LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI KE PROVINSI BALI PADA MASA RESES PERSIDANGAN IV TAHUN 2008 – 2009 -------------------------------
PENDAHULUAN 1. Dasar Kunjungan Kerja. Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Bali berdasarkan Keputusan DPR RI Tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjugan Kerja Berkelompok dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2008 – 2009 dan Rapat Intern Komisi II DPR RI. Tim Kunjungan Kerja Komisi II ke Provinsi Bali berjumlah 18 (delapan belas) orang Anggota yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. Sayuti Asyathri dan Anggota Tim terdiri dari : NO
NO. AGT
N A M A
1.
A. 532
Ir. Sayuti Asyathri
Ketua Tim Wk.Ketua Komisi II DPR RI F. PG
2.
A. 152
DR. M. Idrus Marham
Wk.Ketua Komisi II DPR RI F.PAN
3.
A.482
Drs. H.Priyo Budi Santoso
Anggota F.PG
4.
A. 442
Drs. H. Sulaiman Efendi
Anggota F.PG
5.
A. 473
H.Abdul Nurhaman,S.IP,S.Sos MSi
Anggota F.PG
1
KETERANGAN
6.
A. 494
Mustokoweni Murdi, SH
Anggota F.PG
7.
A. 383
Hj. Tumbu Saraswati, SH
Anggota F.PDIP
8.
A. 362
Ir. Sutjipto
Anggota F.PDIP
9.
A. 352
Ganjar Pranowo
Anggota F.PDIP
10.
A. 26
Dra. Lena Maryana Mukti
Anggota F.PPP
11.
A. 13
TGK. H. Muhammad Yus
Anggota F.PPP
12.
A. 103
Ignatius Mulyono
Anggota F.PD
13.
A. 105
Sugiyardi
Anggota F.PD
14.
A. 183
Anggota F.PAN
15.
A. 144
DR.Ir.Hj. Andi Yuliani Paris, MSc H. Hermansyah Nazirun, SH
16.
A. 221
Drs. Saifullah Ma’shun
Anggota F.PKB
17.
A. 267
Drs. H. Mahfudz Siddiq, Msi
Anggota F.PKB
18.
A. 71
Prof. DR. Ryaas Rasyid, MA
Anggota F.BPD
Anggota F.PAN
Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh staf Sekretariat dan tenaga ahli Komisi II DPR RI, mitra kerja Komisi II DPR RI dari Departemen Dalam Negeri, Seretariat Negara, Sekretariat Kabinet, BPN, ANRI dan TV Partemen Setjen DPR RI. 2. Waktu Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 2009 ke Provinsi Bali dan telah mengadakan pertemuan dengan Gubernur, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan PANWAS Provinsi/Kabupaten/Kota, Kakanwil BPN dan para Kepala Kantor BPN Provinsi Bali, dan Bupati serta BKD Kabupaten Gianyar.
2
3. Hasil Kunjungan Kerja Dari pertemuan dengan Gubernur, KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dan PANWAS Provinsi/Kabupaten/Kota, Kakanwil BPN, dan para Kepala Kantor BPN Provinsi Bali dan Bupati serta BKD Kabupaten Gianyar telah diperoleh masukan yang sangat bermanfaat bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan pasangan kerja pada Masa Persidangan yang akan datang, sebagai berikut :
II. PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH A. Evaluasi dan Pelaksanaan PNPM Mandiri 1. PNPM Mandiri Pedesaan dengan SKPD Pelaksana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali. Pada Tahun 2009 lokasi PNPM Mandiri Pedesaan di 46 Kecamatan pada 8 Kabupaten (data selengkapnya terlampir). 2. PNPM Mandiri Perkotaan dengan SKPD pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali (informasi selengkapnya terlampir). 3. PNPM Mandiri Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian Pedesaan (PUAP) dengan SKPD pelaksana BPTP Provinsi Bali. Lokasinya di 248 Desa pada 9 Kabupaten/Kota se Provinsi Bali (informasi selengkapnya terlampir). 4. Jumlah dana yang dialokasikan dari APBN pada PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2009 sebesar Rp.40.100.000.000,- (empat puluh milyar seratus juta rupiah). Data selengkapnya terlampir. 5. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Program PNPM Mandiri pedesaan yaitu : Secara umum indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Program PNPM Mandiri Pedesaan yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan. Indokator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Program PNPM Mandiri Pedesaan secara lebih rinci adalah sebagai berikut :
3
a. Meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan dalam pengelolaan pembangunan. b. Melembaganya pengelolaan pembangunan partisipatif. c. Meningkatnya kapasitas Pemerintah Desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif. d. Tersedianya sarana dan prasana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan masyarakat. e. Melembaganya pengelolaan dana bergulir. f. Terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD). g. Melembaganya kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan.
6. Permasalahan a. Masih ada ego sektoral dalam rangka implementasi program dilapangan. Hal ini menyebabkan banyaknya lembaga yang dibentuk oleh masing-masing program begitu juga dengan gagasan-gagasan yang dihasilkannya seolah-olah hanya untuk satu program saja. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu dibuatkan suatu kebijakan dari pusat yang mengatur bahwa lembaga yang sudah dibentuk oleh suatu program harus dimanfaatkan oleh program lainnya. Sebagai contoh Unit Pengelola Kegiatan yang telah terbentuk melalui PNPM Mandiri Pedesaan harus mau dimanfaatkan oleh program lainnya begitu juga dengan RPJMDes yang disusun di masing-masing desa harus mau dimanfaatkan oleh program lainnya bukannya dengan membikin usulan-usulan yang baru. b. BKAD belum berfungsi secara maksimal karena belum memiliki payung hukum yang tetap yaitu Perda. Sampai saat ini Kabupaten yang telah memperdakan BKAD yaitu Kabupaten Jembrana dan Gianya. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu 4
didorong agar segera memperdakan BKAD demi keberlanjutan program pembangunan partisipatif tersebut. c. Masih minimnya keterlibatan masyarakat miskin dalam proses perencanaan. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan suatu kebijakan dari Pemerintah pusat agar Pemerintah Daerah dapat diberikan berkreasi dalam mengemas program PNPM Mandiri Pedesaan ini agar kegiatannya dapat langsung menyentuh masyarakat miskin secara langsung.
B. Administrasi Kependudukan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Komisi II DPR RI ingin memperoleh penjelasan tentang hal-hal sebagai berikut : 1. Program SIAK di Bali sudah disiapkan perangkatnya, tapi saat ini masih menunggu jaringan diinstalasi ulang oleh teknisi dari Ditjen. Administrasi Kependudukan, apabila perangkat SIAK ini sudah bisa dioperasionalkan maka pemerintah Provinsi Bali akan memiliki data base kependudukan yang valid yang dapat dipergunakan sebagai layanan data bagi yang membutuhkan. 2. Sementara ini sistem on line belum bisa dilaksanakan tapi nantinya akan mengarah sistem off line, back up data, sistem LAN dan sistem keamanannya belum isa dioperasionalkan karena perangkatnya masih menunggu di instal ulang. 3. SDM (operator) untuk mengoperasikan program SIAK sudah ada dan telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Depdagri c/q. Ditjen. Administrasi Kependudukan, kami telah melatih tenaga operator Kabupaten/Kota se Bali melalui Bintek Operator SIAK. 4. Manfaatnya lebih cepat didalam mengakses data skala provinsi dan memberikan layanan data dengan baik dan valid bagi yang membutuhkan, permasalahannya biaya operasional dan pemeliharaannya perangkat SIAK tersebut perlu dana yang besar.
5
C. Komisi Pemilihan Umum (PANWAS) PEMILU
(KPU)
dan
Panitia
Pengawas
1. Dalam tahapan penyelenggaraan PILEG dan PILPRES tahun 2009 partisipasi masyarakat untuk melihat pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) pasif dan pemilih kurang aktif untuk menfaftarkan dirinya di PPS. Petugas PPDP dan PPS tidak berani mencoret, dengan alasan yang bersangkutan akan melapor lagi keberadaannya menjelang pemungutan suara dilaksanakan. Oleh karenanya perlu dilakukan sensus penduduk dengan memberikan bukti single identity number serta ada satu lembaga independen yang secara terus menerus melakukan pemutakhiran data penduduk. 2. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, pemilih yang menggunakan KTP menganggap mereka bisa memilih di TPS mana saja. Anggapan seperti itu menjadi hambatan karena waktu sangat terbatas untuk memberikan penjelasan bahwa pemilih yang menggunakan KTP harus memilih di TPS yang sesuai dengan alamat KTP dan dilengkapi dengan KK. 3. Dalam rangka memperbaiki sistem PEMILU yang akan datang khususnya terkait dengan tugas pengawasan, PANWAS Provinsi Bali mengusulkan agar setiap TPS diangkat 1 (sat) relawan pengawas. 4. Seluruh data PILEG di Provinsi Bali tidak bisa masuk KPU, karena scanner di Provinsi Bali tidak bisa dipakai. 5. PANWAS Provinsi Bali dibentuk terlambat yaitu pada tanggal 28 Agustus 2008, sehingga beberapa tahapan penyelenggaraan PEMILU Legislatif oleh KPU, PANWAS tidak bisa mengawasi termasuk tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), akibatnya tercatat ada pemilih ganda bahkan diantaranya ada yang sampai 7 (tujuh) kali dan jumlah seluruh pemilih ganda 16.093 pemilih, diantaranya tercatatnya TNI/POLRI. 6. Pemilih yang menggunakan KTP 0,3%, hal ini disebabkan pada saat DPT ditetapkan orangnya tidak ada sehingga tececer tidak terdaftar dalam DPT, namun dalam PILPRES mereka menggunakan KTP. 7. PANWAS mengusulkan agar tidak bersifat ad hoc tetapi permanen. 6
III.APARATUR NEGARA A. Pelayanan Publik 1. Kualitas SDM pelayanan belum memadai sehingga perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar memiliki kepekaan dan menumbuhkan sikap kerja yang berorientasi pelayanan dan kepuasan masyarakat. 2. Diseminasi informasi dan komunikasi internal dalam unit penyelenggara pelayanan perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi agar komunikasi internal dan eksternal dengan masyarakat dapat ditingkatkan. 3. Untuk mengatur fungsi, tugas, standar pelayanan, perilaku penyelenggara pelayanan dan penanganan pengaduan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 6 Agustus 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 4. Pembinaan dan Penilaian Unit Pelayanan Publik dalam rangka Citra Pelayanan Prima. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan melalui pembenahan berbagai aspek, antara lain kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana, akuntabilitas, dan pengawasan guna menghasilkan pelayanan publik yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan transparan. 5. Sertifikasi ISO 9001:2000 terhadap Unit Pelayanan dilingkungan Pemerintah ProVinsi Bali. Pemerintah Propinsi Bali bekerja sama dengan Badan Sertifikasi ISO telah mengimplementasikan ISO 9001:2000 di 8 (delapan) Unit Pelayanan yaitu Rumah Sakit Indera, Rumah Sakit Jiwa, Bidang Perdagangan Luar Negeri Disperindag, Kantor SAMSAT Buleleng, Kantor SAMSAT Klungkung, Kantor SAMSAT Gianyar, UPT Metrologi Disperindag dan UPT Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan. Untuk menjaga kepatuhan terhadapijplementasi ISO 9001:2000 setiap 6 (enam) bulan sekali dilakukan penelitian ulang/audit suveillance oleh Badan Sertifikasi ISO. Implementasi ISO 9001:2000 merupakan penerapan sistem manajemen mutu standar internasional dimana kebijakan organisasi (kebijakan mutu), target kinerja (sasaran mutu) dirumuskan, didokumentasikan, diimplementasikan melalui 7
prosedur (prosedur mutu) dan pencapaiannya diukur secara terus menerus untuk perbaikan secara bekelanjutan. 6. Untuk memperbaiki iklim usaha di Provinsi Bali khususnya dalam pemberian perijinan telah dibentuk Dinas/Badan/ Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pinti (PTSP). Pembentukan tersebut berdasarkan PP 41 Tahun 2007, Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008. 7. Rincian dari indikator yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring sebagai berikut : Kelembagaan : - Bentuk kelembagaan. - Dasar hukum pembentukan lembaga. - Kewenangan - Cakupan layanan. Sistem dan Prosedur : - Keberadaan standar pelayanan. - Dasar SOP. - Kebaradaan front office dan back office. - Transparansi biaya, waktu dan persyaratan. - Penyederhanaan prosedur perijinan (pelayanan ijin paralel). - Waktu yang dibutuhkan dalam proses ijin. - Jumlah persyaratan perijinan. - Keberadaan indeks kepuasan masyarakat (IKM). - Keberadaan mekanisme dan sarana pengaduan. - Kebijakan insentif dan sarana pengaduan. Operasional : - Kebijakan pengembangan pengawal. - Ketersediaan jumlah pegawai. - Ketersediaan komputer. - Keberadaan sistem informasi manajemen. - Sistem database. - Laporan kinerja. - Frekuensi pelaksanaan IKM. - Evaluasi SOP. - Besaran dana operasional PTSP. 8
- Ketersediaan infrastruktur kantor. -
Persepsi Publik : Kemudahan prosedur pelayanan. Kesesuaian biaya. Kecepatan dalam penyelesaian ijin. Kemudahan persyaratan pelayanan. Kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan. Keadilan atau pemerataan pemberian pelayanan. Kenyamanan ruang pelayanan. Keramahan dan kesopanan petugas. Kualitas dan kemampuan petugas pelayanan. Penampilan petugas pelayanan. Tanggapan terhadap pengaduan. Bentuk layanan pengaduan yang disediakan. Sertifikasi ISO dalam memberikan pelayanan.
B. Kepegawaian 1. Persyaratan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dari Golongan II ke Golongan III adalah PNS berpangkat minimal II/c dengan masa kerja 2 tahun bagi yang memperoleh ijazah S-1 atau D-IV, dan masa kerja 3 tahun bagi yang memiliki ijazah S-1 atau D-IV. Untuk pendidikan S-2 ke Golongan III/b adalah PNS dengan pangkat minimal III/a dengan masa kerja 3 tahun. Sedangkan untuk pendidikan S-3 ke Golongan III/c adalah PNS dengan pangkat minimal III/b dengan masa kerja 3 tahun. 2. Mengusulkan secara intens kepada Pemerintah Pusat, supaya segera ditetapkan Keppres tentang Pola Karier PNS agar dapat dijadikan panduan dalam implementasi Sistem Pola Karier di daerah. 3. Melanjutkan pola rekruitmen Calon Praja IPDN sesuai sistem, pola dan norma yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2009 ini jumlah Praja IPDN Utusan Pemerintah Provinsi Bali yang sedang mengikuti pendidikan yaitu : Tingkat II sebanyak 18 orang (Angkatan 19 Tahun 2008) Tingkat III sebanyak --- orang (Tahun 2007 tidak ada penerimaan)
9
Tingkat IV sebanyak 32 orang (Angkatan 18 Tahun 2006, yang rencananya akan diwisuda pada bulan September 2009 ini. Dan saat ini tengah berlangsung proses seleksi di daerah, yang didaerah Bali diikuti oleh 323 peserta/pelamar dari seluruh Kabupaten/Kota di Bali. 4. Pada Pemerintah Provinsi Bali terdapat 92 (sembilan puluh dua) tenaga honorer yang tidak dapat masuk data base, karena tidak memenuhi ketentuan umur dan masa kerja sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam PP 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer daerah menjadi CPNS. 5. Terhadap THD yang tidak dapat diangkat menjadi CPNS, maka dalam upaya menciptakan kepastian hukum, dasar pelaksanaan tugas, pensiun, termasuk rencana pemberian tunjangan kompensasi (pesangon) bagi Tenaga Honorer, khususnya yang masih bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, maka akan diatur dalam bentuk Peraturan Gubernur yang sapai saat ini masih dalam prosdes penyusunan dan tahap koordinasi dengan instansi terkait. C. Kearsipan. 1. Melaksanakan Akuisisi Arsip SKPD Provinsi Bali dan masyarakat. 2. Melaksanakan peningkatan sumber Daya Manusia (SDM) melalui Bintek Kearsipan, Diklat Kearsipan bagi Pengelola Arsip. 3. Sosialisasi Kearsipan melalui pameran. 4. Penelusuran Arsip Pelabuhan, Pahlawan Nasional dan Daerah, Arsip Seniman dan Arsip Bali tempo dulu. 5. Hal-hal yang mendesak memerlukan Depo Arsip serta kelengkapan sarana dan prasarana Arsip yang aman dari bencana kebakaran dan bencana alam lainnya. 6. Merencanakan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri di Bali untuk melaksanakan penelusuran arsip yang bernilai penting dan strategis (bersifat sejarah).
10
Hambatan : 1. Sulitnya mencari informan yang bisa memberikan informasi mengenai keberadaan arsip. 2. Arisp yang ditemukan kebanyakan rusak tidak bisa terbaca karena rendahnya pemeliharaan arsip oleh yang bersangkutan dan arsip banyak yang hilang.
IV. PERTANAHAN 1. Faktor-faktor penting yang menjadi sumber timbulnya persengketaan tanah diantaranya adalah : a. Belum tersedianya secara lengkap peta pendaftaran dengan skala yang sesuai dengan kebutuhan wilayah di Kantor Pertanahan se Propinsi Bali serta blum terpetakannya seluruh bidang tanah yang telah terdaftar (bersertifikat). b. Kepemilikan tanah warisan antara orang perorangan, tanahnya dikuasai oleh satu atau beberapa ahli waris saja sedang ahli waris lain tinggal di daerah lain dan akta/surat keterangan waris tidak menjelaskan keadaan yang sebenarnya. c. Penguasaan dan pemilikan tanah tidak dikuasai oleh pemegang hak (sertifikat) yang terbit lebih dahulu namun tidak diploting pada peta pendaftaran, sedang tanahnya dikuasai oleh pihak lain. d. Terjadi tumpang tindih pendaftaran tanah yang sebelumnya telah diterbitkan sertifikat kemudian terbit lagi sertifikat pengganti dengan alasan sertifikat hilang kemudian dialihkan, namun kemudian diketahui bahwa sertifikat asal ternyata tidak hilang tapi dijaminkan kepihak lain. e. Batas bidang tanah yang sudah diukur dan ditetapkan batasnya kemudian telah pula diterbitkan bukti haknya (sertifikat) tetapi tidak dipelihara dengan baik, dikemudian hari terjadi overlapting/tumpang tindih. f. Tingkat kemampuan aparat pelaksana teknis dilingkungan jajaran BPN RI yang tidak merata, sehingga dijumpai beberapa 11
permohonan yang belum lengkap/bermasalah tanpa diperiksa dengan seksama diterima untuk diproses dikantor pertanahan kabupaten dan kota. 2. Hambatan atau kesulitan yang dihadapi pihak BPN RI dalam penyelesaian sengketa tanah dan cara mengatasinya sebagai berikut : Personil yang menangani sengketa konflik dari perkara ditingkat kantor pertanahan kebupaten/kota hanya 3 (tiga) orang yaitu seorang kepala seksi dan 2 (dua) orang Kasubsi dan tidak ada staf serta masih kurangnya SDM yang mampu menganalisis kasus-kasus pertanahan baik dari aspek hukum perdata, tata usaha negara dan pidana. 3. Terkait dengan program kerja nasional pertanahan berupa kegiatan percepatan pendaftaran tanah (prona) diwilayah Provinsi Bali tahun anggaran 2007 dan 2008, pelaksanaannya dan hambatannya sebagai berikut : a. Tahun anggaran 2007, target sebanyak 9.500 bidang, selesai 9500 idang, dengan alokasi dana/keuangan sebesar Rp.3.355.000.000,b. Tahun anggaran 2008, target sebanyak 8.500 bidang, selesai 8.500 bidang, dengan alokasi dana/keuangan sebesar Rp.2.465.000.000,c. Khusus terhadap pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilakukan pencegahan terjadinya sertifikat ganda sebagai berikut : - Dengan penyediaan Peta Dasar Pendaftaran dengan berskala besar, yang saat ini Kanwil BPN Bali telah menggunakan Peta Citra sebagai Peta Tunggal. - Dengan disiplin memploting setiap bidang tanah hasil pengukuran baru (wajib dipetakan/ploting) pada peta tunggal yang telah ditentukan. d. Memetakan/memploting peta-peta bidang tanah baik koordinat lokal/nasional yang telah ada sebagai dasar penerbitan sertifikat pada peta tunggal.
12
e. Memploting bidang-bidang tanah yang letaknya sporadik dalam peta tunggal dengan metode GIM (Geographics Index Mapping) baik dengan biaya APBN atau swadaya masyarakat yang berkepentingan. f. Hambatan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengukuran bidang tanah. Kondisi petugas ukur yang ada saat ini kurang memadai karena : 1) Pendidikan petugas ukur relatif masih rendah, ada yang sarjana tetapi tidak sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Usia para petugas ukur sebagian besar telah mencapai diatas 50 tahun, sehingga kemampuan fisiknya menurun, sedangkan volume pekerjaan pengukuran makin meningkat. Alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian diwilayah perkotaan dan sekitarnya, merupakan suatu proses yang sulit untuk dihindari. Dinamika perekonomian dan pembangunan yang berlangsung tinggi diwilayah Provinsi Bali, menurut kebutuhan tanah yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tanah tersebut dengan keterbatasan tanah yang tersedia maka pemerintah Provinsi Bali dihadapkan pada kondisi yang sangat dilematis. Mengantisipasi keadaan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan pengendalian melalui kebijakan penataan ruang wilayah, dalam bentuk rencana tata ruang wilayah kebupaten/kota maupun rencana detail tata ruang kawasan. Sebagai bagian integral dari penataan ruang wilayah, maka peruntukan penggunaan tanah wilayah Provinsi Bali harus sesuai dan terintegrasi dengan kebijakan penataan ruang wilayah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali (dengan berlakunya UU No. 26/2007 Perda Nomor 3/2005 sedang dilakukan revisi tahun 2008/2009).
13
V. REKOMENDASI 1. Setiap tahun di Bali kehilangan tanah antara 5 sampai 10 juta meter kubik yang disebabkan oleh abrasi baik dari pantai utara maupun pantai selatan. Abrasi tersebut disebabkan adanya limbah darat yang berasal dari pupuk kimia dan pestisida mengalir ke laut utara dan selatan selain mengakibatkan abrasi juga membunuh terumbu karang dan plankton. Untuk mengatasi abrasi dan pencemaran akibat penggunaan pupuk kimia pestisida Komisi II DPR RI akan menyampaikan masalah ini ke Komisi IV DPR RI dan memohon agar ditindaklanjuti. 2. Pengadaan guru agama dengan sistem proporsional nasional, mengakibatkan Provinsi Bali kekurangan guru agama Hindu karena minoritas, semestinyapengadaan guru agama menggunakan sistem proporsional daerah. Komisi II DPR RI sangat memperhatikan pengadaan guru agama di Provinsi Bali dan akan menyampaikan masalah ini ke Komisi X DPR RI dan memohon agar dijadikan bahan pertimbangan untuk pengadaan guru agama di Bali menggunakan sistem proporsional daerah. 3. Masalah 1 (satu) desa degelontor dengan 48 program dari pusat dan dikelola dilaksanakan oleh 16 instansi. Yang menarik adalah desanya tidak maju-maju dan kepala desanya tidak tahu. Masalah ini dijadikan bahan dan akan dibicarakan dengan MENDAGRI bagaimana implem,entasi mana saja yang mengelola dan bagaimana mensinergikan dan mengkoordinasikan program-program tersebut. 4. Dalam rangka melindungi budaya dan tempat-tempat wisata agar tidak terulang dan terjadi lagi pengeboman, maka Provinsi Bali perlu menerapkan sistem keamanan dan dukungan anggaran khusus. Untuk mewujudkannya, maka kedepan Provinsi Bali harus berubah menjadi Daerah Istimewa Bali. Terkait dengan itu Pemerintah Provinsi Bali memohon kepada DPR melalui Komisi II DPR RI menindaklanjuti aspirasi masyarakat Bali yang ingin menjadi Daerah Istimewa dengan membentuk Undang-Undang tentang Daerah Istimewa Bali. 5. Dalam reformasi birokrasi perlu dilakukan secara struktural, kelembagaan, regulasi, mental, dan kultural. Disamping itu perlu
14
penegasan dan penajaman pola pembinaan karier. Masalah ini akan dibicarakan dalam RAKER dengan MENPAN. 6. Perlu dibicarakan dengan MENPAN dalam RAKER yang akan datang, bahwa langkah-langkah kedepan harus konsisten mengenai : a. Pengangkatan tenaga honorer yang tidak masuk data base perlu diperhatikan. b. Mengapa Peraturan Pemerintah dalam mengangkat Sekretaris Desa (Sekdes) usia maximum 51 tahun, sedangkan Peraturan Pemerintah yang mengatur pengangkatan tenaga honorer uisa maximum 46 tahun. Mengingat kedua Peraturan Pemerintah terssebut tidak konsisten padahal dud-duanya mengatur substansi yang sama yaitu pengangkatan CPNS, maka perlu dibicarakan dengan MENPAN.
VI. PENUTUP Demikian beberapa masalah aktual yang ditemukan Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI masa Persidangan IV Tahun Sidang 2008 – 2009 di Provinsi Bali, hasil pertemuan dengan Gubernur, KPU, PANWAS, KANWIL BPN Propinsi Bali dan Bupati, BPN dan BKD Kabupaten Gianyar, yang dapat kami laporkan guna ditindaklanjuti dan dapat dijadikan salah satu bahan rapat dengan mitra kerja Komisi II DPR RI.
Jakarta, Juli 2009 Ketua Tim/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Ir. Sayuti Asyathri A-152
15
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR-RI KE PROVINSI BALI PADA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2008-2009 ----------------------------------------------------------------------------------------
I I I I II II II II II II II II II II II II II I I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 2009
16
