LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KE PROVINSI BALI RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2010-2011 10 – 14 APRIL 2011
KOMISI VIII DPR RI 2011
1
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI KE PROVINSI BALI RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2010-2011 10 – 14 APRIL 2011 BAB I PENDAHULUAN A. Umum Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, serta sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka pada masa reses persidangan III tahun 20102011, Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi BALI. Oleh karena itu, maka perlu disusun Laporan Kunjungan Kerja berikut.
B. Dasar Kunjungan Kerja Laporan pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi BALI pada masa reses persidangan III tahun 2010-2011 ini diperlukan untuk menggambarkan pelaksanaan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi BALI yang didasarkan atas: 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Budget, dan Pengawasan; 2. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2009-2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI : a. Pasal 6 tentang Tugas dan Wewenang DPR RI; b. Pasal 53 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di Bidang Pengawasan; c. Pasal 54 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI pada masa reses. 3. Keputusan Rapat Intern Komisi VIII DPR RI tanggal 14 Maret 2011.
C. Maksud dan Tujuan Laporan pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ini dimaksudkan untuk memaparkan hasil kunjungan kerja berupa data, kondisi aktual, masukan, dan aspirasi tentang pelaksanaan program pembangunan, khususnya yang terkait dengan pembangunan di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Badan Amil Zakat Daerah, dan Penanggulangan Bencana di Provinsi BALI. 2
D. Waktu Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi BALI ini berlangsung dari tanggal 10 – 14 April 2011.
E. Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Ke Provinsi BALI Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI pada masa reses persidangan III tahun 2010-2011 ke Provinsi BALI ini diikuti oleh 18 Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut. DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI VIII DPR-RI MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE PROVINSI BALI RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2010-2011 TANGGAL 10-14 APRIL 2011 No
No Anggota
Nama Anggota
Jabatan/ Fraksi
1.
A-507
H. GONDO RADITYO GAMBIRO
KETUA TIM/F.PD
2.
A-248
DRA. HJ. CHAIRUN NISA, MA
ANGGOTA/F.PG
3.
A-476
H. M. SYAIFUL ANWAR
ANGGOTA/F.PD
4.
A-536
HJ. ADJI FARIDA PADMO ARDAN
ANGGOTA/F.PD
5.
A-492
IR. H. MUHAMMAD BAGHOWI
ANGGOTA/F.PD
6.
A-473
HJ. INGGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.SOS
ANGGOTA/F.PD
7.
A-213
DRS. H. ZULKARNAEN DJABAR, MA
ANGGOTA/F.PG
8.
A-217
HJ. TETTY KADI BAWONO
ANGGOTA/F.PG
9.
A-354
H. MUHAMMAD LUTFI
ANGGOTA/F.PG
10.
A-332
H. ADANG RUCHIATNA PURADIREJA
ANGGOTA/F.PDIP
11.
A-407
HJ. HAYU R. ANGGARA SHELOMITA
ANGGOTA/F.PDIP
12.
A-364
H. INA AMMANIA
ANGGOTA/F.PDIP
13.
A-91
H. RAHMAN AMIN
ANGGOTA/F.PKS
14.
A-109
DRA. HJ. DEWI CORYATI, M.SI
ANGGOTA/F.PAN
15.
A-165
PROF. DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.SI
ANGGOTA/F.PKB
16.
A-302
H. MUHAMMAD ARWANI THOMAFI
ANGGOTA/F.PPP
17.
A-23
H. SAIFUDDIN DONODJOYO
18.
A-11
DRA. HJ. SOEMINTARSIH MOENTORO, M.SI
19.
-
ELIEN MULYANI
SEKRETARIAT
20.
-
PARINO
SEKRETARIAT
21.
-
HJ. MARGARET ALIYATUL MAIMUNAH, S.S, M.Si
TENAGA AHLI
22.
-
FEBER SIANTURI
ANGGOTA/GERINDRA ANGGOTA/HANURA
WARTAWAN
Tim tersebut didampingi oleh para mitra kerja Komisi VIII DPR RI sebagai berikut.
3
DAFTAR NAMA MITRA KERJA/PENDAMPING KOMISI VIII DPR-RI DALAM KUNJUNGAN KERJA KE PROVINSI BALI NO
NAMA
MITRA KERJA
1.
DRS. SYAFI’I, M.Ag
KEMENAG
2.
H. BUDIONO, S.Pd.I
PENGHUBUNG KEMENAG
3.
MUCHLIS, S.T.
PENGHUBUNG KEMENAG
4.
DRA. ENDANG KIRANO SASI
PENGHUBUNG KEMENSOS
5.
DEVI RATNASARI
PENGHUBUNG KEMENSOS
6.
MUHAMMAD BASIT
PENGHUBUNG BAZNAS
7.
BUDI SETIAWAN
PENGHUBUNG BAZNAS
8.
DRA. Hj. MARIA ULFAH ANSHOR., M.SI
PENGHUBUNG KPAI
9.
HELSIANITA
PENGHUBUNG KPAI
F. Lokasi dan Pertemuan Selama Kunjungan Kerja ke Provinsi BALI Kegiatan yang dilaksanakan selama kunjungan kerja ke Provinsi BALI adalah sebagai berikut. 1. Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi BALI (Wakil Gubernur BALI) beserta jajaran. 2. Pertemuan dengan Kepala Dinas Sosial BALI beserta jajaran. 3. Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama BALI beserta jajaran. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), Tokoh Kerukunan Umat Beragama, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat. 4. Pertemuan dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BALI beserta jajaran. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) BALI. 5. Peninjauan ke P2TP2A BALI. 6. Peninjauan ke Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) “Raudlotul Huffadz” di Kediri, Tabanan, BALI. 7. Peninjauan dipusatkan ke desa Tukad Mungga, Buleleng untuk melihat pelaksanaan beberapa program, yaitu: a. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Swadarma; b. Program Keluarga Harapan (PKH); c. Kelompok Penyandang Cacat Berat; d. Kelompok Penderita Masalah Sosial. 8. Peninjauan ke Panti Asuhan “Widya Asih III” di Singaraja, Buleleng. 9. Peninjauan ke desa Bedugul untuk meninjau pelaksanaan BAZDA.
4
BAB II SEKILAS GAMBARAN UMUM PROVINSI BALI
A. UMUM Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Wilayah Provinsi Bali meliputi Pulau Bali dan pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan dan Pulau Serangan. Ibukota provinsinya adalah Denpasar. Luas Wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km2 atau 0,29% luas wilayah Republik Indonesia1. Secara administratif, Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 kota, 57 kecamatan dan 715 desa/kelurahan, dan 4.295 Satuan Lingkungan Setempat (SLS) atau yang di sebut sebagai Banjar dan umumnya disebut sebagai dusun. Kabupaten/Kota di provinsi Bali adalah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar. Pada akhir tahun 2009, jumlah penduduk Bali sekitar 3.471.952 juta jiwa yang terdiri atas 1.739.526 juta jiwa laki-laki dan 1.732.426 juta jiwa perempuan2. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000 di Bali, mayoritas penduduk Bali adalah beragama hindu sebanyak 2.751.828 orang3. Selanjutnya adalah menganut agama Islam sebanyak 323.853 orang, Protestan sebanyak 30.439 orang, Katolik sebanyak 23.834 orang, Budha sebanyak 16.569 orang, dan lainnya sebanyak 476 orang. Terkait dengan struktur pemerintahan, Provinsi Bali memiliki perbedaan dengan wilayah lain pada struktur pemerintah dari kepala desa hingga ke struktur terbawah4. Jika dalam struktur pemerintahan resmi, strukturnya adalah kepala desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan, ketua RW dan ketua RT. Namun, untuk wilayah Bali, struktur administratifnya adalah kepala desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan, dan yang terbawah adalah Kelian Banjar. Banjar mirip dengan kampung yang bisa terdiri atas 50200 Kepala Keluarga dan keanggotaanya bisa bersifat turun-temurun. Untuk struktur pemerintahan adat, tiap desa di Bali dipimpin oleh Bendesa Adat (Kelian Desa) yang kedudukannya hampir setara dengan kepala desa/lurah. Hanya saja, Bendesa Adat adalah pemimpin adat yang bertugas untuk menjalankan awig-awig (undang-undang adat) di desa bersangkutan. Di bawah Bendesa Adat, terdapat Kelian Adat/Kelian Banjar. Di beberapa Banjar di Bali, jabatan antara Kelian Banjar dan Kelian Adat biasanya dirangkap oleh satu orang, namun ada juga yang membedakannya. Dalam satu administratif desa, bisa terdapat beberapa desa adat. Hasil Pemilu 2009 telah menetapkan jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota di Bali sebanyak 335 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 310 orang dan perempuan sebanyak 25 orang5. Sedangkan jumlah anggota DPRD Provinsi Bali adalah sebanyak 55 orang yang terdiri atas 51 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. 1
Berdasarkan data dari “Bali Dalam Angka 2010” yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, tahun 2010. 2 Berdasarkan data dari “Bali Dalam Angka 2010” yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (Hasil Regristrasi Penduduk), tahun 2010 3 Berdasarkan data dari “Bali Dalam Angka 2010” yang bersumber dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, tahun 2010 4 Berdasarkan data dari “Bali Dalam Angka 2010” yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, tahun 2010 5 Berdasarkan data dari “Bali Dalam Angka 2010” yang bersumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bali, tahun 2010
5
B. KINERJA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI Daya tampung Madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya baik negeri maupun swasta per Kabupaten di Provinsi Bali adalah sebagai berikut. REKAPITULASI DATA MADRASAH PER KABUPATEN PROVINSI BALI No
Kabupaten
MA
MTs
MI
1. Badung
0
0
0
0
2. Bangli
0
0
0
3. Buleleng
3
1
6
4. Denpasar
3
0
5. Gianyar
1
0
6. Jembrana
1
7. Karangasem
0
8. Klungkung 9. Tabanan Sub Total Total
RA
Jumlah
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Total 3
0
0
0
2
16
4
0
1
0
2
3
1
1
1
0
4 13 17
6
0
0
1
5
18
6
1
1
0
4
5
1
4
1
0
1
0
4
0
3
4
20
7
39
27
54
9
0
0
1
0
1
0
43
8
51
20
0
33
1
34
1
0
4
0
4
6
25
0
34
12
46
2
3
0
8
4
12
1
1
0
4
1
5
0
5
0
16
0
16
15
80
0
152
26
80
9
178
Adapun ketersediaan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk siswa yang beragama Islam di sekolah adalah sebagai berikut. Data Sekolah yang mempunyai Siswa Islam dan Guru PAI Tahun 2011 di Provinsi BALI. No Kab/Kota Tingkatan Jumlah Sekolah yang Jumlah Guru Kekurangan ada Siswa Islam Islam Guru PAI 1. Badung SD 43 sekolah 43 sekolah SMP 6 sekolah 6 sekolah SMA/K 5 sekolah 5 sekolah 2. Buleleng SD 47 sekolah 47 sekolah SMP 24 sekolah 23 sekolah 1 orang SMA/K 23 sekolah 22 sekolah 1 orang 3. Jembrana SD 69 sekolah 68 sekolah 1 orang SMP 16 sekolah 9 sekolah 7 orang SMA/K 18 sekolah 12 sekolah 6 orang 4. Gianyar SD 172 sekolah 11 sekolah 161 orang SMP 31 sekolah 6 sekolah 25 orang SMA/K 35 sekolah 1 sekolah 34 orang 5. Bangli SD 22 sekolah 22 sekolah SMP 5 sekolah 5 sekolah SMA/K 9 sekolah 9 sekolah 6. Denpasar SD 217 sekolah 138 sekolah 79 orang SMP 30 sekolah 30 sekolah SMA/K 20 sekolah 19 sekolah 1 orang 7. Klungkung SD 9 sekolah 9 sekolah SMP 6 sekolah 6 sekolah SMA/K 10 sekolah 9 sekolah 1 orang 8. Karangasem SD 33 sekolah 33 sekolah SMP 12 sekolah 10 sekolah 2 orang SMA/K 11 sekolah 11 sekolah 9. Tabanan SD 33 sekolah 33 sekolah SMP 12 sekolah 12 sekolah SMA/K 6 sekolah 6 sekolah
6
Terkait dengan Kerukunan Umat Beragama, sejak 800 tahun silam, Provinsi Bali selalu dinamis. Namun, sejak 10 tahun terakhir ini mulai terusik oleh gerakan radikalisme berbagai agama, intern agama masing-masing, serta gerakan-gerakan sempalan dalam agama Kristen, Katholik, Hindu, Budha,dan Islam. Untuk menjaga dan menumbuhkan kerukunan antar umat beragama di Bali, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali melakukan beberapa upaya antara lain: a. Pola pembinaan dan pengembangan peribadatan masing-masing agama dilaksanakan dengan mengembangkan konsep Menyama Braya, dialog antar tokoh masyarakat dan pemuka agama secara berkala, seminar lintas agama, dan mengeluarkan seruan bersama lembaga-lembaga antar umat beragama dan himbauan setiap hari-hari besar keagamaan melalui surat kepada pimpinan umat beragama atau Majelis-Majelis agama, serta memberikan pembinaan pada daerah rawan konflik sekaligus pemberian bantuan social pada masyarakat. b. Safari atau silaturrahmi kerukunan umat beragama Kabupaten/Kota se-BALI. c. Memberikan bantuan operasional terhadap Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se Bali; d. Membangun gedung sekretariat bersama FKUB untuk 2 FKUB (FKUB Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng) e. Forum dialog lintas pemuda. Terkait dengan sertifikasi tanah wakaf, pada tahun 2010, jumlah lokasi tanah yang sudah disertfikasi adalah sebanyak 1.091 lokasi dengan luas 1.681.650. m2. Jumlah tanah wakaf yang masih berproses di BPN adalah 58 lokasi dengan luas 92.330 m2. Jumlah tanah wakaf yang belum diproses di BPN adalah 45 lokasi dengan luas 62.663 m2. Jumlah tanah wakaf yang belum ber-AIW adalah sebanyak 43 lokasi dengan luas 105.392 m2. Sedangkan tanah wakaf yang belum berserifikat adalah sebanyak 146 lokasi dengan luas 260.925 m2. Melihat kondisi tersebut, Kanwil Kementerian Agama BALI mengusulkan 100 lokasi tanah wakaf agar dapat dibantu biaya persertifikatannya melalui DIPA Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam RI tahun 2010. Lokasi tersebut terletak di Buleleng sebanyak 27 lokasi, Jembrana sebanyak 50 lokasi, Badung sebanhyak 16 lokasi dan denpasar sebanyak 7 lokasi. Terkait dengan data jemaah haji, jumlah jemaah haji di Provinsi BALI dalam kurun waktu tiga tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2008 M/1429 H, jumlah jemaah haji adalah sebanyak 233 orang. Pada tahun 2009 M/1430 H, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 6 orang menjadi 239 orang. Pada tahun 2010 M/1431 H, jumlah jemaah haji di BALI mengalami peningkatan signifikan, yaitu menjadi 674 orang. Jemaah haji asal BALI ini berangkat melalui embarkasi Surabaya. Adapun biaya yang dikenakan kepada jemaah haji selain BPIH adalah biaya dari daerah asal ke embarkasi, suntik meningitis, dan seragam haji.
C. KINERJA DINAS SOSIAL PROVINSI BALI Pada tahun 2009, 2010, dan 2011, kinerja Dinas Sosial BALI meliputi beberapa hal sebagai berikut. No
Program
1. 2. 3. 4.
Pemberdayaan fakir miskin Pemberdayaan keluarga miskin Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial
2009 4.950 KK 415 KK 93 KK 30 orang
Sasaran 2010 4850 KK 410 Kk 103 KK 30 orang
2011 4850 KK 410 Kk 103 KK 15 orang 7
5. 6. 7. 8.
9. 10 11
korban NAPZA Rehabilitasi sosial penyandang cacat Rehabilitasi dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia Pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak Penyelenggaraan pencarian penyelamatan musibah bencana alam dan lainnya Pemberdayaan sosial korban bencana sosial Perlindungan sosial tindak kekerasan dan pekerja migran Akses jaminan sosial
220 orang 280 orang
30 orang 120 orang
184 orang 120 orang
782 anak
9 paket
9 paket
6 kegiatan
6 kegiatan 650 orang
2 kegiatan
2 kegiatan 142 orang
2 kegiatan
2 kegiatan 10 orang
8 Orsos
8 orsos
9 Orsos
Pelaksanaan program tersebut bersumber pada anggaran belanja langsung baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Pada tahun 2009, jumlah APBN adalah sebesar Rp. 24.993.604.000 dengan sasaran 5 Program dan 23 Kegiatan. Pada tahun 2009, jumlah APBD adalah Rp. 6.084.879.700 dengan sasaran 15 Program dan 52 Kegiatan. Pada tahun 2010, jumlah APBN adalah Rp. 22.590.429.000 dengan sasaran 7 Program dan 24 Kegiatan. Adapun jumlah APBD adalah Rp. 25.495.573.207 dengan sasaran 16 program dan 41 kegiatan. Pada tahun 2011, jumlah APBN adalah Rp. 19.371.564.000 dengan sasaran 6 program dan 19 kegiatan. Sedangkan, jumlah APBD Rp. 30.247.500.000 dengan sasaran 17 program dan 41 kegiatan. Adapun realisasi anggaran Dinas Sosial BALI dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. No
Tahun
1.
2009
2.
3.
2010
2011
Sumber APBN
APBN
APBN
Dana Dekonsentrasi Tugas Perbantuan Dana Dekonsentrasi Tugas Perbantuan Dana Dekonsentrasi Tugas Perbantuan
Jumlah 23.029. 450.000
Realisasi Keuangan (%) 95,95
Realisasi Fisik (%) 100
1.964.134.000
9,63
9,63
20.325.114.000
95,53
100
1.219.736.000
53,84
100
17.438.263.000
0
10,74
1.933.301.000
0
5,37
Selain itu, di Provinsi BALI juga telah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang dikoordinir oleh Bappeda dan BPMPD yang tertuang dalam Rencana Anggaran Daerah MDGs.
D. KINERJA PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA BALI Hingga saat kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dilakukan, Provinsi BALI belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat 8
provinsi. Di Provinsi BALI, BPBD Kabupaten/Kota baru terbentuk di 3 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar. Kinerja pelaksanaan penanggulangan bencana di bawah Dinas Sosial dan realisasi APBN tahun 2009, 2010, dan 2011 adalah sebagai berikut. Jumlah pagu anggaran tahun 2009 adalah Rp. 1.733.841.000. Adapun realisasi anggaran adalah Rp. 1.475.451.000 dengan realisasi keuangan 85,10 persen dan realisasi fisik 100 persen. Jumlah pagu anggaran untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp. 1.787.952.000. Realisasi anggaran untuk tahun 2010 adalah Rp. 1.741.854.500 dengan realisasi keuangan 98,52 persen dan realisasi fisik 100 persen. Pada tahun 2011, jumlah pagu anggaran adalah sebesar Rp. 12.007.897.000. Sedangkan realisasi anggaran sampai bulan Maret 2011 masih 0 dan realisasi fisik 28 persen. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melakukan berbagai kegiatan, meliputi: 1. Upaya penanggulangan bencana melalui pelatihan-pelatihan seperti pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana), pelatihan Dapur Umum Lapangan, dan Tim Reaksi Cepat. Selain itu, pemerintah provinsi BALI juga membentuk Kampung Siaga Bencana. Provinsi BALI saat ini mempunyai 690 Tagana, 240 orang tenaga Dapur Umum Lapangan, dan 130 orang tenaga Tim Reaksi Cepat. 2. Menindaklanjuti UU no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan mengadakan rapat koordinasi SKPD terkait untuk mensosialisasikan UU tersebut. Selanjutnya, telah Untuk Kabupaten lainnya, termasuk Provinsi, masih dalam bentuk Peraturan Bupati atau Peraturan Gubernur yang sedang dalam proses penyusunan Perda. Pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi BALI dilakukan secara terintegrasi, terpadu, da menyeluruh antar lintas sektor dan SKPD yang terkait, termasuk Badan Kesbangpol dan Linmas. Beberapa capaian lainnya adalah sebagai berikut. 1. Tindak lanjut program kesiapsiagaan dan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam pengurangan risiko bencana di Provinsi BALI. 2. Persiapan penyusunan draft Perda tentang Penanggulangan Bencana dan RAD (masih dalam proses penyusunan). 3. Kebijakan Pemerintah Provinsi BALI terkait dengan penyelenggaraan Penanggulangan bencana, meliputi: a. Program dan rencana strategis kebijakan pembangunan daerah berperspektif bencana, seperti program pembinaan kekuatan masyarakat serta pencegahan dini penanggulangan korban bencana alam. b. Penyusunan peta rawan bencana dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana. c. Dukungan dana dari APBN untuk program penanggulangan bencana meliputi program pengurangan risiko bencana dan program mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Beberapa output yang dihasilkan pemerintah Provinsi BALI
E. KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (BP3A) PROVINSI BALI BP3A Provinsi Bali ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali tertanggal 8 Juli 2008 sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengamanatkan Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah. BP3A Provinsi Bali meliputi Perencanaan Pembangunan di bidang pendidikan perempuan, bidang kesehatan, 9
khususnya kesehatan reproduksi, bidang peningkatan ekonomi perempuan, bidang partisipasi politik perempuan serta bidang perlindungan anak dengan membawa misi pengarusutamaan gender menuju keadilan dan kesetaraan gender. BP3A provinsi Bali merupakan Lembaga teknis bertugas untuk memberdayakan perempuan Bali dan memperlakukan anak secara layak dalam bentuk memberikan perlindungan . Visi BP3A adalah “Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak menuju Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera”. Sedangkan misinya adalah 1) Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik dan jabatan publik; 2) Memberikan perlindungan dan menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak; 3) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; 4) Meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan Gender; 5) Meningkatkan kualitas hidup perempuan; 6) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender; dan 7) Meningkatkan koordinasi antara lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. BP3A Provinsi Bali telah menghasilkan beberapa capaian kerja yang dapat diukur melalui beberapa hal berikut. 1. Terwujudnya pelatihan managemen bagi organisasi sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan. 2. Terwujudnya laporan rapat koordinasi focal point Pokja PUH dan temu koordinasi TKPP. 3. Terwujudnya Forum Anak Daerah. 4. Terwujudnya monitoring dan evaluasi PP dan PA. 5. Terwujudnya rakor dan pelatihan Kelompok Industri Kecil di desa binaan KKG. 6. Terwujudnya pendataan profil dan data statistik gender (Buku). 7. Terwujudnya pelayanan terpadu PP dan PA (P2TP2A). 8. Terwujudnya dan tersusunnya buku profil desa KKG. 9. Terwujudnya pelatihan kader P2WKSS dan terpilihnya pelaksana terbaik kelompok P2WKSS di Kab/Kota se-Bali dan pemberian bantuan sosial P2WKSS. 10. Terwujudnya sosialisasi pedoman perlindungan perempuan dan anak. 11. Terwujudnya pembinaan dan evaluasi GSI-B di Kecamatan dan Rumah Sakit. Selain itu, Provinsi BALI juga mendukung pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui adanya Perda dan Kebijakan terkait yaitu: 1. Perda no. 10 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2. Perda no. 3 tahun 2006 tentang HIV/AIDS. 3. Surat Keputusan Gubernur BALI no. 411.2/962/BP3A pada tanggal 7 Mei 2010 mengenai perintah pelaksanaan Anggaran yang Responsif Gender di Kabupaten/Kota. Terkait dengan anggaran, BP3A Provinsi BALI belum pernah mendapatkan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bersumber dari APBN. Sementara, pada tahun 2009, jumlah anggaran yang bersumber dari APBD adalah Rp. 2.971.467.800. Realisasi fisik untuk anggaran tahun 2009 adalah 99,59 persen dan realisasi keuangan adalah 85,68 persen. Pada tahun 2010, jumlah anggaran yang bersumber dari APBD adalah Rp. 1.033.909.892. Realisasi fisik untuk anggaran tahun 2009 adalah 100 persen dan realisasi keuangan adalah 90,94 persen.
F. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) BALI. Dalam menjalankan tugasnya, KPAID Bali terganjal oleh minimnya pendanaan dan fasilitas. Padahal, terkait pendanaan maupun gaji pengurus, 10
mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 94 tahun 2008, untuk operasional kegiatan tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp 50 juta, sedangkan tahun 2010 dianggarkan dalam APBD yang hanya sebesar Rp 39 juta. Kalau melihat dari mobilitas kegiatan yang ditangani di lapangan, dana sebesar itu tentu sangat kurang. Sementara, di Provinsi Bali masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-haknya. Misalnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Selain itu, anak-anak di Provinsi Bali juga masih banyak yang mengalami kasus, meliputi pelecehan seksual maupun kasus kekerasan lainnya. Kasus tersebut tidak jarang menyebabkan korbannya mengalami depresi berat. Sebagian besar anak-anak yang terjerembab dalam kasus pelecehan seksual adalah bocah dari keluarga miskin. Di Bali, ada sejumlah daerah yang masih menjadi kantong anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan dan kesehatan dengan layak, yaitu wilayah Batu Meyeh, Songan, Kintamani, Wilayah Ban, Kubu, dan Karangasem. Selain itu, di sejumlah daerah, kesadaram orang tua untuk menyekolahkan anaknya juga masih sangat rendah. Akibatnya, banyak anak usia sekolah terpaksa bekerja dan migrasi ke daerah perkotaan. Selanjutnya, mereka rentan terjerumus ke kegiatankegiatan yang negatif termasuk tindakan kriminalitas yang melibatkan anak karena tidak mempunyai bekal keahlian dan pendidikan yang memadai. Ditinjau dari sisi kesehatan, angka kematian bayi untuk wilayah ini pada tahun 2010 adalah 346 atau 6,07 persen.
PENINJAUAN-PENINJAUAN A. Peninjauan Ke Lokasi PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) BALI. P2TP2A adalah Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Bali yang meliputi: Pelayanan Informasi, Konsultasi Psikologis dan Hukum, Pendampingan secara gratis. Struktur Organisasi P2TP2A terdiri atas Penanggungjawab, Penasehat, ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Pelaksana Harian P2TP2A sebanyak 4 (empat) orang yang membidangi kesekretariatan, pelayanan dan pengaduan, pelayanan konseling, serta penegakan hukum dan pendampingan. Visi P2TP2A BALI adalah Terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan anak Provinsi Bali sebagai warga neara yang bermartabat sesuai dengan Hak Asasi manusia.adapun misinya adalah 1) Membangun gerakan bersama untuk mencegah, mengapus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak; 2) Memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang meliputi : informasi, pelayanan, pendampingan psikologis dan hukum. Keberadaan P2TP2A di BALI bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. P2TP2A BALI memberikan berbagai pelayanan, meliputi 1) Konsultasi; 2) Konseling berkala; 3) Mendampingi dalam berhubungan dengan lembaga terkait, seperti rumah sakit, kepolisian, dan lain sebagainya; 4) 11
Mendampingi dalam mencari dukungan atau bantuan hukum; 5) Memberdayakan agar mampu mengambil keputusan; dan 6) Shelter.
B.
Peninjauan ke Lokasi KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) SWADHARMA, DESA TUKAD MUNGGA, BULELENG. KUBE Swadharma terletak di dusun Dharma Semadi, desa Tukad Mungga. Warga dusun Dharma Semadi mayoritas adalah KK miskin yang bermata pencaharian sebagai buruh tani, tukang, dan petani ternak. Pengetahuan petani tentang teknologi budidaya peternakan sangat rendah, padahal populasi ternak sapi di dusun ini cukup banyak, sehingga masyarakat memandang perlu untuk menghimpun diri dalam wadah organisasi KUBE. KUBE Swadharma dibentuk pada tanggal 9 November 2007 setelah warga melakukan pertemuan sebanyak 2 kali pada tanggal 28 Oktober 2007 dan 5 November 2007. KUBE Swadharma dikukuhkan pada tanggal 18 Januari 2008 oleh Kepala Desa Tukad Mungga. KUBE Swadharma merupakan Kelompok Usaha Bersama kelas Madya yang beranggotakan sebanyak 25 orang. Usaha KUBE di desa ini terkonsentrasi pada ternak sapi dengan jumlah populasi ternak sebanyak 100 (seratus) ekor dengan rata-rata kepemilikan ternak per masing-masing anggota adalah sebanyak 4 (empat) ekor. Kegiatan usaha KUBE Swadharma ini meliputi: 1. Kegiatan simpan pinjam dengan sebulan sekali pertemuan. 2. Pelayanan Kesehatan, meliputi vaksinasi SE maupun Spraying. 3. Pembibitan (reproduksi)melalui IB. 4. Budidaya sapi pembibitan dan pembesaran. Saat ini, untuk kelompok baru sudah mampu menjual sapi sebanyak 9 (enam) ekor. 5. Pengolahan limbah padat dan limbah cair. 6. Pelayanan kebutuhan sembako dan Sarana Produksi Ternak (Sapronak) melalui koperasi tani. 7. Pelayanan jasa (menyewakan kursi dan meja). Perkembangan usaha KUBE Swadharma sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat karena aspek usahanya terus berkembang dari sejak didirikan. Aspek usaha KUBE Swadharma adalah: 1. Aspek Usaha Agrobisnis Hulu, mencakup Sumber Permodalan, Pembibitan, Pakan Ternak, Pemberian Obat-Obatan/Vaksin. 2. Aspek Usaha Budidaya, mencakup Usaha Perkandangan, Skala Usaha, Seleksi Bibit, Sistem Reproduksi, hingga Usaha Penanganan dan Pencegahan Penyakit. 3. Aspek Usaha Agrobisnis Hilir, dengan menciptakan peluang bisnis yakni mencakup Pengolahan Pupuk Cair (Bio Urine) maupun Padat, Pengolahan Pupuk Organik, Pengolahan Pupuk Kompos, serta Pemasaran Hasil. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, KUBE Swadharma memanfaatkan modal yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu: 1. Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Sukarela para anggota koperasi yang dibentuk sehingga Koperasi tersebut saat ini sudah mampu melayani kebutuhan sembako dan Sapronak. 12
2. Bantuan dari Yayasan Ganetri sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 19 Desember 2007. 3. Bantuan dana BPLS dari Kementerian Sosial RI sebanyak Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah). 4. Memanfaatkan fasilitas pemerintah berupa Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Singaraja. KUBE Swadharma di desa Tukad Mungga ini telah mendapatkan beberapa prestasi, yaitu: 1. Piagam Juara II dalam Lomba Kelompok Tani Ternak Sapi tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2009. 2. Piagam Pengakuan Kelompok Tani Ternak Swadharma sebagai Kelas Madya dari Bupati Buleleng, tahun 2009. 3. Sertifikat sebagai Peserta Seminar Nasional “Peran Bank Dalam Keberlanjutan Masa Depan Bumi Kita”dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup, tahun 2010. 4. Piagam Penghargaan sebagai Kelompok Usaha Bersama Berprestasi (KUBE) Berprestasi II Tingkat Nasional dari Kementerian Sosial RI, tahun 2010. 5. Piagam Penghargaan sebagai Kelompok Usaha Bersama Berprestasi (KUBE) Berprestasi II Tingkat Nasional dari Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial RI, tahun 2010. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, KUBE Swadharma telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain: 1. Pemerintah, meliputi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng, dan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Buleleng. 2. Swasta, meliputi UD Taman Buah Singaraja, UD Abimanyu di Denpasar, dan PT. Alam Sejahtera di Jakarta. 3. Antar Kelompok, yaitu dengan Subak-Subak di Kecamatan Buleleng dan Luar Kabupaten Buleleng.
C. Peninjauan PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH), DESA TUKAD MUNGGA, BULELENG. Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Tukad Mungga, Buleleng ini diujicobakan pertama kali di Provinsi BALI. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Buleleng merupakan salah satu wilayah di Provinsi BALI yang terdapat cukup banyak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Jumlah RTSM di desa Tukad Mungga ini berkisar 100 RTSM. Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Tukad Mungga dimulai pada bulan Juni 2010 dengan jumlah kuota berdasarkan database BPS Pusat sejumlah 77 RTSM. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan setelah diadakan pertemuan awal sampai penandatanganan Formulir Kesediaan Berpartisipasi oleh Calon Peserta PKH menjadi 67 RTSM. Berikut adalah rekap data peserta PKH di desa Tukad Mungga, Buleleng.
13
Data RTSM Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Tukad Mungga, Buleleng
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Penjelasan Kuota Eligible Non Eligible Pindah Alamat Tidak Diketemukan Non RTSM Bumil Balita Anak SD Anak SMP
Jumlah 77 67 6 1 1 2 2 45 80 32
Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Tukad Mungga dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu: 1. Kelompok Dharma Semadi dengan jumlah 22 orang. 2. Kelompok Dharma Yadnya dengan jumlah 14 orang. 3. Kelompok Dharma Yasa dengan jumlah 16 orang. 4. Kelompok Dharma Kerti dengan jumlah 8 orang. Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Tukad Mungga ini meliputi bidang pendidikan dalam bentuk memberikan bantuan Rp. 400.000/tahun untuk anak SD dan Rp. 800.000/tahun untuk anak SMP. Jumlah Service Provider Pendidikan di desa ini meliputi 3 SD (SD 1, 2, dan 3 Tukad Mungga) serta 1 SMP. Selain pendidikan, program ini juga meliputi bidang Kesehatan dalam bentuk subsidi keuangan kepada ibu hamil, bersalin, dan anak balita di posyandu. Bantuan untuk anak balita adalah sebanyak Rp. 800.000/tahun. Jumlah Service Provider Kesehatan di desa ini ada 5, yaitu Posyandu sebanyak 4 buah dan Bidan Desa sebanyak 1 orang. Selain itu, juga ada program pemberdayaan fakir miskin. Dalam menjalankan kegiatannya, Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Tukad Mungga ini telah mendapatkan anggaran sebagai berikut. 1. Tahun 2010, dana yang terealisasi untuk Pembayaran Tahap III adalah sebesar Rp. 22.600.000 (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). 2. Tahun 2010, dana yang terealisasi untuk Pembayaran Tahap IV adalah sebesar Rp. 22.600.000 (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). D. Peninjauan Lokasi ke PANTI ASUHAN “WIDYA ASIH IIII” DI SINGARAJA, BULELENG. Panti Asuhan Widya Asih III mempunyai Memiliki panca gatra EMAS yang termaktub dalam visi, misi, tujuan, strategi, dan komitmen pengelola. Visi panti asuhan ini adalah Ejawantah Masyarakat Adil Sejahtera (EMAS). Misinya adalah Eksis untuk Mencetak Alumni Sukses (EMAS). Tujuan berdirinya panti asuhan ini adalah untuk mendidik dan mencetak anak-anak EMAS, meliputi Enerjik, Mandiri, Asih, dan Saleh. Strategi yang dilakukan untuk mencetak anak-anak EMAS 14
adalah melalui program Edukatif melalui program pengasukan dan pendidikan, Memadai dalam hal SDM pengelola, dana dan fasilitasnya, Artistik dalam hal lingkungan, kerangka pikir, serta Spiritual dalam hal suasana, tempat dan waktuwaktu khusus. Komitmen pengelola yang dibangun adalah berhati EMAS, meliputi Empati, Mengasuh Anak-anak Sendiri Panti Asuhan ini terdiri atas 88 anak asuh yang terdiri atas 46 anak laki-laki dan 42 anak perempuan. Jumlah anak asuh yang tinggal di asrama adalah sebanyak 79 anak sedangkan yang lainnya tinggal di luar asrama. Anak asuh yang paling kecil berusia 8 tahun dan yang tertua berusia 23 tahun. Agama anak asuh adalah hindu sebanyak 66 anak dan kristen sebanyak 22 anak. Selain mendidik anak-anak, panti asuhan ini juga mempunyai usaha dalam berbagai bentuk, meliputi: 1. Wedang Usada dalam bentuk teh herbal. 2. Kriya Busana dalam bentuk membatik dan menjahit. 3. Pariwisata dalam bentuk Guest house, laundry, Cafe Net, dan lain-lain. 4. Taman Toga dan Boga dalam bentuk Obat dan sayur mayur. 5. Klinik Bumi dalam bentuk perawatan alam/lingkungan dan kompos. 6. Sanggar Gita dalam bentuk seni budaya, lukisan, drama, dan lain sebagainya. 7. Pelatihan-Pelatihan. E. Peninjauan Lokasi ke MTS “RAUDLOTUL HUFFADZ” DI KEDIRI, TABANAN, BALI. MTs “Raudlotul Huffadz” di Kediri, Tabanan, BALI berdiri pada tahun 2007 dengan akreditasi B. Namu, sekolah ini baru mendapatkan ijin operasional pada tahun 2009. Status tanah sekolah adalah milik pribadi, sedangkan status bangunan adalah milik yayasan. Luas tanah adalah 1.605 m2, sedangkan luas bangunan adalah 890 m2. Adapun perkembangan pembangunannya adalah sebagai berikut. No Tahun Kondisi dan Perkembangannya 1. 2007 Ruang belajar bergabung dengan ruang belajar di Pesantren 2. 2009 akhir Membangun 4 lokal ruang belajar 3. 2010 Membangun ruang guru 4. 2011 Mulai membangun lantai 2 MTs “Raudlotul Huffadz” memiliki visi “Teguh Iman, Berbudaya, Unggul dalam Berprestasi”. Adapun misinya adalah 1). Melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan secara efektif; 2). Menumbuhkan semangat keunggulan; 3). Terciptanya lingkungan madrasah yang kondusif dan islami; 4). Menumbuhkan pengalaman agama islam dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak; 5). Mengembangkan sarana belajar madrasah. Sekolah ini memiliki beberapa potensi. Pertama, mempunyai guru sebanyak 21 orang yang terdiri atas guru laki-laki sebanyak 9 orang dan guru perempuan sebanyak 12 orang. Kedua, mempunyai siswa sebanyak 104 anak pada tahun 2010/2011. Ketiga, mempunyai beberapa media meliputi laboratorium komputer, perpustakaan, mading, komputer, dan lain-lain.
15
Untuk perkembangan sekolah, MTs “Raudlotul Huffadz” telah beberapa kali mendapatkan bantuan sebagai berikut. No Tahun Jenis Bantuan Jumlah Pemberi 1. 2009 Bantuan Operasional 10 Juta Kanwil Kemenag 2. Block Grant 15 Juta Kanwil Kabupaten 3. Bantuan Siswa Miskin (Siswa anak 54 Juta Kanwil Kabupaten PNS Gol II dan TNI POLRI) 4. Perpustakaan 25 Juta Kanwil Kabupaten 5. Peningkatan Mutu Madrasah 60 Juta Ditjen Pendis 6. 2010 BOP 6 Juta Kanwil Kemenag 7. MGMP 8 Juta Kanwil Kemenag 8. Olimpiade 15 Juta Kanwil Kemenag 9. Rehab Kelas 60 Juta Kanwil Kemenag 10. Bantuan Siswa Miskin 18 Juta Kanwil Kemenag Selain bantuan tersebut, siswa di sekolah ini juga mempunyai beberapa prestasi sebagai berikut. 1. Lulus UN 100 persen tahun ajaran 2009/2010 2. Pemenang lomba kesenian, meliputi: a. Juara I pidato Bahasa Indonesia (putra) tingkat Kabupaten tahun 2010. b. Juara I pidato Bahasa Indonesia (putri) tingkat Kabupaten tahun 2010. c. Juara I kaligrafi murni (putri) tingkat Kabupaten tahun 2010. d. Juara I qosidah rebana (putri) tingkat Kabupaten tahun 2010. 3. Pemenang lomba olahraga, meliputi: e. Juara I cabang karate 48 kg (putra) tingkat Kabupaten tahun 2010. f. Juara I cabang silat kelas A (putra) tingkat Kabupaten tahun 2010. g. Juara I cabang silat kelas B (putra) tingkat Kabupaten tahun 2010. h. Juara I cabang tenis meja single (putra) tingkat Kabupaten tahun 2010. i. Juara I cabang tenis meja double (putra) tingkat Kabupaten tahun 2010. j. Lomba madrasah prestasi tingkat Kabupaten, juara IV, tahun 2009.
16
BAB III HASIL KUNJUNGAN KERJA
Sebagaimana telah diketahui bahwa, Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi BALI, yaitu untuk mendapatkan masukan dalam rangka tugas Pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dan pelaksanaan Pembangunan di Daerah Provinsi BALI; Menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk dibicarakan dengan mitra kerja terkait; dan Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Selama melakukan kunjungan kerja yang dilakukan baik dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat dengan Wakil Gubernur BALI, Kepala Kanwil Kementerian Agama BALI, Kepala Dinas Sosial BALI, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BALI, serta Peninjauan lapangan di KUBE, Panti Asuhan, Pesantren, Madrasah, P2TP2A. maupun penyerapan aspirasi tokoh masyarakat dan tokoh agama, dapat digali beberapa permasalahan, usulan, dan masukan, sebagai berikut.
A. Kantor Wilayah Kementerian Agama BALI. Permasalah dan Hambatan dalam pelaksanaan bidang Agama di BALI: 1. Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah mengalami beberapa hambatan, meliputi masih terdapat kekurangan tenaga pendidikan agama, sertifikasi guru, Impassing non PNS, sarana dan prasarana pendidikan sekolah umum, dan tenaga pengawas pendidikan agama islam. 2. Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama terkendala oleh masih rendahnya anggaran pembinaan agama sehingga pembinaan agama tidak sampai ke akar rumput dan terkadang muncul friksi-friksi di akar bawah. 3. Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf masih mengalami beberapa kendala dan hambatan, meliputi: a. Tanah wakaf diperjualbelikan. b. Pemanfaatan tanah wakaf yang tidak dipublikasikan. c. Banyaknya tanah wakaf yang dikelola yayasan untuk sarana pendidikan diakui sebagai milik yayasan sehingga ketika sekolah dialihkan menjadi negeri, tanah wakaf tersebut tidak diganti. d. Belum terbentuknya perwakilan badan wakaf indonesia di Provinsi dan Kabupaten/Kota. e. Kemampuan pengelola wakaf yang belum memadai. f. Kurangnya kesadaran umat untuk berwakaf. B. Dinas Sosial BALI. Permasalahan dan hambatan dalam Pelaksanaan bidang SOSIAL, meliputi: 1. Pelaksanaan penanganan permasalahan sosial masih terkendala oleh beberapa hal, yaitu: a. Masih terbatasnya anggaran/dana, termasuk alokasi untuk penanganan PMKS. 17
b. Belum tersedianya SDM yang mempunyai skill terkait kesejahteraan sosial. c. Masih adanya kekurangan sarana dan prasarana pada lembaga terkait dengan penanganan masalah sosial seperti panti. 2. Permasalahan dalam Pelaksanaan KUBE, meliputi: a. Adanya KUBE yang tidak bisa berkembang karena pengelolaan administrasi dan koordinasi yang kurang baik. b. KUBE Swadarma di desa Tukad Mungga terkendala oleh Terbatasnya peralatan, yaitu mesin pencacah sampah dan terbatasnya jumlah hewan ternak (sapi) sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan akan permintaan pupuk di daerah tersebut dan sekitarnya. 3. Permasalahan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, meliputi: a. Masih terdapat RTSM yang belum terdata dalam database PKH sehingga pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui program ini masih mengalamai kendala. b. Pelaksanaan PKH di desa Tukad Mungga terkendala oleh kurang intensifnya komunikasi/koordinasi antar Service Provider yang di atas (Dinas) dengan yang di bawah sehingga menyulitkan pendamping dalam mendata ke lapangan. Selain itu, program PKH di desa ini juga terhambat oleh masih adanya RTSM di desa Tukad Mungga yang belum menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) karena masih ada yang belum masuk database PKH. Selain permasalahan tersebut, terdapat masukan terkait dengan RUU tentang Fakir Miskin, yaitu “Program Penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara terpadu, dimana dalam memberdayakan Fakir Miskin (KK Miskin), juga harus dapat membantu Lanjut Usianya, Anaknya, serta Rumah dan Lingkungannya”.
C. Bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana BALI Kendala dan permasalahan pelaksanaan bidang penanggulangan bencana di BALI: 1. Sarana dan prasarana belum memadai. 2. Kurangnya dana/anggaran yang memadai. 3. Sistem pengendalian belum terintegrasi secara menyeluruh. 4. Kurangnya Standar Operasional Procedur (SOP) yang dimiliki Provinsi BALI. 5. Aspek kelembagaan belum maksimal/Belum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
D. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) BALI. Permasalahan dan Hambatan pelaksanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di BALI: 1. Masih adanya beberapa masalah ketidakadilan gender di BALI, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pelecehan seksual, Perlindungan Anak 18
2. 3. 4.
5.
seperti pencurian oleh anak, serta diskriminasi terhadap perempuan, terutama dalam dunia kerja terkait dengan upah dan pelaksanaan perlindungan fungsi reproduksi. Masih kuatnya stereotip yang melemahkan peran dan posisi perempuan dalam masyarakat BALI. Masih minimnya jumlah dan peranan perempuan di ranah publik, meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pengalokasian anggaran di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum memadai sehingga program-program yang menjadi prioritas belum maksimal dapat dilaksanakan. Belum ada Perda yang terkait dengan Perlindungan Anak.
19
BAB IV REKOMENDASI
Berdasarkan data dan hasil Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi BALI, dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut. 1. Terkait dengan adanya kekurangan guru agama Islam, Komisi VIII DPR RI bersama dengan Kementerian Agama RI perlu merumuskan kebijakan dan sistem yang mengatur tentang pemerataan/persebaran tenaga pendidikan guru agama. 2. Komisi VIII DPR RI hendaknya meningkatkan alokasi anggaran untuk Bimbingan masyarakat Islam dalam rangka menjaga peningkatan pelaksanaan fungsi agama, termasuk dalam menjaga Kerukunan Umat Beragama. 3. Terkait dengan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, diusulkan perlunya pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di tiap-tiap Provinsi hingga ke Kabupaten/Kota. Jika BWI belum terbentuk di tiap-tiap Provinsi, Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Forum Nadzir Wakaf di setiap Kabupaten/Kota. 4. Dalam rangka efektifitas upaya penanggulangan bencana di daerah BALI, maka pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah baiik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus segera ditindaklanjuti. 5. Melihat keberhasilan KUBE Swadharma dan efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Tukad Mungga, Komisi VIII DPR RI merekomendasikan agar Kementerian Sosial melakukan pendampingan secara lebih intensif terhadap KUBE yang masih belum berkembang serta meratakan Program Keluarga Harapan secara lebih luas di daerah yang belum ada.
BAB V PENUTUP Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai Laporan Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi BALI. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan tugas Konstitusional.
TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI KE PROVINSI BALI KETUA,
H. GONDO RADITYO GAMBIRO
20
