LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI BALI RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2016-2017
KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA 2017
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG Kondisi kelistrikan Bali saat ini memiliki beban puncak mencapai
860 MW dengan kondisi beban puncak siang mencapai 800 MW. Dengan kondisi tersebut, Bali masih memiliki cadangan daya sebesar 24 % dari total daya mampu mencapai 1300 MW. PT. PLN Bali memprediksi pertumbuhan beban puncak pada tahun 2017 mendatang mampu mencapai 972 MW atau setara dengan pertumbuhan 8,2 % dari target beban puncak 2016. Supplai kelistrikan di Bali terbantu dengan telah beroperasinya PLTDG Pesanggaran 200 MW di Benoa. Namun, Provinsi Bali masih memiliki permasalahan ketenagalistrikan yaitu permasalahan PLTP bedugul yang belum bisa terselesaikan dengan baik. Dalam RDP dengan Wagub Bali, tanggal 30 Agustus 2016 Komisi VII DPR RI menghimbau kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk dapat bersikap tegas dalam menetapkan solusi yang terbaik bagi keberlangsungan PLTP Bedugul dengan memperhatikan berbagai aspek dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Perlu dilihat perkembangan terakit dengan Bali menjadi pilot project energi terbarukan dari Kementerian ESDM maka di Bali akan dibangun percontohan pusat energi terbarukan. Kementerian ESDM menunjuk Bali karena Bali ditunjuk sebagai percontohan provinsi ramah lingkungan yang sesuai dengan program green province. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mendapatkan opsi lokasi pembangunan center of excellent untuk sarana edukasi serta pusat penelitian sumber energi bersih dan terbarukan. Lokasi itu di Desa Candi Kesuma, Melaya, Kabupaten Jembrana. Isu perubahan klim merupakan isu global yang memerlukan aksi local. Di Provonsi Bali, tepatnya Desa Bukti di Kabupaten Buleleng meraih penghargaan nasional Program Kampung Iklim (Proklim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) karena berhasil mengupayakan adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim. Program Kampung Iklim ini merupakan gerakan nasional yang memberikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaannya. Permasalahan lain di Provinsi Bali yaitu tumpukan sampah kayu, plastik membentang di sepanjang Pantai Biaung, Kesiman Kertalangu, Denpasar, Bali. Sampah-sampah yang membuat kumuh pesisir pantai ini berasal dari aliran sungai yang terhubung ke pantai Biaung. Serta di beberapa pantai lainnya yang sering kotor oleh sampah-sampah yang terbawa arus dari daerah lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk menjadikan Provinsi Bali sebagai obyek kunjungan pada reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016 – 2017. Kunjungan ini dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui kunjungan kerja ini diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi serta membawa informasi dan data terkait bidang – bidang kerja Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam menjalankan fungsinya. 1.2.
DASAR HUKUM
Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah: a.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
b.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
c.
Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017.
1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Bali
adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung
perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi. Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut: 1.
Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi;
2.
Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Bali khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi;
3.
Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah.
4.
Secara khusus, fokus perhatian kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada kesempatan ini pada sektor penyediaan energi dan masalah kelistrikan, terutama pembangunan Center of Excellence Energi Terbarukan di Provinsi Bali.
5.
Mengetahui kinerja dari mitra Komisi VII DPR RI dalam menjalankan TUPOKSI.
1.4.
WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN Kegiatan kunjungan
kerja Komisi VII DPR RI
direncanakan akan
dilaksanakan pada tanggal 6 Maret sd. 8 Maret 2016 dan mempunyai lokasi tujuan kunjungan ke Provinsi Bali. Sedangkan
agenda
kegiatan
Kunjungan
Kerja
adalah
melakukan
pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan agenda sebagai berikut: 1.
Pertemuan dengan Gubernur Bali, DPRD Provinsi Bali, Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Kementerian Ristek Dikti RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), BPH Migas, SKK Migas, LNG Pelindo, dan instansi terkait lainnya.
2.
Pertemuan dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Direksi PT. PLN (Persero) dan Pelindo LNG beserta jajarannya;
3.
Kunjungan dan Pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terkait dengan Reklamasi Teluk Benoa-Bali dan Desa Adaptasi Perubahan Iklim,
4.
Pertemuan dengan Kementerian Ristek Dikti, terkait dengan Center of Excellence Energi terbarukan dan di provinsi Bali, dilanjutkan kunjungan lapangan ke Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik (BTIKK BPPT), Ngurah Rai.
5.
Pertemuan dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Direksi PT. Pertamina (Persero), GM MOR V, SKK Migas, BPH Migas, LNG Pelindo beserta jajarannya.
1.5.
SASARAN DAN HASIL KEGIATAN Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Bali
adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup (LH), serta Riset dan Teknologi (RISTEK) serta ketenagalistrikan. Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. 1.6.
METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1.
Persiapan (menghimpun data
dan informasi awal sebagai informasi
sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan) 2.
Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan melihat langsung objek kunjungan.
3.
Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya.
4.
Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapatrapat Komisi VII DPR RI.
1.7.
ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang
merupakan representasi dari tiap-tiap lampiran.
fraksi, sebagaimana daftar dalam
BAB II SEKILAS TENTANG LOKASI KUNJUNGAN KERJA 2.1. Provinsi Bali Bali adalah
sebuah provinsi di Indonesia.
Ibu
kota
provinsi
ini
adalah Denpasar. Bali juga merupakan nama dari pulau utama di wilayah ini. Di awal kemerdekaan Indonesia, pulau ini termasuk dalam Provinsi Sunda Kecil. yang beribu kota di Singaraja, dan kini terbagi menjadi 3 provinsi: Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni-budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia. Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Pada tahun 2015, produksi listrik di Bali mencapai 4.862.219 kWh atau meningkat sebesar 5,36 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4.614.800 kWh. Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah pelanggan yang mencapai 8,49 persen, yaitu dari 1.089.236 menjadi 1.181.668 pelanggan. Untuk bahan bakar, pemakaian meningkat naik 9,98 persen dari 5.525.974 liter di tahun 2014 menjadi 6.077.326 liter di tahun 2015. Sedangkan pada pelumas, kondisi penggunaannya menurun 78,84 persen, yaitu 3.025 liter di tahun 2014 menjadi 640 liter di tahun 2015. 2.2. TPA Suwung TPA regional Sarbagita merupakan TPA yang dirancang untuk melayani 4 wilayah (kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan). Tahun 2012 UPT Pengelolaan Sampah dinas pekerjaan umum dibentuk berdasarkan perda No. 4 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja
perangkat daerah Provinsi Bali yang bertugas untuk mengelola regional, dan Peraturan Gubernur Bali No. 100 Tahun 2011 tentang Organisasi dan rincian tugas poko UPT di lingkungan dinas PU provinsi Bali. Total luas lahan TPA regional Sarbagita + 32,46 Ha, yaitu 10 Ha dikelola oleh PT. NOEI (Navigat Organic Energy Indonesia) bekerjasama dengan BPKS (Badan Pengelola Kebersihan Sarbagita) untuk mengoperasikan IPST (Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu) yang merupakan kerjasama antara Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan). Sedangkan lahan seluas 32,46 Ha dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan perjanjian kerjasama kolaborasi antara dinas kehutanan Bali tentang integrasi dan kolaborasi pengelolaan TPA regional Sarbagita dengan ekowisata di Tahura Ngurah Rai. 2.3. PT. Pelindo Energi Logistik (PEL) PT. pelindo Energi Logistik dibentuk oleh PT. Pelindo III.
Kapasitas
terpasang pembangkit listrik milik PLN dan IPP yang tersebar di Tengah & Timur Indonesia hingga 2015 adalah sekitar 4.150 MW, dengan sebagian besar tanaman Diesel Mulai dari tahun 2016, PLN akan mengganti PLTD dengan berdasarkan Gas Pembangkit Listrik
Gambar 1. LNG Benoa 2.4. BTIKK-BPPT Sejarah terbentuknya Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik (BTIKK) BPPT berawal dari semakin sulitnya diperoleh bahan baku untuk media seni, maka dicari bahan baku alternative lainnya yaitu dari tanah liat. Sebagai usaha pemerintah dalam upaya pelestarian seni budaya dan peningkatan mutu kualitas keramik, maka didirikan proyek P3SKP pada tahun 1982 yang
kemudian pada tahun 1995 statusnya menjadi UPT PSTKP kemudian pada tahun 2016 menjadi BTIKK BPPT. Tugas pokok melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka mengembangkan sen lukis dan ukir/patung Bali pada media keramik. Dalam rangka pengembangan keramik, BTIKK telah melakukan berbagai pengkajian di bidang massa raga dan glasir. BTIKK BPPT didukung dengan peralatan yang memadai memberikan pelayanan jasa di bidang penyediaan bahan siap bentuk, pelayanan pembakaran, pelayanan disain dan dekorasi, diklat keramik serta konsultasi.
BAB III KEGIATAN PERTEMUAN DAN KUNJUNGAN KERJA 3.1.
Pertemuan dengan Direksi PT. PLN (Persero) beserta jajarannya Dalam pertemuan ini, antara lain dihadiri oleh: PT. PLN (Pak Amin),
anggota Komite BPH Migas (Fansrullah Asa, Sumihar Panjaitan), perwakilan kementerian LHK dan perwakilan dari Ditjen Ketenagalistrikan (Hendra)
Gambar 2. Pertemuan dengan PT. PLN, BPH Migas di Indonesia Power Pesanggaran Dalam pertemuan tersebut diperoleh informasi sebagai berikut: -
Kondisi kelistrikan di provinsi bali sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini
Gambar 3. Sistem kelistrikan di Provinsi Bali
-
Kondisi kelistrika di bali relative aman, karena memiliki kemampuan produksi listrik sebesar 1200 MW, beban puncak 810 MW, ada cadangan sekitar 400 MW.
-
Operasi cekulan bawang 350 MW, terdapat proyek tambahan yaitu tambahan under sea cable.
-
Conversi MFO menjadi gas yang akan diselesaikan dalam 2 tahun ke depan.
-
Geothermal masih dalam rencana 300 MW potensialnya, kontraknya ada di IPP.
-
Meminta bantuan dari Pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.
-
Sedangkan rasio elektrifikasi di Provinsi bali dapat dilihat sebagai dalam gambar seperti di bawah ini.
Gambar 4. Rasio Elektrifikasi di Provinsi Bali -
Karangasem dan bangli, sebesar 1 MW milik kementerian ESDM pengelola adalah koperasi dari Pemda. Status hibah belum diselesaikan.
-
PLTS sampah, terjadi masalah pengelolaan karena sudah 1 tahun berhenti.
Tabel 1. Pelanggan di Provinsi Bali SEGMEN SOSIAL RUMAH TANGGA BISNIS INDUSTRI PEMERINTAH LAYANAN KHUSUS TOTAL
JUMLAH PELANGGAN
%
DAYA TERPASANG (VA)
%
PENJUALAN ENERGI (kWh)
%
PENDAPATAN (Rp.)
%
32.149
2,55%
104.925.600
3,39%
11.027.429
2,56%
9.215.213.282
1,75%
1.024.538
81,25%
1.407.256.550
45,50%
176.854.118
40,98%
210.824.934.140
39,97%
151.844
12,04%
1.348.168.800
43,59%
210.363.460
48,75%
264.091.817.144
50,07%
989
0,08%
93.307.500
3,02%
14.482.590
3,36%
16.020.887.889
3,04%
8.764
0,70%
92.106.873
2,98%
14.773.648
3,42%
20.773.431.701
3,94%
42.658
3,38%
46.852.650
1,51%
4.014.902
0,93%
6.536.847.580
1,24%
1.260.942 100,00%
3.092.617.973 100,00%
431.516.147 100,00%
527.463.131.736 100,00%
Program smart grid: Smart grid adalah konsep jaringan listrik cerdas untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dua arah antara produsen listrik (sisi pembangkit tenaga listrik) dan konsumen (sisi pelanggan). Manfaat teknologi smart grid adalah : efisiensi energi, fleksibilitas pasokan listrik, kemampuan penormalan jaringan secara mandiri, partisipasi pelanggan dan kualitas tenaga listrik.
Gambar 5. Konsep smart Grid yang akan diterapkan di Provinsi Bali PLN menekankan Pengembangan Smart Grid di PLN meliputi 3 Tujuan Utama sebagai berikut : •
Eficiency Energy Solutions
•
Productivity Solutions
•
Reliability of Power Supply Solutions
Gambar 6. Tujuan Smart Grid Sedangkan roadmap smart grid di Provinsi Bali sebagai berikut:
Gambar 7. RoadMap Bali Eco Smart Grid -
Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI Sangat meng endorse keputusan tentang Bali Clean and Green.
-
Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI meminta exercise untuk slogan kelistrikan di Bali, untuk disampaikan secara tertulis ke Komisi VII DPR RI. sebagai bagian dari kampanye.
-
Perlu diketahui secara jelas terkait dengan PLTP bedugul, sudah puluhan tahun belum ada penyelesaian
-
PLT yang saat ini berupa fuel dan gas. Supplai energi primer dari pelindo yang memperoleh gas dari Bontang.
-
PLN merasa gas yang dibeli mahal. Disini sulit mencari tanah, yang memiliki tanah adalah Pelindo, Gas beli dari Bontang, regasifikasi dari Pelindo. Yang berjarak 3 km ke Indonesia Power.
-
BPP nasional 1278 rupiah/Kwh, dijual dengan 998 rupiah/Kwh.
-
PT. PLN mendapatkan MFO: 5321 rp/liter sampai di sangaran, solar 6503 rp/liter,
-
BPP Komponen C: MFO 1223 rupiah, LNG 1100 rupiah, Solar: 1495 rupiah. Base cost dari PLTU sebesar 600an rupiah.
-
Perbaikan di Indonesi power memerlukan waktu sebagai berikut: Major overhaul: 47 hari sedangkan Reparasi: 27 hari
-
Bali karena pertumbuhan tingkat tinggi memerlukan perencanaan, dalam RUPTL akan membangun bali crossing (2,68 km) yaitu di paiton hingga banyuwangi, direncanakan sebesar 500 kV.
-
Untuk proyek under sea cable, masih dibicarakan dengan pemuka adat, karena terdapat pura di lokasi tersebut. Dari sistem tersebut akan dapat disalurkan sebesar 1000 MW.
Sekilas info tentang PLTSa Benowo: PLTSa Benowo: 1. Tahap satu – Daya kontrak awal 1,65 MW – Kapasitas Mesin 2 x 1 MW – Harga beli Rp.1250/kWH – COD tgl 30 Nopember 2015 2. Tahap 2 (Gasifikasi) – Daya 8,3 MW – Harga Beli Rp.1450 /kWh
– Target 2 tahun ke depan Untuk Tahap 2 saat ini masih dalam pengembangan
Gambar 8. Foto bersama dengan segenap jajaran PLN di Bali 3.2.
Kunjungan Lapangan ke Indonesia Power Setelah dilakukan pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi VII
DPR RI dengan Direksi PT. PLN (Persero) beserta jajarannya dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Indonesia Power:
Gambar 9. Kunjungan ke Unit pembangkit di Indonesia Power Pesanggaran 3.3.
Kunjungan Lapangan TPA Suwung-Denpasar, Bali Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI melakukan
pertemuan dengan Kementerian LHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Bidang Energi Provinsi Bali beserta jajarannya.
Gambar 10. Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI dengan KLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Bidang Energi Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
Setelah melakukan pertemuan dilanjutkan dengan kunjungan ke TPA Suwung-Denpasar, Bali:
Gambar 11 . Kondisi TPA Suwung 3.4.
Kunjungan Lapangan ke Pelindo Energi Logistik Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Deputi Perencanaan SKK Migas
(Gunawan), Direktur PT. Pelindo Energi Logistik (Gembong Primadjaja), Presiden Energi Sengkang (Andy Riyanto).
Gambar 12. Pertemuan dengan Direktur PT. PEL, SKK Migas, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, dan Masyarakat Hasil yang diperoleh antara lain:
Dari sisi sektor hulu untuk masa depan, akan disupplai dari beberapa sumber gas seperti: wilayah kerja northeast Madura (psc/eksplorasi) yang dikelola oleh techwin energy northeast Madura ltd, wilayah kerja north kangen (psc/proses terminasi) Petrojava north kangean, lapangan wasambo (walanga),
Proven reserved di Sengkang sebesar 128 BCF.
Tabel 2. Reserves masing-masing lapangan
NO LAPANGAN
1 2 3
OGIP (BSCF)
RESERVES P1
P3
(BSCF) (BSCF) (BSCF)
KAMPUNG BARU
P2
488.00 413.46
-
SOUTH WALANGA
138.90 87.50 22.90
SAMPISAMPI
62.98
RF
15.60 34.40
-
EUR
(%) (BSCF)
85
413.46
86
127.37
68
56.87
CUM.
REMAINING
PRODUCTION RESERVES (BSCF) 201.453
(BSCF) 212.01
-
110.40
-
50.00
4 BONGE
10.06
-
8.00
-
48
-
8.84
8.00
Kontrak gas untuk keperluan dari PEL benoa dari sengkang berlangsung hingga 5 tahun, dapat diperpanjang lagi dengan catatan sebelum 5 tahun ada sertifikasi.
Pemerintah hanya memberikan izin sepanjang 5 tahun, B to B.
Dinas komersial LNG gas, untuk sengkang umur PSC selama 5 tahun. Pada tahun 2022 masih banyak supplai dari bontang, karena dari tangguh tidak ada kapal kecil.
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mengharapkan kontrak dari hulu ke LNG benoa untuk jangka waktu panjang (long term), hal ini untuk menjaga kesinambungan logistic untuk menjaga supplai gas untuk PLN bisa terjamin. Sebagaimana komitmen untuk mewujudkan green energy.
Perlu adanya pemikiran yang terintegrasi terkait dengan PSC sengkang mestinya memperoleh perpanjangan (extention) dari Menteri ESDM RI dengan pertimbangan dari SKK Migas. Dengan adanya kontrak yang panjang, akan dapat menurunkan harga jual gas yang saat ini disupplai ke PT. PLN (Persero). CAPEX akan mengalami penyesuaian dengan jangka waktu panjanng (long term). Misal: perubahan dari kontrak 7 tahun menjadi 15 tahun. Tabel 3. EES wilayah kerja blok Sengkang
PJBG
Start Expired Date
Date
PRICE
DCQ
[USD/MMBTU] [BBTUD]
EEES-
29-
Oktober
3.76 – 3% per 39.1
PT.ENERGI
3-
2022
annum
SENGKANG
1996
EEES-
1-
Oktober
4.06 – 3% per 15
PT.PLN
12-
2022
annum
Cummulative [BBTU] 308,445
Remarks ON GOING
51,945
ON GOING
(Persero)
2012
EEES-
1-2-
PERUSDA
2016
2019
4.5 – 3% per 40
82,100
annum
Pending w/f
SUL SEL
on
steram
EEES-
21-
2020
4.72
0.2
406
PERTAMINA 4(JARGAS
ON GOING
2015
KOTA SENGKANG) EEES-
1-4-
Oktober
PT.WAJO
2014 2022
3.15 – 3% per 4.0
11,968
annum
ENERGY
Pending PPA
PT.PLN
JAYA (PT.WEJ)
Untuk reklamasi hadir yaitu dari dinas kehutanan dan dinas lingkungan hidup. Gubernur Bali menyetujui pelaksanaan reklamasi teluk benoa. Namun perlu persertujuan dari AMDAL yang saat ini sedang mengalami proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
w/
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendesak kepada Kementerian LHK perlu melakukan konsultasi oleh Pemerintah Pusat kepada masyarakat terhadap pihak yang menerima atau menolak terhadap reklamasi teluk benoa.
Data Umum (Sengkang Block) PSC HISTORY KONTRAK AWAL
24 OKTOBER 1970 Berlaku s/d 24 Oktober 2000 PERTAMINA & INDONESIA GULF OIL Luas Wilayah Kerja 29.260 km²
- Relinquishment - I (20%) Oktober 1973 - Relinquishment - II (20%) Oktober 1976
- Relinquishment - III (20%) Oktober 1978 - Relinquishment – IV (5%) Oktober 1980 Sisa Wilayah Kerja 10.250 km² 16 Juli 1994 Akuisisi Bagian Selatan Blok Sengkang Luas Wilayah Kerja 5697 km² ENERGY EQUITY CORPORATION LTD (KKKS PSC) ENERGY EQUITY (SENGKANG) PTY.LTD (30 Januari 1995) PERPANJANGAN KONTRAK 20 Th, s/d Th. 2020 (16 Juni 1995) PERPANJANGAN KONTRAK 2 Th, s/d Th. 2022 (7 Februari 2002) - Relinquishment - I (30%) 25 Desember 1995 = 1.665,20 km² - Relinquishment - II (10%) 20 November 2001 = 561,59 km² - Relinquishment - III (10%) 14 Januari 2004
= 569,72 km²
PENAMBAHAN WILAYAH KERJA 157 km² WILAYAH KERJA SAAT INI 2,925.23 km² AKHIR KONTRAK 22 OKTOBER 2022
Gambar 13. Wilayah Kerja Blok Sengkang
Gambar 14. Kunjungan ke FSU PT. PEL di Benoa 3.5.
Pertemuan dengan Kepala BPPT beserta jajarannya di BTIKK. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh deputi BPPT dan kepala BTIKK-BPPT
Gambar 15 . Pertemuan Tim Kunker Komisi VII DPR RI dengan Kepala BTIKK-BPPT
Apabila BPPT bisa menjadikan sentra industry keramik di suatu daerah atau kabupaten maka akan semakin baik. Produk-produk keramik bisa dimodifikasi untuk menjadi lebih baik, agar meningkatkan daya kapasitas sumber daya manusianya dan juga proteksi terhadap corak budaya yang ada.
Perlu difikirkan penganggaran agar dapat bermanfaat dengan baik, saat ini sudah mengarah ke sentra-sentra seperti desa perubahan iklim (climate change).
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mengharapkan bahwa BTIKKBPPT untuk dapat meningkatkan daya saing bukan hanya memoles sedikit, namun mengarahkan agar hak intelektual bisa muncul dari lembaga ini.
BTIKK-BPPT memerlukan dukungan untuk dapat menjalankan tupoksinya lebih baik lagi, telah disusun roadmap hingga tahun …..
Ada potret gagasan besar bahwa ada misi luar biasa ke depan, namun dukungan yang ada minim atau belum optimal. Oleh karena itu, perlu itu dimulai dari yang bisa dilakukan. Konsep technopark yang saat ini sudah muncul, perlu dikembangkan agar proses yang berjalan saat ini bisa menyokong dari sisi ekonomi juga.
Kerajinan gerabah di banyu urip, NTB saat ini anjlok luar biasa. Perlu perhatian yang besar Pemerintah, dalam hal ini BPPT untuk dapat menyikapinya. Info yang diperoleh bahwa saat mulai turunnya sejak terjadi peristiwa di Bali, sehingga pemesanan dari luar negeri (USA) berhenti seketika.
Sentra industri keramik hampir berada di seluruh bali. Sentra utama berada di Badung dan tabanan. Ekspor yang ada saat ini berasal dari 49 (empat puluh sembilan) negara.
Gambar 16. Rencana kerja BTIKK-BPPT 3.6.
Kunjungan ke BTIKK-BPPT Setelah melakukan pertemuan dengan deputi BPPT dan Kepala BTIKK
Bali, dilanjutkan dengan kunjungan ke unit usaha BTIKK.
Gambar 17. Kunjungan ke BTIKK-BPPT Bali 3.7.
Pertemuan dengan PT. Pertamina (Persero), SKK MIGAS, BPH Migas, Ditjen Migas Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Direktur Pemasaran PT. Pertamina
(Persero) Bapak Iskandar, Deputi Perencanaan SKK Migas (Gunawan Sutadiwiria), BPH Migas (Sumihar Panjaitan dan Fansrullah Asa), Ditjen Migas
Gambar 18. Pertemuan Tim Kunker Komisi VII DPR RI dengan PT. Pertamina (Persero), SKK Migas, BPH Migas, Ditjen Migas. Hasil yang diperoleh dalam pertemuan, antara lain sebagai berikut:
BBM satu harga itu terjadi pada titik penyalur, belum dapat direalisasikan terjadi di tingkat konsumen.
Terminal BBM sanggaran terletak di kota Denpasar, yang beroperasi sejak tahun 1978. Terminal ini menempati area 2,3 Ha dan memiliki 2 lokasi yaitu sanggaran dan benoa.
TBBM sanggaran melayani sekitar 60 SPBU di wilayah kodya Denpasar, Kabupaten Badung, sebagian Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Gianyar.
Terminal BBM manggis terletak di desa ulakan kecamatn manggis, kota karangasem, provinsi Bali yang diresmikan tanggal 19 Maret 1996 dan menempati area seluas 17,3 Ha. TBBM manggis merupakan supplai point utama BBM untuk wilayah bali dan back up wilayah NTB dan NTT. TBBM manggis melayani sekitar 130 SPBU di wilayah Karangasemn, Klungkung, Bangli, Buleleng, Jembrana, sebagian Tabanan dan sebagian Gianyar, serat melayani konsumen industry (termasuk PLN).
Persiapan satga hari raya sudah berkali-kali disiapkan, dan memang diakui masih saja terdapat kekurangan, hal ini akan kami senantiasa untuk ditingkatkan.
Untuk SPBG pada prinsipnya, PT. Pertamina (Persero) siap melaksanakan penugasan untuk membangun SPBG apabila dilaksanakan. Bahkan saat ini, belum ada konsumen namun sudah ditugaskan maka akan dilaksanakan.
Perpres 126 tahun 2007 belum mengalami perubahan, yaitu sektor rumah tangga dan industri kecil.
Bali akan menjadi percontohan pendistribusian LPG 3 kg sistem tertutup.
Perkembangan di Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Dilakukan dengan strategi yaitu pelabuhan padang bai: 1. Harga agen ke pangkalan Rp 13.300, 2. Transport SPPBE-Padang Bai Rp 343 per tabung, 3. Biaya penyebrangan/tabung Rp 5.375 per tabung, 4. Biaya bongkar muat (2 kali handling @Rp 1.000) sebesar Rp. 2.000.
Berdasarkan permen tentang pengaturan HET, bahwa untuk radius sejauh 60 km harga eceran tertinggi diatur oleh Pemerintah Daerah dengan harga yang ditetapkan oleh Pemda. Namun, dalam permen tersebut tidak diatur radius 60 km itu terjadi di darat ataukah di laut.
Gambar 19. Foto bersama setelah pertemuan dengan PT. Pertamina, SKK Migas, BPH Migas dan Ditjen Migas
BAB V KESIMPULAN Dari kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Bali, tanggal 6-8 Maret 2017 dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1.
Pertemuan dengan Gubernur Bali yang sudah dijadualkan jauh-jauh hari dengan melakukan koordinasi dengan penghubung Pemda Bali yang direncanakan pada tanggal 6 Maret 2017 patut disayangkan tidak dapat dilaksanakan dengan alasan Gubernur Bali sedang sibuk agendanya dan wakil gubernur Bali bertugas ke Jakarta.
2.
Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI akan menindaklajuti perhitungan Biaya Pokok Porduksi (BPP) setempat sebagaimana tertuang dalam Permen ESDM RI No. 12 Tahun 2017.
3.
Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI mendukung atas slogan BALI CLEAN and GREEN, hal ini berkaitan dengan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement dalam rangka menjaga lingkungan hidup. Oleh karena itu, Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI mendorong PT. PLN (Persero) untuk lebih mengoptimalkan pengembangan pembangkit yang bersumber dari energi terbarukan antara lain: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Untuk disampaikan secara tertulis kepada Komisi VII DPR RI.
4.
Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI mendukung terhadap konsep dari pengembangan PLN Smart Grid. Hal ini sudah tertuang dalam roadmap 2016-2025 dimana pada tahap awal dikembangkan antara lain: meter 2 way (Long Term Evolution Technology, IP static), Pilot Project DAS (Distribution Automation System), Pilot Project Demand Side Management Smart Building, On Rooftop PV Grid throughout to accept EBT in Customers, dan Solar Power (Solar Power Bangli dan kubu Karangasem)
5.
Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI meminta kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan inovasi kebijakan agar harga listrik yang
diterima oleh masyarakat bisa terjangkau. Sebab masyarakat tidak mengetahui secara pasti asal muasal perhitungan dari BPP. 6.
Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang telah dikembangkan di provinsi Bali. Dan mendorong untuk dapat dikembangkan pada daerahdaerah lainnya. Perlu untuk dilakukan kunjungan lapangan ke PLTSa Benowo-Surabaya, Jawa Timur yang telah berhasil mengembangkan pengelolaan sampah yang menghasilkan energi sekitar 2 MW yang akan dikembangkan menjadi 10 MW.
7.
Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI mendukung pengembangan LNG skala kecil dengan mempertimbangkan keekonomiannya bisa tercapai, ketersediaan pasokan dalam jangka yang cukup panjang, sehingga biaya pokok produksi di PLN bisa cukup rendah.
8.
Perlu adanya pemikiran yang terintegrasi terkait dengan PSC sengkang mestinya memperoleh perpanjangan (extention) dari Menteri ESDM RI dengan pertimbangan dari SKK Migas. Dengan adanya kontrak yang panjang, akan dapat menurunkan harga jual gas yang saat ini disupplai ke PT. PLN (Persero). CAPEX akan mengalami penyesuaian dengan jangka waktu panjanng (long term).
Misal: perubahan dari kontrak 7 tahun
menjadi 15 tahun. 9.
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mengharapkan kontrak dari hulu ke LNG benoa untuk jangka waktu panjang (long term), hal ini untuk menjaga kesinambungan logistic untuk menjaga supplai gas untuk PLN bisa terjamin. Sebagaimana komitmen untuk mewujudkan green energy.
10. Pelaksanaan penyediaan nozzle khusus sebagai SPBG untuk tersedia di SPBU-SPBU, PT. Pertamina (Persero) memerlukan penugasan dari Pemerintah agar dapat segera dilaksanakan.
BAB V PENUTUP Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Bali yang dilaksanakan pada tanggal 6-8 Maret 2017. Semoga dapat diperoleh manfaat sebagai bahan masukan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional Komisi VII DPR RI. Jakarta, Maret 2017 Komisi VII DPR RI Ketua Tim,
Ir. H. SATYA W. YUDHA, MSc
