LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2016-2017
KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA 2017
A. LATAR BELAKANG Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan yang memiliki wilayah terluas nomor tiga di Indonesia setelah Kalimantan Timur dan Propinsi Papua. Ibukotanya adalah Kota Palangka Raya.
Secara geografis wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terletak ditengahtengah pulau Kalimantan dan dapat dijadikan sebagai titik poros penghubung atau interconnection antara provinsi-provinsi lainnya di pulau Kalimantan, disamping itu letaknya juga dekat dan berhadapan langsung dengan laut / pulau Jawa.
Propinsi Kalimantan Tengah memiliki daerah-daerah yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh sungai-sungai baik sungai besar maupun sungai-sungai kecil. Tercatat sekitar 11 (sebelas) sungai besar dan 33 (tiga puluh tiga) sungai kecil mengalir membelah bentangan alam Kalimantan Tengah. Luas wilayah yang besar serta mayoritas daerah berupa hutan tropis tidak saja membuat Kalimantan Tengah kaya akan wilayah tetapi juga banyaknya keanekaragaman hayati serta sumber daya energi dan mineral yang melimpah. Antara lain yang sudah diusahakan berupa tambang batubara, emas, zirkon, besi. Terdapat pula tembaga, kaolin, pasir kuarsa, fosfat, batu gamping, batuan beku/batu belah, biji besi, timah hitam, batu permata, dan lain-lain yang tersebar di 8 (delapan) kota/kabupaten Propinsi Kalimantan Tengah. Yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten
Kotawaringin
Barat,
Kabupaten
Kotawaringin
Timur,
Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabuapeten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabuapaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Murung Raya.
Adapun potensi energi di Provinsi Kalimantan Tengah juga sangat melimpah yang berasal dari sumber energi yang beragam; dari Batubara
Kalori Rendah sebesar 50.920.000 ton. Gas sebesar 20 MMSCFD. Air sebesar 920,4 MW. Sinar matahari/surya, potensi intensitas radiasi matahari 4,8 Wh/m². Biomassa sebesar 24.331.098.160,56 MJ, dengan Estimasi Kapasitas 337,57 MW. Biogas dari limbah sawit sebesar 2.605.657.046 MJ, dengan Estimasi Kapasitas 36,151 MW dan potensi energi Angin disepanjang pesisir pantai di Provinsi Kalimantan Tengah (sumber: Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah)
Karena itu industri pertambangan adalah industri yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan di Propinsi Kalimantan Tengah. Namun sering kali terjadi daerah-daerah yang kaya akan sumber daya mineral dan energi menunjukkan tingkat perekonomian dan pembangunan yang kurang dibandingkan daerah yang tidak memiliki banyak cadangan mineral dan energi. Fenomena ini diungkapkan dan diteliti dalam “Resource Curse Theory” atau teori kutukan sumber daya. Karena itu sangat penting bagi Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah untuk dapat mengelola sebaik-baiknya sumber daya mineral dan energi dimilikinya agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai obyek kunjungan pada reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016 – 2017. Kunjungan ini dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui kunjungan kerja ini diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi serta membawa informasi dan data terkait bidang – bidang kerja Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam menjalankan fungsinya.
B. DASAR HUKUM Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah: 1. Undang-Undang Permusyawaratan
Nomor
17
Rakyat,
Tahun
Dewan
2014
Perwakilan
tentang
Majelis
Rakyat,
Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. 3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017.
C. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Tengah adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi. Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut: 1. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi; 2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi; 3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah. 4. Secara khusus, fokus perhatian kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah pada kesempatan ini pada sektor penyediaan energi,
distribusi
ketenagalistrikan.
dan
harga
BBM
dan
Gas
serta
masalah
D. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN Kegiatan kunjungan
kerja Komisi VII DPR RI
direncanakan akan
dilaksanakan pada tanggal 2 Mei s/d 6 Mei 2017 dan mempunyai lokasi tujuan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Tengah.
Sedangkan agenda
kegiatan Kunjungan Kerja adalah melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan agenda sebagai berikut: 1. Pertemuan dengan Gubernur, DPRD, Kapolda dan Pangdam Provinsi Kalimantan Tengah, Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
RI,
Kementerian
RISTEK
dan
DIKTI
RI,
Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, PT. Pertamina (Persero), PT. Pertamina Kalteng, PT PLN (Persero), BPH Migas, SKK Migas dan instansi terkait lainnya. 2. Pertemuan dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Kementerian LHK RI,PT Mineral Coal, PT. Marunda Graha Mineral, dan PT Asmin Koalindo Tuhup. 3. Pertemuan dengan Direksi PT. Pertamina (Persero), PT. Pertamina Kalteng, BPH Migas, dan SKK Migas terkait dengan permasalahan penyediaan dan distribusi BBM dan LPG. 4. Kunjungan dan pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero) GM PLTU Pulang Pisau Unit 2, dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI terkait dengan permasalahan ketenagalistrikan dan upaya peningkatan rasio elektrifikasi dan RUPTL di Provinsi Kalimantan Tengah; 5. Kunjungan dan Pertemuan dengan Direksi PT Pertamina (Persero) terkait dengan permasalahan penyediaan dan distribusi BBM dan LPG;
E. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Tengah adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup (LH), serta Riset dan Teknologi (RISTEK) serta ketenagalistrikan. Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.
F. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan) 2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan melihat langsung objek kunjungan. 3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya. 4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat Komisi VII DPR RI.
G. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari tiap-tiap fraksi, sebagaimana terlampir.
BAGIAN II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA
1. Pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, DPRD, Kapolda dan Pangdam Provinsi Kalimantan Tengah, Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian RISTEK dan DIKTI RI, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, PT. Pertamina (Persero), PT. Pertamina Kalteng, PT PLN (Persero), BPH Migas, SKK Migas dan instansi terkait lainnya. Pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan instansi terkait dengan bidang kerja Komisi VII DPR RI membahas berbagai permasalahan terkait dengan sektor energi, minerba (minaral dan batubara) dan kelistrikan, selain itu juga menyinggung persoalan lingkungan hidup dan riset dan teknologi. Pada pertemuan tersebut yang menjadi fokus perhatian utama adalah pembahasan masalah kelistrikan, terkait dengan kekurangan pasokan dan upaya menambah rasio elektrifikasi di waktu yang akan datang serta masalah distribusi BBM dan masalah
kontribusi
pemegang
PKP2B,
KK
dan
IUP
terhadap
pembangunan daerah. Hasil-hasil pertemuan tersebut adalah sebagai berikut: a. Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang memiliki aneka sumber daya mineral logam maupun batuan yang melimpah. Sumber daya minerla tersebut diantaranya adalah batubara, minyak bumi, gas, emas, perak, biji besi, galena, bauksit, zikron serta mineral lainnya. Ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah investasi usaha dibidang pengelolaan bahan galian yang terus ikut mempengaruhi iklim berusaha diantaranya perbankan, pariwisata, pertambangan, dan dunia usaha lainnya.
b. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki total 15 Perjanjian Karya Pengussahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan 5 Kontrak Karya. c. PNBP sub sektor pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 56,66 % yakni 951 Milyar dari target 1.6 Triliyun, dimana hal ini disebabkan oleh rendahnya harga jual batubara dan komoditi tambag lainnya pada tahun 2015-2016. Pada triwulan I per April tahun 2017 mencapai 56,80 % yakni 508 Milyar dari target 896 Milyar. d. Provinsi
Kalimantan
Tengah
masuk
dalam
sistem
kelistrikan
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng). Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan rasio elektrifikasi tergolong rendah di Indonesia, baru sekitar 74,22 %. Rasio elektrifikasi terendah keempat setelah Papua, NTT dan Sulawesi Utara. e. Total Daya Mampu (DM) seluruh system di Kalselteng sebesar 632 MW sedangkan beban puncak (BP) tertinggi adalah sebesar 540 MW. Sehingga terjadi surplus daya sebesar 92 MW. Meski mengalami surplus, tetapi karena rasio elektrifikasi masing-masing kabupaten tidak merata, sehingga masih ada beberapa desa di Kabupaten tertentu, seperti di Kabupaten Pulang Pisau yang belum teraliri listrik atau di desa-desa di kabupaten lain yang sering mengalami pemadaman listrik bergilir. f. Rasio Desa Berlistrik sampai dengan maret 2017 sebesar 81,32 %. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2016. Penurunan tersebut diakibatkan oleh banyaknya kerusakaan lampu PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang rusak. Rincian daftar jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik masingmasing kabupaten sebagai berikut:
g. Provinsi Kalimantan Tengah dan PLN Wilayah Kalselteng telah memiliki roadmap dalam peningkatan rasio desa berlistrik sampai tahun 2019 diharapkan rasio elektrifikasi dapat mencapai 92 %, secara lengkap roadmap tersebut sebagai berikut:
h. Progres pembanguan listrik di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 meliputi;
PLTU Kalteng 1 2 x 60 MW di Desa Buntoi Pulang Pisau. Progres 93,25 %
PLTMG Bengkanai 155 MW di Desa Karendan Barito Utara. Progress 99.06 %
PLTU Sampit 2 x 25 MW di Desa Bagendang Permai Kotawaringin Timur. Progres 33,37 %
PLTU Kuala Pambuang 2 x 3 MW di Desa Pematang Kambat Seruyan. Progres 13,24 %
i.
Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai sumber dan potensi energi yang cukup beragam, yaitu potensi energi terbarukan, diantaranya, tenaga angin, air/sungai, PLTMH, PLTU, tenaga matahari (PLTS), biogas, biomssa Namun demikian, potensi-potensi tersebut belum dapat dikembangkan dengan maksimal karena berbagai hambatan termasuk kondisi geografis dan anggaran, serta yang utama adalah kebijakan dan dorongan dari pemerintah pusat.
j.
Kementerian ESDM dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu mempertajam konsep dan perencanaan termasuk perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka memaksimalkan upaya-upaya untuk percepatan peningkatan elektrifikasi dan pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat, khususnya masyarakat di pinggiran sepanjang sungaki di Provinsi Kalimantan Tengah.
k. Proses penyediaan dan distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Tengah yang dikerjakan PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VI Kalimantan tidak terdapat masalah signifikan. BBM di suplai dari depot besar, TBBM Kotabaru melalui jalur sungai. Sementara penyediaan dan distribusi LPG disuplai dari STS Kalbut dan di back up oleh Kilang RU V balikpapan, STS Teluk balikpapan, dan Tanjung Uban. l.
Untuk Provinsi Kalimantan Tengah target pelaksanaan program BBM 1 harga pada tahun 2017 terdapat di kabupaten Seruyan, yakni di
Kecamatan Danau Sembuluh melalui pembangunan APMS (Agen Pengecer Minyak Solar). m. Terkait optimalisasi lahan gambut, Kementerian Riset dan Teknologi melakukan insentif kepada Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 2.5 Milyar untuk melakun riset dan eksperimen optimalisasi potensi lahan gambut dibidang lingkungan hidup maupun maupun bidang-bidnag lainnya. n. Kondisi lingkungan hidup indeks secara umum realtif baik, tidak terdapat masalah signifikan, hanya saja kualitas air air sedikit bermasalah akibta tambang. Dalam kaitan pengelolaan lahan gambut, Kabupaten Pulang Pisau menjadi prioritas dalam program restorasi lahan gambut karena termasuk wilayah yang sangat rentan terhadap kebakaran. 2. Pertemuan
dengan
Pertambangan
Dirjen
dan
Energi
Minerba
Kementerian
Provinsi
Kalimantan
ESDM
RI,
Tengah,
Dinas Dirjen
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kementerian LHK RI, dan Perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di kalimantan tengah
Hasil pertemuan dan pembahasan dengan direksi dan jajaran PT Pertamina (Persero) wilayah Kalimantan Tengah dan instansi lainnya adalah sebagai berikut: a. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakuakan bahwa status CnC (Clear and Clean) terhadap perizinan IUP yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:
IUP Batubara sejumlah 406 IUP, diaman 265 IUP telah CnC dan 141 IUP belum CnC.
IUP Mineral Logam 75 IUP, dimana 60 IUP telah CnC dan 11 IUP belum CnC.
b. Belum semua
Kabupate/Kota di Provinsi Kalimatan Tengah
menyerahkan dokumen perizinan sesuai amanat UU No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga menyulitkan DESDM dalam melakukan pembinaan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan. c. Belum adanya penetapan batas administrasi antar Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dan batas administrasi antar Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan oleh Kementerian Dalam negeri menyebabkan terjadinya tumoang tindih wilayah IUP di area perbatasan, sehingga meyebabkan beberapa permasalahan. d. Masih banyak pemegang IUP yang tidak patuh terhadap kewajiban keuangan (royalti dan iuran tetap, jaminan reklamasi paska tambang) sebelum dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi. e. Sebagian besar pemegang IUP masih belum menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan paska tambang. f. Maraknya pertambangan tanpa izin (PETI) g. Sebagai upaya untuk optimalisasi pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaah tambaang diperlukan pembentukan lembaga inspektur tambang di tingkat Provinsi. h. Realisasi PNBP Provinsi Kalimantan tengah dari sektor pertambangan hanya 56,66 % yakni 951 Milyar dari target 1.6 Triliyun, hal ini disebabkan karena:
Target PNBP yang ditetapkan Pemerintah Pusat terlalu tinggi;
Rendahnya
harga
jual
komoditas
tambang,
khususnya,
batubara;
Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk ekspor logam tidak boleh raw material;
Pemegang IUP sebagian besar belum melakukan kewajiban pembayaran iuran tetap.
i.
Belum ada data rinci terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan
(pajak,
royalti,
PNBP,
dan
lain-lain)
disingkronkan dengan data Kementerian Keuangan dan BPK.
untuk
j.
Meninjau
ulang
peraturan-peraturan
daerah
/
Gubernur
yang
menghambat untuk mendukung kelangsungan dan stabilitas bisnis perusahaan tambang terkait:
Mempermudah peraturan perizinan Galian C;
Memperketat
peraturan
dengan
melarang
angkut
hasil
tambang bagi perusahaan yang tidak memiliki pelabuhan angkut;
Mengizinkan kembali untuk dapat melewati Jembatan Hasan Basri Sungai Barito bagi Kapal Tongkang yang memiliki pandu, atau dengan membuat penerangan diatas jembatan.
k. 3 (tiga) Perusahaan (PT. Asmin bara Bronang, PT Marunda Graha Mineral, dan PT Asmin Coalindo Tuhup) yang telah memperoleh PROPER peringkat BIRU untuk dapat ditingkatkan peringakatnya menjadi peringkat HIJAU atau EMAS.
3. Pertemuan dengan dengan PT. Pertamina (Persero) Kalimantan Tengah, Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, BPH Migas, dan SKK Migas Hasil pertemuan dan pembahasan dengan direksi dan jajaran PT Pertamina (Persero) wilayah Kalimantan Tengah dan instansi-instansi terkait adalah sebagai berikut: a. Infrastruktur BBM milik Pertamina di Provinsi NTT terdiri dari 3 Terminal BBM (TBBM), 3 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), Depot LPG dengan persebaran penyalur BBM sebanyak 54 SPBU, 41 APMS, 5 SPBN/SPDN, 17 AMT, 3 SPBB dan penyalur LPG sebanyak 4 SP(P)BE PSO, 1 SPPEK NPSO, 27 Agen LPG PSO, 9 Agen LPG Non PSO. b. Pada tahun 2016 BBM yang disalurkan sebanyak 457 juta liter BBM dengan rincian Premium sebanyak 313 juta liter, Kerosene sebanyak
12,2 juta liter, Solar sebanyak 133 juta liter, dan LPG sebanyak 31.849 MT untuk melayani kebutuhan BBM dan LPG di Provinsi Kalimantan Tengah. a. Realisasi program BBM 1 harga pada tahun 2017 terdapat di kabupaten Seruyan, yakni di Kecamatan Danau Sembuluh melalui pembangunan 54 SPBU dan 41 APMS, dan rencan akan beroperasi pada bulan Juli 2017 serta ditambah 10 titik APMS tambahan pada tahun 2018 dan 2019 di beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. b. Distribusi dan penyediaan Program BBM 1 harga menngunakan pesawat Pelita Air dengan biaya distribusi per liter sebesar 38.000 c. Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya adalah karena adanya konsentrasi pemukiman penduduk masih ter-cluster dan terpisah cukup jauh sehingga kebutuhan BBM di satu cluster belum tentu memenuhi skala keekonomian untuk dibangun lembaga penyalur baru. Selain itu, ketika musim kemarau menyebabkan jarak pandang mining, sehingga suplai BBM/LPG melalui kapal dan distribusi BBM/LPG mennggunakan jalur darat menjadi terkendala. d. Realisai pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG 3 kg di Provinsi Kalimantan Tengah belum merata secara keseluruhan. Kementerian ESDM segera melakukan pendataan calon penerima paket LPG. Selain itu juga dilakukan pembangunan depot LPG di beberapa titik dengan biaya APBN di tahun 2018. e. Untuk peningkatan distribusi BBM dan LPG di Provinsi Kalimantan Tengah, khusunya Program BBM 1 harga, maka diperlukan dukungan pemerintah dan pemerintah daerah yaitu Investasi pembangunan TBBM/lembaga penyalur dengan menggunakan APBN/APBD. Perlu ada subsidi dari Pemerintah Daerah kepada investor yang akan membangun lembaga penyalur di daerah yang kurang ekonomis.
Serta perlu ada perbaikan infrastruktur, terutama jalan dan dermaga di daerah terpencil untuk mengefisienkan ongkos angkut penyaluran.
4. Pertemuan dengan Direksi PLN Regional Kalimantan PT. PLN (Persero) dan PLTU Pulang Pisang Kalimantan Tengah, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, dan Dirjen Planologi Kementerian LHK RI
Hasil pertemuan dan pembahasan dengan direksi dan jajaran Direksi PLN Regional Kalimantan PT. PLN (Persero) dan PLTU Pulang Pisang Kalimantan Tengah dan instansi-instansi terkait adalah sebagai berikut:
a. Provinsi
Kalimantan
Tengah
masuk
dalam
sistem
kelistrikan
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng). Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan rasio elektrifikasi tergolong rendah di Indonesia, baru sekitar 74,22 %. Rasio elektrifikasi terendah keempat setelah Papua, NTT dan Sulawesi Utara. b. Total Daya Mampu (DM) seluruh sistem di Kalselteng sebesar 632 MW sedangkan beban puncak (BP) tertinggi adalah sebesar 540 MW. Sehingga terjadi surplus daya sebesar 92 MW. Meski mengalami surplus, tetapi karena rasio elektrifikasi masing-masing kabupaten tidak merata, sehingga masih ada beberapa desa di Kabupaten tertentu, seperti di Kabupaten Pulang Pisau yang belum teraliri listrik atau di desa-desa di kabupaten lain yang sering mengalami pemadaman listrik bergilir. c. Rencana pengembangan pembangunan pembangkit listrik Kalselteng 2017-2025. Target tahun 2017 adalah pembangaunan:
MPP Kalsel (60 MW)
PLTBG Jorong (1 MW)
PLTMG Bangkanai FTP 2 (155 MW)
PLTU Pulang Pisau (60 MW)
PLTBG Bukit Makmur (1 MW)
Adapun rincian rencana pengembangan sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut:
d. Dari 1572 desa di Provinsi Kalimantan Tengah diperkirakan masih ada banyak (kesulitan menemukan data rincinya) yang belum dialiri listrik, karena itu, program LISDES (Listrik Desa) perlu terus dipercepat supaya segera dinkmati oleh masyarakat. e. Selama kurun waktu 2016-2017 program listrik desa PLN telah menerangi sebanyak 85 Desa dengan pelanggan 21.158 KK dengan anggaran 272 Milyar. f. Kendala pelaksaan program listrik desa tahun 2016-2016 adalah;
Ganti rugi tanam tumbuh dari masyarakat;
Akses jalan atau transportasi dengan medan yang sulit;
Kepadatan penduduk rendah/lokasi terpencil sehingga nilai investasi tinggi;
Jauh dari sumber energi murah dan potensi energi baru terbarukan.
g. Potensi energi baru dan terbarukan di Provinsi Kalimantan Tengah cukup banyak dan beragam perlu dilakukan inventarisasi dan pendataan dengan lebih detail untuk menjadi bahan perencanaan dalam
pengembangangannya,
serta
pengalokasian
anggaran
pembangunan termasuk sebagai upaya untuk menarik bagi investor atau mitra pembangunan agar terlibat aktif dalam peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Provinsi Kalimantan Tengah. h. Untuk kepentingaan efisiensi PLN mengambil batubara langsung dari produsen tidak melaui trader.
BAGIAN III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari hasil kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dilakukan ini, terdapat kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut: 1. Rasio elektrifikasi Provinsi Provinsi Kalimantan Tengah secara umum masih rendah, Untuk itu, perlu upaya maksimal dan terobosan dalam rangka mempercepat pembangunan kelistrikan di Provinsi Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk dengan pengalokasian anggaran yang lebih besar dalam APBN. 2. Provinsi Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai sumber dan potensi energi baru dan energi terbarukan yang cukup beragam yang perlu dikembangkan lebih maksimal. Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan RDP dengan Direktur Jenderal EBTKE dan Direktur Jenderal
Listrik
Kementerian
ESDM
untuk
mendorong
program
percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan. 3. Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan RDP dengan Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM untuk pembahasan penertiban IUP yang bermasalah dan kemungkinan pembentukan inspektur tambang tingkat Provinsi. 4. Komisi VII DPR RI meminta kepada Pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk mendapatkan data Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah dan provinsiprovinsi lainnya. 5. Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan RDP dengan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk pembahasan percepatan pelaksanaan program konversi BBM ke LPG di Provinsi Kalimantan Tengah dan provinsi lain yang masih belum terlaksana.
6. Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan RDP dengan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk pembahasan program BBM 1 (satu) harga yang berpotensi mengalami defisit ratusan milliar dan bagaiman konsolidasi skema pembiyaan pendistribusian BBM 1 harga tersebut ke seluruh Indonesia.
PENUTUP Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Jakarta, Mei 2017
Pimpinan Delegasi Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI
H. HADI MULYADI, S.Si, M.Si
DAFTAR NAMA ANGGOTA KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2016-2017 TANGGAL 16 s/d 20 DESEMBER 2017 NAMA
NO. ANGG.
FRAKSI
JABATAN
1.
H. HADI MULYADI, S.Si, M.Si
A-120
F.PKS
KETUA TIM
2.
H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE, Ak, MM, CA
A-327
P. GERINDRA
ANGGOTA
3.
Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO
A-170
PDI-P
ANGGOTA
4.
ANDIO RIDWAN WITTIRI
A-203
PDI-P
ANGGOTA
5.
ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU
A-156
PDI-P
ANGGOTA
6.
DITO GANINDITO, MBA
A-278
P. GOLKAR
ANGGOTA
7.
Drs. H. BAMBANG HERI PURNAMA, ST, MH
A-305
P. GOLKAR
ANGGOTA
8.
H. HASNURYADI SULAIMAN
A-306
P. GOLKAR
ANGGOTA
9.
KATHERINE A. OENDOEN
A-382
P. GERINDRA
ANGGOTA
10.
RAMSON SIAGIAN
A-362
P. GERINDRA
ANGGOTA
11.
EKO WIJAYA
A-411
P. DEMOKRAT
ANGGOTA
12.
H. IHWAN DATU ADAM, SE
A-447
P. DEMOKRAT
ANGGOTA
13.
Ir. TJATUR SAPTO EDI
A-481
PAN
ANGGOTA
14.
Dr. Ir. Hj. ANDI YULIAN PARIS, M. Sc
A-502
PAN
ANGGOTA
15.
HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.Hp
A-68
PKB
ANGGOTA
16.
H. ROFI MUNAWAR, Lc
A-115
PKS
ANGGOTA
17.
H. JOKO PURWANTO
A-515
PPP
ANGGOTA
18.
Dr. ARI YUSNITA
A-81
P. NASDEM
19.
Dr. KURTUBI, SE, M.Sp, M.Sc
A-26
P. NASDEM
20.
MUKHTAR TOMPO, S.Psi
A-560
P. HANURA
NO.
