LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI MALUKU RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2014-2015
SEKRETARIAT KOMISI VII DPR RI 2015
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRRI, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan DPR RI No.1/DPRRI/I/2014-2019 tentang Tata Tertib, maka Komisi VII DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014 - 2015 telah membentuk 3 (dua) Tim Kunjungan Kerja (Kunker), yaitu ke Propinsi Maluku, Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Kalimantan Selatan. Tulisan ini berisi laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Kunker Komisi VII DPR RI ke Provinsi Maluku selama 4 (empat) hari dari tanggal 26 hingga 29 April 2015.
1.2.
Dasar Hukum Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR-RI, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (3) PeraturanDPR RI No.1/DPRRI/I/20014 tentang Tata Tertib, maka Komisi VII DPR-RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melakukan kunjungan kerjakomisi VII DPR RI ke Provinsi Maluku.
1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud kunjungan kerja adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi serta dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi VII DPR RI. Sedangkan tujuan kunjungan kerja adalah: 1.
Mendapatkan masukan dan berbagai informasi terkait dengan pelaksanaan bidang tugas dan fungsi Komisi VII DPR RI.
2.
Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi;
3.
Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Maluku khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup, riset dan teknologi.
4.
Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah.
Hasil kunjungan kerja ini akan digunakan sebagai bahan masukan bagi Komisi VII DPR RI dalam menjalankan peran dan fungsinya, khususnya di bidang pengawasan, anggaran dan legislasi di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi. 1.4.
Waktu dan Lokasi Kegiatan Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 26-30 April Februari 2015 di Provinsi Maluku. Adapun selama melaksanakan Kunjungan Kerja, Komisi VII DPR RI akan melakukan peninjauan lapangan dan pertemuan dengan beberapa mitra terkait diantaranya: 1.
Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Maluku, Bupati-bupati di Provinsi Maluku dan instansi terkait dengan bidang tugas Komisi VII DPR RI di di Maluku, Dirjen Migas, Dirjen EBTKE, SKK Migas, BPPT, LIPI, PT. Pertamina (Persero), Kementerian LHK, Kementerian Ristek Dikti, Dinas Pertambangan, Lingkungan Hidup, PT. Inpex Masela Ltd, Citic Seram Energy Ltd, dan Kalrez Petroleum Ltd, pertemuan dengan Gubernur Maluku ini dalam rangka Mendapatkan informasi tentang Kebijakan dan masalah terkait dengan pengelolaan sektor energi dan mineral, Ristek dan lingkungan hidup di Provinsi Maluku, mendapatkan informasi tentang potensi energi di Provinsi Maluku, mendapatkan informasi tentang kontribusi sektor energi dan mineral terhadap pembangunan di Provinsi Maluku khususnya Participating Interest (PI) sebesar 10% untuk Blok Masela, implementasi dan pengawasan UU Minerba dan UU
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi pelaku usaha oleh Dinas Pertambangan dan Bapedalda. 2.
Pertemuan dengan Dirjen Migas, SKK Migas, Perwakilan Pemprov Maluku, Inpex Masela Ltd, Citoc Seram Energy Ltd, dan Kalrez Petroleum Ltd. Untuk mendapat informasi secara komprehensif perkembangan kegiatan
eksplorasi
dan
permasalahan
yang
dihadapi
dalam
pengembangan blok Masela. 3.
Kunjungan Lapangan ke PT PLN (Persero) Area Maluku di Ambon yaitu ke PLTD Loka. Kunjungan ini dalam rangka mendapatkan informasi menyangkut
permasalahan
kelistrikan
di
Provinsi
Maluku,
perkembangan infrastruktur kelistrikan, serta dukungan pengembangan yang diinginkan oleh daerah. 4.
Kunjungan Lapangan ke UPT Balai Konservasi Biota Laut Ambon. UPT ini dibawah kementerian Ristek Dikti. Kunjungan ini dalam rangka mendapatkan informasi menyangkut permasalahan pengembangan ristek untuk kemaritiman di Provinsi Maluku, permasalahan lingkungan hidup, dan penelitian di sektor kemaritiman.
5.
Kunjungan lapangan ke PT Pertamina (Persero) Wilayah Maluku dalam rangka
untuk
mendapatkan
informasi
tentang
permasalahan
ketersediaan dan distribusi BBM serta infrastruktus migas di Provinsi Maluku. 6.
Pertemuan dengan Direksi PT. PLN (Persero), Direksi PT. Pertamina (Persero), Kepala UPT Balai Konservasi Biota Laut, Perwakilan Kementerian LHK, Perwakilan BPPT, Perwakilan Kementerian Ristek Dikti, Perwakilan LIPI, dan Instansi terkait lainnya Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
1.5.
Sasaran Kegiatan Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Maluku adalah terkumpulnya masukan, informasi dan berbagai data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi VII DPR RI, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Sedangkan hasil kegiatan ini diharapkan adalah dapat mendorong kebijakan dalam pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan energi, pengelolaan sumber daya mineral dan migas, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta pengembangan riset dan tekonologi khususnya di Provinsi Maluku yang akan dirumuskan bersama dengan mitra terkait.
1.6.
Metode Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1.
Persiapan -
Persiapan kunjungan kerja dilakukan dengan menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder.
-
Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait yang akan menjadi lokasi kunjungan kerja.
2.
Persiapan administrasi kegiatan
Pelaksanaan kegiatan, dilakukan dengan pertemuan dengan berbagai instansi dan melihat langsung objek kunjungan.
3.
Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya.
1.7.
Susunan Tim Kunjungan Kerja Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari fraksi-fraksi, dengan komposisi sebagai berikut: NO. 1. 2.
3.
4.
NAMA
NO. ANGG.
FRAKSI
JABATAN
Ir. H. Satya Widya Yudha, MSc.
A-290
Golkar
Ketua Tim
Mercy Chriesty Barends
A-228
PDI
Anggota
Perjuangan Ir. Bambang Wuryanto, MBA
A-173
PDI
Anggota
Perjuangan Ir. H. Daryatmo Mardianto
A-170
PDI
Anggota
Perjuangan
5.
Dr. Saiful Bahri Ruray,SH,M.Si
A-321
Golkar
Anggota
6.
Hj. Neni Moerniaeni,Sp.OG
A-308
Golkar
Anggota
7.
Ir.H.Harry Poernomo
A-358
Gerindra
Anggota
8.
Noorbaiti Isran Noor
A-447
Demokrat
Anggota
9.
Muhammad Nasir
A-405
Demokrat
Anggota
10.
Andriyanto Johan Syah,ST,MM
A-485
PAN
Anggota
11.
Lucky Hakim
A-474
PAN
Anggota
12.
Syaikul Islam Ali,M.Sos
A-63
PKB
Anggota
13.
H. Hadi Mulyadi,S.Si, M.Si
A-120
PKS
Anggota
14.
H. Mustofa Assegaf, M.Si
A-529
PPP
Anggota
15.
Dr.Achmad Amins,MM
A-31
Nasdem
Anggota
BAGIAN II PROFIL DAERAH KUNJUNGAN KERJA Maluku atauyang dikenal secara internasional sebagai Moluccas dan Molukken adalah provinsi tertua yang ada di Indonesia. Lintasan sejarah Maluku tekah dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan besar di Timur Tengah seperti kerajaan Mesir yang dipimpin Firaun. Bukti Sejarah bahwa Maluku adalah provinsi tertua adalah catatan tablet tanah liat yang ditemukan di Persia, Mesopotamia, dan Mesir yang menyebutkan adanya negeri dari timur yang sangat kaya, merupakan tanah surga, dengan hasil alam berupa cengkeh, emas dan mutiara, daerah tersebut adalah tanah Maluku yang memang merupakan sentra penghasil Pala, Fuli, Cengkeh dan Mutiara. Untuk bidang pertambangan, Provinsi Maluku memiliki potensi pertambangan antara lain:
Emas: Pulau Buru, Wetar, Ambon, Haruku, dan Pulau Romang
Mercuri: Pulau Damar
Perak: Pulau Romang
Logam Dasar: Pulau Haruku dan Nusalaut
Kuarsa: Pulau Buru
Minyak Bumi: Bula (Pulau Seram), Laut Banda, Kepulauan Aru dan cadangan minyak di Maluku Barat Daya, Blok Masela.
Mangaan: Laut Banda
Kepulauan Indonesia bagian timur umumnya serta Maluku secara khususnya mengalami dampak benturan lempeng Pasifik, lempeng India-Australia dan lempeng Eurasia relatif lebih intensif yang menyebabkan wilayah ini menjadi salah satu yang sangat dinamis dengan berbagai jenis bahan tambang dan energi. Cadangan gas terbesar di Indonesia tercatat berada di blok Pulau Masela di MTB (Maluku Tenggara Barat).
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBAHASAN KUNJUNGAN/KEGIATAN 3.1.
Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Maluku, Bupati-bupati di Provinsi Maluku dan instansi terkait dengan bidang tugas Komisi VII DPR RI di di Maluku, Dirjen Migas, Dirjen EBTKE, SKK Migas, BPPT, LIPI, PT. Pertamina (Persero), Kementerian LHK, Kementerian Ristek Dikti, Dinas Pertambangan, Lingkungan Hidup, PT. Inpex Masela Ltd, Citic Seram Energy Ltd, dan Kalrez Petroleum Ltd,
Pemerintah Provinsi Maluku mengharapkan dukungan dari Komisi VII DPR RI agar mendorong Pemerintah melalui Kementerian ESDM RI untuk menetapkan pengelolaan Participating interest (PI) sebesar 10% blok Masela kepad BUMD Provinsi yaitu PT. Maluku Energi
Aspirasi yang disampaikan oleh Gubernur Maluku, juga menjadi aspirasi Anggota DPRD Provinsi, maupun bupati/wakil bupati.
Pemerintah Provinsi Maluku meminta agar adanya peningkatan rasio elektrifikasi yang masih rendah yaitu sebesar 72%, Pemerintah Provinsi Maluku berharap pihak-pihak terkait (Kementerian ESDM Ridan PT. PLN) dapat mewujudkan rasio elektrifikasi sebesar 100% pada tahun 2019.
Harga BBM yang masih relatif tinggi dikarenakan provinsi Maluku terdiri banyak pulau, sehingga pendistribusian menjadi tantangan agar BBM bisa diperoleh dalam jumlah yang mencukupi dan harga yang wajar, sebab masih ditemui di beberapa pulau harga BBM sangat tinggi.
PLTU Waai agar bisa diselesaikan sehingga mampu mensupplai energi listrik ke Provinsi Maluku
Perlu adanya perhatian terhadap pembangkit listrik untuk pulau-pulau terluar sesuai dengan karakterisktik pulau tersebut, seperti: PLTS, PLTB atau hibrid.
Kasus pertambangan liar yang terjadi di gunung Botak kabupaten Buru
Selatan untuk segera ditindak tegas, karena pencemaran logam mercuri yang membahayakan lingkungan hidup. 3.2.
Pertemuan dengan Dirjen Migas, SKK Migas, Perwakilan Pemprov Maluku, Inpex Masela Ltd, Citoc Seram Energy Ltd, dan Kalrez Petroleum Ltd. Untuk mendapat
informasi
secara
komprehensif
perkembangan
kegiatan
eksplorasi dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan blok Masela, -
Dilakukan pertemuan antara pihak-pihak terkait yang merupakan pembahasan lanjutan dari pembahasan di ruang pertemuan di Kantor Gubernur yang memperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut: 1)
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI menerima aspirasi dan mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Maluku turut serta dalam pengembangan Blok Masela dengan melakukan percepatan dalam memperoleh Participating Interest (PI) sebesar 10% sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana BUMD sebagai pemegang saham mayoritas, untuk itu tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM RI untuk segera menerbitkan surat penunjukan tersebut sebelum tanggal 19 Agustus 2015 (Hari Ulang Tahun Maluku),
2)
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI untuk membicarakan terkait dengan Participating Interest (PI) sebesar 10 Persen Blok Masela untuk Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan mengundang Gubernur dan DPRD Provinsi Maluku,
3)
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta kepada PT. PLN (Persero) agar melakukan inovasi dalam peningkatan rasio elektrifikasi khususnya untuk wilayah kepulauan, masyarakat pelosok, terpencil dan tertinggal terutama daerah perbatasan,
4)
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta kepada PT. Pertamina (Persero) agar dibangun depo/spbu/apms di beberapa
Kabupaten Buru Selatan, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya dengan pasokan bbm dari depo terdekat ( Khusus untuk wilayah Maluku Barat Daya dipasok dari depo Dili),, 5)
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta kepada PT. Pertamina (Persero) agar menjajaki impor bbm dari DarwinAustralia untuk memenuhi kebutuhan bbm di wilyah Provinsi Maluku mengingat jarak dari kilangPT. Pertamina (Persero) di dalam negeri terlalu jauh, diharapkan impor bbm dari Darwin-Australia bisa lebih murah,
6)
Tim Kunjungan Kerja DPR RI mendesak kepada PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan perbaikan sistem pendistribusian BBM untuk wilayah Provinsi Maluku sehingga masyarakat memiliki akses terhadap BBM dalam jumlah yang mencukupi dan harga yang wajar,
7)
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM RI bersama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku agar melakukan tindakan tegas terhadap pertambangan-pertambangan liar yang telah beroperasi dan tidak berijin untuk segera ditertibkan,
8)
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta
kepada
Pemerintah Daerah Provinsi Maluku agar melakukan kajian yang komprehensif terkait dengan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dengan basis Peraturan Pemerintah no. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagaimana amanah dari UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi. 9)
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk melakukan inventarisasi masalah-masalah dan hambatan yang perlu memperoleh dukungan lebih lanjut di bidang energi dan sumber daya mineral, Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi, serta mengirimkannya kepada Komisi VII DPR RI untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut baik dalam alokasi pendanaan dan program.
3.3.
Kunjungan Lapangan ke UPT Balai Konservasi Biota Laut Ambondan Pertemuan dengan Kepala LIPI dan Kepala UPT Balai Konservasi Biota Laut, Perwakilan Kementerian LHK, Perwakilan BPPT, Perwakilan Kementerian Ristek Dikti, Perwakilan LIPI, dan Instansi terkait lainnya Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, - UPT balai Konservasi Biota Laut telah berubah nama menjadi Pusat Penelitian Laut Dalam, sekitar setahun yang lalu. - Kunjungan ini dilakukan dengan melihat
peran dan aktifitas yang
dilakukan oleh UPT balai Konservasi Biota Laut Ambon atau Balai Penelitian Laut Dalam. -
LIPI telah melakukan ekspedisi penelitain laut dalam yang diberi nama ekspedisi widya nusantara (E-Win) di raja ampat (2007-2008), sangihe (2009), pulau natuna (2010), pulau leti (2011), selat Makassar (2013), Laut Banda (2013), Laut Seluawesi (2014), dan Pulau Enggano (2015).
-
Rencana jangkauan penelitian yang sedang dan akan dilakukan oleh LIPI yaitu 2015-2019 (untuk kedalaman 200-1000 m), 2020-2024 (sampai dengan kedalaman 5000 m), 2025-2029 (sampai kedalaman 8000 m)
-
LIPI memerlukan dukungan dari Komisi VII DPR RI terkait keinginannya untuk memperoleh tambahan armada kapal riset kelautan guna menunjang kinerjanya terkait penelitian laut dalam antara 200-1000 meter.
Gambar 1. Kapal riset kelautan
3.4.
Kunjungan Lapangan ke PT PLN (Persero) Area Maluku di Ambon
dan
Pertemuan dengan Direksi PT. PLN (Persero), Perwakilan Kementerian LHK, Perwakilan BPPT, Perwakilan Kementerian Ristek Dikti, Perwakilan LIPI, dan Instansi terkait lainnya Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, a. Komposisi pelanggan PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara Jenis Jumlah KVA Pendapatan PLN (miliar Rp) Sambungan % Sosial 10.546 2 20.835 21 Rumah Tangga 412.977 92 329.992 350 Bisnis 23.236 5 99.731 221 Industri 83 5.438 11 Pemerintah 4.130 1 36.292 96 b. Rasio elektrifikasi di provinsi Maluku Jumlah Desa Kabupaten/Kota RE PLN Belum Berlistrik Berlistrik Kota Ambon 100 50 Maluku Tengah 79 155 21 Seram Bagian Barat 89 78 14 Seram Bagian Timur 53 78 65 Buru 76 56 26 Buru Selatan 46 35 20 Maluku Tenggara 82 59 28 Kepulauan Aru 35 11 108 Maluku Tenggara Barat 48 25 49 Maluku Barat Daya 41 38 79 Kota Tual 74 19 10
Total Desa 50 176 92 143 82 55 87 119 74 117 29
c. Biaya investasi melistriki 1 desa 1. Biaya investasi jaringan distribusi Uraian JTM JTR Trafo APP + SR
Satuan kMs kMs kVA VA
Kapasitas
Jumlah
1 1 100 450 TOTAL
10 5 5 1000
Harga Satuan (juta rupiah) 275 215 160 2,1
Jumlah Total (juta rupiah) 2.750 1.075 800 2.109 6.734,5
2.
Biaya investasi jaringan distribusi dan pembangkit tenaga listrik
Jenis Pembangkit
Biaya Pembangkit (juta rupiah)
PLTD PLTS (tanpa batere) PLTS (dengan batere) PLTBiomasa
2.715,6 12.500 15.000 20.000
Biaya Operasional per tahun (juta rupiah) 4.943,6 0 100,1 274,3
Biaya jaringan distribusi (juta rupiah)
Total Biaya (juta rupiah)
6.734,5
14.393,7 19.234,5 21.834,5 27.008,8
Catatan: biaya belum termasuk pembebasan lahan d. Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. PLN (Persero) dengan Pemda Lokasi
3.5.
Jenis
Kabupaten
Moa
PLTD
Maluku Barat Daya
Batabual Namrole
PLTD PLTD
Buru Buru Selatan
Bula
PLTD
Seram Bagian Timur
Aru
PLTD
Kepulauan Aru
Elat
PLTD Maluku Tenggara Total Kapasitas
Kapasitas (KW) 3 x 500 3 x 500 2 x 500 2 x 250 2x 150 4 x 250 14 x 100 2 x 500 8.200
Status Sudah beroperasi Belum Belum Belum Sudah beroperasi Belum Belum Belum
COD 2013 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Kunjungan lapangan ke PT Pertamina (Persero) di Wayame dan Pertemuan dengan Direksi PT. Pertamina (Persero), Perwakilan Kementerian LHK, Perwakilan BPPT, Perwakilan Kementerian Ristek Dikti, dan Instansi terkait lainnya Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. -
Provinsi Maluku termasuk dalam wilayah kerja Marketing Operation Region (MOR) VIII yang terdiri dari Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.
-
Lembaga penyalur di Provinsi Maluku terdiri dari Agen minyak tanah (Maluku=31, kota Ambon= 8), SPBU (Maluku=21, kota Ambon= 7), APMS (Maluku=42, kota Ambon= 3), SPBN (Maluku=1, kota Ambon= -), SPDN (Maluku=3, kota Ambon= 1), APMS NPSO (Maluku=3, kota Ambon= -).
-
Perbandingan kuota APBN-P dan realisasi tahun 2014 marketing operation region VII Provinsi Maluku menyebutkan bahwa untuk BBM premium
berada di bawah kuota 2% (kuota= 134.278, realisasi =
131.086), Kerosene berada di bawah kuota 0,003% (kuota= 100.178, realisasi= 99.874), dan minyak solar berada di bawah kuota sebesar 3% (kuota= 73.066, realisasi= 70.913). -
Perbandingan kuota APBN-P dan realisasi tahun 2014 marketing operation region VII di kota Ambon menyebutkan bahwa untuk BBM premium berada di bawah kuota 3% (kuota= 51.206, realisasi = 49.670), Kerosene berada di bawah kuota 9% (kuota= 42.114, realisasi= 38.160), dan minyak solar berada di bawah kuota sebesar 4% (kuota= 32.963, realisasi= 31.490).
-
Trend penggunaan LPG 12 kg mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16%, (2011= 393 MT, 2012= 429 MT, 2013= 519 MT, 2014= 613 MT), sedangkan LPG 50 kg mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8%, (2011= 218 MT, 2012= 254 MT, 2013= 282 MT, 2014= 270 MT).
-
Faktor gografis yang terdiri dari pulau-pulau menjadikan tantangan tersendiri bagi PT. Pertamina (Persero) dalam melakukan pendistribusian BBM ke daerah terpencil, dimana masih terdapat pola distribusi yang menggunakan double handling sehingga menyebabkan tingkat safety yang rendah dan biaya distribusi yang tinggi.
-
PT. Pertamina (Persero) memiliki keterbatasan dalam pengembangan lembaga penyalur karena terkendala faktor keekonomian bisnis sebagai akibat tersebarnya populasi penduduk dan dalam jumlah yang kecil. Sehingga terdapat beberapa wilayah remote yang sulit untuk didirikan lembaga penyalur.
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 4.1. KESIMPULAN: a) Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI menerima aspirasi dan mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Maluku turut serta dalam pengembangan Blok Masela dengan melakukan percepatan dalam memperoleh Participating Interest (PI) sebesar 10%
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dimana BUMD sebagai pemegang saham mayoritas, untuk itu tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM RI untuk segera menerbitkan surat penunjukan tersebut sebelum tanggal 19 Agustus 2015 (Hari Ulang Tahun Maluku), b) Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI untuk membicarakan terkait dengan Participating Interest (PI) sebesar 10 Persen Blok Masela untuk Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan mengundang Gubernur dan DPRD Provinsi Maluku, c)
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta kepada PT. PLN (Persero) agar melakukan inovasi dalam peningkatan rasio elektrifikasi khususnya untuk wilayah kepulauan, masyarakat pelosok, terpencil dan tertinggal terutama daerah perbatasan,
d) Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta kepada PT. Pertamina (Persero) agar dibangun depo/spbu/apms di beberapa Kabupaten Buru Selatan, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya dengan pasokan bbm dari depo terdekat ( Khusus untuk wilayah Maluku Barat Daya dipasok dari depo Dili),, e) Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta kepada PT. Pertamina (Persero) agar menjajaki impor bbm dari Darwin-Australia untuk memenuhi kebutuhan bbm di wilyah Provinsi Maluku mengingat jarak
dari kilang PT. Pertamina (Persero) di dalam negeri terlalu jauh, diharapkan impor bbm dari Darwin-Australia bisa lebih murah, f)
Tim Kunjungan Kerja DPR RI mendesak kepada PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan perbaikan sistem pendistribusian BBM untuk wilayah Provinsi Maluku sehingga masyarakat memiliki akses terhadap BBM dalam jumlah yang mencukupi dan harga yang wajar,
g)
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM RI bersama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku agar melakukan tindakan tegas terhadap pertambangan-pertambangan liar yang telah beroperasi dan tidak berijin untuk segera ditertibkan,
h) Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku agar melakukan kajian yang komprehensif terkait dengan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dengan basis Peraturan Pemerintah no. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagaimana amanah dari UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi. i)
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk melakukan inventarisasi masalah-masalah dan hambatan yang perlu memperoleh dukungan lebih lanjut di
bidang
energi dan sumber daya mineral, Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi, serta mengirimkannya kepada Komisi VII DPR RI untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut baik dalam alokasi pendanaan dan program. j)
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI menerima aspirasi dan mendukung usulan dari Kepala LIPI terkait pengadaan kapal riset baru untuk penelitian laut dalam dan meminta Kepala LIPI mengusulkan pengadaan kapal tersebut pada tahun anggaran 2016 dalam Rapat Kerja dengan Kemenristek Dikti RI dengan Komisi VII DPR RI dalam waktu dekat,
k)
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta agar 1.
LIPI membuat program riset nasional kelautan yang terkait dengan Scientific dan Management authority yang menjadi rujukan Nasional.
2.
LIPI mengkaji kelembagaan penelitian yang mempertimbangkan aspek fokus riset dan anggaran yang efisien.
l) Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI akan meminta kepada Kementerian Ristek Dikti RI agar pusat penelitian Laut Dalam Indonesia yang berada di Ambon menjadi pusat Penelitian Nasional. 3.6.
REKOMENDASI: a.
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI merekomendasikan agar dilakukan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM RI dengan topik bahasan Participating Interest (PI) sebesar 10 Persen Blok Masela
untuk
Pemerintah
Daerah
Provinsi
Maluku
dengan
mengundang Gubernur dan DPRD Provinsi Maluku, b. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI merekomendasikan agar dilakukan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Dewan Energi Nasional (DEN) dengan topik Status Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Sistem Sinkronisasi dengan Rencana Umum Energi Daerah (RUED), c.
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI merekomendasikan agar dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RIdengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan PT.PLN (Persero) dengan topik Inovasi peningkatan rasio elektrifikasi untuk wilayah kepulauan, masyarakat pelosok, terpencil dan tertinggal terutama daerah perbatasan.
BAB V PENUTUP Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Maluku yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 – 30 April 2015. Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan Komisi VII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ambon,
April2015
Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI Ketua Tim,
Ir. H. SATYA W. YUDHA, M.Sc
