya termasuk yang tidak
boleh
menerima
dana
hibah.
Padahal
Koperasi
membutuhkan dana hibah sebagai penguatan modal dalam program pemberdayaan koperasi UMKM. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, agar roda perekonomian terus berputar sebagai upaya mendorong agar usaha itu berhasil secepat mungkin. 8. Menjelang Hari Raya Iedul Fitri tingkat belanja masyarakat akan terus meningkat hingga lebih dari 50%. Akibatnya sering terjadi kelangkaan persediaan barang di pasar. Pedagang terkadang kurang hati-hati dalam menyortir barang. Tetapi tidak jarang juga terjadi kesengajaan dalam penjualan barangbarang yang sudah tidak layak/kadaluwarsa. Pemerintah diharapkan melakukan pengawasan pasar untuk memastikan tidak ada kelalaian ataupun kecurangan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
C.
BIDANG KEUANGAN Angka inflasi Provinsi Jawa Tengah diperkirakan akan meningkat pada periode Mei dan Juni 2017. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari kenaikan sejumlah komunitas yang mulai terjadi. Kenaikan terjadi seiring dengan kenaikan harga komoditas
makanan memasuki bulan Ramadhan. Dalam hal ini komoditas hortikultura (bawang putih dan cabai merah), daging ayam ras dan telur ayam ras. Selain itu, diperkirakan masih terdapat tekanan harga yang berasal dari dampak lanjutan kenaikan tarif listrik. Berdasarkan hasil survei pemantauan harga (SPH) pada Minggu ke II Mei 2017, di Jateng diperkirakan mengalami inflasi 0,39% pada month to month. Sementara itu, sampai dengan minggu ketiga Mei 2017 Kota Semarang diperkirakan mengalami inflasi 0,51% month to month. Komoditas potensial penyumbang inflasi terbesar di Provinsi ini sampai minggu kedua Mei 2017 adalah bawang putih, telur ayam ras, cabai merah, bensin, beras, rokok kretek dan rokok kretek filter. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan serius melakukan upaya dalam rangka menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pangan strategis selama Ramadhan dan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri.
D.
BIDANG PEMBANGUNAN 1.
Masyarakat Desa Dawung Kec. Tegalrejo Kab. Magelang mengeluhkan
jalan
yang
sempit
dan
jembatan
yang
berlubang di ruas jalan sindas-klopo. Hal ini mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas karena harus bergantian ketika melewati jembatan tersebut. Selain itu, jalan masuk menuju jembatan juga perlu dilebarkan karena akses masuk menuju
jembatan yang sempit. Padahal setiap hari jembatan tersebut dilewati antara 3000 – 5000 orang. Pemerintah harus serius dalam menyelesaikan pembangunan jembatan dan jalan di ruas jalan sindas-klopo. 2.
Warga Desa Somokaton dan Pakunden, Kecamatan Ngluwar menolak penambangan pasir di aliran Kali Krasak. Hal tersebut dilakukan karena aktifitas penambangan pasir hingga kedalaman 10 meter berdampak pada penyusutan air di daerah itu. Adapun daerah yag terdampak adalah Dusun Somokaton, Banaran, Kricak, Canggalan, Madesan dan Pakunden, kecamatan Ngluwar. Aktifitas penambangan pasir tersebut telah berdampak ke penyusutan debit air warga dan pengairan sawah seluas 150 hektar.
3.
Beberapa desa di tiga kecamatan yaitu Kemranjen, Tambak dan
Sumpiuh
Kabupaten
Banyumas
masyarakatnya
mengeluhkan banjir yang hampir setiap tahun terjadi. Hal ini karena meluapnya Sungai Serayu dan Sungai Tajum. Luapan tersebut juga berpotensi lebih besar akibat kiriman dari wilayah hulu sungai. Akibatnya banjir tersebut merendam ratusan hektare lahan pertanian dan puluhan pemukiman warga. Butuh perhatian yang lebih serius dari Pemerintah untuk menanggulangi banjir supaya tidak berulang setiap tahunnya.
4.
Masyarakat desa di Kecamatan Nusawungu, Sidareja, Kedungreja,
Patimuan,
Kawunganten
dan
Wanareja
Kabupaten Cilacap mengeluhkan banjir yang sering melanda di daerahnya. Jika hujan deras melanda wilayah Cilacap bagian utara dan barat maka akan menyebabkan sungai Ciberem kembali melimpah airnya dan mengakibatkan banjir dengan ketinggian air hingga 50 cm. Mohon perhatian yang lebih serius dari Pemerintah. 5.
Kondisi jalan yang mulus pasti diharapkan semua orang guna memperlancar perjalanannya dari satu daerah ke daerah lainnya. Sayangnya ruas Jalan Jeruklegi - Wangon Karangpucung Kabupaten Cilacap dalam kondisi tidak baik. Kondisi jalan di jalur selatan Jateng yang bergelombang, banyak tambalan, dan banyak terdapat lubang di beberapa titik. Perbaikan yang selama ini dilakukan hanya hanya sekedar tambal sulam saja. Oleh karenanya perlu langkah lebih serius dari Pemerintah untuk memperbaiki kondisi ini.
E.
BIDANG KESEJAHTERAAN 1.
Guru swasta yang terhimpun di Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Kab. Temanggung mengeluhkan Tunjangan Profesional Guru (TPG) yang belum dibayarkan dari tahun 2015 – 2017. Mohon perhatian dinas terkait.
2.
Sejumlah guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Boyolali mengeluhkan tentang kejelasan gaji mereka yang belum dibayarkan. Sebelumnya Pemerintah Daerah
menjanjikan
akan
segera
menyelesaikan
permasalahan gaji guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) ini setelah terbitnya Peraturan Gubernur No.3 Tahun 2017 tentang GTT/PTT SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah. Namun pada kenyataanya sampai sekarang para gaji guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) masih mengeluhkan masalah kejelasan gajinya. Mohon pemerintah segera mengambil tindakan untuk
menyelesaikan
permasalahan
ini,
agar
kesejahteraan para pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap segera terpenuhi. 3.
Petani di daerah Ponowaren Kec. Tawangsari Kab. Sukoharjo merasa kesulitan dengan kebijakan program kartu tani. Mereka keberatan jika harus deposit atau setor uang terlebih dahulu
ke
bank
untuk
mendapatkan
pupuk.
Padahal
kebanyakan petani itu, kalau ada uang baru dibelikan pupuk. Selain itu, proses mendapatkan kartu tani juga harus dilampiri dengan surat pajak lahan pertanian mereka. Padahal, tidak sedikit petani yang hanya menggarap lahan milik orang lain. 4.
Banyak warga wiskin di daerah Pakisan Kec. Cawas Kab. Klaten
mengeluhkan
tentang
sulitnya
merubah
Kartu
Indonesia Sehat (KIS) mandiri mereka ke Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk masyarakat miskin. Padahal untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu seharusnya iuran
Kartu
Indonesia
Sehat
(KIS)
ditanggung
oleh
pemerintah. 5.
Belum banyak rumah sakit yang ‘ramah’ terhadap penyandang difabilitas. Penyandang difabilitas di Kab. Klaten belum merasakan keterjangkauan yang memadai ketika memerlukan pelayanan di rumah sakit. Kepada dinas terkait untuk menyediakan fasilitas yang memadai untuk penyandang difabilitas.
Oleh
karena
beragamnya
jenis
difabilitas,
pendekatan aksesibilitas bagi kelompok difabilitas yang berbeda akan berbeda pula. 6.
Penyebaran narkoba dan judi toto gelap (Togel)
di daerah
Demak dan Kudus yang selama ini semakin meresahkan masyarakat.
Hal
ini
dibuktikan
dengan
pengungkapan
sejumlah kasus narkoba dan togel beberapa bulan terakhir bahkan alat-alat dan perbincangan tentang judi dilakukan dengan fulgar di ruang-ruang publik. Ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan penegak hukum, agar penyakit masyarakat ini hilang.
Demikianlah beberapa hal yang menjadi masukan, temuan selama masa Reses anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kami harap Saudara Gubernur bisa memperhatikan serta menindaklanjutinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamu’alaikum Warohmatullah Wabarokatuh
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Ir. H. MUHAMMAD RODHI KETUA
RIYONO, S.Kel, M.Si SEKRETARIS
